cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 15   16   17   18   19 
Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Yoga Aprilianda Pratama
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengiriman barang, pihak jasa ekspedisi PT. J&T memiliki SOP dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut. Kemudian ada juga terkait SOP yang mengecualikan jika terdapat kondisi yang force majeure. Meninjau dari Pulau Bawean yang merupakan pulau terpencil yang terdapat pada provinsi Jawa Timur, dan lokasi pulau tersebut berada di tengah-tengah antara pulau Jawa dengan Kalimantan, akan tetapi pulau Bawean masih ikut dalam kabupaten Gresik. Akses menuju pulau Bawean tersebut bisa melalui laut dan udara, akan tetapi jika akses laut tergantung pada tinggi gelombang air laut, jadinya kalau lagi ada cuaca buruk maka kapal yang menuju pulau Bawean dari Kabupaten Gresik akan di hentikan sampai ada info dari BMKG terkait cuaca. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penulis ingin meneliti tentang bangaimana sikap tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam mengantarkan barang ke pulau bawean apakah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Dari hasil penelitian penulis, bahwa dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan Rachma Fadila Anggitafani
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pinjaman online merupakan salah satu teknologi finansial yang perkembangannya begitu pesat. Namun beberapa tahun terakhir ini muncul penyalahgunaan terkait data pribadi pengguna pinjaman online. Pelanggaran itu dilakukan dengan mengakses data pribadi konsumen didalam telepon genggam dan menyebarkannya tanpa izin. Tindakan ini tentu saja mengganggu hak privasi peminjam pinjaman online. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 dan aspek kemaslahatannya. Salah satu prinsip dalam peraturan tersebut adalah keamanan data dan/atau informasi konsumen. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap data pribadi dilakukan secara preventif dengan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin menggunakan data pribadi konsumen sebelum menggunakannya dan OJK wajib melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian perlindungan hukum secara represif dengan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.
Implementasi PERMA NO. 1 TAHUN 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Maslahah Mira Ade Widyanti
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil tinjauan maslahah. PERMA No.1 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan bentuk perwujudan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti pendaftaran perkara dan persidangan dilakukan secara online. Asas ini bertujuan memberikan keadilan, dan kepastian hukum. Terdapat beberapa kendala bagi orang yang awam teknologi dan daerah yang sulit akses internet. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan pihak pengadilan. Fokus analisis yang dipaparkan dalam artikel ini adalah implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil tinjauan maslahah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data dilakukan dengan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Negeri Bangil menerapkan e-court sesuai PERMA No. 1 Tahun 2019, sehingga terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-court merupakan suatu mashlahah baru yang mendatangkan manfaat dan kemudahan beracara di pengadilan, dan menjauhkan dari kemudharatan yaitu pemungutan biaya diluar acara persidangan, melakukan suap terhadap hakim serta memutuskan penyebaran virus Covid-19 sebab masyarakat berperkara tidak perlu berkerumun, berinteraksi, dan tidak bertatap muka secara langsung di Pengadilan.
Praktik Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang Nova Tuhfah Nabielah
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktek pembiayaan murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Malang, juga bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab BRI Syariah Kantor Cabang Malang atas resiko cacat tersembunyi barang pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan secara yuridis. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengetahui praktek murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BRI Syariah Cabang Malang dalam praktek pembiayaan murabahah menggunakan akad murabahah bil wakalah, yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa BRI Syariah Cabang Malang tidak bertanggung jawab untuk menanggung adanya resiko cacat tersembunyi pada barang objek pembiayaan murabahah, hal ini secara hukum tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata yang mewajibkan kepada penjual (dalam hal ini bank), untuk menanggung barang yang dijualnya tidak mengandung cacat tersembunyi.
Jual Beli Online dengan Menambahkan Kode Invoice Transfer (Kajian Perspektif Hukum Transaksi Elektronik dan Hukum Islam) Mir’atu Rahmadani
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi elektronik dan hukum Islam pemberlakuan kode invoice transfer di Sheema Hijab. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, pemberlakuan kode invoice di Sheema Hijab telah memenuhi syarat jual beli online di Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini menitikberatkan pada kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli yang didalamnya tardapat unsur kerelaan dan tanpa adanya paksaan. Pembeli sebagai pihak yang dibebankan atas kode tersebut tidak merasa keberatan dan sepakat terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan. Kedua, transaksi tersebut juga telah sesuai dengan unsur jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan maqashid syariah.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang Ita Novita Sari
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini digunakan untuk menguraikan lebih menyeluruh mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah, serta faktor penghambat dan penunjang dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau empiris dengan pendeketan kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah ini diterapkan pada proses pembukaan rekening pada tahap-tahap data pribadi/personal data, data perkerjaan/occupation data, data keuangan/financial data, data pasangan/orang tua/spouse/parent data, dan data perdagangan/tranding reference, serta perjanjian pembukaan rekening. faktor pendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana di PT Danareksa Sekuritas Malang yaitu dari mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis, staff account yang bersifat aktif dan tanggung jawab, faktor keinginan investor untuk berntransaksi. Dan faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian yaitu calon investor yang tidak jujur dalam pengisian form pembukaan rekening karena ketakutan dalam membayar pajak, dan pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam form account pembukaan rekening tidak sesuai.
Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Supplier Dalam Kajian KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Di Grup Media Sosial Line “Jutawan” Malang) Af’idah Abadiyah
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan bisnis jual beli database supplier dalam kajian KUH Perdata dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pertama diketahui terjadi wanprestasi dalam jual beli database supplier ini. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam bisnis jual beli database supplier ini yaitu penjual tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pembeli mengenai informasi kontak supplier yang diberikan. Akibatnya pembeli mengalami kerugian. Kedua, pada praktik bisnis jual beli database supplier ini terdapat unsur ketidakjelasan pada kualitas barang yang dijual. Dalam Islam unsur ketidakjelasan tersebut disebut dengan gharar. Melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR.Muslim)”
Pandemi Covid-19: Alasan Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perspektif Hukum Perjanjian dan Maslahah Mursalah Isnaini Ilmi Hawa
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait praktik force majeure yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 di Passion Wedding Organizer Malang yang ditinjau dari KUHPerdata dan Maslahah Mursalah. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan owner sekaligus sebagai leader Passion Wedding Organizer Malang. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur lainnya, dari adanya sumber data tersebut maka dilakukan sebuah analisis yang menghasilkan sebuah pembahasan berupa adanya praktik force majeure yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ditinjau dari KUHPerdata tergolong ke dalam force majeure relative karena terdapat suatu musyawarah atau negosiasi dengan alasan hardship yang menghasilkan pembuatan kontrak baru, sedangkan ditinjau dari konsep Maslahah Mursalah, terhalangnya pemenuhan prestasi berupa pelaksanaan pesta pernikahan karena adanya pandemi covid-19 merupakan salah satu upaya untuk memelihara jiwa (hifdzun nash).
Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Awanda Aulia Rahma
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemudahan transaksi akad murabahah menjadi celah bagi nasabah yang sengaja melakukan wanprestasi, padahal ia mampu memenuhi kewajiban angsuran pembayaran kepada bank. Pihak bank akan menindaklanjuti dengan pengenaan sanksi denda kepada nasabah sesuai Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sanksidenda harus berdasarkan prinsip ta’zir agar nasabah dapat displin dan tertib sesuai ketentuan force majeur tanpa unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, berangkat dari permasalahan nasabah yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, maka artikel ini akan membahas tentang penerapan sanksi denda atas akad murabahaholeh Bank Syariah Indonesia KC Malang. Tujuannya ialah untuk mengetahui penerapan sanksi denda keterlambatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris di Bank Syariah Indonesia KC Malang melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Malang telah menerapkan mekanisme pengenaan sanksi denda kepada nasabah wanprestasi atas akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000. Pihak bank pun memilki cara sendiri dalam menangani nasabah tersebut dengan Surat Peringatan sebanyak 3 kali pada interval waktu 3 bulan. Jika tidak diindahkan oleh nasabah, maka pihak bank akan memberikan sanksi denda, blacklist nasabah, dan berakhir pada penyitaan barang jaminan.
Pandemi Covid-19 Dalih Merumahkan Pekerja Tanpa Upah Perspektif Hukum Posotif dan Hukum Islam (Kasus Di CV. Fz Foundation) Busronul Karim
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus bahasan penelitian ini pada kegiatan merumahkan tanpa upah oleh CV. Fz Foundation terhadap para pekerjanya yang ditanjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan sosiologi hukum, adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data primer wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan dan literature lain yang mendukung penelitian ini. Pembahasan penelitian ini tertuju pada hasil yang berupa kegiatan merumahkan pekerja oleh CV. Fz Foundation tanpa upah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang ketenagakerjaan. Maka pekerja yang dirumahkan oleh CV. Fz Foundation memperoleh perlindungan berupa perlindungan kesehatan kerja, keamanan kerja, dan ekonomis.Sedangkan, dalam hukum Islam, adanya pandemi covid-19 mengakibatkan maksud dan tujuan akad di awal perjanjian kerja tidak dapat dicapai, serta terdapat rukun dan syarat tidak terpenuhi. Sehingga, merumahkan pekerja tanpa upah boleh dilakukan oleh CV. Fz Foundation.

Page 17 of 33 | Total Record : 323

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue