cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 27   28   29   30   31 
IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP AT-TA’ĀWUN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA KOPERASI Alfianing Fadhila; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Peraturan yang menegaskan tentang asas kekeluargaan terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun artikel ini dilatar belakangi dengan permasalahan dibidang perekonomian yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya sebagai objek dari penelitian yaitu ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang bukan tergolong anggota Koperasi melakukan pengajuan peminjaman uang atas dasar desakan kebutuhan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kekeluargaan dan juga prinsip at-ta’āwun (tolong-menolong) pada pemberian pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Arta Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bertempat di Koperasi Arta Jaya dengan pendekatan penelitian socio-legal dan menggunakan metode pengumpulan data yang didapati dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini didapati jika pemberian pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Arta Jaya kepada non-anggota telah memenuhi asas kekeluargaan dan juga prinsip at-ta’āwun demi tercapainya kemaslahatan bersama sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jika pelayanan koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh anggota saja tetapi masyarakat yang bukan termasuk anggota.
Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam Muhammad Abdulloh Yusuf; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2646

Abstract

Jual beli dengan sistem pembayaran cash tempo menjadi kebiasaan baru di masyarakat. Sistem pembayaran ini memberi banyak kemudahan bagi pembeli tetapi terdapat permasalahan seperti adanya penambahan harga sebelum barang mengalami kenaikan, pembeli merasa dirugikan, dan ketidakjelasan akad yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan beserta tinjauannya menggunakan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras terdapat penambahan biaya yang bertujuan mengantisipasi kenaikan harga barang. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan kemudian pembeli diwajibkan membayar DP sebesar 60% dari total transaksi. Kurangnya pembayaran dibayarkan pada waktu yang telah disepakati dengan tempo maksimal 6 bulan. Sistem pembayaran tersebut hukumnya boleh sebagaimana ayat Al-Qur’an pada surah An-Nisa’ ayat 29 dan kaidah asal muamalah. Penambahan harga yang ada juga bukan termasuk riba dan gharar sebagaimana pendapat Jumhur Ulama yang membolehkan penambahan harga. Oleh sebab itu praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD. Sumber Waras Desa Sugih Waras kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan syariat.
IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (Studi di Akun Tiktok @panduanprakerja) Salsabilla Alia Rizki; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena dampak COVID-19 dan muncullah program Kartu Prakerja yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra pada lapisan masyarakat. Bermula dari fenomena ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketepatan pelaksanaan Kartu Prakerja. Permasalahan dalam Kartu Prakerja ini berkaitan dengan penerimaan peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai dengan instrumen yang berlaku dalam pelaksanaan program ini dan dengan adanya permasalahan ini peneliti memfokuskan pada masalah: Pertama, Bagaimana implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja di masyarakat; Kedua, Bagaimana pelaksanaan Kartu Prakerja di SISNAKER di tinjau dari mashlahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dari hasil wawancara dengan pendaftar, penerima Kartu Prakerja, Kemnaker dan dari rujukan atau literatur yang digunakan. Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 ditinjau dari pelaksanaan dan cita-cita program hanya saja perlu dilakukan perbaikan sistem pendaftaran untuk lebih menepatkan sasaran penerima program. Kedua, sebagian besar pelaksanaan Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan mashlahah mursalah dari Imam Al-Ghazali, hanya saja karena program Kartu Prakerja masih harus berubah mengikuti situasi pada saat ini maka belum bisa bersifat qath’i.
Metode Ijtihad Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL Ahda Alfian Taufiqurrohim; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ijtihad hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah mengenai dana talangan haji. Jenis Penelitian Ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia terutama Peradilan Agama, dalam menyelesaikan mengenai sengketa ekonomi syari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad hakim dalam putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menerapkan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu formulasi hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah maqashid asy-syari’ah dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan metode ijtihad maslahah mursalah dengan mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-alat bukti yang dibeberkan oleh pihak penggugat dan tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya berdasarkan beban pembuktian Asas Actori Incubit Probatio yang searah dengan maksud pasal 163 Herzien Inlandsch Reglament (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang disebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatannya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Cengrace Mini 4wd Tamiya Rezkyawan Abimanyu; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ramons Arena merupakan salah satu penyelenggara event cengrace Mini 4WD Tamiya di Kota Malang, pada praktiknya sumber hadiah dalam event cengrace yaitu dari jumlah kupon yang terjual. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai praktik perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian dilakukan di jalan Bunga Monster Hijau, Nomor 1, Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan selanjutnya data tersebut di edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan disimpulkan. praktik perlombaan Cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang, yakni setiap peserta harus membeli kupon untuk dapat mengikuti lomba. Perlombaan cengrace diadakan setiap satu minggu sekali. Hadiah dalam perlombaan cengrace yang diberikan kepada para juara berasal dari dana yang terkumpul dari pembelian kupon oleh peserta. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang belum sesuai, karena dalam pemberian hadiah terhadap para juara terdapat unsur maysir. Unsur maysir dapat diketahui dari sumber dana tersebut berasal, uang hadiah berasal dari prnjualan kupon perlombaan. Perlombaan yang pada awalnya untuk menyalurkan hobbi dan hiburan namun jika terdapat adanya unsur maysir dalam perlombaan, tidak diperbolehkan.
Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) Jafar Maulana; Aditya Prastian Supriyadi
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2706

