cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Banyualam Permana
Contact Email
jhp@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jhp@ui.ac.id
Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung D, Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 16124
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 01259687     EISSN : 25031465     DOI : https://doi.org/10.21143
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is one of the oldest published law journals in Indonesia. Published in 1971 by the Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan". JHP adopts a double-blind peer review policy, and focused on various subdisciplines of the legal science, among others: Basic principle of jurisprudence Private law Criminal law Procedural law Economic and business law Constiutional law Administrative law International law Law and society In addition to these fields, JHP also accepts texts covering topics between law and other scientific fields such as legal sociology, legal anthropology, law and economics, and others. Published 4 (four) times a year in March, June, September and December. Each issue contains 15 articles, both conceptual articles and research articles. JHP is published in Indonesian, but an English text is also accepted.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 52, No. 4" : 8 Documents clear
KEKUASAAN PERADILAN MILITER MENGADILI WARGA SIPIL DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT Kurniawan, Denis
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Military Courts in general are courts devoted to dealing with cases of military soldiers, both concerning criminal matters, military administration, and claims for compensation as a result of criminal offenses. The special nature of military justice is due to the fact that military soldiers have different traditions from civil society regarding the existence of military discipline in their activities, and there are acts that are only known within the military environment, but are not generally applicable. However, a military court in an emergency situation that threatens to be projected as the last court, if the existing judiciary is to handle the interests of civil society, does not have a function in exercising its authority. This research is a normative legal research using a conceptual approach, which relies on the method of literature study or documentation in finding related data and answering research questions. In normal situations, military courts can try civilians who have the same status as "soldiers", as well as civilians who work for the armed forces and hold military secrets, based on a decision from the Military Commander. Military courts in dangerous conditions can be justified as a last resort if the existing judiciary does not carry out its functions, this is done to always be oriented towards upholding the rule of law in any condition and situation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT Puspitasari, Dinarjati Eka
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right of environmental defenders not to be sued civilly or prosecuted criminally is part of human rights regulated in Article 66 of Law 32/2009 (UUPPLH), known as Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP). But in practice, the law is used as a tool to curb public participation. In this case, environmental organizations have an important role to play in assisting communities in fighting for their environmental rights, ranging from non-judicial mechanisms to becoming amicus curiae in court. This research examines literature sources with a library research method through a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The result indicates that although Law No. 32/2009 provides legal protection to fight for the right to a good and healthy environment, the community is still prosecuted when fighting for the right to the environment, either through a lawsuit or criminalized. In conclusion, the Anti-SLAPP regulation in Indonesia is still relatively weak in providing justice, benefits, and legal certainty for environmental fighters in Indonesia.
Dilema Pendewasaan Hukum Bagi Pemilih Pemula di Indonesia Sarip, Sarip
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian didasarkan usia pendewasaan antara hukum dan praktik pengawalan demokrasi Indonesia. Pendewasaan hukum jadi patokan melakukan perbuatan hukum, secara khusus berlaku bagi subjek hukum sesuai ketentuan hukum positif. Lex specialis, merupakan upaya khusus memberi kepastian dan keadilan selama memenuhi lex specialis. Bila tidak terpenuhi sifat khusus, legi generali menjadi rujukan atas produk hukum sejajar. Pendekatan perundang-undangan sebagai pilihan penelitian dengan bertumpu pada asas lex specialis derogat legi generali atas pendewasaan hukum pemilih pemula. Temuan dalam penegakan pendewasaan hukum terkesan memanfaatan pemilih pemula sebatas eksistensi kekuasaan. Ketidakonsistenan terlihat pada larangan keterlibatan pelajar SMA atau sederajat dalam setiap demonstrasi, termasuk demonstrasi bulan September 2019. Aturan Pemilu tegas memberi ruang bagi pelajar sebagai pemilih pemula, tentunya memiliki kedudukan hukum sama seperti yang lain. Praktik melahirkan pengingkaran atas lex specialis maupun legi generali berkenaan pendewasaan hukum Pemilu. Anggapan pemilih pemula masih anak-anak dan labil semakin melemahkan pemilih pemula sebagai subjek hukum dalam mengawal demokrasi dan menunjukan dilema pendewasaan hukum di Indonesia.
TIPOLOGI PENGGUNAAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT: SEBUAT STUDI LITERATUR Ayuni, Qurrata
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses a number of categorizations of countries in dealing with emergencies. The development of studies on this typology is classified after a comparison of the approaches of countries analyzed by a number of experts. There are at least nine models used in this paper, namely; Roman Dictatorship Model, Neo Roman Model, Constitutional Emergency Powers, Statutory Authorization, Extra-Legal Action, The Executive Dictatorship, The Legislative Dictatorship, and The War Government. Some of these types have similarities and intersections in their use. Understanding the birth of this typology will enrich alternatives in dealing with emergencies more effectively and proportionally.
PENGGUNAAN TANAH MASYARAKAT UNTUK KEPENTINGAN PENEMPATAN TIANG LISTRIK PLN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN JOEDO, LOLITA ADHYANA
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PLN dalam menyalurkan listrik menggunakan tanah milik orang termasuk untuk memasang tiang listrik. Penggunaan tanah tersebut atas ijin dari Pemilik Tanah. Dalam perkembangannya tanah mengalami peralihan hak dan daerah lokasi tiang listrik PLN telah berkembang pesat, yang berdampak masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran tiang listrik yang lebih dulu ada, sehingga meminta tiang listrik dipindahkan. Permintaan pindah tiang listrik PLN telah menjadi polemik, karena masyarakat keberatan harus menanggung biaya pindah tiang listrik. Pembebanan biaya tersebut disebabkan pekerjaan pindah tiang listrik membutuhkan biaya pekerjaan dan kompensasi yang harus dibayar oleh PLN kepada masyarakat di area yang terdampak pemadaman listrik akibat permintaan pindah tiang listrik. Dalam penelitian ini dibahas mengenai a) bagaimana konsep penggunaan tanah untuk pemasangan tiang listrik di atas tanah hak milik orang lain?, b) bagaimana kesepakatan penggunaan tanah untuk pemasangan tiang listrik antara PLN dan Pemilik tanah?. Berdasarkan analisis diperoleh hasil a) penggunaan tanah untuk pemasangan tiang listrik di atas tanah milik orang lain tidak menimbulkan peralihan hak atas tanah, b) kesepakatan penggunaan tanah belum memuat hak dan kewajiban secara seimbang bagi PLN dan Pemilik Tanah. Saran yang diberikan, yaitu a) konsep perjanjian pinjam pakai dapat dijadikan rujukan bagi PLN dalam menggunakan tanah untuk pemasangan tiang listrik, dan b) perlu pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang bagi PLN dan Pemilik Tanah, antara lain memuat: pengaturan jangka waktu penggunaan tanah, berakhirnya kesepakatan, peralihan hak atas tanah yang tidak menyebabkan batalnya kesepakatan (kepastian tiang listrik tetap berada di atas tanah orang walaupun terjadi peralihan hak atas tanah) dan kompensasi atas penggunaan tanah.
Urgensi Integrasi Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Rahma, Nabila Aulia; Toloh, Pascal
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Conventional criminal law has always been synonymous with prison, where the settlement can result in the exclusion of the right to a sense of justice for victims because of their disproportionate position. This situation encourages the emergence of the concept of restorative justice, where based on this concept, criminal cases are resolved by involving perpetrators, communities and victims. However, at the regulatory level, the concept of restorative justice is set differently in various rules, which have not been synchronized, such as the internal rules of the Indonesian Police, the Attorney General's Office and the Supreme Court. Inconsistencies in these norms can have an impact on the level of implementation that is not in line with the formulation of an integrated criminal justice system or "Integrated Criminal Justice System". This study aims to determine the problems of restorative justice arrangements in the national legal system in Indonesia and how urgent the integration of restorative justice arrangements in the national legal system in Indonesia is. The research method used in this study is a normative-juridical legal study with a statue approach, conceptual approach, and also comparative approach. The results show: That there are still differences in interpretation and inconsistencies between regulations on restorative justice in the criminal justice system in Indonesia, so a formulation of regulations on restorative justice in the criminal justice system is needed so that the implementation of restorative justice mechanisms can be implemented optimally. The author will focus on the integration of regulations regarding restorative justice mechanisms in the Code of Criminal Procedure (KUHAP) so that it can be in line with the conception of an integrated criminal justice system. In addition, to organize quality regulations, the author will analyze with a comparative approach restorative justice arrangements in other countries.
Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Globalisasi Pasar Dunia Primandiri, Handayani
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalization of the world market has created vast business opportunities and increased consumer access to international products and services, but it has also brought new complexities to consumer protection. This research analyses the relationship between consumer protection and world market globalization by examining its positive and negative impacts. On the one hand, globalization expands product choice and increases competition, which can benefit consumers. However, on the other hand, it also poses risks such as an increase in illegal trade, counterfeit products, and inequality in access to consumer information. The study also identifies the role of international and national institutions in protecting consumers in the era of globalization and compares consumer protection policies across countries to understand best practices that can enhance consumer protection amidst the changing globalization of the world market. This research provides a deeper understanding of the complex relationship between globalization and consumer protection, which can be used as a basis for the development of more effective policies to safeguard the rights and interests of consumers in an era of evolving globalization.
Kedudukan dan Urgensi Tempuh Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Dismissal Process oleh Ketua Pengadilan Baried, Rizky Ramadhan
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyzes administrative effort (AE) in the relation of Article 62 Law 5/1986 with Article 75 Law 30/2014 and Article 2 SCR 6/ 2018. The legal questions are: 1) How was the position and urgency taken by AE in the dismissal process examination by the chairman? 2) What is the ideal formula for examining the formal requirements of the administrative lawsuit before being examined by the panel of judges? This article aims to provide a practical explanation of these norms. It is a normative juridical type with a statute and a conceptual approach. The results are: 1) AE is a formal requirement in filing a lawsuit related to competence, so the chairman can determine that the lawsuit is not accepted; 2) The dismissal process and the preparatory examination by analogy has similarities, therefore these examinations can be combined with the condition that in filing a lawsuit, the plaintiff is required to attach evidence of having taken AE. It recommends that executive/legislature make regulations related to the procedural law for examining AE, and for the supreme court to review the norms and practices of the dismissal process and the preparatory examination in relation to formal requirements for filing a lawsuit.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 50, No. 2 Vol. 49, No. 1 Vol. 5, No. 3 Vol. 52, No. 4 Vol. 52, No. 2 Vol. 51, No. 3 Vol. 45, No. 3 Vol. 45, No. 1 Vol. 7, No. 6 Vol. 7, No. 5 Vol. 7, No. 4 Vol. 7, No. 3 Vol. 7, No. 2 Vol. 7, No. 1 Vol. 6, No. 6 Vol. 6, No. 4 Vol. 6, No. 3 Vol. 6, No. 2 Vol. 6, No. 1 Vol. 5, No. 2 Vol. 5, No. 1 Vol. 1, No. 3 Vol. 1, No. 2 Vol. 1, No. 1 More Issue