cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umarwan Sutopo
Contact Email
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285745690180
Journal Mail Official
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Ds Pintu, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 29622115     EISSN : 28307941     DOI : 10.21154/el-dusturie
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundangan merupakan jurnal peer-review dengan sistem double blind review yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam kaitannya dengan ketatanegaraan islam dan perkembangan isu-isu kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Kepemimpinan Abu Bakr al-Siddiq: Tata Pemerintahan dan Dinamika Sosial Hukum Islam Zulfia, Rifda; Imawan, Dzulkifli Hadi
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7482

Abstract

Sejak awal munculnya Islam hingga saat ini, peradaban Islam pada dasarnya mencerminkan evolusi dan pertumbuhan Islam dari masa ke masa. Abu Bakar As-Shiddiq dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Abu Bakar As-Shiddiq berhasil menjaga kesatuan negara Islam yang baru terbentuk dari ancaman pecah belah dan keruntuhan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq dalam struktur pemerintahan dan perubahan sosial serta hukum Islam. Penelitian ini mengadopsi metode penelusuran literatur, di mana berbagai referensi menjadi sumber informasi, dengan pendekatan kualitatif karena informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan berbentuk kata-kata. Dalam penulisan ini, digunakan pendekatan sejarah dan perspektif sosiologis. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, terjadi ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang pesat, yang menimbulkan tantangan baru dalam menangani permasalahan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gagasan hukum Islam pada era kepemimpinan ini dipengaruhi oleh pendekatan qiyas (analogi) dan ijtihad (usaha kreatif dalam mencari hukum).
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat Ramaddaani, Imam
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana persyaratan hukum yang mengatur kepemilikan senjata dikendalikan oleh undang-undang, serta bagaimana polisi menangani penggunaan senjata ilegal oleh masyarakat sipil. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Disimpulkan dengan penggunaan alat penelitian hukum normatif. Senjata api diklasifikasikan menjadi tiga (tiga) kategori: pertahanan diri, inventaris dinas, dan olahraga. Penduduk (sipil) secara sah dapat memperoleh atau memiliki senjata dengan memenuhi persyaratan atau proses yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, baik syarat tersebut meliputi keterampilan maupun psikologi. Karena arahan Kapolri, kini Polri tidak melayani permohonan izin senjata kepada orang biasa selain POLSUS, SATPAM, perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan perlindungan ekstra, dan anggota PERBAKIN.
Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Khaidarulloh, Khaidarulloh
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7496

Abstract

In the context of modern society, an effective and efficient legal system is of paramount importance. This article delves extensively into the concept of community service orders as an alternative to imprisonment and fines in the new Indonesian Penal Code (KUHP). The objective is to expound upon the significance of this concept and provide recommendations concerning changes in the legal system. A descriptive methodology is employed in this study to explore various perspectives on this issue and offer profound insights into the concept. The findings indicate that community service orders hold the potential to enhance the effectiveness of the penal system and contribute to the goals of rehabilitation and justice in modern society. However, for the successful implementation of this concept, a robust understanding of the practical aspects is necessary, including the choice of locations, clear legal regulations, and learning from the experiences of other countries that have adopted community service orders. These experiences can serve as a source of inspiration to minimize potential obstacles in the implementation of community service orders in Indonesia.
Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq Hidayati, Niswatul
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7631

Abstract

Kajian tentang Islam politik adalah studi tentang konflik dan ketegangan. Islam dan politik adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Awal mula Islam politik dapat ditelusuri kembali ke kemunculan Ikhwanul Muslimin, yang didirikan pada 1928 di dunia Sunni-Arab Islam di Kairo. Terdapat beragam pemahaman mengenai relasi Islam dan politik ataupun Islam dan Negara. Meski demikian ada factor kesamaan dari semua kelompok Islamis adalah ambisi untuk mengubah tatanan dunia. Dalam pandangan Islamisme tatanan dunia adalah sakral, berdasarkan konsep daulah Islamiyyah, Negara yang berdasarkan syari’at, dan berdasarkan pemerintahan Tuhan untuk menggantikan kedaulatan rakyat. Mereka membangun pemahaman baru tentang Islam sebagai agama yang bersatu dengan tatanan Negara. Salah satu tokoh yang memiliki pemahaman tentang Islam dan politik adalah Ali Abd Al-Raziq. Maka, kajian artikel ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana konsep negara serta bagaimana hubungannya dengan Islam menurut Ali Abd al-Raziq yang dituangkan dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-Hukum pada tahun 1925 di Mesir.
Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Nurhuda, Rohmad
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v3i1.8639

Abstract

Rapid changes in social and political dynamics have triggered a response from the government in the form of political policies aimed at creating family law that is more inclusive, fair and in line with the demands of the times. In line with the evolution of political policies affecting family law, there are essential questions that guide this research. First, how have political policies influenced reforms in family law? Second, to what extent have these changes been effective in achieving the goals of equality, justice and family welfare? Third, what are the challenges and obstacles that arise in the implementation of political policies related to family law reform? The policy analysis method, case study, and qualitative approach in this research are expected to provide a comprehensive picture of the complexity of the interaction between political policy and family law reform, as well as its impact on society. The development of family law in Indonesia reflects a journey from conservative norms towards increased individual rights, gender equality and family diversity. The results of this study show that the implementation of political policies related to family law reform faces a number of challenges, including resistance from conservative groups and skepticism among the Muslim community. Ambiguity in the criteria for change, changing political dynamics, and controversy surrounding the practice of underage marriage are obstacles to achieving consistency and clarity in implementation. In addition, the need for balance between positive and Islamic law emphasizes the importance of dialogue and cooperation across sectors to achieve an effective and sustainable vision of family law reform. With this balance in mind, this study emphasizes that constructive and inclusive dialogue between the government, the Muslim community, and other stakeholders is key to ensuring that changes to family law are acceptable to all parties and remain consistent with constitutional values and respected sharia principles.
Tinjauan Teori Critical Legal Studies Dalam Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terkait Pencegahan Money Politic Pemilu 2024 Iriani, Dewi; Munawaoroh, Diana Nasiatul; Marvinda, Elsa Sintya
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v3i1.8645

Abstract

Money politics is an act of dishonesty in a campaign that influences other people or the community by giving money or certain goods or you could say buying and selling votes when approaching the election, so that the community chooses a certain candidate. The formulation of the problem studied is 1) What is the role of IAIN Ponorogo students in guarding the prevention of money politics in the 2024 Election? 2) How can students' attitudes towards criticizing the occurrence of money politics in the implementation of the 2024 elections be studied using Critical Legal Studies theory? The research methodology uses qualitative methods, and the type of normative juridical research is in the form of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. The research approach uses 1) conceptual research using Critical Legal Studies theory as an analytical tool. 2) case study research, in the form of a case of money politics in the 2024 elections. 3) Sociology research, the author conducted interviews with Syariah faculty students at IAIN Ponorogo regarding money politics in the 2024 elections. The research results are: 1) The role of sharia faculty students at IAIN Ponorogo in guarding and preventing money politics in the 2024 Election, namely: providing education to the public, the BEM Chair Election was carried out transparently, honestly, without engaging in money politics. Providing understanding to the public, to choose the vision and mission of election candidates, not choosing because of money or gifts. Educate the public about the dangers of political money which is prohibited by religion, and get sanctions based on Article 515 of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. Eliminate the cultural tradition of receiving money or gifts before elections. Select potential leaders with integrity. 2) Political money in the implementation of the 2024 elections, if studied using the Critical Legal Studies theory, that critical legal studies has characteristics, namely: political interests, groups of people who are not neutral, benefiting certain parties. detrimental to the general public
Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan: . Wigati, Pipit Kalsum
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v3i1.9033

Abstract

Acceptance from the taxation sector remains the primary source of government spending, both at the central and local levels. However, there are still many issues in tax collection itself. Taxpayer compliance in paying Property Tax (PBB) can facilitate local governments in implementing development in their regions. However, in reality, taxpayer awareness in Indonesia is still generally low. Many villages still have taxpayers who are not tax-compliant. Unlike other villages, in Kunti village, the majority of the population is already tax-compliant, as evidenced by the predicate awarded to Kunti village as a Tax-compliant village for 2 consecutive years. With the level of compliance found in Kunti village, it is hoped to serve as an example for other villages where taxpayer awareness is still low. This research is qualitative in nature, employing field research with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The analysis method used in this research is empirical. From the results of this research, it is known that the level of land and building tax compliance in Kunti village from 2021 to 2023 is very satisfactory. The compliance of the community in Kunti village cannot be separated from the role of the village government, which directly participates in the collection of land and building taxes. The role of the Kunti village government itself in increasing legal compliance among its community is through regular socialization, improving services in tax collection, and giving rewards to compliant taxpayers. With the active role played by the Kunti village government, compliance among its community in paying land and building taxes has been increased.
Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Sistem Presidential Threshold Di Indonesia Khusnul Khotimah, Nur
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v3i1.9043