Abstract

Seiring perkembangan zaman teknologi kian berkembang sehingga semua aspek dalam kehidupan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya yaitu aset yang didigatalisasi menjadi sebuah aset digital. Aset digital merupakan sebuah aset yang tidak memiliki wujud nyata dan eksistensi hanya ada pada dunia digital internet, salah satu aset digital yang berkembang saat ini adalah aset digital NFT. NFT merupakan sebuah aset digital berbentuk karya seni digital yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan. Jual beli NFT umumnya pada platform khusus penyedia layanan jual beli NFT.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kajian yuridis aset digital sebagai benda perspektif hukum kebendaan Indonesia, sehingga menunjukkan keabsahan aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa NFT memenuhi unsur-unsur benda berdasarkan hukum kebendaan. NFT diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena unsur-unsur yang terdapat pada NFT telah memenuhi syarat-syarat objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI KEDAI KOPI PAK DHE PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di kedai Kopi Pak Dhe) Muhammad Agus Muizus Sami'
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2709

Abstract

Kedai Kopi Pak Dhe adalah salah satu bentuk usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang minuman berbasis kopi. Tidak adanya kontrak mengakibatkan kekuatan hukumnya terlalu lemah dan menimbulkan beban kerja yang berat terhadap tenaga kerja. Pelaksanaan hubungan kerja semacam ini sangat rawan dengan pelanggaran hak-hak pekerja. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja dan kesepakatan kerja di Kedai Kopi Pak Dhe, dan mengetahui perspektif UU Cipta Kerja dan hukum Islam praktik perlindungan tenaga kerja di Kedai Kopi Pak Dhe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan observasi dan wawancara kepada Pihak Kedai Kopi Pak Dhe dan pekerja, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja di Kedai Kopi Pak Dhe kota Malang belum sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja ketenagakerjaan karena dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak upah pekerja, jam kerja serta pemenuhan hak-hak pekerja lainya seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, upah lembur dan libur kerja belum dapat terpenuhi. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja tersebut dari tidak adanya kontrak kerja tertulis maupun lisan dan akad yang di sepakati dari pekerja dengan pihak pengusaha, karena kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak pentingya kontrak kerja tertulis. Sehingga pihak pengusaha mengambil keuntungan sepihak dengan memanfaatkan tenaga pekerja dengan upah yang minimal membuat tidak adanya kesejahteraan terhadap pekerja. Pemilik usaha Kedai Kopi PAK DHE seharusnya mampu untuk memenuhi peraturan ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak bagi pekerja agar terciptanya kesejahteraan para pekerja. Pekerjapun juga diharapkan memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai peraturan ketenagakerjaan dan kontrak kerja.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah Khurin Risma Nabila
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2714

Abstract

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dan mengawasi terkait dengan JPH. Urgensi JPH adalah untuk mendorong pelaku usaha agar proaktif untuk melakukan sertifikasi halal ke lembaga yang berwenang agar terciptanya perlindungan bagi konsumen. Karena pelanggaran pada produk yang berkaitan dengan kehalalan dapat merugikan konsumsen terutama konsumen muslim di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap sertifikasi halal. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Sumberejo Batu, dengan sumber data primer berupa wawancara kepada pelaku usaha home industry makanan di Desa Sumberejo. Sumber data sekunder yakni literatur yang terkait dengan sertifikasi halal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha home industry masih rendah. Realitanya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman, pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (Hifzh al-Nafs).
Bisnis Multi Level Marketing Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus PT Orindo Alam Ayu atau Oriflame) Athi' Maziidatul Hikmah
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2715

Abstract

Multi Level Marketing merupakan metode pemasaran barang secara bertingkat melalui jenjang level yang mulai legal dikalangan masyarakat. Masyarakat menganggap MLM sebagai money game, hal ini disebabkan oleh bonus yang diterima oleh member. Perusahaan MLM tidak hanya melakukan jual beli produk barang, selain itu melakukan penjualan berupa jasa marketing dengan imbalan berupa bonus. Bonus diperoleh dari banyaknya penjualan, level penjualan, serta status keanggotaan distributor. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer secara wawancara terhadap member dengan jumlah 40 orang. Adapun metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data melalui hasil yang didapatkan dari wawancara antar member serta kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses perekrutan member baru dikenakan biaya pendaftaran dengan jumlah tertentu dan selanjutnya akan diberikan bimbingan dalam proses penjualan pertama. Secara ketetapan hukum konvensional mekanisme MLM diatur didalam Permendag No 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung. Berdasarkan hukum islam ketentuan multi level marketing disebutkan didalam fatwa DSN MUI No 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Perusahaan oriflame telah ditunjuk sebagai perusahaan penjualan langsung (direct selling) dan Multi Level Marketing yang legal dimata hukum, yang telah memiliki kredibilitas dalam menjalankan mekanisme penjualannya.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Akad Gadai Emas Ilham Nailul Mubarok
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2721

Abstract

Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menawarkan pinjaman dengan akad rahn. Salah satu produk yang ditawarkan ialah akad gadai emas dengan syarat yang mudah. Dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan rahin atau nasabah akan menimbulkan hukum atau berakibat hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka harus diselesaikan secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi akad gadai emas yang dilakukan oleh nasabah. Namun apabila nasabah tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Dikarenakan barang jaminan nasabah yang berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan uang kelebihan atau kekurangan dari hasil penjualan marhun. Terhadap uang kelebihan dari hasil penjualan marhun, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan mengembalikannya kepada nasabah. Sedangkan terhadap kekurangan dari hasil penjualan lelang, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yaitu melakukan penjualan marhun dengan sistem bazzar.

Page 29 of 33 | Total Record : 323

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue