cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR Paridarmawan Wahyuyasa; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr,. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Baiq Amilia Kusumawarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mengutamakan keadilan sebagai hal yang utama dan tertinggi dalam masyarakat, kemudian munculah pilihan-pilihan hukum di luar hukum negara yang dilandasi dengan teori pluralisme hukum. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, batas-batas definisi pluralisme dalam sistem hukum menjadi buram, sehingga pluralisme hukum kini berkembang dalam lingkup yang lebih luas dan abstrak dimana adanya komponen-komponen hukum yang saling bersinggungan, tarik-menarik dan saling mengadopsi serta menyesuaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pluralisme hukum dalam era globalisasi khususnya dalam penerapan hukum internasional di Indonesia, dimana gejala-gejala tersebut dapat diperhatikan dalam praktik penegakan hukumnya yang acap kali menjadi cabang ketidakpastian hukum dan tak jarang pula menjadi tumpang tindih bagi suatu peristiwa ataupun norma hukum. Padahal pada dasarnya, dalam kaitannya sebagai pembuka opsi untuk menemukan keadilan pada lebih dari satu hukum, pluralisme dapat menjadi pembuka jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif–empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam tulisan ini, penulis membahas fenomena pluralisme hukum melalui metode observasi terhadap para aktor yang mobilitasnya tinggi, aktor yang dikaji khususnya adalah penegak dan pelaku hukum yang secara langsung terlibat dalam penerapan kebijakan hukum internasional itu sendiri, yakni lembaga kekuasan kehakiman. Berangkat dari hal tersebut kemudian ditemukan hasil bahwa pluralisme hadir pada penerapan hukum internasional melalui dua perspektif yang berbeda dalam memandang hukum internasional, yakni monisme dan dualisme. Fenomena pluralisme hukum ini pada dasarnya dapat menjadi landasan dari keberadaan beragam sistem yang hadir tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan keadilan melalui berbagai perspektif hukum, serta mendorong perkembangan hukum nasional.
Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia Ad Supryadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam sistem kepegawaian di Indonesia dan urgensi keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara kaitannya dengan asas efektif dan efisien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normaif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam sistem kepegawaian di Indonesia dikategorikan sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif) dan merupakan merupakan organ pendukung atau penunjang (state auxiliary organs/auxiliary institutions). Urgensi keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Asas Efektif dan Efisien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bertentangan dengan asas efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan oleh penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik hanya boleh dieksekusi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di ibukota Negara, sedangkan penyelesaian kasus tersebut membutuhkan proses/waktu yang cepat dalam rangka menjunjung tinggi asas kepastian hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Yang Menyerupai Tranding Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lalu Ahmad Ichlasul K; Ary wahyudi; Farhana Kurnia Lestari
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjudian menurut hukum pidana Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap judi online yang berbasis trading. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach), pendekatan analisa konsep hukum (analytical and conseptual approach), pendekatan sosiologis (sosiological approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum tindak pidana perjudian telah diatur dalam pasal 303 KUHP berbasis trading online dalam pasal 303 bis KUHP. Sedangkan sanksi pidananya diperberat sesuai pasal 2 ayat (1), (2), (3), undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.jika terbukti melakukannya maka akan diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang- undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Sedangkan Pertanggungjawaban pidana terhadap judi online tertuang di dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat (2) UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Urgensi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Adi Supryadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normaif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanjan Daerah baik dalam tingkat undang-undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.  
Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelengaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia   I Made Kariawan; Haerani Haerani; Sri Karyati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai data utama disamping bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta melakukan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Hasil penelitian ini yaitu TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah Presiden dan permintaan POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA) Rafika Nur Affiani; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvesi Hak Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dan Diatur Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara) I Made Ngurah Karyasa Putra; Atin Meriati Isnaini; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara dan bagaimana kedudukan anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang didasarkan pada fakta dan pemikiran logis, sehingga penelitian ini memerlukan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan memerlukan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturanperundang-undangan atau data dari kepala lingkungan Karang Siluman. Adapun hasil penelitian yaitu 1) hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali yaitu apabila anak angkat tersebut sudah menjalankan upacara yadnya, dengan meperas maka anak angkat tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung dan anak angkat tersebut berhak mewarisi di keluarga angkatnya, 2) kedudukan anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara bahwa anak angkat berhak mewaris sebagai ahli waris layaknya anak kandung. Anak angkat tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya karena hubungan keluargaannya telah terputus pada saat diadakannya upacara pemerasan.
Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor :163/Pid.b/2021/Pn.praya) Ahmad Busyairi; I Gede Sukarmo; B. Farhana Kurnia Lestari
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan bagaimana analisa pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan nomor: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normative yaitu mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan studi kepustakaan guna memperoleh informasi terhadap penelitian ini. Hasil penelitian yaitu: 1) Penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sebagai berikut: a. Tingkat penyidikan; b. Kronologi perkara; c. Keterangan saksi; d. Alat bukti; e. Keterangan terdakwa. 2) Analisa pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan unsur- unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya kepunyaan saksi dan telah sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum Sosiologis, Filosofis dan Yuridis dan akibat langsung yang timbul dan telah terbukti secara sah menurut hukum yang dilakukan terdakwa.
Kedudukan Hukum Pekerja Rumahan Sebagai Pekerja Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kerja Lisan Weng Yiqi; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana kedudukan hukum pekerja rumahan dalam hubungan kerja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, yaitu suatu prosedur penelitian ilmih untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja rumahan ialah pekerja yang melakukan pekerjaan di rumah maupun di luar perusahaan pemberi kerja yang diatur oleh konvensi ILO di Indonesia pekerja rumahan berbeda dari versi ketenagakerjaan di Indonesia karena istilah pekerja rumahan tidak ditemukan dalam istilah peraturan perundan-undangan. Pekerja rumahan merupakan pekerja/buruh yang dimanfaatkan tenaganya oleh perusahaan pemberi kerja melalui perintah orang kedua setelah perusahaan tanpa adanya perjanjian kerja yang jelas sehingga apabila hal itu dilakukan maka pekerja tersebut berada dalam posisi yang lemah baik dari segi kedudukan sebagai pekerja maupun dalam bentuk perlindungan hukumnya. Jika pekerja bekerja berdasarkan perintah dari perusahaan pemberi kerja maka akibat hukumnya pekerja akan menjadi pekerja kontrak Outsourcing ataupun pekerja tetap makan pekerja tersebut berhakatassegala perlindungan hukum. Berikutnya kedudukan hukum pekerja rumahanlemah karena tidak memiliki kedudukan yang jelas karena belum ada pengaturan mengenai pekerja rumahan dalam undang undang Ketenagakerjaan akan tetapi jika dimasukan kedalam system Outsourcing maka sipat perjanjian nya adalahh PKWT perjanjian kerja Waktu

Page 2 of 29 | Total Record : 290

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue