cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 14   15   16   17   18 
Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanganan atas Kejahatan Carding di Bank X Khoirotun Nisa; Dwi Hidayatul Firdaus
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Carding merupakan tindak pidana pencurian dengan wajah baru yang muncul seiring pesatnya laju perkembangan zaman disertai kemajuan teknologi internet yang membawa banyak dampak negatif. beberapa kasus carding yang terjadi di indonesia menimbulkan kerugian besar bagi sektor perbankan, dan hal ini melatarbelakangi pemerintah menyusun undang-undang guna mengatasi masalah carding. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah menjadi tameng bagi perbankan agar dapat terhindar dari resiko kerugian akibat carding yang suatu saat dapat terjadi, namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum sepenuhnya mengcover masalah carding yang masih sering terjadi, sehingga masih membutuhkan undang-undang lain dalam penegakannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank X terkait kejahatan carding yang kian hari kian meningkat, dan pasti dengan membawa banyak dampak negatif. penelitian ini memberikan gambaran bahwa Undang-Undang ITE masih cukup global dan kurang mengcover atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih belum cukup mampu untuk menjadi hukum tunggal dalam menyelesaikan kejahatan carding di Indonesia.
Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit Studi Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Noor Rizqiya Fimaulidina
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit bersertifikasi syariah dalam Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomro 107 Tahun 2016 dinilai berbeda dengan indikator yang dimiliki oleh UU RI mengenai rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bersertifikasi memiliki 4 indikator, yaitu yang pertama akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya serta yang keempat mengenai pengelolaan dana. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi sertifikasi syariah bagi rumah sakit studi fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Indikator wajib yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu pertama mengenai akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya serta yang keempat mengenai pengelolaan dana. (2) urgensi penerapan sertifikasi syariah di Indonesia sangat diperlukan, dikarenakan untuk menjaga komitmen keislaman pengelola rumah sakit dan meningkatkan semangat beribadah umat Islam (3) terdapat perbedaan penerapan antara fatwa DSN-MUI dengan UU RI mengenai rumah sakit.
Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu (Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Maslahah Mursalah) Nurul Nur Solikah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pabrik tahu di Desa Kinandang merupakan usaha kecil menengah yang menghasilkan limbah cair sisa hasil produksi yang di buang di daerah persawahan masyarakat, sehingga merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menemukan fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum preventif belum bisa dilakukan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan pemberian sanksi. Menurut masahah mursalah, adanya Perlindungan hukum dapat merupakan kemaslahatan artinya dapat memberikan manfaat dan menjauhkan masyarakat dari kemudharatan sehingga masyarakat mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Dari hasil peneltian, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi administrasi, perdata dan pidana. Menurut maslahah mursalah perlindungan hukum represif memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf Randy Maulana Yusuf
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini ditulis untuk mengungkap sejauh mana aspek-aspek transaksional dalam penggunaan rokok sebagai sarana undangan khitan dalam perspektif urf, dimana tradisi yang dilakuakan oleh msyarakat dikabupaten sumenenp dimana masyarakat didaerah tersebut menggunakan rokok sebagai media undangan untuk memperoleh profit atau keuntungan didalam acara khitanan, tradisi ini telah berlangsung secara turun temurun dimana pihak yang menjadi tuan rumah atau yang mengundang memberikan undangan rook sesuai dengan strata sosial atau pandangan masyarakat tentang pihak yang di undang menggunakan rokok yang memiliki harga beli tinggi, dimana rokok yang memiliki harga beli tinggi menentukan nominal uang sumbangan yang harus diberikan oleh pihak yang mendapatkan undangan tersebut, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten sumenep ini biasanya dilakukan leh masyarakat yang hendak melakukan prosesi walimatul khitan dalam prosesnya tradisi ini jika dilihat dari segi hukum Islam lebih tepatnya menggunakan Urf memperoleh kesimpulan bahwa tradisi penggunaan roko sebagai media undangan walimatul khitan untuk mendapatkan profit merupakan tradisi yang secara hukum Islam diperbolehkan dikarenakan tidak adanya kaidah yang melarang serta tradisi ini tidak menentang kaidah yang ada didalam hukum Islam itu sendiri.
Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah Sajida Sananta Islam
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BWM (Bank Wakaf Mikro) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibentuk pemerintah sejak tahun 2017. Hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai wajah baru dari Lembaga Keuangan Mikro ini tentunya masih memerlukan pembenahan dalam operasionalnya., serta kajian lebih mendalam terkait produk pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro ini. Penelitian ini di fokuskan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang Terletak di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tetang Lembaga Keuangan Mikro dan Maqashid Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta studi dokumen dan dianalisi dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan jika praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari permodalan hingga produk pembiayaan secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan sejalan dengan Maqashid Syariah.
