Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[Efektivitas Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang ]]>
<![CDATA[Yolandita Sherly Citra Husna]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.1534
<![CDATA[Penyebaran pandemi Covid-19 telah berakibat pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan sangat drastis. Kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori force majeure sehingga mengakibatkan bertambahnya nasabah BSI yang mengalami kerugian pada sektor bisnis. Keadaan force majeure tersebut menyebabkan nasabah BSI Kota Malang tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terjadi kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat realita serta meneliti permasalahan yang ada di lapangan dengan objek penelitian pada BSI Kota Malang terkait kredit macet. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan sumber data utamanya menggunakan data lapangan, contohnya hasil observasi maupun wawancara. Penekanan pada penelitian ini terletak pada bobot informasi, sehingga faktor utamanya terdapat pada pilihan untuk memutuskan, menyortir, dan menentukan bahan atau informasi mana yang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelamatan kredit pada BSI Kota Malang mempunyai dua opsi. Opsi pertama adalah nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Opsi kedua, nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu baru yang akan disepakati bersama. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi kembali dengan cara benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.]]>
<![CDATA[Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional ]]>
<![CDATA[Ahmad Masbuhin Faqih]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2150
<![CDATA[Jual beli minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kabupaten Tuban. penjual minuman tradisional tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah, beberapa masyarakat menganggap tuak minuman yang halal dengan alasan dijadikan sebagai jamu. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kefektifan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 terhadap penjualan minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban dan tinjauan Islam terkait proses jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif dimana menitikberatkan pada analisis pandangan masyarakat terkait keefektifan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016, dan analisis hukum Islam dengan pandangan para tokoh agama. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 belum efektif, banyak penjual minuman tradisional yang tidak mengetahui peraturan daerah yang berlaku karena kurangnya sosialisasi kepada penjual, pemerintah terus melakukan mengizinkan peredaran minuman keras tuak tradisional, tetapi membatasi peredaran minuman keras jenis lain, seperti minuman keras arak dan melarang peredaran minuman keras. minum langsung di tempat penjual. Padahal dalam hukum Islam kegiatan jual beli ini termasuk kegiatan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena segala bentuk jual beli yang berhubungan dengan hamr adalah haram.]]>
<![CDATA[Pengaruh Perhitungan Weton Terhadap Aktivitas Bisnis Masyarakat Jawa ]]>
<![CDATA[Akhmad Khoirurrozi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2350
<![CDATA[Adat perhitungan weton di desa Tanggalrejo turun temurun menjadi warisan nenek moyang. Perhitungan weton memiliki fungsi yang banyak, termasuk untuk kebutuhan memulai usaha. Terdapat tokoh masyarakat dan tokoh agama sekalipun yang masih menggunakan adat ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaruh perhitungan weton terhadap kegiatan bisnis. Selanjutnya ditimbang dengan sudut pandang maṣlaḣah mursalah untuk memastikan tingkat manfaat yang terdapat pada adat tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan di desa Tanggalrejo. Kemudian menganalisis data yang ada di lapangan dengan sumber referensi yang berhubungan dengan maṣlaḣah mursalah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan weton tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan bisnis yang ada di desa Tanggalrejo Mojoagung Jombang. Perhitungan weton hanya sekedar menjalankan adat atau tradisi yang ada dari nenek moyang sekalipun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilihat dari sudut pandang maṣlaḣah mursalah hanya bersifat boleh dilakukan sekiranya tidak diyakini dan mengantarkan seseorang kepada kemusyrikan, karena tidak mendapatkan dalil yang mengatur tentang perhitungan weton.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Dewik Indah Wijayanti]]>;
<![CDATA[Ramadhita Ramadhita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2484
<![CDATA[Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat menunjang perkembangan baik dari ekonomi maupun konstruksi. Salah satu pertambangan yang dilakukan sejak dulu dan sampai saat ini adlah pertambangan batu kapur. Pertambangan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan karena tidak adanya upaya pertanggung jawaban seperti melakukan reklamasi lahan pasca tambang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika tanggung jawab hukum penambang terhadap dampak lingkungan akibat pertambangan batu kapur di Desa Bektiharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penambang tidak melakukan kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum serta pengawasan yang lemah dalam kegiatan pertambangan tersebut. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan maslahah seperti yang terdapat dalam Q.S Al A’raf Ayat 56-58 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan dibumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan penambang tanpa ada tanggung jawab yang telah diatur.]]>
<![CDATA[Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Abdulloh Yusuf]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2646
<![CDATA[Jual beli dengan sistem pembayaran cash tempo menjadi kebiasaan baru di masyarakat. Sistem pembayaran ini memberi banyak kemudahan bagi pembeli tetapi terdapat permasalahan seperti adanya penambahan harga sebelum barang mengalami kenaikan, pembeli merasa dirugikan, dan ketidakjelasan akad yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan beserta tinjauannya menggunakan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras terdapat penambahan biaya yang bertujuan mengantisipasi kenaikan harga barang. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan kemudian pembeli diwajibkan membayar DP sebesar 60% dari total transaksi. Kurangnya pembayaran dibayarkan pada waktu yang telah disepakati dengan tempo maksimal 6 bulan. Sistem pembayaran tersebut hukumnya boleh sebagaimana ayat Al-Qur’an pada surah An-Nisa’ ayat 29 dan kaidah asal muamalah. Penambahan harga yang ada juga bukan termasuk riba dan gharar sebagaimana pendapat Jumhur Ulama yang membolehkan penambahan harga. Oleh sebab itu praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras Desa Sugih Waras kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan syariat.]]>
<![CDATA[Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Jafar Maulana]]>;
