Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Indonesia Law Review (ILREV)
Airlangga Surya Nagara
Universitas Sebelas Maret
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenilal: Pancasila Dulu, Kini, dan Nanti Pada Siswa SMAN 4 Semarang Airlangga Surya Nagara; Isharyanto Isharyanto; Maria Madalina; Jadmiko Anom Husodo; Agus Riwanto; Sunny Ummul Firdaus; Adriana Grahani Firdausy; Andina Elok Puri Maharani; Achmad Achmad; Sri Wahyuni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi dan kemajuan teknologi dewasa ini telah mengakibatkan krisis ideologi dan erosi rasa cinta tanah air (nasionalisme) pada generasi muda atau remaja akibat penetrasi ideologi asing dan penyebaran paham-paham radikal. Sebagai upaya untuk menangkal penetrasi ideologi asing dan menjaga ketahanan ideologi, maka diperlukan upaya kolaboratif antara perguruan tinggi dengan masyarakat salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini akan diselenggarakan di SMA Negeri 4 Semarang dengan judul “Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial: Pancasila Dulu, Kini, dan Nanti.” Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan ceramah dan melakukan diskusi interaktif dengan tujuan memberikan sharing knowledge, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa SMA Negeri 4 Semarang. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat terjadi: (1) Peningkatan pemahaman di kalangan siswa SMAN 4 Semarang mengenai nilai-nilai luhur Pancasila dan pentingnya untuk menjaga eksistensi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan; (2) Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa SMAN 4 Semarang sehingga dapat terbentuk rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan sekaligus menangkal potensi penetrasi ideologi asing dan paham-paham radikal di kalangan siswa SMAN 4 Semarang; (3) transfer knowledge mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam dinamika perkembangan global dan Era Revolusi Industri 4.0 sehingga dapat membuka cakrawala pengetahuan dan mempersiapkan siswa SMAN 4 Semarang menggapai peluang dan menghadapi tantangan tersebut.
Strukturasi dan Penguatan Ketahanan Desa: Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik Nagara, Airlangga Surya; Maulana, Reza Ilham
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.150-179

Abstract

The modernization of village governance holds significant potential to enhance efficiency, transparency, and active community participation through Presidential Regulation No. 95 of 2018 and Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration No. 22 of 2019. However, its implementation faces challenges due to resistance rooted in social and cultural norms. This study aims to strengthen the structural resilience of villages through a socio-legal positivist approach, with a primary focus on reinforcing the legal system.The method employed in this research is a socio-legal approach using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) analysis technique. The findings reveal that technological changes in governance systems influence the structural relationship between agency and structure. The implementation of e-government as a means to enhance village resilience can be achieved through clarity in both structural and legal frameworks, utilizing socio-legal positivist analysis to address issues of social, cultural, and legal policy disparities.The conclusion drawn from this study indicates that village resilience can be reinforced through e-government, which depends on the readiness of social infrastructure and legal comprehension that reflects the local community’s cultural values.
Peningkatan Literasi Digital Prajurit TNI untuk Mewujudkan Masyarakat Cakap Digital Menuju SDGs 2030 Surya Nagara, Airlangga; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Anom Husodo, Jadmiko; Isharyanto, Isharyanto; Ummul Firdaus, Sunny; Madalina, Maria; Maharani, Andina Elok Puri; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital prajurit TNI AD di lingkungan Denjasa Ang IV/B SMG Bekangdam IV Diponegoro sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi penggunaan teknologi digital, serta evaluasi berbasis Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model. Sasaran kegiatan adalah prajurit aktif yang telah menggunakan media sosial dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap ancaman siber seperti hoaks, phishing, dan perjudian daring, serta pemahaman baru mengenai peran strategis prajurit sebagai agen perubahan literasi digital. Wawancara informal dengan beberapa peserta menunjukkan perubahan sikap dan refleksi mendalam atas pentingnya etika digital dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan bagian integral dari pembinaan karakter dan profesionalisme militer di era digital. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan militer terbukti mampu menghasilkan model penguatan literasi digital yang kontekstual dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).
Sosialisasi Literasi Digital Masyarakat Guna Optimalisasi E-Government di Kelurahan Hargobinangun, Sleman Elok Puri Maharani, Andina; Anom Husodo, Jadmiko; Ummul Firdaus, Sunny; Isharyanto, Isharyanto; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Madalina, Maria; Surya Nagara, Airlangga; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 4 (2024): JPMI - Agustus 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2542

Abstract

Pelayanan Publik yang berbasis E-government mempermudah akses agar terwujudnya pelayanan publik yang baik secara merata dan menyeluruh. Namun, pemerintah menghadapi kendala yakni kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi yang masih dibawah rata-rat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintahan Desa atau Kelurahan menjadi dasar awal dalam menjalankan E-government untuk membangun kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk mengimbangi ekosistem digital yang berkembang, karena sumber daya manusia terdiri dari pegawai pemerintah dan masyarakat. E-government pada tingkat kelurahan didukung pula dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar masyarakat memiliki informasi yang luas dan sebagai upaya pengembangan desa. Untuk optimalisasi e-government dengan meningkatkan literasi digital, maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Kelurahan Hargobinangun, Sleman, terdiri atas tahap meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, dan pemerintah Kelurahan Hargobinangun, Sleman. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak peningkatan pemahaman masyarakat Kelurahan Hargobinangun tentang literasi digital masyarakat guna optimalisasi e-government.
DETAILED LAND REGISTRATION MECHANISM AND ITS LEGALITY IN MAKASSAR CITY FROM THE PERSPECTIVE OF THE HISTORICAL SCHOOL adinda Asty Maharaja, Andi; Karjoko, Lego; Surya Nagara, Airlangga
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6305

Abstract

This study examines the legal validity of landholding based on rincik within Indonesia’s land law architecture and the registration mechanism in Makassar from a historical school perspective. The objectives are to map the status of rincik as an old title record, to explain administrative conversion toward land certificates via sporadic registration and PTSL, and to test the evidentiary space of rincik in civil disputes. The method is normative legal research using statutory and historical approaches, reinforced by dogmatic interpretation, hermeneutic reading, and field inquiry with land officials. The legal frame covers UUPA Article 19 and Government Regulation 24 of 1997 Articles 23, 24 paragraph 2, 26, and 32 paragraph 1, as well as ATR BPN Regulation 6 of 2018 and Presidential Instruction 2 of 2018. Findings position rincik as preliminary juridical data with conditional probative value that may be recognized when authenticity is proven, long term possession exceeding twenty years is shown, credible witnesses are presented, fiscal duties are evidenced, and spatial consistency with surveys is demonstrated. The registration mechanism covers application submission, juridical verification, physical survey, thirty day public announcement, rights determination, and certificate issuance. Jurisprudence from Makassar in Andi Baso Matutu confirms a corridor for non certificate documents, where a verified rincik supported by possession, witnesses, and data integrity may culminate in a final and binding judgment and execution. The results affirm the certificate as the strongest title while recognizing rincik as an evidentiary gateway and a basis for conversion toward certification through PTSL.
The Ideal Model For Countermeasures Of Sexual Violence In The Universities Environment Surya Nagara, Airlangga; Adi, Elisabeth Ayu Puspita
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Cases of sexual violence are rife, including in universities. Data compiled by Komnas Perempuan shows that during 2015-2021, out of 67 reported cases of sexual violence against women, 35 cases occurred in universities. To overcome this, the government has issued the PPKS Permendikbud, and the TPKS Law. In fact, the existence of these regulations has not had a significant impact. It is proven that in 2022, there were 49 reports of sexual violence in universities received by the Ministry of Education and Culture's PPKS Working Group. Even as of May 2023, reports regarding sexual violence in universities are still occurring. The purpose of this research is to find an ideal model for overcoming sexual violence in the higher education environment. For this reason, normative legal research is carried out which is prescriptive in nature. Secondary data obtained through library research was processed and analyzed qualitatively. The results of the study show that overcoming sexual violence through regulation alone is still not enough. Because the causes that dominate sexual violence are institutionalized patriarchal culture, unequal social structures, and community stigmatization, the prevention of sexual violence must be accompanied by instilling and cultivating local wisdom values based on morality, ethical behavior, and civility in the dynamics of community interaction.
Legal Protection for Buyers in Good Faith as a Result of the Cancellation of Transfer of Rights Based on a Court Decision Kistriana, Farastya Enanggi; Purwadi, Hari; Nagara, Airlangga Surya
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i4.15623

Abstract

This study uses a normative legal research method with a case study approach, which is prescriptive and analytical in nature. It focuses on Supreme Court Decision Number 3507 K/Pdt/2023, where a bona fide buyer who acquired land rights through a valid sale before a PPAT and had a certificate in his name suffered losses due to the cancellation of the sale and purchase deed declared legally flawed. The results show that Indonesia’s land registration system adheres to a negative publication system with a positive tendency, so certificates do not guarantee ownership. The cancellation of rights creates legal uncertainty for bona fide buyers who meet the valid agreement requirements under Article 1320 KUHPerdata. Stronger legal protection is needed both preventively and repressively to achieve justice and legal certainty.
IDEAL MODEL OF ENVIRONMENTAL APPROVAL AS AN INSTRUMENT FOR POLLUTION AND ENVIRONMENTAL DAMAGE CONTROL IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT Elizabeth Ayu Puspita Adi; Airlangga Surya Nagara
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3303

Abstract

This study is centered on the change in the arrangement of environmental permits as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 32/2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) to environmental approval as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 11/2020 concerning Job Creation (Omnibus Law). This study aims to examine and analyze the implications of changes in environmental approval arrangements as regulated in the Omnibus Law concerning environmental licensing in the Environmental Protection and Management Law. A normative legal research method was employed in this study. The approaches used in this study included the statute approach and the conceptual approach. The results of this study confirmed the need to balance economic interests with environmental sustainability so that sustainable development can be well actualized.
Kedudukan Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Boedel Pailit Aji, Pradistya Purnama; Candrakirana, Rosita; Surya Nagara, Airlangga
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13069

Abstract

This study analyzes the legal position of underhand land sale agreements in bankruptcy estate disputes by addressing the tension between legal certainty and substantive justice. The issue arises from inconsistent judicial reasoning in determining the legal consequences of privately executed land sale agreements concluded prior to bankruptcy declarations, as illustrated by the divergence between Supreme Court Decision No. 359 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 and Decision No. 850 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, this study examines legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. The findings demonstrate that underhand land sale agreements are civilly valid when material contractual requirements are fulfilled; however, they do not automatically result in juridical transfer of land rights due to unmet formal land registration requirements. Consequently, such land objects are frequently classified as part of the bankruptcy estate, despite the buyer’s good faith and full performance. This study finds that judicial approaches emphasizing legal certainty alone risk marginalizing justice and producing legal imbalance. The novelty of this research lies in applying Gustav Radbruch’s theory of legal purposes to reconcile legal certainty, justice, and utility in bankruptcy adjudication. The study concludes that legal protection for good-faith buyers remains achievable through a justice-oriented interpretation without undermining land administration order, provided it is realized through final and binding court decisions.   Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam sengketa boedel pailit dengan menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Permasalahan muncul akibat inkonsistensi pertimbangan hakim dalam menilai akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dibuat sebelum debitur dinyatakan pailit, sebagaimana terlihat dalam perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dan Putusan Nomor 850 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sah secara keperdataan sepanjang memenuhi syarat materiil perjanjian, namun tidak serta-merta menimbulkan peralihan hak atas tanah secara yuridis karena tidak terpenuhinya persyaratan formal pendaftaran tanah. Kondisi ini menyebabkan objek tanah kerap dimasukkan ke dalam boedel pailit meskipun pembeli telah bertindak dengan iktikad baik dan memenuhi seluruh kewajibannya. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum yang semata-mata mengutamakan kepastian hukum berpotensi mengabaikan keadilan dan menciptakan ketidakseimbangan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sengketa kepailitan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pembeli beriktikad baik tetap dimungkinkan melalui pendekatan keadilan tanpa mengabaikan tertib administrasi pertanahan, sepanjang diwujudkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Co-Authors Achmad Achmad Achmad Achmad Adi, Elisabeth Ayu Puspita adinda Asty Maharaja, Andi Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Agus Riwanto Agus Riwanto, Agus Aji, Pradistya Purnama Andina Elok Puri Maharani Andina Elok Puri Maharani Anom Husodo, Jadmiko Elizabeth Ayu Puspita Adi Elok Puri Maharani, Andina Hari Purwadi, Hari Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Jadmiko Anom Husodo Kistriana, Farastya Enanggi Lego Karjoko Madalina, Maria Maria Madalina Maulana, Reza Ilham Rosita Candrakirana Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sunny Ummul Firdaus Ummul Firdaus, Sunny