cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Banyualam Permana
Contact Email
jhp@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jhp@ui.ac.id
Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung D, Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 16124
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 01259687     EISSN : 25031465     DOI : https://doi.org/10.21143
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is one of the oldest published law journals in Indonesia. Published in 1971 by the Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan". JHP adopts a double-blind peer review policy, and focused on various subdisciplines of the legal science, among others: Basic principle of jurisprudence Private law Criminal law Procedural law Economic and business law Constiutional law Administrative law International law Law and society In addition to these fields, JHP also accepts texts covering topics between law and other scientific fields such as legal sociology, legal anthropology, law and economics, and others. Published 4 (four) times a year in March, June, September and December. Each issue contains 15 articles, both conceptual articles and research articles. JHP is published in Indonesian, but an English text is also accepted.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,663 Documents
 150   151   152   153   154 
Metode Reasuransi Quota Share Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Adhitama, Randitya Eko
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 39, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Prospek Penerapan PP No. 35 Tahun 2007 Sebagai Pengaturan Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Peningkatan R&D Prastyo, Brian Amy
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 39, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yulia, Rena
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 39, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Lubis, Todung Mulya
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 39, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Pemberantasan Kejahatan Korupsi Dalam Rangka Proses Penyesuaian Dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Sekarmaji, Aji
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 39, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital Prehatini, Yuniar; Devi, Linda Noviana Mita
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan pengenalan dan pentingnya prinsip konstitusionalisme digital yang berkaitan erat dengan HAM yang pada perkembangan di zaman ini mengalami pergeseran makna akan kebebasan yang dikemukakan yang kemudian disandingkan dengan peluang penerapan di wilayah Indonesia. Adanya hambatan akan penerapan prinsip tersebut akan diminimalisir dengan upaya perbaikan pendidikan dan peningkatan minat literasi di Indonesia.
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik terhadap Warisan Kolonial dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan Lofi, R. Mustar
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses keadilan dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dekolonisasi hukum tidak hanya merupakan langkah simbolis, melainkan kebutuhan substantif untuk mewujudkan hukum perdata yang kontekstual, dicabut pada nilai-nilai Pancasila, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artikel ini merekomendasikan pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga struktural dan epistemik sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang merdeka dan berkepribadian.
Urgensi Optimalisasi Regulasi ICO dan Regulatory Sandbox di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, dan UEA Akbar Sabillilah, Arfan Yanayir
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulasi aset kripto di Indonesia sedang mengalami transisi mendasar menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, kerangka kerja saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait mekanisme penggalangan dana publik seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), serta tidak adanya Regulatory Sandbox khusus untuk inovasi berbasis kripto. Celah-celah ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penipuan, dan melemahkan perlindungan investor. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum komparatif, menganalisis model regulasi di Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab (UEA). Temuan menunjukkan bahwa Malaysia menekankan perlindungan investor melalui pendekatan berbasis sekuritas, Singapura mengadopsi kerangka kerja berbasis aktivitas dengan klasifikasi token yang jelas, sementara UEA mempromosikan inovasi melalui zona bebas dan sandbox proaktif. Sintesis normatif ini menyoroti bahwa transisi Indonesia ke OJK berdasarkan UU P2SK merupakan peluang strategis untuk menetapkan regulasi ICO/STO yang berfokus pada perlindungan investor, memperjelas klasifikasi aset kripto, dan menerapkan sandbox khusus untuk keuangan digital. Langkah-langkah tersebut akan menutup celah regulasi, mendorong inovasi fintech yang aman, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Pada akhirnya, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai yurisdiksi yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan pencegahan kejahatan, sehingga dapat terlibat secara bertanggung jawab dengan perkembangan aset digital global.
Penanganan Kasus International Child Abduction di Indonesia: Studi Kasus Penculikan Ezekiel Gionata Purba & Penculikan Enrico Johannes Susanto Carluen Ershiano, Dhani; Hertanto, Ari Wahyudi; Utomo, Benedetto Setyo Satrio
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child protection, particularly in preventing and addressing cases of international child abduction, is an obligation of all states. This phenomenon frequently occurs in Indonesia when a foreign-national parent, following divorce, unilaterally takes their biological child abroad in violation of court-granted custody, guardianship, and/or access rights of the other parent. Currently, Indonesia lacks adequate legal provisions to prevent and resolve cases of international child abduction. Moreover, Indonesia has not yet acceded to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980 (“the 1980 Hague Convention”). This convention establishes a legal mechanism to ensure the prompt return of children to their country of habitual residence while protecting the lawful rights of parents. This paper analyzes legal protections for victims of international child abduction under the 1980 Hague Convention and urges the Indonesian government to promptly accede to the convention to address legal gaps and safeguard the best interests of the child.
Kekuasaan Yudisial dalam Sistem Demokrasi Konstitusional: Membangun Antitesis Dekonstitusionalisasi dan Politisasi Peradilan Sitabuana, Tundjung Herning; Surya Nagara, Airlangga; Sanjaya, Dixon
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strengthening idea of constitutional democracy as a transitional phase towards a modern rule of law requires one of main characteristics of an independent judiciary. Current phenomena demonstrate how utopian these conditions are as the judiciary becomes increasingly politically pragmatic, transactional, interdependent, and demoralized. At the same time, phenomenon of constitutional defiance is growing stronger with efforts to deconstitutionalize and politicize the judiciary. This study aims to explore the existence and legitimacy of the judiciary in constitutional democracy era against that phenomenon. The research was conducted doctrinally with a historical, conceptual, and comparative approach that was analyzed qualitatively. The results indicate two main issues: (1) the principle of constitutionalism demands the separation of power and checks and balances. The progress of constitutional discourse shows the occurrence of democratic regression where the branches of power contribute to each other, creating damage and a lack of commitment to upholding the supremacy of law. The independent judiciary has failed to carry out its functions and the concept of constitutional democracy isn’t seen as a stable concept unless it is reactive when power returns to its genealogical signs, totalitarianism. The experience of democratic countries shows that this weakening leads to a defective democracy or new despotism; and (2) In the Indonesian context, legal politics and practice of judicial power show that judiciary is always interdependent in all indicators, both internal and external. The concept of an independent judiciary is only realized in a formalistic-normative manner but isn’t realized in real judicial practice. The judiciary and judicial actors can’t avoid being actors and objects of politics in the dynamics of Indonesian state system. Several conceptors are trying to rebuild the discourse of re-democratization as a whole, the institution of trias politica or build a new discourse through discursive constitutionalism with participation of the public as a new determinant that will oversee the implementation of power to act constitutionally.

Page 152 of 167 | Total Record : 1663

 150   151   152   153   154 

Filter by Year

1971 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 55, No. 4 Vol. 44, No. 4 Vol. 44, No. 3 Vol. 44, No. 2 Vol. 44, No. 1 Vol. 43, No. 4 Vol. 43, No. 3 Vol. 43, No. 2 Vol. 43, No. 1 Vol. 42, No. 4 Vol. 42, No. 3 Vol. 42, No. 2 Vol. 42, No. 1 Vol. 41, No. 5 Vol. 41, No. 4 Vol. 41, No. 2 Vol. 41, No. 1 Vol. 40, No. 4 Vol. 40, No. 3 Vol. 40, No. 2 Vol. 40, No. 1 Vol. 39, No. 4 Vol. 39, No. 3 Vol. 39, No. 2 Vol. 39, No. 1 Vol. 38, No. 4 Vol. 38, No. 3 Vol. 38, No. 2 Vol. 38, No. 1 Vol. 37, No. 4 Vol. 37, No. 3 Vol. 37, No. 2 Vol. 37, No. 1 Vol. 36, No. 4 Vol. 36, No. 3 Vol. 36, No. 2 Vol. 36, No. 1 Vol. 35, No. 4 Vol. 35, No. 3 Vol. 35, No. 2 Vol. 35, No. 1 Vol. 34, No. 4 Vol. 34, No. 3 Vol. 34, No. 2 Vol. 34, No. 1 Vol. 33, No. 4 Vol. 33, No. 3 Vol. 33, No. 2 Vol. 33, No. 1 Vol. 32, No. 4 Vol. 32, No. 3 Vol. 32, No. 2 Vol. 32, No. 1 Vol. 31, No. 4 Vol. 31, No. 3 Vol. 31, No. 2 Vol. 31, No. 1 Vol. 30, No. 4 Vol. 30, No. 3 Vol. 30, No. 2 Vol. 30, No. 1 Vol. 29, No. 4 Vol. 29, No. 3 Vol. 29, No. 2 Vol. 29, No. 1 Vol. 28, No. 4 Vol. 28, No. 3 Vol. 28, No. 2 Vol. 28, No. 1 Vol. 27, No. 2 Vol. 27, No. 1 Vol. 26, No. 6 Vol. 26, No. 5 Vol. 26, No. 4 Vol. 26, No. 3 Vol. 26, No. 2 Vol. 26, No. 1 Vol. 25, No. 6 Vol. 25, No. 5 Vol. 25, No. 4 Vol. 25, No. 3 Vol. 25, No. 2 Vol. 25, No. 1 Vol. 24, No. 6 Vol. 24, No. 5 Vol. 24, No. 4 Vol. 24, No. 3 Vol. 24, No. 2 Vol. 24, No. 1 Vol. 23, No. 6 Vol. 23, No. 5 Vol. 23, No. 4 Vol. 23, No. 3 Vol. 23, No. 2 Vol. 23, No. 1 Vol. 22, No. 6 Vol. 22, No. 5 Vol. 22, No. 4 Vol. 22, No. 3 Vol. 22, No. 2 Vol. 22, No. 1 Vol. 21, No. 6 Vol. 21, No. 5 Vol. 21, No. 4 Vol. 21, No. 3 Vol. 21, No. 2 Vol. 21, No. 1 Vol. 20, No. 6 Vol. 20, No. 5 Vol. 20, No. 4 Vol. 20, No. 3 Vol. 20, No. 2 Vol. 20, No. 1 Vol. 19, No. 6 Vol. 19, No. 5 Vol. 19, No. 4 Vol. 19, No. 3 Vol. 19, No. 2 Vol. 19, No. 1 Vol. 18, No. 6 Vol. 18, No. 5 Vol. 18, No. 4 Vol. 18, No. 3 Vol. 18, No. 2 Vol. 18, No. 1 Vol. 17, No. 6 Vol. 17, No. 5 Vol. 17, No. 4 Vol. 17, No. 3 Vol. 17, No. 2 Vol. 17, No. 1 Vol. 16, No. 6 Vol. 16, No. 5 Vol. 16, No. 4 Vol. 16, No. 3 Vol. 16, No. 2 Vol. 16, No. 1 Vol. 15, No. 6 Vol. 15, No. 5 Vol. 15, No. 4 Vol. 15, No. 3 Vol. 15, No. 2 Vol. 15, No. 1 Vol. 14, No. 6 Vol. 14, No. 5 Vol. 14, No. 4 Vol. 14, No. 3 Vol. 14, No. 2 Vol. 14, No. 1 Vol. 13, No. 6 Vol. 13, No. 5 Vol. 13, No. 4 Vol. 13, No. 3 Vol. 13, No. 2 Vol. 13, No. 1 Vol. 12, No. 6 Vol. 12, No. 5 Vol. 12, No. 4 Vol. 12, No. 3 Vol. 12, No. 2 Vol. 12, No. 1 Vol. 11, No. 6 Vol. 11, No. 5 Vol. 11, No. 4 Vol. 11, No. 3 Vol. 11, No. 2 Vol. 11, No. 1 Vol. 10, No. 6 Vol. 10, No. 5 Vol. 10, No. 4 Vol. 10, No. 3 Vol. 10, No. 2 Vol. 10, No. 1 Vol. 9, No. 6 Vol. 9, No. 5 Vol. 9, No. 4 Vol. 9, No. 3 Vol. 9, No. 2 Vol. 9, No. 1 Vol. 8, No. 6 Vol. 8, No. 5 Vol. 8, No. 4 Vol. 8, No. 3 Vol. 8, No. 2 Vol. 8, No. 1 Vol. 50, No. 3 Vol. 50, No. 2 Vol. 49, No. 1 Vol. 5, No. 3 Vol. 52, No. 4 Vol. 52, No. 2 Vol. 51, No. 3 Vol. 45, No. 3 Vol. 45, No. 1 Vol. 7, No. 6 Vol. 7, No. 5 Vol. 7, No. 4 Vol. 7, No. 3 Vol. 7, No. 2 Vol. 7, No. 1 Vol. 6, No. 6 Vol. 6, No. 4 Vol. 6, No. 3 Vol. 6, No. 2 Vol. 6, No. 1 Vol. 5, No. 2 Vol. 5, No. 1 Vol. 1, No. 3 Vol. 1, No. 2 Vol. 1, No. 1 More Issue