<![CDATA[Aditya Prastian Supriyadi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2706
<![CDATA[Seiring perkembangan zaman teknologi kian berkembang sehingga semua aspek dalam kehidupan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya yaitu aset yang didigatalisasi menjadi sebuah aset digital. Aset digital merupakan sebuah aset yang tidak memiliki wujud nyata dan eksistensi hanya ada pada dunia digital internet, salah satu aset digital yang berkembang saat ini adalah aset digital NFT. NFT merupakan sebuah aset digital berbentuk karya seni digital yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan. Jual beli NFT umumnya pada platform khusus penyedia layanan jual beli NFT.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kajian yuridis aset digital sebagai benda perspektif hukum kebendaan Indonesia, sehingga menunjukkan keabsahan aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa NFT memenuhi unsur-unsur benda berdasarkan hukum kebendaan. NFT diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena unsur-unsur yang terdapat pada NFT telah memenuhi syarat-syarat objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI KEDAI KOPI PAK DHE PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di kedai Kopi Pak Dhe) ]]>
<![CDATA[Muhammad Agus Muizus Sami']]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2709
<![CDATA[Kedai Kopi Pak Dhe adalah salah satu bentuk usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang minuman berbasis kopi. Tidak adanya kontrak mengakibatkan kekuatan hukumnya terlalu lemah dan menimbulkan beban kerja yang berat terhadap tenaga kerja. Pelaksanaan hubungan kerja semacam ini sangat rawan dengan pelanggaran hak-hak pekerja. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja dan kesepakatan kerja di Kedai Kopi Pak Dhe, dan mengetahui perspektif UU Cipta Kerja dan hukum Islam praktik perlindungan tenaga kerja di Kedai Kopi Pak Dhe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan observasi dan wawancara kepada Pihak Kedai Kopi Pak Dhe dan pekerja, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja di Kedai Kopi Pak Dhe kota Malang belum sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja ketenagakerjaan karena dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak upah pekerja, jam kerja serta pemenuhan hak-hak pekerja lainya seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, upah lembur dan libur kerja belum dapat terpenuhi. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja tersebut dari tidak adanya kontrak kerja tertulis maupun lisan dan akad yang di sepakati dari pekerja dengan pihak pengusaha, karena kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak pentingya kontrak kerja tertulis. Sehingga pihak pengusaha mengambil keuntungan sepihak dengan memanfaatkan tenaga pekerja dengan upah yang minimal membuat tidak adanya kesejahteraan terhadap pekerja. Pemilik usaha Kedai Kopi PAK DHE seharusnya mampu untuk memenuhi peraturan ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak bagi pekerja agar terciptanya kesejahteraan para pekerja. Pekerjapun juga diharapkan memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai peraturan ketenagakerjaan dan kontrak kerja.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah ]]>
<![CDATA[Khurin Risma Nabila]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2714
<![CDATA[Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dan mengawasi terkait dengan JPH. Urgensi JPH adalah untuk mendorong pelaku usaha agar proaktif untuk melakukan sertifikasi halal ke lembaga yang berwenang agar terciptanya perlindungan bagi konsumen. Karena pelanggaran pada produk yang berkaitan dengan kehalalan dapat merugikan konsumsen terutama konsumen muslim di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap sertifikasi halal. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Sumberejo Batu, dengan sumber data primer berupa wawancara kepada pelaku usaha home industry makanan di Desa Sumberejo. Sumber data sekunder yakni literatur yang terkait dengan sertifikasi halal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha home industry masih rendah. Realitanya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman, pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (Hifzh al-Nafs).]]>
<![CDATA[Bisnis Multi Level Marketing Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus PT Orindo Alam Ayu atau Oriflame) ]]>
<![CDATA[Athi' Maziidatul Hikmah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2715
<![CDATA[Multi Level Marketing merupakan metode pemasaran barang secara bertingkat melalui jenjang level yang mulai legal dikalangan masyarakat. Masyarakat menganggap MLM sebagai money game, hal ini disebabkan oleh bonus yang diterima oleh member. Perusahaan MLM tidak hanya melakukan jual beli produk barang, selain itu melakukan penjualan berupa jasa marketing dengan imbalan berupa bonus. Bonus diperoleh dari banyaknya penjualan, level penjualan, serta status keanggotaan distributor. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer secara wawancara terhadap member dengan jumlah 40 orang. Adapun metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data melalui hasil yang didapatkan dari wawancara antar member serta kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses perekrutan member baru dikenakan biaya pendaftaran dengan jumlah tertentu dan selanjutnya akan diberikan bimbingan dalam proses penjualan pertama. Secara ketetapan hukum konvensional mekanisme MLM diatur didalam Permendag No 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung. Berdasarkan hukum islam ketentuan multi level marketing disebutkan didalam fatwa DSN MUI No 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Perusahaan oriflame telah ditunjuk sebagai perusahaan penjualan langsung (direct selling) dan Multi Level Marketing yang legal dimata hukum, yang telah memiliki kredibilitas dalam menjalankan mekanisme penjualannya.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Akad Gadai Emas ]]>
<![CDATA[Ilham Nailul Mubarok]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2721
<![CDATA[Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menawarkan pinjaman dengan akad rahn. Salah satu produk yang ditawarkan ialah akad gadai emas dengan syarat yang mudah. Dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan rahin atau nasabah akan menimbulkan hukum atau berakibat hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka harus diselesaikan secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi akad gadai emas yang dilakukan oleh nasabah. Namun apabila nasabah tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Dikarenakan barang jaminan nasabah yang berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan uang kelebihan atau kekurangan dari hasil penjualan marhun. Terhadap uang kelebihan dari hasil penjualan marhun, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan mengembalikannya kepada nasabah. Sedangkan terhadap kekurangan dari hasil penjualan lelang, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yaitu melakukan penjualan marhun dengan sistem bazzar.]]>
