Articles
323 Documents
<![CDATA[Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syari’ah ]]>
<![CDATA[Mishbahul Munir]]>;
<![CDATA[Musataklima Musataklima]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3875
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum atas kedudukan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah dan untuk memberikan pengetahuan mengenai pandangan maqasid asy-syari’ah terhadap sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka dengan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik yang akan diidentifikasi, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini, Pertama, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruc dan Jan Michiel Otto) terkait kebijakan pemerintah dalam merubah sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah sesuai dengan konsep dari kedua tokoh di atas dan juga telah memenuhi asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Kedua, bahwa pemberlakuan Sertifikat Elektronik apabila dilihat dari perspektif maqasid asy-syari’ah, merupakan sebuah ijtihad dari kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan kemaslahatan dibidang pelayanan pertanahan dan jika ditinjau dari segi maslahahnya maka, kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan konsep maqasid asy-syari’ah yaitu salah satunya penjagaan terhadap harta, dimana yang dimaksud dalam konteks ini adalah tanah.]]>
<![CDATA[Sistem Retur dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo) ]]>
<![CDATA[Fitria Sri Devica]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i4.3949
<![CDATA[Jual beli di Toko Fabillo Collection Situbondo menerapkan sistem retur. Namun, pada praktiknya jika terdapat kerusakan pada barang, pelanggan tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, tetapi dilakukan retur dengan barang yang lain sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat akad sehingga tidak sesuai dengan teori khiyar ‘aib. Jadi, fokus penelitian ini meliputi implementasi sistem retur dalam jual beli di Toko Fabillo Collection Situbondo dan bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap sistem retur di Toko Fabillo Collection. Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif yuridis di Toko Fabillo Collection Situbondo. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu sistem retur di Toko Fabillo Collection tidak diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli, karena penjual tidak mau menanggung kerugian akibat kerusakan barang yang dibeli dan terdapat keraguan yang diakibatkan oleh pembeli. Dalam konsep khiyar walaupun ada atau tidaknya dalam jual beli maka tidak membatalkan keabsahan jual beli. Hanya saja dalam penerapannya terdapat yang belum sesuai syara’ yaitu penerapan hak khiyar ‘aib Dalam fikih muamalah hal ini dianggap sah karena berdasarkan pada ‘urf yang merupakan kebiasaan umum dilakukan masyarakat dilingkungan toko, yang masih sesuai dengan syariat Islam.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum PT. Pegadaian Atas Kerugian Tidak Dibayarkan oleh Debitur dalam Pelunasan Utang Melalui Lelang ]]>
<![CDATA[Ridha Amalia Shafira]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i4.3981
<![CDATA[Debitur yang melakukan gadai di Pegadaian Syariah wajib melunasi hutangnya sesuai dengan tangga jatuh tempo jika tidak barang jaminan akan dilelang. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang, kreditur wajib membayar kekurangannya. Permasalahannya di pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terdapat barang jaminan debitur yang sudah dilelang namun tidak cukup untuk membayar utangnya dan debitur tidak membayar kekurangannya. Akibatnya Pegadaian mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dan upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca lelang. Mekanisme lelang ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep ba’I muzayyadah. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur bersifat preventif yang dilakukan sebelum transaksi gadai dengan melakukan taksiran nilai jaminan debitur dan upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur sehingga menyebabkan Pegadaian mengalami kerugian.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Perusahaan Yang Memiliki Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Risalatul Ibadiyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3994
<![CDATA[Di Indonesia terdapat sebanyak 28,08 Juta penyandang disabilitas. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 191.514 jiwa, Jawa Timur menempati urutan kedua dengan jumlah terbanyak setelah Jawa Barat sebanyak 22.349 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas ini maka perlu adanya perhatian khusus untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Stigma disabilitas yang beredar dimasyarakat membuat sempitnya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang sumber data diperoleh langsung dari informan dan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengenai aturan untuk memperkerjakan 1% dan 2% penyandang disabilitas belum optimal untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas dengan cara memberikan pendampingan dan juga pengawasan terhadap perusahaan serta adanya hambatan dalam memenuhinya, yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum dimiliki semua perusahaan sehingga banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan kurangnya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[Market Maker Dalam Transaksi Pasar Modal Perspektif Undang-Undang Pasar Modal Dan Fatwa DSN-MUI ]]>
<![CDATA[Bahru Nur Mufid]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i4.4094
<![CDATA[Pergerakan harga saham salah satunya dapat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Tingkat fluktuasi penawaran dan permintaan pada suatu saham menunjukan bahwa saham tersebut likuid. Salah satu upaya yang diyakini untuk meningkatkan likuiditas saham adalah pengembangan Market maker. Akan tetapi market maker di pasar modal Indonesia mendapat pandangan yang negatif karena dianggap sebagai pelaku manipulasi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan yuridis market maker menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, market maker dalam transaksi pasar modal memiliki peran dalam menciptakan stabilisasi harga dan menjaga likuiditas suatu saham. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Pasar Modal secara implisit telah memberikan landasan hukum kemungkinan terjadinya perdagangan Efek melalui mekanisme market maker di Pasar Modal Indonesia. Akan tetapi belum ada peraturan terkait ketentuan pelaksanaan market maker dan landasan hukum yang lebih jelas tentang mekanisme perdagangan Efek oleh market maker, sehingga market maker di Indonesia cenderung melakukan manipulasi pasar. Kedua, berdasarkan Fatwa DSN MUI, market maker dalam bertransaksi di pasar modal Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Pengalihan Piutang (Cessie) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqih Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby) ]]>