Abstract

The aim of writing this scientific article is to find out about Ibn Khaldun's thoughts on the conditions for limiting the requirements for candidates for head of state and their relationship to the Presidential Threshold system in Indonesia. The presidential threshold is a rule established by an authorized institution which becomes a reference in presidential candidacy, this reference is in the form of a limit obtained from support from the DPR, support obtained in the form of votes (ballot) or results of obtaining seats (seat). These limits must be obtained by political parties or combinations of political parties in order to be able to nominate President in the General Election. The implementation of the presidential threshold is a policy that aims to create stability between the government and the legislative body so that the government does not encounter difficulties in taking policy direction. In Islamic teachings, majority power can be limited, so that popular sovereignty means the people's right to supervise the government to always remain within the limits outlined by the Shari'a. The people of Medina, who are the reference for the concept of an Islamic state, have a political idea called shura' (deliberation), namely an open space where anyone has the right to express their opinion in an area where the Shari'ah does not strictly limit it. Shura' exceeds democracy in terms of the availability of sharia which limits majority rule which allows the growth of authoritarianism under the guise of democracy. The concept of shura' is very relevant to democracy, especially in the aspects of substance, spirit of opposition to tyranny, and the principle of the majority. Through the concept of shura', the state in Islam must open up space for interaction for society as part of a mechanism for political control and participation as part of worship and amar ma'ruf nahi munkar. From the results of this research, it can be concluded that there is relevance between the Presidential Threshold and Ibn Khaldun's thoughts regarding one of the requirements for a person to be nominated as head of state.
Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Kuhp Tentang Pidana Mati Asfi, Prabangasta; Wirakusuma, Zuhana Ade
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v3i1.9139

Abstract

The death penalty is placed as an alternative punishment that is imposed as an option or last resort, not the main punishment as in the old Criminal Code. Placing the death penalty as an alternative punishment in Law Number 1 of 2023 raises pros and cons in society. As a replacement for the old Criminal Code, Law Number 1 of 2023 was formed to suit the needs of the Indonesian nation. Meanwhile, the Criminal Code itself is a criminal code inherited from the Dutch colonial period which has been in effect since 1946 until now. The aim of this research is to analyze the concept of imposing the death penalty in Article 100 of Law Number 1 of 2023 with Article 10 of the Criminal Code and to understand the legal politics of imposing the death penalty in Article 100 of Law Number 1 of 2023 with Article 10 of the Criminal Code. This research uses qualitative comparative literature research by comparing the two articles to be studied with a normative research approach using secondary data sources, primary legal materials in the form of Law Number 1 of 2023 and the Criminal Code as well as secondary data sources such as books by Andi Hamzah, Soedikno, Joko Sriwidodo and R.Soesilo as well as previous research such as journals, theses and articles. The results of the research are that the concept of imposing the death penalty between Law Number 1 of 2023 and the Criminal Code has differences. Judging from the theory of language interpretation, teleological interpretation, systematic interpretation, historical interpretation and comparative interpretation, both have significant differences, but in criminal theory they both have similar principles in a combined criminal theory which aims to provide a deterrent effect and enforce the law.
Urgensi Pengaturan Budaya Reyog Ponorogo Perspektif Hukum Kritis Dan Fiqh Siyasah Wiranti, Indah Wiranti
El-Dusturie Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v2i2.9496

Abstract

This research discusses the urgency of regulating the cultural heritage of Reyog Ponorogo with a focus on the perspectives of critical legal studies and Fiqh Siyasah. The Reyog Ponorogo culture is considered important as part of the national identity but faces serious challenges, especially after the claim attempts by Malaysia in 2007. These philosophical factors have hindered Reyog Ponorogo from receiving recognition from UNESCO. The research questions in this study are: How does the epistemology of critical legal studies relate to the urgency of regulation for the advancement of Reyog culture in Ponorogo? What is the view of Fiqh Siyasah regarding the urgency of regulating Reyog Ponorogo as an effort to promote culture? This thesis is a normative juridical study with a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique involves gathering coherent library materials related to the researched object. From the research conducted during the thesis, it can be concluded that from the epistemology of critical legal studies, regulating the culture of Reyog Ponorogo is a critical step to prevent misuse or unauthorized recognition of the culture. Critical law views the importance of clear regulatory systems to prevent similar cases and as a form of fair copyright enforcement for the people of Ponorogo. From the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah, regulating the culture of Reyog Ponorogo is an implementation of legal values ​​emphasizing the need for the government to play an active role in preserving and developing cultural heritage. This aligns with the principles of Fiqh Siyasah Dusturiyah, which demand that the government ensure the sustainability of traditions and cultures that are integral parts of its people's identity. The advancement of Reyog Ponorogo culture can also be seen as a strategy to achieve collective welfare goals, involving future generations in cultural heritage.

Page 3 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): In Press Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)