cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Kusuma Wardani
Contact Email
dianunsa@gmail.com
Phone
+6281245365885
Journal Mail Official
dianunsa@gmail.com
Editorial Address
JL. KANDEA 1 NO.27 UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Sawerigading Law Journal
Published by Universitas Sawerigading Makassar
ISSN : -     EISSN : 28284054     DOI : 10.62084/slj
Core Subject : Humanities, Health, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other
Sawerigading Law Journal (SLJ) adalah jurnal akses terbuka peer-review yang bertujuan untuk menerbitkan manuskrip penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum tertentu, seperti: Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Perdata dan Kontrak Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Politik Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum internasional Hukum Agama dan Syariah Hukum adat Hukum Lingkungan Pendidikan Hukum Hukum Komparatif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Peran Konselor Dalam Mencegah Residivis Narapidana Narkotika Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Thamrin, Asbullah; Lestari , Yayu Dwi
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): September 2022 - Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i1.326

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Konselor Dalam Mencegah Residivis Narapidana Narkotika, Faktor penghambat upaya konselor dalam mencegah residivis narapidana narkotika dan tingkat keberhasilan konselor dalam upaya pencegahan residivis narapidana narkotika yang ada pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Data diperoleh secara langsung melalui wawancara dan studi kepustakaan atau library research, serta metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dan Pembahasan dari penelitian ini terkait dengan peran konselor dalam mencegah residivus narapidana narkotika. Hasil dari penelitian ini adalah konselor memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah residivis narapidana narkotika melalui program rehabilitasi, dengan penerapan metodenya yang dimulai dari tahapan screening, assesment, konseling (individu, terapi kelompok, family support group) serta monitoring dan pelaporan. Konselor membimbing narapidana narkotika sesuai dengan tugas dan fungsinya hingga narapidana menjadi pulih dan dapat kembali diterima ditengah masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya.
Akibat Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Kota Makassar (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor 134/PDT.G/2019/PN Mks) Ishak, Ishak; Ariadin
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): September 2022 - Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i1.327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada Putusan PN Makassar Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Mks serta untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Putusan PN Makassar Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar). Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak diantaranya pihak debitor harus menerima pemutusan kontrak yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor : Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Mks bahwa tergugat telah mengikatkan diri dengan Turut Tergugat Idalam Perjanjian Fasilitas Kredit KPR Perumahan, namun dalam perjalanannya pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga turut tergugat I melakukan Peralihak Hak untuk mencegah terjadinya kredit macet kepada Pihak Penggugat. Pada proses persidangan terbukti secara bersesuai apa yang didalilkan dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Hakim memutuskan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik satu satunya yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal.
Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemik Covid 19 Margie Gladies Sopacua
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): September 2022 - Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i1.328

Abstract

Children are a vulnerable group who need to receive protection from all acts of crime and violence in accordance with statutory provisions. Violence against children is not something new, this can be seen in the post-pandemic impact of Covid-19 which has also resulted in an increase in the number of acts of violence against children as can be seen from statistical data from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Ambon Island City Police and On the Lease Islands, there has been an increase in cases of physical violence against children, namely in 2020 there were 4 cases of reports submitted to the PPA Polresta, then in 2021 this increased to 10 cases against children in the form of physical violence. Forms of physical violence against children include pulling, kicking, hitting with their hands, pinching, punishing them until they fall ill or faint, hitting them with objects, and injuring them with dangerous objects. Efforts to Prevent Physical Violence Against Children Post the Covid-19 Pandemic; (1) Carrying out legal counseling to increase legal awareness and education about legal sanctions for children who commit physical violence; (2) provide outreach on the prevention of physical violence against children, as a joint effort to protect children. This effort is to share understanding with the community that children are a gift that should be protected and looked after (3) Make billboards related to stopping physical violence against children; and (4) the Women and Children Protection Unit (UPPA) collaborates with the Women's and Children's Empowerment Service in providing education to children, especially in the scope of education starting from elementary to high school regarding physical violence. To prevent physical violence against children, parents must be good examples as part of the smallest family for children to avoid physical violence. Apart from that, it is also hoped that law enforcement officials (police) will increase efforts to prevent physical violence against children after the Covid-19 pandemic
Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Arif Maulana; Hassan, Fareed Mohd
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): September 2022 - Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i1.329

Abstract

Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk memperolah status kewargaan, membangun keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah tercatat oleh negara, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agamawi yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 16 ayat (1) menyebutkan, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian"
Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Arman S
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): September 2022 - Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i1.330

Abstract

The concept of Restorative Justice as an alternative resolution of juvenile criminal cases. Restorative Justice is interpreted as a process where all parties involved in a particular criminal act sit together to solve problems and think about how to deal with victims and perpetrators of the law, while still prioritizing the principle of the best interests of the child and the punishment process is the last resort without ignoring children's rights. If the legal process continues with the process of reporting to the police, then basically the implementation of the law is through diversion efforts carried out by the police using discretionary authority. Discretion is a transfer from formal criminal court processes to informal processes to be resolved through deliberation. This research uses normative juridical research methods. This normative legal research is carried out in a qualitative descriptive manner, that is, the material or legal materials are collected, sorted for further study and analysis of their content, so that the level of synchronization, suitability of norms and the submission of new normative ideas can be identified. From the results of this research, it is concluded that restorative justice in resolving criminal acts committed by children is very concerned with rebuilding relationships after a criminal act has occurred, rather than exacerbating the rift between the perpetrator, victim and society which is the character of today's modern criminal justice system. Restorative justice is a "victim centered" reaction to crime that allows victims, perpetrators, families and community representatives to pay attention to the losses resulting from criminal acts.
Perlindungan Hukum Terhadap Beras Ase Lapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Maemanah; Heliany, Ina; M, Nurmiati
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Maret 2023 - September 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i2.331

Abstract

Legal protection for Pangkep Field Assets as a potential product of Geographical Indications, by knowing the role of the Pangkep government in encouraging efforts to protect Geographical Indications for Pangkep Field Assets, this research uses primary data and secondary data, then the data is analyzed descriptively qualitatively. The research results show that: 1) Pangkep field Ase has the potential to receive Geographical Indication Law protection because it has fulfilled the requirements for Geographical Indication registration such as characteristics and qualities that differentiate Pangkep field Ase from other rice, geographical environment, natural factors, human factors, area boundaries covered by the Indication Geography, history and traditions related to the use of Geographical Indications. However, to prove certainty, registration must be carried out first and must be tested by a team of Geographical Indication experts. 2) The Pangkep Regency Government has made efforts to provide Geographical Indication protection for the Pangkep field assets. However, the efforts made by the Pangkep Regency Government have not been optimal. This is due, among other things, to a lack of public awareness and understanding, especially farmers, of the importance of legal protection through Geographical Indications for Pangkep field assets.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Raodiah; Dewantara, Reka
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Maret 2023 - September 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i2.338

Abstract

Criminological Review of Criminal Acts of Abuse Committed by Detainees. The research methodology used is normative or doctrinal legal research which is basically an activity that will examine the internal aspects of positive law. Normative legal research is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations that are relevant to the legal issues that are the focus of the research. This research aims to determine the factors that cause criminal acts of abuse committed by detainees and efforts to overcome them. Based on the analysis of data and facts, the author concludes, among others: a) Factors that cause criminal acts of abuse committed by detainees. are inadequate detention room capacity, individual problems, lack of harmonious social relations between prisoners, b) To prevent abuse carried out by prisoners at the Class I State Detention Center in Makssar City, the security unit monitors each room and place where prisoners carry out activities during 1x24 hours. Apart from that, each block is guarded by general pickets. The general picket is tasked with guarding prisoners and ensuring that there is no disturbance of order in the detention center.
Comparative Analysis of the Implementation of Open Banking Systems for Indonesia's 2025 National Payment System Vision Yuliana; Arif Maulana
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Maret 2023 - September 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i2.339

Abstract

Financial industry has been surrounded by digital technology that known FinTech. This current trend has significant influence which affect the way people interact with banking industry. Consequently, there must be backwards and benefits that following this situation. However, whether it will be a threat or opportunity depending on banks’ future to experience the new situation. In this paper will elaborate the option of bank to acquire or work with fintech firms in adjusting their position into financial disruption and retain the competition demand. Open banking is a start adjustment over Fintech constraints. Indonesia lately has started to build future vision for digital payment to support the balance between disruptive financial payment system dominated by fintech. Some countries have been working on implementing open banking, but it seems like other countries prefer to follow Australia than UK which has started earlier. Other jurisdictions such as Canada, Singapore and India are considering the Australian approach rather than the less expansive approach as has been initially taken in the UK (Australia delays launch of ‘open banking’ regime). Therefore, it would be an appropriate attempt for Indonesia to reach out the appropriate approach that might be able to be implemented based on Australia strategies and regulatory framework created particularly in review into Open Banking paper, considering that Indonesia is still in the stage. This paper aims to analyse how Indonesia (central bank of Indonesia) should implement open banking system, considering Australia Open Banking approach and implementation in the subject of data protection, data transfer mechanism (security standard) and transformation process into open banking system.
Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar Andi Andri Yudha
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Maret 2023 - September 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i2.340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana THTI dalam waktu damai. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, tindak pidana THTI TNI dalam waktu damai terjadi karena disebabkan oleh faktor permasalahan pribadi, kepentingan yang mendesak, faktor mental, faktor ekonomi (keuangan) dan faktor lingkungan. Kemudian upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya pengawasan dari komandan satuan, melaksanakan tugas penyidikan, melaksanakan tugas penuntutan dan mengadili pelaku. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan THTI dalam waktu damai yaitu karena mental, cara berfikir dan pelaku yang melarikan diri hilang jejak. Disarankan kepada Komando Pendidikan dan Latihan Militer agar meningkatkan pendidikan dan latihan kepada anggota TNI agar senantiasa disiplin terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang prajurit. Kepada komandan tiap-tiap satuan agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan prajurit di bawah Komandonya. Kepada para penegak hukum agar menindak tegas para prajurit yang melakukan THTI guna meminimalisir pelaku tindak pidana THTI.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt) Tipana
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Maret 2023 - September 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i2.341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah legal research. Legal research adalah kegiatan penting dalam dunia hukum yang melibatkan pencarian, analisis, dan evaluasi informasi hukum untuk mendukung proses pengambilan keputusan. legal research melibatkan identifikasi sumber hukum yang relevan. Ini bisa mencakup undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan literatur hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, legal research sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum dari delik materil telah sesuai dan memenuhi unsur delik.

Page 2 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): September 2025 - Maret 2026 Vol. 3 No. 1 (2024): September 2023 - Maret 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Maret 2023 - September 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): September 2022 - Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 No 1 Tahun 2022 (Oktober 2021 - Maret 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Maret 2022 - September 2022