cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 343 Documents
 31   32   33   34   35 
Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi’i Muhammad Ihsan Hanifa; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i4.6654

Abstract

Murabahah bil wakalah adalah sebuah transaksi jual beli yang mengikuti sistem wakalah. Dalam jenis transaksi ini, penjual mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Pada penelitian membahas implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi’i. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang serta studi dokumentasi. kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi’i memberikan kemudahan transaksi kepada anggota koperasi. Standar Operasional Perusahaan (SOP) Tunas Artha Mandiri Syariah telah sesuai dengan aturan ekonomi syariah berdasarkan perspektif mazhab Syafi’i, namun pada praktik yang dilakukan Petugas Pengawas Anggota (PPA) masih ditemukan implementasi akad yang belum sempurna berdasarkan perspektif mazhab syafi’i. Tidak adanya ijab dan qabul yang dibacakan oleh PPA membuat pembiayaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Malang tidak sempurna.
Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Madzhab Syafi'i Eliya Mambaul Fauziyah; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i4.6737

Abstract

Jual beli dalam al-Qur’an termaktub boleh hukumnya dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu. Praktik jual beli juga dilakukan terhadap barang sitaan santri di Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah dan dijual kepada santri secara umum. Praktek jual beli ini menjadi bagain dari bai fudhuly yang dipandang oleh madzhab Syafi’i yang dikaji kitabnya di Pondok Pesantren ini sebagai jual beli yang batal. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana praktek sita sebagai ta’zir dan jual beli barang sitaan tersebut di PP al-Hikmah al-Fathimiyyah dalam perspektif madzhab Syafi’i. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengurus dalam sita dan jual beli barang sitaan santri serta menyimpulkan praktek tersebut dari sudut pandang madzhab Syafi’i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, praktek sita barang sebagai ta’zir atas pelanggaran kebersihan tidak diperbolehkan oleh madzhab Syafi’i sehingga tidak dapat menjadi dasar kepemilikan atas barang sitaan oleh pengurus atau pondok. Kedua, jual beli barang sitaan termasuk pada bai fudhuly yang dipandang batal secara mutlak menurut Madzhab Syafi’i bahkan jika mendapatkan izin dari pemilik barang. Maka, jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah dalam perspektif Madzhab Syafi’i adalah batal.
Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Biawak Di Marketplace Yang Digunakan Sebagai Obat Penyakit Kulit Indra Maharani; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i4.6788

Abstract

Fenomena yang cukup unik pada saat ini adalah jual beli minyak biawak, dimana masyarakat percaya bahwa kandungan minyak biawak ini memiliki khasiat untuk mengatasi gatal-gatal, alergi, jerawat, kulit kering dan lain-lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum praktik jual beli minyak biawak sebagai obat kesehatan kulit menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis sehingga akan menemukan penyelasaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli minyak biawak sebagai obat kesehatan kulit kedua tokoh agama tersebut sama-sama menghukumi haram, dikarenakan jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual. Kedua, perspektif hukum islam yaitu madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali menghukumi biawak diqiyaskan seperti hewan dhabb (kadal gurun) sehingga halal untuk dikonsumsi. Maka jual beli dan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah halal untuk digunakan sebagai obat kesehatan kulit. Madzhab Hanafi berpendapat, mengkonsumsi daging biawak hukumnya adalah haram. Maka jual beli dan penggunaan minyak biawak hukumnya adalah haram untuk digunakan obat kesehatan kulit.
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Perspektif Perlindungan Konsumen Ana Ika Anurin Nadzifa; Kurniasih Bahagiati
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.13415

Abstract

Penelitian ini mengkaji terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bus ekonomi AC dan Non-AC Ladju dengan rute Probolinggo-Surabaya-Probolinggo milik PT Ladju Sentosa Mandiri. Penelitian ini fokus pada menyoroti SPM yang dilakukan oleh PT Ladju Sentosa Mandiri agar hak-hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 terpenuhi. Hak-hak ini seharusnya terpenuhi jika SPM diterapkan sesuai dengan Permenhub No. 98 tahun 2013 yang telah diubah oleh Permenhub No. 29 tahun 2015. Namun, unggahan ulasan negatif dari beberapa konsumen di Google mengindikasikan bahwa hak-hak tersebut belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut dan sejauh mana hak-hak konsumen dipenuhi oleh PT Ladju Sentosa Mandiri. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan PT Ladju Sentosa Mandiri belum sepenuhnya memenuhi SPM keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, sebagaimana diatur dalam Permenhub No. 98 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Permenhub No. 29 Tahun 2015. Akibatnya, hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 belum terpenuhi secara optimal, sehingga perlu adanya perbaikan kualitas pelayanan.
Ketidakjelasan Aset pada Trading Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Rana Rafilah; Firdan Syauqi Azizir Rahman; Shem Firdaus
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.20817

Abstract

Kemajuan teknologi dan perubahan ekonomi global telah mendorong meningkatnya aktivitas investasi, termasuk trading saham dan forex, yang kini dapat diakses dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk menelaah secara menyeluruh kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini berfokus pada analisis trading saham dan forex dari perspektif syariah serta menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi perilaku trader, terutama aspek psikologis seperti overconfidence dan pengalaman keberhasilan sebelumnya. Berdasarkan regulasi, fatwa DSN-MUI, literatur fikih, dan temuan empiris, diperoleh hasil bahwa secara umum transaksi saham dan forex dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan maisir. Meskipun demikian, beberapa praktik seperti penggunaan leverage dalam forex dipandang mengandung potensi riba. Selain itu, aspek psikologis terbukti berpengaruh terhadap intensitas trading, di mana overconfidence (p-value 0,003) dan keberhasilan masa lalu (p-value 0,000) mendorong peningkatan frekuensi transaksi, tetapi juga memperbesar kemungkinan kerugian. Temuan ini menekankan perlunya literasi keuangan syariah, perlindungan hukum, serta regulasi yang memadai untuk memastikan aktivitas trading berjalan secara aman, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Jual Beli Barang Menggunakan Coin Flip: Perspektif Hukum positif di Indonesia Adam Malik Siregar; Aditya Prastian Supriyadi; Mustafa lutfi
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.20833

Abstract

The phenomenon of buying and selling using the coin flip agreement system, which has gone viral on social media, has raised legal issues in Indonesia. This system uses coin tossing to determine the price of goods, creating uncertainty that has the potential to harm one of the parties. This study analyzes the legality of the coin flip practice based on Indonesian positive law using a normative juridical method. The results of the study indicate that although coin flip transactions meet the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code, this practice distorts the principles of fair and transparent pricing as stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This transaction also contains speculative elements resembling gambling, but Article 303 of the Criminal Code does not explicitly regulate sales and purchases involving elements of chance. From an Islamic law perspective, this practice involves gharar, which contradicts Fatwa DSN-MUI No. 112/2017. The study concludes that there is a legal vacuum in regulating online transactions that involve speculative elements, therefore stricter regulations are needed to ensure legal certainty and consumer protection.
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Peer To Peer Lending Zahwa Azzahra Putri Ahmad; May Aulia Attar; Muhammad Nadhif Athallah; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.20983

Abstract

Artikel ini mengulas tentang bagaimana konsep ideal peer-to-peer (P2P) lending seharusnya berjalan, dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia, serta bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap praktik tersebut. Konsep ideal P2P Lending menekankan transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi, dengan platform bertindak sebagai perantara digital yang menyediakan infrastruktur teknologi, verifikasi data, dan keamanan informasi, tanpa menanggung risiko gagal bayar. Secara yuridis, penyelenggaraan P2P Lending berlandaskan POJK Nomor 10 Tahun 2022 sebagai regulasi utama, diperkuat oleh UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Perlindungan Konsumen. Pengawasan OJK dilakukan melalui perizinan, pembinaan, penegakan hukum administratif, serta penerapan pengawasan berbasis risiko yang mencakup keamanan data, penggunaan rekening escrow dan virtual account, serta implementasi Good Corporate Governance. Meskipun pengawasan OJK telah meningkatkan kepastian hukum, efektivitasnya masih terkendala oleh fintech ilegal, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta regulatory lag terhadap perkembangan teknologi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan dan pengawasan ideal P2P Lending harus bersifat dinamis, aman, dan berkeadilan, dengan dukungan literasi digital dan pengawasan teknologi yang adaptif untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan terpercaya.
Upaya Penyelesaian Sengketa Pembatalan Konser oleh LPKSM Bale Ihsani Bandung Rizma Jasmeen; Iffaty Nasyi'ah
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.22343

Abstract

Pembatalan Swastamita Fest 2024 menimbulkan sengketa antara penyelenggara acara dan konsumen, terutama terkait pengembalian dana tiket. Penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bale Ihsani dalam menangani sengketa serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban penyelenggara ketika tidak memenuhi kewajiban refund sesuai hasil mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKSM Bale Ihsani menjalankan proses mediasi berbasis musyawarah untuk mufakat, namun penyelesaiannya terhambat keterbatasan dana dan ketidakjelasan komitmen penyelenggara. Penelitian ini menegaskan bahwa hak konsumen telah dilanggar sebagaimana diatur dalam UUPK, serta penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memenuhi kewajiban refund sebagai bentuk perlindungan konsumen.
Kekosongan Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum dan Maqashid Syariah Mudhimmatul Ilma; Rizka Amaliah
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.25245

Abstract

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi serta menjadi kebutuhan penting di era digital. Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang juga memandatkan pembentukan lembaga pengawas independen. Namun, hingga berakhirnya masa transisi pembentukan lembaga tersebut, fungsi pengawasan masih berada dalam lingkup pemerintah sehingga menimbulkan persoalan terkait independensi dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi serta relevansinya dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pengawas independen merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta perlindungan hak privasi masyarakat. Dalam perspektif maqasid syariah, pelindungan data pribadi berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam menjaga kehormatan, jiwa, dan harta. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelindungan data pribadi yang efektif sekaligus sejalan dengan tujuan syariat.
Keadilan Fiskal dalam Penetapan NJOP PBB-P2 melalui Perspektif Keadilan Aristoteles dan Al-Mawardi Mohamad Arya Firdaus Alamsah; Mahbub Ainur Rofiq
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.25250

Abstract

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewenangan kepala daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun2022. Di Kabupaten Blitar, pembaharuanNJOP tahun 2024 hanya dilaksanakan di jalurnasional, Kecamatan Ponggok, dan Garum, sementara wilayah lain masih menggunakanNJOP sejak 2014. Penelitian ini mengkajipertimbangan Pemerintah Kabupaten Blitardalam menetapkan NJOP dan menilaikesesuaiannya dengan prinsip keadilanproporsional (Aristoteles) dan keadilan Islam (Al-Mawardi) melalui pendekatan yuridisempiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembaharuan NJOP didasarkan pada pertimbangan objektif yaituperkembangan ekonomi dinamis denganlandasan hukum yang kuat. Kebijakan ini telahmewujudkan keadilan proporsional melaluisistem NJKP berjenjang progresif dan mencerminkan prinsip tawazun, musawah, dan maslahah. Namun, pembaharuan yang belummenyeluruh berpotensi menciptakanketidakadilan horizontal baru antar wilayah, sehingga diperlukan roadmap pembaharuanbertahap di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Page 33 of 35 | Total Record : 343

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue