Jurnal Vokasi Indonesia
a scientific journal in Universitas Indonesia. This Journal serves as a means of dissemination of scientific research results conducted by the academicians both from internal and external. JVI contains research results and applied studies on educational, social humanities, health issues, especially in Indonesia. We publish articles in July and December. Nowadays, JVI has been indexed in Google Scholar, DOAJ, Sinta, and Garuda
Articles
198 Documents
<![CDATA[ANALISIS PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUHPROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UI ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Titis]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia untuk mengembangkan program pendidikan/pelatihan jarak jauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi tentang minat dan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data tentang infrasinfratruktur serta media yang digunakan untuk pembelajaran/pelatihan jarak jauh di Program Pendidikan Vokasi UI. Data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner dianálisis dengan analisis deskriptif. Sedangkan data hasil wawancara, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dalam beberapa tahap sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Sebesar 89,31% responden merminat mengikuti PJJ, 56,49% responden telah mengetahui informasi tentang PJJ dan 51,15% responden menyatakan PJJ bermanfaat untuk perluasan akses pendidikan. Hasil analisis SWOT menunjukkan Program Pendidikan Vokasi memiliki banyak kelemahan dan ancaman akan tetapi juga banyak memiliki kekuatan dan peluang. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Program Vokasi untuk menyusun Program Pendidikan Jarak Jauh sesuai kebutuhan pengguna dengan memanfaat para pakar di bidangnya masing-masing yang dimiliki, kesan yang baik/positif dari masyarakat, dan berkolaborasi dengan mitra yang sudah jauh berpengalaman.]]>
<![CDATA[PENYUSUTAN ARSIP REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT:STUDI KASUS RUMAH SAKIT VERTIKAL KEMENKES ]]>
<![CDATA[Haryanti, Susi]]>;
<![CDATA[Surtikanti, Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini menggambarkan penyusutan arsip rekam medis di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan bagian dari arsip sesuai dengan definisi arsip yang mengacu pada Undang-undang No. 43 Tentang Kearsipan sehingga kegiatan penyusutan akan mendukung proses pengelolaan rekam medis secara efisien. Kegiatan penyusutan rekam medis juga menjadi salah satu komponen akreditasi rumah sakit. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari implementasi Permenkes no. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis terhadap pengelolaan rekam medis khususnya penyusutannya. Analisis dilakukan pada 33 rumah sakit vertikal Kementrian Kesehatan pada periode 2015-2019 dengan menggunakan dokumen laporan kegiatan penyusutan arsip rekam medis di Kementerian Kesehatan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa adanya penundaan kegiatan penyusutan arsip rekam medis di rumah sakit akibat belum ada pedoman yang pasti bagi rumah sakit untuk melakukan penyusutan arsip rekam medis. Hasil studi ini menunjukkan hanya 11 rumah sakit vertikal Kementrian Kesehatan yang melakukan kegiatan penyusutan arsip rekam medis dengan persetujuan dari ANRI. Padahal menurut UU no 43 Tahun 2008 Tentang Kearsipan mengharuskan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara, untuk penyusutan arsipnya perlu persetujuan kepaka ANRI. Dari hasil penelitian ini, diharapkan Kementerian Kesehatan dapat melihat kembali pedoman yang ada serta merevisi dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta korelasinya dan dampaknya secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan pengelolaan rekam medis dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dari hilir sampai ke hulunya sehingga tidak terjadi penundaan pemusnahan rekam medis lagi yang berdampak pada penumpukan arsip rekam medis.]]>
<![CDATA[ANALISIS SENGKETA PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS KOREKSI BIAYAPROMOSI BAGI END-USER (STUDI KASUS PT SAF TAHUN 2018) ]]>
<![CDATA[Komarasari, Aditya Avianti Ivah]]>;
<![CDATA[Widodo, Arie]]>;
<![CDATA[Anwar, Titin Fachriah Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Analisis Sengketa Pajak Penghasilan Badan Atas Koreksi Biaya Promosi Bagi End-User (Studi Kasus PT SAF Tahun 2018). Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dasar koreksi Direktur Jenderal Pajak dan Argumentasi dari Wajib Pajak (PT SAF) terkait sengketa atas biaya promosi yang dilakukan. Metode Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode penelitian studi kasus dan studi pustaka. Dalam hal ini biaya promosi diberikan kepada end-user yang pada dasarnya informasi terkait penerima penghasilan tidak dapat disajikan seluruhnya pada daftar nominatif yang harus dilaporkan sebagai syarat pembebanan biaya. Berdasarkan hasil analisis, sengketa pajak timbul karena adanya perbedaan pendapat antara PT SAF dan Fiskus. Berdasarkan data yang ada, Fiskus telah sesuai mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Namun dalam kasus ini PT SAF telah memberikan argumentasi beserta bukti-bukti yang mendukung, sehingga argumennya dapat dipertimbangkan dan berpotensi dapat membatalkan koreksi yang dilakukan Fiskus. Hasil penelitian menunjukan dalam memutuskan sengketa majelis hakim menggunakan pertimbangan substance over form dalam memutus sengketa terkait koreksi biaya promosi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh wajib pajak, fiskus dan majelis hakim untuk dapat memutus sengketa sejenis.]]>
<![CDATA[PERSONAL FINANCIAL PLANNING (PFP) SEBAGAI IMPLEMENTASIPENGENTASAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siregar, Kevin Exaudi]]>;
<![CDATA[Fiona, Filicia]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fakir miskin pada hakikatnya merupakan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan akses secara holistik untuk meningkatkan kondisi keuangan. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa fakir miskin berhak untuk meningkatkan kondisi keuangan yang sustainable. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan teori perencanaan keuangan bagi fakir miskin dalam mendukung peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat sebagaimana komitmen tinggi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan penelitian ini adalah sebagai pemecah batas-batas tertentu yang menghambat fakir miskin dalam meningkatkan kondisi keuangan. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan analisis narasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan melalui personal financial planning (PFP) theory memiliki dampak yang signifikan dalam memperkokoh fundamental kehidupan fakir miskin di tengah menghadapi kompetisi era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Dimana pada era tersebut kolaborasi yang masif dari berbagai pihak yang berkepentingan menjadi salah satu ciri khas. Melalui penelitian ini diharapkan fakir miskin perlahan dapat meningkatkan kondisi keuangan melalui proses pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan disertai peningkatan pengetahuan fakir miskin terhadap strategi perencanaan keuangan termasuk menentukan skala prioritas keuangannya dan menuju financial freedom serta sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan fakir miskin.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DENGANBENTUK LENGKUNG KAKI PADA ANAK USIA MASA KANAK-KANAK AKHIR ]]>
<![CDATA[Jauza, Zafira]]>;
<![CDATA[Bachtiar, Farahdina]]>;
<![CDATA[Ismiyasa, Suci Wahyu]]>;
<![CDATA[Sirada, Andy]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indeks Massa Tubuh (IMT) menjadi acuan yang digunakan untuk menentukan kategori komposisi berat badan. Pengukuran IMT juga berkaitan dengan status gizi yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Pada anak-anak yang memiliki berat badan berlebihan, lengkung kaki cenderung datar (flatfoot) karena beban yang ditumpu tubuh lebih besar, sehingga dapat menyebabkan diantaranya nyeri, cedera, gangguan berjalan, dan ketidakseimbangan ketika berdiri lama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IMT dengan lengkung kaki pada anak usia masa kanak-kanak akhir (10 – 12 tahun). Desain penelitian ini menggunakan cross–sectional yang dilakukan dengan metode observasi dalam satu waktu tanpa adanya follow up atau berkelanjutan. Sampel pada penelitian ini adalah anak berusia 10-12 tahun di SD Muhammadiyah 04 Depok yang berjumlah 52 orang. Pengukuran yang dilakukan adalah IMT dengan mengukur berat badan dan tinggi badan, serta lengkung kaki dengan menjiplak kaki di atas kertas dengan menggunakan cat warna. Data dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan uji korelasi Chi-Square, yaitu p=0,025. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara IMT dengan bentuk lengkung kaki pada anak usia 10-12 tahun.]]>
<![CDATA[PERAN REGULASI BIAYA TES ANTIGEN DAN TES PCRTERHADAP PENERIMAAN DEPARTEMEN LABORATORIUM RS X ]]>
<![CDATA[Murniati, Nia]]>;
<![CDATA[Kamillah, Bulan]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemeriksaan Tes Antigen dan Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah langkah pertama dalam penegakan diagnosa Covid-19. Sejak kemunculannya di awal pandemi hingga terbitnya regulasi pemerintah tentang penyeragaman tarif yang mengatur ketentuan biaya pemeriksaan memberikan dampak terhadap penerimaan rumah sakit terutama pada Departemen Laboratorium. Regulasi pemerintah yang berkali-kali berubah terkait tarif biaya pemeriksaan menyebabkan rumah sakit tidak dapat memproyeksi penerimaan dari item pemeriksaan Tes Antigen dan PCR di Departemen Laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi biaya tes antigen dan PCR terhadap penerimaan Departemen Laboratorium RS X, menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data penerimaan Departemen Laboratorium RS X periode April 2021 - Maret 2022 dan metode kualitatif melalui hasil wawancara petugas Finance Back Office (FBO) dan petugas Laboratorium di RS X. Hasil menunjukkan bahwa kenaikan jumlah tes antigen pada September 2021 (237 tes) dan Oktober 2021 (313 tes) berbanding terbalik dengan penerimaan dari layanan tes antigen pada September 2021 (Rp.33.340.000) dan Oktober 2021 (Rp.30.987.000). Hal ini terkait dengan regulasi batas atas tarif antigen yang terbit pada September 2021 (Rp.99.000). Jumlah tes dan penerimaan layanan tes PCR tergolong berbanding lurus, namun baik kenaikan dan penurunannya erat kaitannya dengan terbitnya regulasi batas atas dan penyeragaman tarif.]]>
<![CDATA[PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM SECARA OFFLINE DAN ONLINE TERHADAPPROGRAM PENSIUN PERTAMA DI PT TASPEN (PERSERO) CABANG BOGOR ]]>
<![CDATA[Adam, Fia Fridayanti]]>;
<![CDATA[Ilmarusyania, Ilmarusyania]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT TASPEN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Program Pensiun bertujuan untuk memberikan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai saat berhenti bekerja atau memasuki usia pensiun. Salah satu jenis manfaat Program Pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) adalah Program Pensiun Pertama yang bertujuan untuk memberikan hak pensiun setiap bulannya ketika peserta mencapai batas usia pensiun. Dalam pelaksanaan pengajuan klaim pensiun terdapat prosedur yang jelas dan sederhana untuk mencapai sistem pelayanan yang baik. Prosedur pengajuan di PT TASPEN (Persero) Cabang Bogor dapat dilakukan secara offline yaitu dengan datang langsung ke kantor atau melalui mitra bayar dan secara online yaitu dapat mengajukan kapan saja dan di mana saja menggunakan aplikasi E-Klim. Penelitian ini menjelaskan kedua prosedur pengajuan klaim, baik secara offline mapun online, dan kemudian menjabarkan kualitas pelayanan dengan analisis SWOT secara kualitatif. Jika mengajukan secara offline, peserta harus datang langsung ke kantor PT TASPEN (Persero) sementara dalam pengajuan secara online peserta cukup mengunggah dokumen ke aplikasi E-Klim. Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, masih terdapat hambatan dalam proses pengajuan dan penyelesaian klaim, namun demikian kekuatan yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.]]>
<![CDATA[MODEL SPASIAL DATA PANEL: INDEKS HARGA KONSUMENINDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ferezagia, Debrina Vita]]>;
<![CDATA[Anggara, Dimas]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Inflasi harga secara umum merupakan persentase perubahan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK). Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan indeks harga konsumen pada masa pandemi covid-19 . Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik yaitu: Indeks Harga Konsumen (IHK), harga beras, harga daging ayam ras, harga minyak goreng. Data yang bersumber dari Bank Indonesia yaitu jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga. Data yang bersumber dari Pusdatin Kementrian Kesehatan yaitu jumlah kasus terkonfirmasi positif covid 19. Peubah respons yang digunakan adalah IHK yang merupakan indikator terbaik yang mencerminkan perubahan harga eceran. Pendugaan parameter yang digunakan adalah model coomon effect, model fix effect dan model random effect. Model terbaik yang terbentuk berdasarkan penelitian ini adalah model data panel spasial lag pengaruh tetap (SLM Fixed Effect) dengan nilai R_square 70,62 persen. Peubah bebas yang berpengaruh terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah harga beras, harga daging ayam, harga minyak goreng, jumlah penaambahan kasus positif covid-19. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kebijakan stabilitas harga beras, harga daging ayam, harga minyak goreng dimasa pandemi Covid19.]]>
<![CDATA[Analisis Relevansi Nilai PSAK No. 30 (Revisi 2007) tentang Sewa, Dinilai Berdasarkan Reaksi Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Sari, Dewi Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 1, No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[As one of the IFRS convergence program, DSAK-IAI has made several revisions of financial accounting standards, one of which is PSAK No. 30 (Revisi 2007) about Leases. These financial accounting standards have become effective since January 1, 2008. But until now still a few companies that apply this standard. This is probably because the company did not know the financialbenefitofthe application ofthisstandard. Thereforethis studywas conducted to determinethe value relevance of PSAK No.30 (Revised 2007) about Leases, which is assessed on the basis of capital market reactions. The results showedthat theapplication of PSAK No.30 (Revised 2007), about Leases, do nothave an influence onthe market. So we can saythe market does notsee thevalue relevance of PSAK No.30 (Revised 2007) about Leases.]]>
<![CDATA[Analisis Pengungkapan Triple Bottom Linedan Faktor yang Mempengaruhi; Lintas Negara Indonesia dan Jepang ]]>
<![CDATA[Z, Sandra Aulia]]>;
<![CDATA[Kartawijaya, Tb. Mh. Idris]]>
<![CDATA[ Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 1, No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Current firm performance is not only measured by economic term (single bottom line) but also by social and environmental (triple bottom line). Purposes of this research are analyzing of TBL disclosure and influences factors, by using sample of companies in Indonesia and Japan. This paper investigates Triple Bottom Line (TBL) disclosure of 50 of the largest Indonesian and Japanese companies by using secondary data. Twenty two disclosure criteria were developed for each of the TBL disclosure areas: economic, social, and enviromental. Disclosure information was examined in annual reports, separate or stand-alone report and company‟s website. Regression analysis has been used to examine the determinants of TBL disclosure practice empirically. Our result indicated that, for total of TBL disclosure (combining economic, social and environmental catagories), the extent of reporting is higher for firm with larger size and higher liquidity, and special for environmental disclosure for firm with membership in the manufacturing industry for Indonesian companies. Futher analysis indicated that the results of the total TBL disclosure are primarily driven by non-economic disclosures. We also found that the extent of overall TBL disclosure is higher for Japanese firms, with environmental disclosure being the main key. This result could be attributed to the different national cultures and to the regulation environment between Indonesian and Japan.]]>
