cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 7   8   9   10   11 
Reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon Perspektif Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah Siti Nur Fadlilah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara sebagai penguasa sumber daya alam mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya negara mengatur usaha pertambangan dengan mewajibkan kegiatan reklamasi dalam upaya melestarikan lingkungan. Seperti halnya terjadi kerusakan lingkungan di lahan bekas tambang yang dikelola oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon, dimana kerusakan tersebut berakibat terhadap masyarakat disekitar pertambangan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon perspektif hukum positif dan maslahah mursalah. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pertama, Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan reklamasi, meskipun ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Kedua, jika ditinjau menurut maslahah mursalah kegiatan reklamasi masuk dalam pembahasan al- Islah (menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan), sedangkan pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon belum memenuhi syarat-syarat dalam teori maslahah mursalah.
Hak Pekerja Indomaret Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Rizky Dwi Rochmah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan hak pekerja PKWT di Indomaret ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Indomaret merupakan sektor usaha yang menggunakan konsep bisnis waralaba. Indomaret sebagai perusahaan penyedia lapangan kerja mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pekerja. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dan perlindungan untuk menjamin hak-hak pekerja/buruh. Jika ditinjau dari Hukum Islam mengenai hak-hak pekerja Indomaret telah terpenuhi sesuai syarat dan rukunnya asal pekerja dan pemberi kerja sama-sama ridho, sesuai kemampuan serta tidak ada unsur pemaksaan. Sedangkan jika ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, pelaksanaan isi perjanjian telah terlaksana dengan baik mulai dari pemberlakuan waktu kerja hingga pemberian jaminan sosial sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Keamanan Pengguna Layanan Taxi Pasca Pembatalan Pasal 27 Ayat (1) Huruf D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Perspektif Maslahah Mochammad Amir Hamzah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini ditulis untuk mengetahui akibat dibatalkannya Pasal 27 ayat (1) huruf d yang mengatur mengenai stiker khusus bagi taksi online di Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017. Pembatalan peraturan tersebut akankah mempengaruhi hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan setelah pencabutan pasal tersebut, sebagai subjek penelitian adalah pengguna taksi online dan driver taksi online, dan penulis akan menjabarkan pembatalan peraturan tersebut masuk dalam kategori maslahah apa saja. Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017 menggunakan triangulasi antara konsumen dengan driver taksi online, setelah pembatalan peraturan tersebut, esensi perlindungan konsumen mengenai hak keamanan dan kenyamanan dalam peraturan yang telah dibatalkan yang telah digaungkan oleh konsumen, juga telah terkandung dalam peraturan baru. Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018 memberikan esensi berupa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen dan juga telah mengandung Maslahah. kategori maslahah ini masuk dalam Maslahah as-Sabithah, Maslahah Mursalah, dan Maslahah Hajiyyat.
Penentuan Harga Ikan Bersasis Utang-Piutang Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Wulandari Wulandari
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam transaksi jual beli terdapat proses perputaran ekonomi, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tasikmadu, yaitu jika ada nelayan yang memiliki utang terhadap pengepul, maka harga beli ikan akan lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan serta pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara. Ketika nelayan yang memiliki utang menjual ikan hasil tangkapannya, maka nelayan tersebut harus menjual kepada pengepul yang diutanginya dengan harga beli lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki utang. Akan tetapi penurunan harga beli ikan ini tidak ada kaitannya dengan pelunasan utang dan ketika melakukan akad utang tidak ada perjanjian apapun melainkan para pihak sudah mengerti kebiasaannya. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang di desa Tasikmadu merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang, sehingga sudah dianggap biasa oleh mayarakat sekitar. Kebiasaan tersebut boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak
Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah Nur Cahyo Hadi Utomo; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga untuk memenuhi kegiatan ekonominya di perlukan suatu produk atau aturan yang menjamin kehalalanya atau terhindar dari unsur riba. Problem yang ingin dikasi yaitu penyerapan fatwa DSN-MUI oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk mengetahu bagaimana penyerapan fatwa yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang masalah ekonomi syariah khususnya tentang pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari fatwa-fatwa dari DSN-MUI, peraturan OJK tentang pasar modal syariah dan jurnal yang diambil dari internet, bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, skripsi dan literatur yang lainnya, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyerapan fatwa yang di lakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi ketentuan fatwa. Maksud dari bentuk operasional yaitu dalam pembuatan aturan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau rujukan dalam pembuatan aturan sehingga keberadaan fatwa menjadi keharusan dalam penyusunan aturan bahkan apabila fatwa tersebut di legitimasi undang-undang maka fatwa tersebut menjadi hukum positif yang mengikat. Dan maksud dari bentuk penerjemah yaitu isi dari fatwa tersebut di alihkan, dipindahkan ke dalam aturan otoritas jasa keuangan tanpa mengubah arti dan maksud dari fatwa tersebut.
Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Maslahah Mursalah Thoyyibatut Taufiqah; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rokok ilegal adalah rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai peredaran rokok ilegal terbesar khusunya di Pulau Madura. Banyaknya pengusaha rokok yang tidak memiliki izin produksi dan pemasaran rokok sehingga rokok dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok yang terdaftar di Bea Cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 telah menjelaskan dengan detail berkaitan dengan tindakan bagi pihak (orang) yang melakukan pelangaran peredaran rokok ilegal yaitu dengan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendakatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehinga presentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Kedua, segala bentuk tindakan pihak Bea Cukai tehadap pelanggar peredaran rokok ilegal tergolong dalam kategori maslahah karena sejalannya tujuan Bea Cukai yang lebih mementingkan kemaslahatan publik sehinga efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai maslahah mursalah.
Perjanjian Tertutup Sebagai Strategi untuk Mengendalikan Persaingan Bisnis: Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi dan Mashlahah Moch Agung Suluq Muafa; Khoirul Hidayah
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam membuat perjanjian tentu harus terhindar dari unsur persyaratan. Lainhalnya dengan perjanjian tertutup yang familiar dengan sebutan perjanjian bersyarat dan secara potensial dapat merugugikan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan perjanjian tertutup sebagai pelanggaran hukum. Namun, setelah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, perjanjian tertutup tidak lagi dianggap pelanggaran selama tidak melebihi batasan 10% pangsa pasar. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana batasan 10% tersebut sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dan mashlahah. Tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu menginterpretasi terhadap bahan hukum sehingga didapatkan solusi atas permasalahan yang ada. Hasil dan pembahasan menunjukan dalam tinjauan asas demokrasi ekonomi, batasan 10% tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap bisa bersaing dan tidak terjerat pada peraturan yang tidak menguntungkan. Dalam tinjauan mashlahah, batasan 10% tersebut adalah mashlahah, karena secara keseluruhan telah memenuhi unsur-unsur dapat dikatakan kemashlahahan.
Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology) Tri Rahmat; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peminjaman uang melalui fintech diminati masyarakat karena prosesnya cepat dan tidak mempersyaratkan barang jaminan. Setiap kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan tidak terlepas dari risiko kredit macet. Kasus kredit macet tentunya memerlukan penyelesaian agar tidak merugikan pihak penyelenggara fintech. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ dan fintech Winwin serta mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian memaparkan prosedur penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ, antara lain dengan pendekatan persuasif, restrukturisasi, negosiasi menjual objek murabahah, dan menagih hutang kepada ahli waris. Prosedur di fintech Winwin, yaitu tahap internal dengan menagih hutang via whats app dan email. Tahap eksternal melalui debt collector. Hambatan-hambatan penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ dan fintech Winwin, yaitu nasabah beritikad buruk serta tidak kooperatif, pengalihan objek murabahah, nasabah tidak merespon saat dihubungi, nasabah selalu menghindar ketika ditemui, dan nasabah pindah alamat tanpa mengkonfirmasi.
Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda Imam Imam; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat disyariatkan Allah kepada umat Islam, agar mereka mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat, baik kepada faqir muslim ataupun non muslim. Sebab esesnsi zakat adalah bentuk penyucian diri seorang hamba kepada tuhanya dan kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan, baik muslim atau non muslim. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui pandangan Imam 4 madzhab tentang pemberian zakat terhadap non muslim, (2) Untuk mengetahui pandangan maqasid syariah Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non muslim. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum (1) Primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh empat madzhab dan Kitab maqasid Syariah karya Jasser Auda. (2) Sekunder diperoleh dari buku, dokumen, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal ilmiah dan artikel. (3) Tersier diperoleh dengan mengutip dari kamus glosarium. Metode analisis dengan yuridis normatif. Hasil penelitian (1) Pemberian zakat kepada non muslim terdapat perbedaan diantara imam madzhab, ada yang membolehkan dan ada yang tidak, seperti imam malik, syafi’i, hambali mereka berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan. kemudian imam hanafi berpendapat diperbolehkan. (2) Menurut teori maqasid syariah Jasser Auda, pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan, berlandaskan fitur-fitur yang ditawarkan auda (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sitem hukum, maqasid sistem hukum), namun zakat kepada orang islam lebih diuatamakan.
Online Gold Dropship in Shopee Application Under Perspective Indonesian Ulama Council of North Sumatera Sartika Khairani Siregar; Abbas Arfan
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The seller in the shopee application is given various features of the dropship feature that can be easily accessed by the dropshipper to run their business by getting items they want to resell on social media. This research was conducted to determine the law of buying and selling gold by dropship in the opinion of the Indonesian Ulama Council (MUI) of North Sumatra province. This research is classified into doctrinal law research type. This research is called field research and sociological law research. The approach used is a sociological juridical approach and conceptual approach. the gold dropship mechanism in the shopee application has several stages that must be passed by the dropshipper to be able to get the desired gold and directly sent to the buyer by including the dropshipper's identity as the sender and not the identity of the gold owner. There is no relationship between the gold owner in the shopee app and the dropshipper who don't even know each other. Transactions that occur between the two are only buying and selling transactions. According to the Indonesian Ulama Council (MUI) of North Sumatra province, the gold dropship transaction in the shopee application is unlawful. This is because gold is ribawi amwal which has special treatment if it is used as an object of buying and selling. Legitimate buying and selling of gold is done face-to-face and cash.

Page 9 of 33 | Total Record : 323

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue