cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 343 Documents
Legal Reformulating Illegal Parking Supervision through Participatory Governance and Sadd al-Dzari’ah Principles Fathia Auliya Afifah; Aditya Prastian Supriyadi; Dwi Hidayatul Firdaus; Dwi Fidhayanti
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.26454

Abstract

This study is motivated by the widespread practice of illegal incidental parking during carnival events in the City of Malang, which has caused losses to the public and reflected the weak supervision of the local government. The limited resources of the Malang City Transportation Agency have hindered effective monitoring across all locations, thereby necessitating an alternative mechanism through community participation-based supervision. This research aims to examine the role of the Malang City Transportation Agency in addressing such violations and to analyze them from the perspective of sadd al-dzari’ah. This study employed an empirical juridical research method with sociological and statutory approaches. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were derived from relevant regulations and literature. The findings reveal that community participation-based supervision is implemented through public reporting, coordination with local village officials, and follow-up actions by the Transportation Agency. This mechanism is considered effective in overcoming the limitations of formal supervision and enhancing efforts to address illegal incidental parking practices. From the perspective of sadd al-dzari’ah, participatory supervision serves as a preventive measure to block pathways leading to harm, such as illegal levies, public inconvenience, and social conflict. Therefore, community involvement in supervision represents a relevant strategy that aligns with the preventive principles of Islamic law in creating order and justice in the management of incidental parking during carnival events in Malang City.
Implementasi Pembinaan UMKM di KEK Mandalika dalam Perspektif Hukum Positif & Maqashid Syariah Baiq Hail Azizah; Iffaty Nasyiah; Muhammad Amiril A'la
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.26469

Abstract

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Kehadiran investasi di KEK Mandalika memberikan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal, namun pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pengembangan dan pembinaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta menganalisisnya dalam perspekif maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan UMKM di KEK Mandalika telah dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, bantuan pemasaran, dan akses permodalan. Akan tetapi, implementasi pembinaan belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM. Dalam perspektif maqashid Syariah, pembinaan UMKM merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), upaya mewujudkan keadilan ekonomi (al-`adl), serta bentuk kemaslahatan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pembinaan melalui penguatan kemitraan, pengawasan, dan kebijakan yang berpihak kepada UMKM lokal.
Perlindungan Hak Konsumen Akibat Adulterasi BBM melalui Advokasi LPKNI Perspektif Maqashid Syariah Zumara Najla Azzahra; Musataklima Musataklima; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.32255

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen atas barang dan jasa yang aman, layak, dan sesuai standar. Kasus adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan kerugian finansial menimbulkan kebutuhan akan advokasi yang efektif bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi BBM serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di LPKNI, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses advokasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKNI melaksanakan advokasi melalui penerimaan pengaduan, verifikasi kasus, konsultasi hukum, pendampingan konsumen, mediasi, serta fasilitasi penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Namun, pelaksanaan advokasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) karena berorientasi pada pencegahan kerugian dan pemenuhan hak konsumen.

Filter by Year

2017 2026