<![CDATA[Dhia Ulya Salsabila]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.5647
<![CDATA[Pada kasus wanprestasi debitur dalam konteks piutang, proses penyelesaian kredit macet dapat dilakukan di berbagai cara salah satunya dengan pengalihan piutang (cessie). Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby adalah permohonan untuk membatalkan perjanjian pengalihan piutang (cessie), karena Pembanding merasa dirugikan atas pengalihan piutang tersebut yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Fokus dalam artikel ini adalah untuk menjabarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara a quo dan menelaah pengalihan piutang (cessie) perspektif fiqih muamalah maliyah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby sebagai bahan hukum yang digunakan. Putusan ini dianalisis secara deksriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum/interpretasi untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengalihan piutang (cessie) terhadap kasus a quo tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan murabahah sebagaimana yang termaktub di dalam KUHPerdata. Dalam rangka penyelesaian kasus ini, maka yang digunakan adalah dengan menggunakan suatu peraturan yang lebih khusus yaitu perjanjian kredit. (2) Hiwalah al-muqayyadah dibolehkan menurut ulama Syafi’iyyah yang juga merupakan hiwalah haqq. Hiwalah haqq diperbolehkan pada akad yang dihibahkan kepada selain al-madiin (pihak yang berutang) dengan terpenuhinya syarat-syarat hibah.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Sistem Transaksi Quick Commerce Modern ]]>
<![CDATA[Lin Lie Bintan Illa]]>;
<![CDATA[Khoirul Hidayah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.5660
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin signifikan dibuktikan dengan adanya e-commerce. E-commerce merupakan sebuah transaksi komersial yang tidak memerlukan kehadiran para pihak dalam melakukan transaksi. Kemajuan perdagangan online (e-commerce) ditandai dengan kehadiran quick commerce. Quick commerce merupakan sebuah model bisnis baru yang menekankan pada sistem pengantaran pesanan konsumen yang relatif singkat. Proses pengantaran dan penerimaan barang lebih cepat daripada transaksi e-commerce biasanya. Mlijo malang menerapkan sistem proses pengiriman barang yang relatif singkat/cepat seharusnya tidak menyebabkan barang yang sampai pada konsumen mengalami kerusakab. Tetapi pada kenyataannya ketika barang tersebut sampai kepada konsumen dalam kondisi rusak, sehingga hal ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Sebagai pelaku usaha mlijo malang berkewajiban melakukan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPK. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tangung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen berdasarkan UUPK dan fiqh muamalah. Metode Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan masyarakat sebagai subjek untuk diambil informasinya. Hasil dari Penelitian ini sebagai pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) yaitu bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen dan melakukan ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) dengan melakukan pengembalian dana dan menerapkan tanggung jawab sesuai dengan fiqh muamalah.]]>
<![CDATA[Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Safinatun Naja]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.5837
<![CDATA[Banyak wakaf yang telah berkembang di Indonesia, akan tetapi potensi wakaf ke arah produktif belum optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi sulit berkembangnya wakaf. Pengembangan wakaf produktif merupakan salah satu cara alternatif untuk mengatasi masalah perekonomian dan memajukan perekonomian di Indonesia. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang Wakaf dan Hukum Islam, serta menganlisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang metodenya langsung turun ke lapangan untuk mencari data dari informan atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan (field research). Hasil dari pembahasan yang didapat adalah berdasarkan Undang-Undang Wakaf, pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang sudah sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan dalam Hukum Islam pun tidak ada kejanggalan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf di Kota Malang. Adapun faktor pendukung adalah adanya dukungan Sumber Daya Manusia, dan dukungan keuangan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang adalah kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun dengan nadzir, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nadzir, serta lemahnya kontrol.]]>
<![CDATA[Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi ]]>
<![CDATA[Nur Hanina]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i4.6054
<![CDATA[Regulasi fintech masih menyisakan masalah yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi fintech dan penerapan prinsip syariah fintech dalam hal maqashid syariah. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai tidak mampu mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, dan kontribusi industri. POJK 77/2016 belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Hasil penelitian adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah relevan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tetapi ada beberapa hal yang belum relevan karna fatwa bersifat tidak mengikat. Pada maqashid al-khamsah khususnya pada hifdzul al-maal bahwa terkait dengan fintech yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah dalam fintech.]]>
<![CDATA[Praktik Jual Beli Akun Premium Grammarly Di Marketplace Online Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Debi Rosa April Liamita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i4.6170
<![CDATA[Praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online menimbulkan ketidaksesuaian akun dan potensi kerugian bagi pembeli, memerlukan perlindungan konsumen yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik penjualan beli akun premium Grammarly serta menganalisis perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik studi kepustakaan untuk menggali mekanisme praktik jual beli tersebut serta menganalisis perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Fokus penelitian adalah analisis pada prinsip-prinsip hukum dalam literatur untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli akun premium Grammarly yang melibatkan pengunduhan aplikasi, pendaftaran akun, dan berlangganan. Setelah pembayaran, penjual memberikan akses ke akun, dengan keamanan akun sebagai perhatian utama untuk menghindari kerugian konsumen. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini harus memenuhi syarat-syarat seperti keabsahan, kehalalan, keadilan, dan tanggungjawab penjual. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen atas informasi dengan jelas, ganti rugi atas ketidaksesuaian, dan pembatalan transaksi jika ada kekurangan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang relevan untuk melindungi konsumen dalam praktik jual beli akun premium Grammarly.]]>
