cover
Contact Name
Dian Eka Kusuma Wardani
Contact Email
dianunsa@gmail.com
Phone
+6281245365885
Journal Mail Official
dianunsa@gmail.com
Editorial Address
JL. KANDEA 1 NO.27 UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Sawerigading Law Journal
ISSN : -     EISSN : 28284054     DOI : 10.62084/slj
Sawerigading Law Journal (SLJ) adalah jurnal akses terbuka peer-review yang bertujuan untuk menerbitkan manuskrip penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum tertentu, seperti: Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Perdata dan Kontrak Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Politik Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum internasional Hukum Agama dan Syariah Hukum adat Hukum Lingkungan Pendidikan Hukum Hukum Komparatif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
Human trafficking: Tinjauan Viktimologis di Wilayah Sulawesi Tenggara Rahayu Kojongian; Awaluddin Yasir
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.457

Abstract

Human trafficking is a serious crime that constitutes a grave violation of human rights and continues to occur in various regions of Indonesia, including within the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. This study aims to analyze the causal factors, the role of victims, and the efforts to combat human trafficking from a victimological perspective. The research employs normative legal research combined with an empirical approach, with data collected through interviews and literature review. The findings indicate that cases of human trafficking in Southeast Sulawesi occurred during the 2023–2024 period, with 14 cases recorded in 2023 and 11 cases in 2024. The primary contributing factors include economic hardship, environmental influences, opportunity structures, and low levels of education. From a victimological perspective, victims are positioned as vulnerable individuals due to economic pressure, trust-based social relations, and limited legal literacy, making them highly susceptible to victimization. The study also reveals that victims play a passive role in the occurrence of the crime; however, this should not be interpreted as victim culpability, but rather as an indication of the failure of social and legal protection systems to safeguard vulnerable groups. Efforts to combat human trafficking are carried out through preventive, repressive, and victim protection approaches, including public awareness campaigns, law enforcement actions against perpetrators, and the provision of restitution, rehabilitation, and legal protection for victims. This study emphasizes the importance of a victimological approach in policies addressing human trafficking, ensuring that law enforcement is not solely perpetrator-oriented but also focused on the protection and recovery of victims.
Efektivitas Pembagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penanganan Sengketa Pilkada Di Indonesia Maemanah
Sawerigading Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025 - September 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v4i1.461

Abstract

the authority to adjudicate disputes concerning election results (vote count disputes), while the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN) has jurisdiction over procedural or administrative disputes related to State Administrative Decisions issued by election organizers. Therefore, this study aims to evaluate the effectiveness of the division of authority between the MK and PTUN in resolving regional head election (Pilkada) disputes in Indonesia, particularly after the enactment of Law Number 10 of 2016. This research employs legal research methods using a normative legal research approach, including statutory analysis and case study examination. The evaluation results indicate that the division of authority between MK and PTUN cannot yet be considered fully effective, as several critical issues remain. Overlapping authority frequently occurs, accompanied by differing interpretations between procedural disputes and result disputes, ultimately creating legal uncertainty. The current institutional design of judicial bodies handling Pilkada disputes contributes to ineffective dispute resolution and challenges the realization of electoral justice. The study recommends regulatory synchronization and reforms in administrative judicial mechanisms to ensure that PTUN decisions in Pilkada disputes are swift, final, and binding, similar to Constitutional Court decisions, thereby reducing uncertainty and jurisdictional overlap
Analisis Pelaksanaan Kampanye Anti Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tamsanumajar, Erwin; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti; Hamid, Abd. Haris; Oner, Basri
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.463

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, serta masa depan generasi muda. Di Indonesia, tren penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan peningkatan, terutama pada kelompok usia remaja dan pelajar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada strategi preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kampanye anti narkoba melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye anti narkoba. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye anti narkoba oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui tiga model utama, yaitu edukasi formal di lingkungan pendidikan, kampanye berbasis komunitas, dan kampanye digital melalui media sosial. Pelaksanaan kampanye tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti dukungan institusi, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi kampanye yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Risman, Risman; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti; Hamid, Abd. Haris; Oner, Basri
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.464

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam kesehatan, masa depan generasi muda, serta stabilitas sosial masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial yang dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif melalui peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang terlibat dalam kegiatan pencegahan narkotika. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emtif melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada pelajar, upaya preventif melalui pengawasan dan pelaksanaan tes urine di lingkungan sekolah, serta upaya represif melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Efektivitas pelaksanaan upaya tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional, serta faktor eksternal seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan pelajar.

Page 4 of 4 | Total Record : 34