Settlement Of Defaults In Endorsement Agreements Between Business Owners And Selebgram As Online Promotion Media Instagram In Malang City Perspective Civil Code Of Law And Compilation Of Sharia Economic Law Fina As'ada
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online-based trading is increasingly being used by business people as a strategy in marketing their products by using celebrity services as outlined in the endorsement agreement. In addition to being profitable, there are problems in implementing the agreement, the problems that occur are, there are parties that do not fulfill obligations in accordance with the initial agreement, causing losses to one of the parties called default. Such is the case of default conducted by celebrities to online business owners at Monochromestore Malang online shops and several online business owners in Malang City. This study aims to examine how the settlement of defaults in the endorsement agreement between the business owner and the perspective program of the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Laws. This research uses a type of empirical legal research, using a sociological juridical approach as well as data collection using interviews and documentation studies. The result of the research is first, the implementation of endorsement agreement is done through direct message with instagram account, whatsapp, or contact the contact listed on the data selebgram to be invited to cooperate. Second, the settlement of default in the Civil Code is regulated in article 1243 that “compensation for costs, losses and interest due to non-fulfillment of an engagement is mandatory”. Third, settlement of Default (broken promise) according to the Compilation of Sharia Economic Laws is contained in article 36, parties who have broken their promises can be subject to sanctions: paying compensation, canceling the contract, transferring risks, fines and paying court fees.
Perlindungan Hukum Bagi Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan dalam Sengketa Harta Bersama Maulana Ilham
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perjanjian kredit yang berkembang di masyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk menjamin dilaksanakannya prestasi sesuai dengan perjanjian. Maka dari itu objek jaminan haruslah jelas kepemilikannya sebelum diajukan sebagai objek jaminan, tetapi akan menjadi masalah apabila objek jaminan tersebut merupakan harta bersama yang diajukan sebagai jaminan oleh salah satu pihak tanpa seizin pihak lainnya, peristiwa ini terjadi pada Putusan Pengadilan Agama No 1510/Pdt.G/2017/PA.TL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan terkait perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research), dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach) dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis dari penelitian ini terkait perlindungan hukum bagi pihak bank dalam Putusan Pengadilan Agama No 1510/Pdt.G/2017/PA.TL. Berdasarkan regulasi yang berlaku, terutama yang terdapat pada Undang-undang Hak Tanggungan dan KHES, dijelaskan bahwa selama belum ada pelunasan dari tergugat I (Rahin) kepada pihak Tergugat III (murtahin), maka bangunan rumah tersebut yang menjadi objek jaminan, tidak dapat dilakukan pembagian harta bersama melalui gugatan pada pengadilan. Sengketa tersebut baru dapat dilakukan pembagian jika hutang-hutang kepada Tergugat III telah dilunasi atau dinyatakan lunas oleh Tergugat III. Pernyataan tersebut juga telah sinkron dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 340 yang berbunyi “Penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas.”
Jual Beli Boneka Seks Secara Online Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan Sadd Adz-Dzari'ah Muhammad Taufan Bahril Sahara
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli boneka seks secara online dimaksud ialah transaksi elektronik yang memperjual belikan boneka seks kepada semua kalangan tanpa danya batasan aturan terkait siapa yang boleh membeli. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui jual beli boneka seks secara online, dan untuk mengetahui tinjauan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan sadd adz-dzarî’ah terhadap model jual beli boneka seks secara online. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan sadd adz-dzarî’ah. Jual beli boneka seks secara online, tidak terbatas atau sangat bebas dalam pelaksanaannya. Baik dari segi pengiklanan, dan penjualannya. Hal ini akibat belum efektifnya pelaksanaan peraturan PP-PSTE belum mengatur secara detail mengenai penjualan boneka seks secara online. Sedangkan, dalam sadd adz-dzarî’ah mengenai jual beli boneka seks secara online ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, jual beli tersebut harus dilarang dan dapat dihukumi haram. Jual beli boneka seks secara online seharusnya dikontrol pemasarannya, peredarannya oleh satu pintu atau melalui lembaga dinas yang terkait.
Praktik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam Halimatus Syakdiyah
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli dalam islam hukumnya boleh dan halal, kecuali ada sebab yang mengharamkannya. Salah satunya faktor objektif seperti praktik jual beli lukisan manusia, mayoritas ulama terdahulu mengharamkan karena dianggap menyerupai ciptaan Allah swt dan/atau mengarah pada kemusyrikan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pandangan islam terhadap praktik jual beli lukisan manusia secara online perspektif ulama kontemporer dan Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara pelukis sekaligus distributor, konsumen dan ulama. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai pertimbangan hukum konvensional, kemudian beberapa literatur pendapat ulama Nahdlatul Ulama, buku-buku, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan perbandingan dalam pandangan hukum islam. Hasil penelitian ini ialah praktik jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art menggunakan sistem elektronik via online sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memiliki karakteristik jenis akad salam dan istishna’. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, lukisan manusia baik membuatnya, menjual dan memilikinya diperbolehkan selama tujuannya tidak mengarah pada kemusyrikan dan menandingi ciptaan-Nya. Sehingga hasil dari transaksi jual-beli lukisan manusia hukumnya ialah halal.
Urgensi Konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Program Flash Sale Pada Marketplace Shopee Muhammd Faizal Luqi Luqman
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum konsumen dalam progam flash sale ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum konsumen dalam promo flash sale ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus tentang promo flash sale. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis method dengan tinjaun yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang digunakan pada penggunanaan data sekunder. Hasil dari penelitian ini ada dua. Pertama, dalam promo flash sale terjadi penawaran yang tidak sesuai dan kurangnya pencantuman hak informasi yang benar dan jelas, sehingga hak-hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar dan jelas menjadi tidak terpenuhi. Kedua dari tinjauan hukum islam, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam promo flash sale tidak memenuhi asas beriktikad baik dalam hukum islam yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan pada konsumen.

Page 16 of 33 | Total Record : 323

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue