cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umarwan Sutopo
Contact Email
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285745690180
Journal Mail Official
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Ds Pintu, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 29622115     EISSN : 28307941     DOI : 10.21154/el-dusturie
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundangan merupakan jurnal peer-review dengan sistem double blind review yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam kaitannya dengan ketatanegaraan islam dan perkembangan isu-isu kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 1   2   3   4   5 
Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia Susanto, Slamet
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5129

Abstract

PAbstract: Taxes are a payment burden that must be paid by all people with the aim of increasing national development. However, in practice, in the process of paying taxes, there are many acts of tax avoidance, which is an action taken by taxpayers in determining the payment of the lowest possible tax burden. This is intended to seek profit or net profit as much as possible. The tax avoidance process is both legal and illegal depending on the country that regulates it. In this case, tax avoidance in Indonesia is a legal action, because there are no laws and regulations governing it. This study aims to determine the urgency of setting tax avoidance in tax regulations in Indonesia. The type of research used is normative juridical with qualitative methods. The results show that the taxation conditions in Indonesia are very easy to commit fraud, such as tax avoidance by taxpayers, especially corporate taxpayers. Therefore, the author recommends that two attempts be made. First, optimizing the implementation of the existing tax system and facilities as well as possible. Second, reconstructing the taxation system by establishing a new law by utilizing the simplification of the formation of legislation. This is done to accelerate the certainty of Indonesian tax law. So it is necessary to form legislation quickly through the existing legislation system.Abstrak:Pajak adalah beban pembayaran yang wajib dibayar oleh seluruh masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, proses pembayaran pajak banyak terjadi tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menentukan pembayaran beban pajak serendah-rendahnya. Hal ini diperuntukan untuk mencari keuntungan atau laba bersih sebanyak-banyaknya. Proses tax avoidance merupakan tindakan legal dan juga illegal tergantung dari suatu negara yang mengatur. Dalam kasus ini tindakan tax avoidance di Indonesia merupakan tindakan legal, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui urgensi pengaturan tax avoidance dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perpajakan di Indonesia sangat mudah untuk dilakukan kecurangan, seperti dilakukannya tindakan tax avoidance dari wajib pajak terutama wajib pajak perusahaan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar dilakukannya dua upaya. Pertama,  optimalisasi  pelaksanaan  sistem perpajakan dan  fasilitas  yang  telah  ada dengan sebaik-baiknya.  Kedua, merekonstruksi sistem perpajakan dengan membentuk undang-undang baru dengan pemanfaatan simplifikasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan untuk percepatan kepastian hukum perpajakan Indonesia. Sehingga perlu membentuk peraturan perundang-undangan dengan cepat melalui sistem legislasi yang ada.
Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Handoko, Duwi; Marlina, Tat
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.5130

Abstract

Legal review regarding the status of state finances within the scope of state-owned enterprises and the resolution of the problems of corruption, which uses a type of normative legal research which uses a statutory approach, and legal history, as well as legal politics, that there are research results which find that first , positive laws such as the 1945 Constitution and the package of state finance laws have provided legal certainty regarding the status of state finances within the SOE Persero environment as state finance, which for the sake of creating a governance mechanism and an accountable, transparent, prudent state financial accountability in the end will create prosperity for all people. There is a consequence that all legal arrangements that are different and raise doubts must still refer to the provisions of the 1945 Constitution and the package of laws on state finances. Second, regulation regarding the legal status of finance within the BUMN Persero regarding the problem of state losses in the problem of resolving a criminal act of corruption in which the directors and commissioners of a Persero BUMN can be subject to criminal charges of corruption (besides civil and administrative) if in the management of state finances within the BUMN Persero , the decisions and actions fulfilling the elements of the offense regulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, without having to prove before hand whether there are state losses caused by these decisions and actions. This is based on good will to save state finances in order to increase the country's economic growth and the welfare of all the peopleSeseorang yang memiliki sifat buruk, seperti menjadi seorang penjudi secara psikologis lebih takut terhadap kenyataan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan polisi dari pada pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam perbuatannya tersebut dirinya tertangkap. Perjudian menurut hukum Islam tidak mendapatkan sanksi yang berat seperti pembunuhan secara sengaja maupun perbuatan zina. Meski perjudian tetap termasuk perbuatan dosa bagi para pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan ketentuan pidana bagi pelaku perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum pidana positif adalah lebih beratnya ancaman pidana bagi pemain judi online apabila dibandingkan dengan pelaku judi konvensional. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Pada saat ini, setiap orang berpotensi bermain judi secara online. Dengan demikian, diperlukan pendekataan khusus dari sisi keagamaan untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut. 
Urgensi Majelis Ulama Indonesia Membersamai Pemerintah dalam Hukum Internasional Muhammadin, Fajri Matahati
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Abstract

International law is perhaps a field with the least attention from the ‘ulama, despite its major influence in shaping the world order, national laws, and society. An “international identity” heavily affects the mindset and daily lives of humanity including in Indonesia. There are numerous incompatibilities between international law and the Islamic Shari‘ah that may either bring detriments to the society, or potentially serve as a field of da‘wah bi al-‘ilm from which to disseminate Islamic solution towards world problems and benefit the society with it. Applying Al-Attas’s Islamic Worldview and theoretical usul al-fiqh analysis on international law and siyar, this paper emphasizes the necessity of Majelis Ulama Indonesia (MUI) taking an active role in advising the Indonesian government’s participation in international law, especially in treaty-making. I advise a few alternatives for MUI to maximize its role in advising the Indonesian government.Hukum internasional adalah salah satu ranah hukum yang paling sedikit mendapatkan perhatian oleh para ‘alim ‘ulama. Padahal, hukum internasional sangat berpengaruh dalam membentuk tatanan dunia, lalu berdampak pada hukum nasional, kemudian juga membentuk masyarakat. Pasalnya, ‘identitas internasional’ sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir dan kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Banyak potensi gesekan antara hukum internasional dan Syariat Islam yang berpotensi membentuk masyarakat yang buruk, tapi juga banyak potensi dakwah bi al-‘ilm dengan menyuarakan solusi-solusi dari Syariat Islam untuk masalah-masalah dunia dan berpotensi membentuk masyarakat yang baik. Makalah ini menekankan urgensi MUI untuk pro-aktif dalam menasehati pemerintah terkait partisipasi dalam hukum internasional, khususnya perjanjian internasional.
Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Abdullah, Fuady; Susanti, Tria Ima
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5377

Abstract

Abstract: The government will always be faced with situations and conditions where it must determine attitudes or make policies to overcome all problems in the life of the nation and state. The policies issued often lead to pros and cons, and it is not uncommon for people's rejection to be more visible than their acceptance. This is because the majority of the people are not the main group and the first to get points from the benefits of these policies. Whereas in the perspective of Siyasah Syar'iyyah the legitimacy of government policies is based on the benefit of the community. This research is a library research with descriptive analysis approach of the relevance of the rules of fiqh as a foothold in the Siyasah Syar'iyyah to be used as part of the government's policy-making method. The results of the study show that the fiqh rules are very relevant to use because they place the people as the first and foremost group whose interests must be protected, and more importantly to get the value of benefit.Abstrak: Pemerintah akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana ia harus menentukan sikap atau membuat kebijakan untuk mengatasi segala problema kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak jarang penolakan masyarakat lebih terlihat daripada penerimaanya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat tidak menjadi kelompok utama dan pertama yang akan mendapatkan poin-poin dari kemaslahatan kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah legitimasi kebijakan pemerintah adalah berdasar pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bersifat library research dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif terhadap relevansi kaidah-kaidah fikih sebagai pijakan dalam Siyasah Syar’iyyah untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat relevan untuk digunakan karena menempatkan rakyat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang lebih utama untuk mendapatkan nilai kemanfaatan.  
Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Arrivanissa, Dhimi Setyo
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.6080

Abstract

The right to work for everyone contained in the Universal Declaration of Human Rights (HAM) is recognized as a primary right in international human rights law and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as the right to work emphasizing economic, social and cultural development. People with disabilities are a minority community in the world. Communities who consider that persons with disabilities have limitations that interfere with their activities, especially in working to make discrimination of the rights of people with disabilities. Governments in various countries of the world have issued various regulations that support the realization of the rights of people with disabilities, especially in getting a job. The purpose of writing this article is to find out how legal protection for people with disabilities who experience discrimination in the world of work. Type of writing using normative legal writing that produces descriptive data discrimination on the basis of disability of all forms of employment, but the unavailability of information services and lack of care for disability workers is still a hindrance.Hak untuk bekerja bagi setiap orang yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak primer dalam hukum hak asasi manusia internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak untuk bekerja yang menekankan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Penyandang disabilitas adalah komunitas minoritas di dunia. Masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang mengganggu aktivitasnya, terutama dalam bekerja mendiskriminasi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah di berbagai negara di dunia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam mendapatkan pekerjaan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi di dunia kerja. Jenis penulisan menggunakan penulisan hukum normatif yang menghasilkan analisis data deskriptif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah telah dibuat untuk melarang diskriminasi atas dasar kecacatan pada semua bentuk pekerjaan, namun tidak tersedianya layanan informasi dan kurangnya kepedulian terhadap pekerja disabilitas masih menjadi kendala.  
Gugatan Ganti Rugi Waduk Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tanzilullah, Muhammad Ilham; Sari, Maya Puspita; Amirudin, Ahmad; Abdullah, Boy Mustaqim
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.6200

Abstract

Infrastructure developments, such as the Bendo Reservoir in Ponorogo Regency, often have significant socio-economic impacts on affected communities. This study aims to reveal the impact of the construction of the Bendo Reservoir in Ngindeng Village, Sawoo District, Ponorogo Regency, particularly regarding the relocation of residential areas, loss of agricultural land, and environmental changes. This study used a qualitative approach involving in-depth interviews with various stakeholders, including residents of Ngindeng Village, local government representatives and related institutions. In addition, data was also collected through document studies, including information on the construction of the dam, government policies regarding compensation, and socio-economic data of the local community before and after the construction of the dam. The results of the study revealed that the people of Ngindeng Village experienced complex consequences as a result of the construction of the Bendo Reservoir. The forced displacement of residents from their homes causes social and economic instability. Loss of agricultural land also affects the people's main livelihood, while environmental changes have an impact on the sustainability of natural resources. Even though the government has provided compensation and compensation, the results of the study found that there were still dissatisfaction and feelings of injustice among the residents regarding the amount and quality of the compensation given. In handling compensation claims, this study also explores the settlement process through legal mechanisms and mediation efforts, as well as identifying the obstacles encountered. This research has important implications for policy makers in the process of planning and implementing infrastructure projects. These findings highlight the need for a more inclusive and participatory approach in involving affected communities in development decision-making. In addition, more attention is needed on handling compensation claims in a fair and transparent manner in order to reach a sustainable agreement between the parties involved.Pembangunan infrastruktur, seperti Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo, seringkali menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak dari pembangunan Waduk Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, khususnya terkait relokasi pemukiman warga, kehilangan lahan pertanian, dan perubahan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk warga Desa Ngindeng, perwakilan pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk informasi tentang pembangunan waduk, kebijakan pemerintah mengenai ganti rugi, dan data sosial-ekonomi masyarakat setempat sebelum dan setelah pembangunan waduk. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Ngindeng mengalami konsekuensi yang kompleks akibat pembangunan Waduk Bendo. Pemindahan paksa warga dari tempat tinggal mereka menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Kehilangan lahan pertanian juga mempengaruhi mata pencaharian utama warga, sementara perubahan lingkungan berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam. Meskipun pemerintah telah memberikan kompensasi dan ganti rugi, hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat ketidakpuasan dan perasaan tidak adil di kalangan warga terkait jumlah dan kualitas ganti rugi yang diberikan. Dalam penanganan gugatan ganti rugi, penelitian ini juga mengeksplorasi proses penyelesaian melalui mekanisme hukum dan upaya mediasi, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengambil kebijakan dalam proses perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan pembangunan. Selain itu, diperlukan perhatian lebih pada penanganan gugatan ganti rugi secara adil dan transparan untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat.
Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia Santoso, Lukman
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Abstract

This study aims to explore the existence of taqnin in the development of modern law and its relevance in the dynamics of legislation in Indonesia. Using doctrinal methods and conceptual approaches, this study finds that taqnin, in the development of modern law, has shifted the old legal regime (ius naturale) to a new legal regime (ius positum), thus encouraging legal change. Its relevance in the legislative process in Indonesia taqnin takes a role in making, discussing, and determining a more dynamic law in a pluralistic society. In the context of making changes in society, the laws resulting from the taqnin process are more capable of realizing the benefit and progress of the people. This study contributes to encouraging the legislative process in Indonesia to produce legal products that are more responsive and transformative.Kajian ini bertujuan untuk menggali eksistensi taqnin dalam perkembangan hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan konseptual, kajian ini menghasilkan temuan bahwa taqnin dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama (ius naturale) menuju rezim hukum baru (ius positum) sehingga mendorong terjadinya perubahan hukum. Relevansinya dalam proses legislasi di Indonesia taqnin mengambil peran dalam proses pembuatan, pembahasan, dan penetapan hukum yang lebih dinamis di tengah masyarakat majemuk. Dalam konteks fungsi melakukan perubahan masyarakat, hukum yang dihasilkan dari proses taqnin lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Kajian oini berkontribusi dalam mengdorong proses legislasi di Indonesia dalam menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan transformatif.
PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PARTAI POLITK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN KAJIAN FIQIH SIYASAH Anjasuma, Rhandi; Putra, David Aprizon; Pradana, Syafaat Anugrah
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.7099

Abstract

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik. Praktik mahar partai politik merupaka salah satu fenomena permasalahan hukum yang sangat menarik untuk diteliti. Karena politik dianggap menjadi pintu awal karut marutnya pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik mahar partai politik dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai praktik mahar partai politik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) data yang digunakan berfokus pada data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan pembatasan pemberiannya tidak secara rinci dijelaskan. Di dalam perundang-undangan istilah mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan. Sementara mahar politik dalam tinjauan fiqh siyasah termasuk ke dalam risywah. Pemberian mahar politik jelas di haramkan dan dilarang dalam hukum Islam. Kegiatan politik bekerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan bertentangan dengan norma agama. The Indonesian state adheres to a democratic system, one of the concrete manifestations of the running of the democratic system is the implementation of direct elections of leaders to fill public positions. The practice of political party dowry is one of the phenomena of legal issues that are very interesting to study. Because politics is considered to be the starting point for the chaotic government in Indonesia. This research aims to find out how the practice of political party dowries in regional head elections occurs and how fiqih siyasah reviews the practice of political party dowries. This research is a normative juridical research using a statute approach and conceptual approach. The data used focuses on secondary data and is analysed descriptively qualitatively. The results of this study show that the regulation and sanctions against political dowries are regulated in Law Number 6 of 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, but the word political dowry and restrictions on its provision are not explained in detail. In the legislation, the term political dowry is equated with the word reward. Meanwhile, political dowry in the review of fiqh siyasah is included in risywah. The provision of political dowries is clearly forbidden and prohibited in Islamic law. Political activities cooperate in terms of badness or evil contrary to religious norms.
Stagnasi Penanganan Kasus Terorisme di ASEAN: Kritik terhadap Tumpang Tindih Regulasi dan Kendala Implementasinya rachminawati, rachminawati; Nursabila, Arivania Shafa
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7138

Abstract

Terorisme merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan efek domino negatif bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga tentu berlaku bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional yang mewadahi relasi dan aktivitas negara-negara di Asia Tenggara, tentu juga memiliki concern terhadap isu terorisme yang mungkin mengancam negara anggotanya. Dalam hal ini, semenjak kelahirannya, ASEAN telah membuat berbagai produk hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN-US Joint Declaration for Coorperation to Combat International Terrorism 2002, Joint Declaration on Coorperation to Combat Terrorism 2003, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 2007. Namun, meskipun telah menghasilkan berbagai instrumen hukum yang spesifik mengkaji upaya pencegahan terorisme, tingkat kasus terorisme yang terjadi di ASEAN masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, insiden terorisme di Asia Tenggara mencapai 3.689 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kasus terorisme masih menjadi cucuk yang mengancam eksistensi negara-negara ASEAN. Hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang tidak boleh diabaikan oleh negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis bermaksud melakukan analisis dan kajian yuridis normatif terhadap instrumen hukum ASEAN serta organ yang bertugas menangani kasus terorisme serta bertanggung jawab atas pencegahannya, untuk kemudian menemukan jawaban mengapa terjadi stagnasi dalam penanganan kasus terorisme di ASEAN. Berdasarkan analisis, didapat kesimpulan bahwa terdapat setidaknya dua alasan yang menyebabkan stagnasi tersebut. Pertama, produk-produk hukum anti-terorisme di ASEAN belum memberikan mekanisme pembuatan organ atau komite yang jelas, sehingga dalam penanganannya, kasus terorisme ini diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua daripada hal tersebut, terdapat adanya perbedaan regulasi penyelesaian kasus terorisme antar negara anggota ASEAN sehingga mempersulit implementasinya di lapangan. Hal ini tentu membuat penanganan kasus cenderung lebih lama.
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Husna, Luthfiyyah Amalina; ., Pujiyono
El-Dusturie Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i2.7183

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar peristiwa kekerasan yang kerap kali dialami oleh orang yang menetap di dalam lingkup keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis. Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam menjawab permasalahan ini. Maka akan memperoleh hasil bahwa dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice.

Page 2 of 8 | Total Record : 77

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)