cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
Legal Reformulating Illegal Parking Supervision through Participatory Governance and Sadd al-Dzari’ah Principles Fathia Auliya Afifah; Aditya Prastian Supriyadi; Dwi Hidayatul Firdaus; Dwi Fidhayanti
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.26454

Abstract

This study is motivated by the widespread practice of illegal incidental parking during carnival events in the City of Malang, which has caused losses to the public and reflected the weak supervision of the local government. The limited resources of the Malang City Transportation Agency have hindered effective monitoring across all locations, thereby necessitating an alternative mechanism through community participation-based supervision. This research aims to examine the role of the Malang City Transportation Agency in addressing such violations and to analyze them from the perspective of sadd al-dzari’ah. This study employed an empirical juridical research method with sociological and statutory approaches. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were derived from relevant regulations and literature. The findings reveal that community participation-based supervision is implemented through public reporting, coordination with local village officials, and follow-up actions by the Transportation Agency. This mechanism is considered effective in overcoming the limitations of formal supervision and enhancing efforts to address illegal incidental parking practices. From the perspective of sadd al-dzari’ah, participatory supervision serves as a preventive measure to block pathways leading to harm, such as illegal levies, public inconvenience, and social conflict. Therefore, community involvement in supervision represents a relevant strategy that aligns with the preventive principles of Islamic law in creating order and justice in the management of incidental parking during carnival events in Malang City.
Implementasi Pembinaan UMKM di KEK Mandalika dalam Perspektif Hukum Positif & Maqashid Syariah Baiq Hail Azizah; Iffaty Nasyiah; Muhammad Amiril A'la
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.26469

Abstract

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Kehadiran investasi di KEK Mandalika memberikan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal, namun pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pengembangan dan pembinaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta menganalisisnya dalam perspekif maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan UMKM di KEK Mandalika telah dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, bantuan pemasaran, dan akses permodalan. Akan tetapi, implementasi pembinaan belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM. Dalam perspektif maqashid Syariah, pembinaan UMKM merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), upaya mewujudkan keadilan ekonomi (al-`adl), serta bentuk kemaslahatan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pembinaan melalui penguatan kemitraan, pengawasan, dan kebijakan yang berpihak kepada UMKM lokal.
Perlindungan Hak Konsumen Akibat Adulterasi BBM melalui Advokasi LPKNI Perspektif Maqashid Syariah Zumara Najla Azzahra; Musataklima Musataklima; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.32255

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen atas barang dan jasa yang aman, layak, dan sesuai standar. Kasus adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan kerugian finansial menimbulkan kebutuhan akan advokasi yang efektif bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi BBM serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di LPKNI, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses advokasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKNI melaksanakan advokasi melalui penerimaan pengaduan, verifikasi kasus, konsultasi hukum, pendampingan konsumen, mediasi, serta fasilitasi penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Namun, pelaksanaan advokasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) karena berorientasi pada pencegahan kerugian dan pemenuhan hak konsumen.
Praktik Jual Beli Dengan Sistem Real Money Trading Dalam Game Growtopia Achmad Ubaidillah
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v9i2.6683

Abstract

Praktik jual beli real money trading dalam game growtopia terhadap item diamond lock. Walaupun sudah menjadi hal biasa transaksi tersebut dilakukan, namun terdapat peraturan dari Ubisoft yang melarang transaksi tersebut. Dari kasus tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual beli real money trading dalam game growtopia dari hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik real money trading dalam game growtopia melanggar baik dari segi hukum perdata dan hukum Islam pada objek yang diperjualbelikan, karena dijelaskan dalam ketentuan penggunaan layanan Ubisoft hanya memberi lisensi non eksklusif terhadap penggunaan konten yang dimiliki Ubisoft, lisensi tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada pengguna lain atau tidak dapat diperjualbelikan karena pengguna tidak memiliki hak milik terhadap objek secara mutlak, dan dalam KUHPerdata pasal 1320 ayat 4 dan dalam KHES pasal 76 ayat 4 yang sama-sama menyinggung objek yang halal atau tidak, maka pemain tidak memiliki hak untuk melakukan jual beli dalam game growtopia yang mengakibatkan kegiatan real money trading menjadi tidak sah atau ilegal.
Implementasi Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI Sofil Himam
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.6765

Abstract

Salah satu aplikasi yang menyediakan jual beli emas online ialah DANA. Permasalahannya emas yang dijual di DANA berbentuk saldo digital dan bukan emas fisik sehingga menimbulkan problematika dalam penerapannya dan dapat berdampak pada prinsip muamalah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dengan perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Jenis tulisan ini yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer didapatkan dari aplikasi DANA dan konsumen DANA sedangkan data sekunder dari sumber kepustakaan. Hasil tulisan ini menyatakan implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas minimal pembelian Rp 100 dan maksimal RP. 10.000.000. Jual beli ini memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Harga fluktuatif yang terjadi boleh sebab tidak terdapat perjanjian jangka waktu pembelian antar keduanya sedangkan emas yang dapat dijadikan jaminan bukan berarti mewajibkan emas harus dapat menjadi jaminan. Oleh sebab itu jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA ini juga tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
Implementasi Pasal 18 Permendag RI No 70 Tahun 2019 Pada Member Perusahaan Herbalife Nutrition Cabang Malang Shofi'iya Nur Azizah; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.6912

Abstract

Dalam penjualan langsung diperlukan perizinan usaha. Tidak jarang beberapa perusahaan penjualan langsung tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan PERMENDAG No 70 Tahun 2019 Pasal 18, sebagai sarana untuk perlindungan hukum bagi pemilik usaha dan konsumen. Tujuan penelitian untuk memaparkan implementasi pasal 18 PERMENDAG RI No 70 Tahun 2019 pada perusahaan Herbalife dan status hukum perizinan usaha member Herbalife terhadap PERMENDAG RI No 70 Tahun 2019 Pasal 18. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, mengunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer hasil dari wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum sekunder dari Peraturan Menteri Perdagangan, buku, jurnal, artikel, dokumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitain yang pertama bahwa didalam PERMENDAG RI No 70 tahun 2019 menjalaskan setiap perusahaan Penjualan Langsung diwajibkan memiliki SUPL dari intsansi atau Lembaga OSS atas nama Menteri. Perusahaan Herbalife merupakan anggota dari APLI, merupakan wadah untuk perusahaan Herbalife terhubung pada Menteri Perdagangan. Menjadi anggota APLI perusahan diwajibakan memiliki SIUP dan NIB. Hasil kedua perizianan usaha NC diterbitkan oleh perusahaan Herblife sendiri dengan memberikan syarat yang sesuai melalui OSS melewati APLI. Status hukum pada perizinan usaha NC dianggap sudah sah karena sistem penjualan langsung perusahaan Herbalife sudah sesuai dengan PERMENDAG RI No 70 Tahun 2019.
Analisis Keabsahan Vending Machine Dalam Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam M Abdul Aziz; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7020

Abstract

Vending Machine merupakan suatu mesin otomatis yang sering dijumpai diberbagai macam Negara pada tempat keramaian termasuk di Indonesia. Dalam mekanisme penggunaan Vending Machine, pembeli tidak secara langsung bertemu dengan penjual, melainkan hanya memasukan sejumlah uang pada mesin. Dalam pasal 1330 KUHPerdata, terdapat kriteria dalam melakukan suatu perjanjian, seperti dewasa dan berakal sehat. Begitupula dalam hukum Islam mengharuskan memenuhi ketentuan aqil, balig dan mumayyiz. Disisilain Vending Machine mengandung manfaat namun belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam realisasinya Vending Machine telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekrtonik. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan Vending Machine dalam transaksi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Mashlahah Mursalah Imam Malik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptip Kualitatif dan Komperatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode penggumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Adapun dari penelitian ini memperoleh tiga hasil penelitian. Pertama berdasarkan Undang-Undang ITE penggunaan Vending Machine sudah termasuk absah, meskipun tidak memenuhi ketentuan kecakapan para pihak, tetapi tidak terlalu dipermasalahkan, dikarenakan kecakapan termasuk dalam syarat Subjektif sehingga status Vending Machine tetap sah namun bukan sebagai subjek hukum melainkan sebagai agen elektronik. Kedua keabsahan Vending Machine berdasarkan Mashlahah Mursalah Imam Malik, sudah termasuk ketentuan absah, dengan ketentuan bukan dalam segi aqad. namun mengandung manfaat, tidak ada Nash dalam ketentuannya, serta tidak bertentangan dengan hukum Perundang-Undangan dan Maqashid Syariah. Ketiga dalam permasalahan Error System maka tanggung jawab disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 21 Undang-Undang ITE, dan supaya lebih Mashlahah diharapkan adanya lembega yang strategis dalam menaungi Vending Machine tersebut.
Penalty Denda Pada Pelunasan Hutang Perbankan Sebelum Jatuh Tempo Perspektif Teori Perjanjian Puput Adela Tavera
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.7048

Abstract

Perjanjian hutang piutang (kredit) yang dilakukan oleh bank dan nasabah umumnya menggunakan kontrak baku yang klausulanya sudah distandarisasi oleh bank. Perjanjian yang tersebut mengandung klausula yang menyatakan pengenaan penalty/sanksi denda jika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Pengenaan penalty ini dirasa memberatkan karena pada dasarnya nasabah sudah melaksanakan kewajibannya dalam melunasi hutang meskipun dilakukan sebelum jatuh temponya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengenaan penalty pada pelunasan hutang perbankan tersebut jika dilihat dari perspektif teori perjanjian dan teori perjanjian syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Hasil dari penelitian ini bahwa secara garis besar perjanjian atau kontrak baku yang dilakukan oleh bank dengan nasabah sudah sesuai dengan teori perjanjian konvensional maupun perjanjian syariah. Namun adanya kalusula yang menyatakan pengenaan penalty pada pelunasan hutang perbankan sebelum jatuh tempo menjadikan perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi kausa halal (Pasal 1320) serta tidak sesuai dengan asas keadilan, keseimbangan, dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Menurut teori perjanjian syariah bahwa perjanjian baku yang dilakukan oleh bank dan nasabah tidak sesuai dengan asas musawwah. Serta klausula yang menyatakan pengenaan penalty pada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tersebut bertentangan dengan asas ‘adalah.
Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Melalui Artificial Intelligence Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Robby Maulana Ihsan
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7089

Abstract

Seperti tindak pidana pada umumnya, tindak pidana ekonomi juga memiliki subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Namun dengan perkembangannya zaman, hadir artificial intelligence yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. Maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa artificial intelligence dapat melakukan sebuah tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi artificial intelligent sebagai subjek hukum yang mana memiliki akal pikiran layaknya seperti seorang manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertanggungajawaban hukum pidana artificial intellegent yang melakukan suatu tindak pidana, yakni tindak pidana ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hingga saat ini, belum ada regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum tindak pidana artificial intelligence yang melakukan tindak pidana ekonomi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang. Artificiall intellegent harus diatur dengan tepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan hukum pidana modern di Indonesia.
Kesadaran Hukum Pengguna TikTok Atas Tindakan Mengupload Potongan Film Fitrotul Wardah Maula
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7692

Abstract

Kemajuan teknologi memudahkan masyarakatIndonesia menonton film secara online, baik legal melalui layanan streaming berbayar maupun ilegalseperti di TikTok. Tindakan ini disebut spoiler film dan merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah tindak pidana, sedangkan pelanggaran hak moral dapat digugatperdata. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada platform tiktok. Penelitian ini dilakukan pada pengguna di kalangan mahasiswa perwakilan seluruh fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil yang didapatkan dariolahan data dapat disimpulkan bahwa secara umum gambaran kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah masih tergolong 80% baik, karena mahasiswa Fakultas Syariah merupakan mahasiswa yang mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu hukum meskipun demikian masih ada sebagian kecil mahasiswa yang masih belum memahami aturan UUHC tersebut. Faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada platform tiktok adalah kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindakan mengupload potongan film salah satunya masih rendah faktor pengetahuan dan keengganan dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan aturan hak cipta, kemudian karena faktor ekonomi yang membuat seseorang tertarik dengan pendapatan uang yang didapat dari aplikasi tiktok.

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 4 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 1 (2025): Journal Of Islamic Business Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law Vol. 7 No. 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue