cover
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatis@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Kompleks PGRI No. 46A Gunung Pangilun RT 001/RW 001 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang 25143, Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Socio-political Communication and Policy Review
ISSN : -     EISSN : 30465141     DOI : https://doi.org/10.61292/shkr
Socio political Communication and Policy Review is an academic journal that focuses on research and analysis in the fields of social, humanities, communication, and policy. The journal aims to be an intellectual platform that provides a platform for researchers, academics, and practitioners to share thoughts, research findings, and critical views related to various aspects of social life and policy. The journal s topic coverage includes, but is not limited to: Social and Humanities Examines aspects of human life, including culture, history, sociology, anthropology, and psychology. Communication Explores communication dynamics in various contexts, such as mass media, interpersonal communication, organizational communication, and communication technology. Policy: Presents policy analysis in various fields, such as public policy, social policy, education policy, and environmental policy.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 6 (2025)" : 7 Documents clear
Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Denpasar Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak PBB P2 Ariningsih, Ni Made; Prabawati, Ni Putu Anik; Veratiani, Gek Aris
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.293

Abstract

The Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Denpasar City plays a significant role in managing and optimizing regional revenue. The main purpose of this research is to analyze the strategies implemented by BAPENDA Denpasar City in improving taxpayers’ compliance and awareness of Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2). This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The analysis is based on the Strategic Management Theory proposed by Wheelen and Hunger, which includes several indicators: (1) Environmental Analysis, (2) Strategy Formulation, (3) Strategy Implementation, and (4) Evaluation and Control. The results indicate that BAPENDA’s strategies to enhance taxpayers’ compliance and awareness of PBB-P2, when viewed through the indicators of Environmental Analysis, Strategy Formulation, and Evaluation and Control, have not been optimally implemented. This condition is caused by unutilized opportunities and strengths, as well as threats and weaknesses that have not been adequately addressed. Meanwhile, the SWOT analysis by Freddy Rangkuti (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) produces several strategic recommendations, including: (1) enhancing and expanding administrative service features on the PAGI Denpasar application and mobile service units; (2) developing a reliable and integrated system to assist BAPENDA in monitoring land and building ownership data; (3) conducting PBB-P2 tax education through social media and establishing information booths at public events such as Denfest; and (4) actively organizing training programs or workshops while strengthening coordination among divisions and across sectors with community leaders (kaling/kadus). Abstrak BAPENDA Kota Denpasar berperan didalam pengelolaan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Tujuan pokok dari penelitian ini untuk menganalisa mengenai strategi yang dijalankan BAPENDA Kota Denpasar dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak PBB P2. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teori yang digunakan menganalisa yaitu teori Manajemen Strategi berdasarkan teori Wheelen dan Hunger adapun beberapa indikatornya yang meliputi (1) Analisa Lingkungan, (2) Formulasi Strategi, (3) Implementasi Strategi, (4) Evaluasi dan Pengendalian. Hasil penelitian bahwasanya strategi peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak PBB P2 yang dilakukan BAPENDA dilihat pada indikator Analisa Lingkungan, Formulasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan peluang dan kekuatan belum termanfaatkan, kemudian ancaman dan kelemahan belum tertangani secara maksimal dan menyeluruh. Sementara itu analisa SWOT dari Freddy Rangkuti (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats) menghasilkan rumusan strategi dengan kegiatan diantaranya: (1) peningkatan dan memperluas fitur-fitur layanan administrasi pada aplikasi PAGI Denpasar dan layanan Mobil Keliling, (2) pembuatan sistem handal yang terintegrasi yang membantu BAPENDA memantau data kepemilikan objek PBB, (3) edukasi pajak PBB P2 memanfaatkan media social dan membuat booth layanan informasi di event-event seperti Denfest, (4) aktif mengadakan pelatihan ataupun bimtek dan menguatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor kaling/kadus. Kata Kunci: Kepetuhan dan Kesadaran Wajib Pajak, PBB P2, SWOT, Manajemen Strategi
Implementasi Kebijakan e-Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Narayana, Anak Agung Ngurah Satya; Wijaya, Komang Adi Satra; Gek Aris Veratiani
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.295

Abstract

This study, entitled “Implementation of the e-Samsat Policy in Improving the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in Denpasar City”, is based on the phenomenon of increasing motor vehicle ownership in Denpasar that is not accompanied by a proportional rise in taxpayer compliance. The e-Samsat program was introduced as a digital innovation to simplify motor vehicle tax payments and to enhance the effectiveness of public services.The aim of this research is to analyze the implementation of the e-Samsat policy in Denpasar City using Merilee S. Grindle’s implementation model, which emphasizes the content of policy and context of implementation. This study applies a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation at the UPTD Joint Samsat Office of Denpasar City.The findings indicate that the implementation of e-Samsat has generally run well, supported by regulations, inter-agency coordination, and the readiness of implementers. The level of compliance among implementers is high, and responses to the policy are positive, as the system is considered transparent and user-friendly. However, challenges remain in the form of low digital literacy among the public, limited socialization, and certain technical issues with the application.In conclusion, the implementation of the e-Samsat policy in Denpasar has successfully improved the accessibility and efficiency of motor vehicle tax payments. Nevertheless, its effectiveness in significantly increasing taxpayer compliance has not yet reached its optimal level. Therefore, further improvements are required in public outreach, capacity building for implementers, and the development of supporting technological infrastructure to create more inclusive and sustainable public services. Abstrak Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan e-Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar”. Latar belakang penelitian didasari oleh fenomena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar yang tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Program e-Samsat hadir sebagai inovasi digital untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-Samsat di Kota Denpasar melalui penggunaan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang didasari analisa faktor content of policy dan context of implementation. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPTD PPRD Samsat Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Samsat telah berjalan dengan cukup baik, didukung oleh kebijakan, alur koordinasi instansi pemerintah yang sesuai, serta kesiapan para pelaksana dalam menjalankan tugas. Tingkat kepatuhan pelaksana tinggi dan respon terhadap kebijakan positif, karena sistem dinilai transparan dan mempermudah pelayanan. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kurangnya unsur sosialisasi terkait program pelayanan, serta kendala yang menghambat implementasi kebijakan. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi kebijakan e-Samsat di Kota Denpasar berhasil meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas pelaksana, serta pengembangan infrastruktur teknologi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, e-Samsat, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor, Kota Denpasar.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Tajen Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Tajen Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Swari, Gusti Agung Ayu Sri Agung Candra; Wirantari, I Dewa Ayu Putri; Prabawati, Ni Putu Anik
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.296

Abstract

Regional tourism development contributes to the improvement of village economies and regional value by optimizing natural and cultural attractions through the development of tourism villages. This study aims to determine the optimal strategy for developing Tajen Tourism Village to increase Village Original Income (PADes) in Penebel Subdistrict, Tabanan Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using Wheelen's (2000) Strategic Management theory and Freddy Rangkuti's SWOT analysis. The results show that strategic management is implemented through the stages of environmental review, formulation, implementation, and evaluation of strategies. In its implementation, several problems were found, namely limited promotion, low community empowerment, minimal budget, and lack of accessibility and infrastructure. SWOT analysis revealed that Tajen Village has strengths and opportunities for development, especially the support from the Community-Based Tourism Group (POKDARWIS) and educational institutions in increasing community empowerment, utilizing natural potential, and optimizing social media as a means of promotion. The weaknesses and threats can be used as evaluation material for sustainable development in the future. Abstrak Pembangunan pariwisata daerah berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa dan nilai daerah dengan optimalisasi daya tarik alam dan budaya melalui pengembangan desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi optimal dalam pengembangan Desa Wisata Tajen guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan..Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teori Manajemen Strategi menurut Wheelen (2000) serta analisis SWOT oleh Freddy Rangkuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategi dilakukan melalui tahap peninjauan lingkungan, formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Dalam pengimplementasiannya, ditemukan beberapa permasalahan yaitu adanya keterbatasan promosi, rendahnya pemberdayaan masyarakat, minimnya anggaran, serta kurangnya aksesibilitas dan infrastruktur Analisis SWOT mengungkapkan bahwa Desa Tajen memiliki kekuatan dan peluang untuk dikembangkan, terutama adanya dukungan dari kelompok sadar wisata (POKDARWIS) maupun institusi pendidikan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi alam serta optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi. Adapun kelemahan dan ancaman dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan berkelanjutan di masa depan. Kata Kunci: Desa Wisata Tajen, Pendapatan Asli Desa (PADes), Manajemen Strategis, Pemberdayaan Masyarakat.
Upaya Nation Branding India sebagai Negara Tujuan Utama Destinasi Wisata Medis di Kawasan Asia Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Ram Nath Kovind Aristiani, Desak Made Diah; Dewi, Putu Ratih Kumala; Wiranata, I Made Anom
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.299

Abstract

During the administration of President Ram Nath Kovind, the promotion of medical tourism in India has been actively pursued by developing strategies and policies to position India as a leading global medical tourism destination, particularly in South Asia. However, India faces challenges ranging from the uneven distribution of healthcare facilities in rural areas to the increasing problem of air pollution. In fact, cities in India are ranked among the highest in global air pollution. This certainly worsens India's image as a country that provides healthcare facilities. The objective of this study is to describe the efforts made by India in building nation branding as a leading medical tourism destination in South Asia during the administration of President Ram Nath Kovind (2017–2022). The author uses two concepts to explain the efforts made by the Indian government, namely the concepts of nation branding and tourism diplomacy. The research method used is qualitative with data collection techniques in the form of library research, where data is obtained through analysis of relevant literature. The author found that the Indian government's nation branding efforts to become the leading medical tourism destination in South Asia were carried out through a series of policies, programs, and initiatives. This was done by focusing on the health sector and the environment as strategic instruments of tourism diplomacy, such as AYUSH medicine, the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana program, Heal in India, and the National Clean Air Programme Abstrak Pada masa pemerintahan Presiden Ram Nath Kovind, promosi pariwisata medis India secara aktif digencarkan dengan mengembangkan strategi dan kebijakan untuk memposisikan India sebagai tujuan utama wisata medis global khususnya di kawasan Asia Selatan. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi India, mulai dari permasalahan ketidak merataan fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan hingga permasalahan polusi udara yang terus mengalami peningkatan. Bahkan, kota-kota di India tercatat menduduki peringkat tertinggi dalam pencemaran udara secara global. Hal ini tentu dapat memperburuk citra India sebagai negara penyedia fasilitas kesehatan. Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu, mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan India dalam membangun nation branding sebagai negara tujuan utama pariwisata medis di kawasan Asia Selatan pada masa pemerintahan Presiden Ram Nath Kovind (2017–2022). Penulis menggunakan dua konsep untuk menjelaskan upaya–upaya yang dilakukan pemerintah India, yaitu konsep nation branding dan diplomasi pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research), data diperoleh melalui analisis literatur terkait. Penulis menemukan upaya nation branding pemerintah India untuk menjadi destinasi wisata medis utama di kawasan Asia Selatan dilakukan melalui serangkaian kebijakan, program, maupun inisiatif. Ini dilakukan dengan berfokus pada sektor kesehatan serta lingkungan sebagai instrumen diplomasi pariwisata yang strategis, seperti pengobatan AYUSH, program Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Heal in India, serta National Clean Air Programme. Kata-kunci : India, Kawasan Asia Selatan, Nation Branding, Ram Nath Kovind, Wisata Medis.
Peran World Vision Untuk Menanggulangi Kasus Child Trafficking di Myanmar Tahun 2017-2024 Pratiwi, Ni Putu Ayu Gita Shanti; Resen, Putu Titah Kawitri; Suwecawangsa, Adi Putra
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.297

Abstract

Partnership. In its role as Service Delivery, World Vision implements the Early Childhood Care and Development (ECCD) Program by involving all elements of society in contributing to preventive measures related to child trafficking cases. Furthermore, in carrying out its role as a Catalyst, World Vision released a study titled “Listening to The Most Vulnerable Children: Final Research 2018-2022,” which collected data on the perspectives of each element of society regarding child trafficking cases. Lastly, through Partnership, World Vision carries out its role by collaborating with the United States. Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan terkait peran World Vision sebagai salah satu INGO yang memiliki fokus dalam mensejahterakan kehidupan anak-anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep peran INGO dan child trafficking. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa World Vision menjalankan perannya yang terbagi ke dalam tiga bagian, yakni Service Delivery, Catalyst, dan Partnership. Dalam perannya sebagai Service Delivery, World Vision melakukan Program Early Childhood Care and Development (ECCD) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam berkontribusi melakukan tindakan preventif terkait kasus perdagangan anak. Selanjutnya, dalam menjalankan perannya sebagai Catalyst, World Vision melakukan perilisan riset “Listening to The Most Vulverable Children: Final Research 2018-2022” yang mengumpulkan data terkait sudut pandang setiap elemen masyarakat terkait kasus perdagangan anak. Terakhir, melalui Partnership, World Vision menjalankan perannya dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. Kata Kunci: International Non-Government Organization (INGO), Myanmar, perdagangan anak, World Vision
Diplomasi Indonesia Dalam Forum Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Sebagai Upaya Mengatasi Segregasi Papua Dharma, Dewa Putu Bhagastya; Permana, Yedi Mulya; Putri, Penny Kurnia
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.300

Abstract

The issue of Papuan segregation is a major problem for Indonesia. Various approaches have been taken, from military intervention to negotiations, but pro-secession movements such as the Free Papua Movement (OPM) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) still receive support from a number of countries in the Pacific region. This international support is considered a threat to the country's sovereignty, so it requires a careful diplomatic approach. One alternative is being pursued through the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) forum. This study aims to analyze how and what efforts the IPPP forum has made on the Papua issue through the conceptual framework of parliamentary diplomacy and narrative power. The method used is qualitative research with data collection from official websites, meeting reports, journal articles, and related news. The results of the study show that the IPPP's efforts to cooperate and use the forum as a tool for narrative management have succeeded in influencing the decisions of Pacific countries to reduce their support for the issue of Papuan segregation. These efforts have resulted in diplomatic engagement through cooperation within the IPPP forum and the successful exertion of influence through narrative, thereby achieving the Indonesian government's objectives. These findings indicate that parliamentary diplomacy through the IPPP has had a positive impact on efforts to address the Papua issue and has become an alternative solution. Abstrak Isu segregasi Papua menjadi permasalahan besar Indonesia. Mulai dari pendekatan militer hingga negosiasi telah dilakukan, namun gerakan pro segregasi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masih mendapatkan dukungan dari sejumlah negara di kawasan pasifik. Dukungan internasional ini dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan diplomasi yang hati – hati. Salah satu alternatif yang dijalankan melalui forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan forum IPPP dalam isu Papua melalui kerangka konsep diplomasi parlemen dan kekuatan naratif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dari situs resmi, laporan pertemuan, artikel jurnal, dan berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan upaya IPPP yang melaksanakan kerja sama dan penggunaan wadah forum tersebut sebagai alat manajemen narasi yang dikeluarkan berhasil memberikan pengaruh dalam keputusan negara – negara kawasan Pasifik dalam meredam dukungannya terhadap isu segregasi Papua. Upaya ini memberikan keterlibatan diplomatik melalui kerja sama dalam forum IPPP dan keberhasilan pemberian pengaruh melalui narasi sehingga tujuan pemerintahan Indonesia berhasil dicapai. Temuan ini mengindikasikan bahwa diplomasi parlemen melalui IPPP berdampak baik kepada upaya penanganan isu Papua dan menjadi alternatif penyelesaian. Kata Kunci: Diplomasi Parlemen, IPPP, Kekuatan Naratif, Segregasi
Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Informasi Publik Digital PPID Diskominfo Kabupaten Badung Wulandari, Ni Putu Riska; Prabawati , Ni Putu Anik
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.303

Abstract

This study examines public participation in digital public information services provided through the website of the Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Communication and Informatics Office of Badung Regency using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis and analyzed using the e-Participation framework developed by Tambouris et al. (2008), which consists of the stages of e-informing, e-consulting, e-involving, e-collaborating, and e-empowerment. The findings indicate that, at the institutional level, PPID of Badung Regency has fulfilled the stages of e-Participation through proactive public information disclosure and the provision of responsive digital service mechanisms. Nevertheless, public participation remains largely concentrated at the levels of information access and oversight and has not yet developed optimally toward collaboration and empowerment. This study concludes that the digitalization of public information services has been implemented normatively but has not fully generated substantive public participation. Strengthening digital literacy, enhancing two-way interactions, and institutionalizing sustainable feedback mechanisms are therefore essential to fostering more inclusive and accountable public participation. Abstrak Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam layanan informasi publik digital melalui website PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka e-Participation Tambouris et al. (2008). yang meliputi e-informing, e-consulting, e-involving, e-collaborating, dan e-empowerment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Kabupaten Badung telah memenuhi tahapan e-Participation secara kelembagaan melalui penyediaan informasi publik yang proaktif dan dukungan layanan digital yang responsif. Namun, partisipasi masyarakat masih dominan pada tahap akses informasi dan pengawasan, serta belum berkembang secara optimal ke arah kolaborasi dan pemberdayaan. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan informasi publik telah berjalan secara normatif, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi publik yang substantif. Penguatan literasi digital, intensifikasi interaksi dua arah, dan pelembagaan mekanisme umpan balik berkelanjutan menjadi prasyarat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan akuntabel. Kata kunci: PPID, keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, e-participation, pemerintahan digital.

Page 1 of 1 | Total Record : 7