cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 343 Documents
 31   32   33   34   35 
perlindungan hukum Perlindungan Pembeli Beritikad Baik atas Barang Curian melalui Integrasi Hukum Konsumen dan Muamalah Ari Tasyabani Muis
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.25297

Abstract

Pemberian perlindungan hukum bagi konsumen beritikad baik harus sangat perlu diperhatikan, apalagi dalam transaksi ada unsur penipuan. Seringnya terjadi kondisi demikian menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen beritikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tinjauannya dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi jual beli barang hasil curian menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai asal usul barang. Akibatnya, pembeli beritikad baik menjadi pihak yang dirugikan ketika barang tersebut terbukti diperoleh dengan cara yang salah. Pasal 45 dan 47 undang-undang perlindungan konsumen telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dan litigasi serta membuka kemungkinan pemberian ganti rugi tanpa menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini bertentangan dengan prinsip muamalah karena mengandung gharar katsir sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, sehingga pembeli berhak mengajukan khiyār ‘aib atas cacat hukum yang melekat pada objek transaksi.
Legalitas Pembakaran Bata Merah Berpolusi dalam Perspektif Perda Kab. Mojokerto No. 5 tahun 2023 dan Maslahah Moh. Ichlasul Amal
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.25321

Abstract

Abstrak: Usaha pengrajin bata merah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat karena tingginya permintaan terhadap bahan bangunan tersebut. Namun, proses produksi bata merah, khususnya pada tahap pembakaran, berpotensi menimbulkan polusi udara yang dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, serta berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar lokasi produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap polusi udara akibat aktivitas pembakaran bata merah ditinjau dari perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip maslahah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin terhadap pengendalian pencemaran udara masih tergolong rendah hingga sedang. Aktivitas pembakaran bata merah memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Dalam perspektif maslahah, aktivitas tersebut dapat dibenarkan apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada kemudaratan yang ditimbulkan serta disertai upaya pengendalian pencemaran udara.
Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi Di Kota Malang Saputra, Muhammad Hafifatul
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.25350

Abstract

ABSTRAKM. Hafifatul bagus saputra, 220202110084, 2026, Urgensi Pembentukan Regulasi Tentang Penataan Kabel Telekomunikasi Di Kota Malang, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S,HI., M.H.Kata Kunci: Penataan Kabel Telekomunikasi; Kepastian Hukum; Perlindungan Hak Keperdataan; Peraturan Daerah.Penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang menunjukkan permasalahan yang nyata berupa kabel yang tidak teratur, berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, mengganggu estetika kota, serta menimbulkan gangguan terhadap hak keperdataan warga. Secara normatif, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis kabel telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksananya, namun pengaturan tersebut belum mengatur secara spesifik aspek teknis penataan kabel di ruang publik perkotaan. Di tingkat daerah, Kota Malang hanya memiliki regulasi yang menyentuh aspek perizinan, namun belum memiliki Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur penataan kabel telekomunikasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan penataan di lapangan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang, serta untuk menilai kedudukan kabel dalam perspektif hukum benda, hubungan hukum antara pemerintah daerah dan penyelenggara, serta perlindungan hak keperdataan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan teknis penataan kabel di tingkat lokal menyebabkan lemahnya kepastian hukum, tidak optimalnya perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penataan ruang publik yang tertib dan aman.
Ketidakpastian Objek Akad Pouch Wish TikTok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Marcel Klana Sya`rani
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.25354

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya transaksi jual beli melalui live streaming di TikTok Shop, termasuk praktik pouch wish. Praktik ini melibatkan pembelian berdasarkan warna benik sebagai harapan tanpa mengetahui secara pasti isi pouch, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi mengandung unsur gharar dan bersifat spekulatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan praktik pouch wish dari perspektif hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 serta perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, pengguna TikTok Shop, dan konsumen, sementara data sekunder bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pouch wish di live streaming TikTok tidak memenuhi syarat sah akad dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian objek) dan maysir (spekulasi), sehingga bertentangan dengan prinsip Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 yang menekankan keterbukaan informasi, kejelasan akad, larangan gharar dan tadlis, serta keadilan dan transparansi dalam transaksi digital. Dari sudut hukum positif, praktik ini melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, berpotensi menyesatkan konsumen, mendorong pembelian impulsif, serta melemahkan posisi tawar mereka dalam e-commerce.
Praktik Jual Beli Pouch Wish Dalam Live Streaming Tiktok Perpektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/Dsn-Mui/Xii/2021 Tentang Online Shop Marcel Klana Sya`rani
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.25355

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya transaksi jual beli melalui live streaming di TikTok Shop, termasuk praktik pouch wish. Praktik ini melibatkan pembelian berdasarkan warna benik sebagai harapan tanpa mengetahui secara pasti isi pouch, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi mengandung unsur gharar dan bersifat spekulatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan praktik pouch wish dari perspektif hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 serta perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, pengguna TikTok Shop, dan konsumen, sementara data sekunder bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pouch wish di live streaming TikTok tidak memenuhi syarat sah akad dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian objek) dan maysir (spekulasi), sehingga bertentangan dengan prinsip Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 yang menekankan keterbukaan informasi, kejelasan akad, larangan gharar dan tadlis, serta keadilan dan transparansi dalam transaksi digital. Dari sudut hukum positif, praktik ini melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, berpotensi menyesatkan konsumen, mendorong pembelian impulsif, serta melemahkan posisi tawar mereka dalam e-commerce.
Consumer Legal Remedies for Delayed Ticket Refunds from the Perspective of the Consumer Protection Law and Islamic Law (A Study of the Day6 World Tour Indonesia Community) Siti Inayatul Hasanah
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.25758

Abstract

The entertainment industry, particularly music concert organization, involves a legal relationship between promoters and consumers. The change of venue for the Day6 Indonesia World Tour concert by PT Melania Citra Permata (Mecimapro) resulted in refund requests from consumers. However, 1,722 consumers with a total refund value of Rp4.6 billion had not received their funds despite promises since April 2025, creating legal uncertainty and material losses. This study analyzes consumer legal remedies due to refund delays and examines them from the perspectives of Consumer Protection Law and Islamic Law, using an empirical legal research method with a qualitative approach. The results show consumers pursued remedies gradually from individual efforts via refund forms and social media, to collective actions through My Day Berserikat, including mediation facilitated by BPKN and the Ministry of Trade, and hearings with YLKI. Legal certainty remains unachieved, opening the possibility of litigation. From the Islamic law perspective, the delay contradicts contract fulfillment principles, prohibition of injustice, and protection of property (ḥifẓ al-māl) within maqāṣid al-sharī'ah.
Tinjauan Akad dan Etika Promosi Dalam Islam Terhadap Afiliasi Tiktok Menggunakan Video Buatan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Maqashid Syariah Devi Santika Putri; Musataklima Musataklima
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.25827

Abstract

Semakin berkembangnya teknologi, muncul adanya Artificial Intelligence (AI) yang digunakan masyarakat sebagai alat bantu promosi terutama dalam platform e-commerce seperti TikTok. Sebagai alat bantu, AI memiliki dampak negatif dan positif. Dampak tersebut dibuktikan dengan adanya video yang beredar terkait video promosi hasil buatan AI dalam afiliasi TikTok yang merugikan konsumen karena terdapat misleading informatioan (overclaim). Beberapa kasus menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena banyak yang di rugikan. Tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui akad dan etika promosi menggunakan AI dan bagaimana hukumnya dalam Islam serta apakah perbuatan penggunaan AI melanggar undang-undang yang berlaku. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam video afiliasi TikTok hasil buatan AI menggunakan akad ju’alah. Dalam hukum Islam video buatan AI sah jika memenuhi rukun dan syarat akad ju’alah serta tidak melanggar undang-undang jika memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Adapun etika promosi yang digunakan dalam promosi menggunakan video hasil buatan AI harus sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti hifzd al-din (pelestarian agama), hifzd al-‘aql (memelihara akal) dan hifzd al-maal (memelihara harta). Secara umum, afiliator juga harus memenuhi etika promosi pada umumnya diantaranya ialah: (1) isi video jujur dan transparan; (2) tidak menjelekkan produk lain; (3) tanggung jawab (amanah) terhadap produk yang dipromosikan; (4) tidak mudah bersumpah saat berpromosi dan; (5) produk halal secara li-dzatihi dan li-ghairihi.
Konstitusionalitas Kebijakan Utang Negara dan Perlindungan Hak Ekonomi dalam Hukum Keuangan Publik Mumtaza Ilma Afkarina
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.26110

Abstract

Akumulasi utang pemerintah pusat yang terus meningkat menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai implikasinya terhadap perlindungan hak ekonomi warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum akumulasi utang pemerintah pusat terhadap perlindungan hak ekonomi warga negara, menelaah hubungan antara kebijakan utang dengan pemenuhan hak-hak ekonomi konstitusional, serta mengkaji mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan utang negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi pengelolaan utang lebih bersifat prosedural-administratif dan belum mengakomodasi dimensi substantif perlindungan hak ekonomi warga negara. Meningkatnya beban pembayaran utang mempersempit ruang fiskal bagi pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, sehingga menimbulkan ketegangan antara disiplin fiskal dengan kewajiban konstitusional negara. Mekanisme pengawasan yang ada pun belum menjangkau dimensi hak asasi manusia dalam pengelolaan fiskal negara. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi perspektif hak asasi manusia ke dalam kerangka hukum kebijakan ekonomi guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi warga negara secara substansial dan berkeadilan.
Problematika Akad Pinjaman Koperasi Bersyarat Setor Susu dalam Perspektif Maslahah Nabila Muazizati Anwari; Suud Fuadi
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.26139

Abstract

Pinjaman modal yang berlangsung pada KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang adalah sebagian dari praktik bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan produktif. Pinjaman dana dengan memberikan imbalan termasuk akad tijarah (akad profit). Namun dalam penerapan pinjaman modal oleh KUD kepada peternak sapi perah belum menggunakan akad syariah. Maka perlu perspektif maslahah yang kemudian dianalisis menggunakan akad muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon mengaitkan pinjaman dengan nilai setor susu (Rp. 7.500/liter) dengan atau tanpa BPKB dengan bunga 2% per bulan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini mendekati akad Murabahah dan Wakalah Bil Ujrah namun belum memenuhi syarat akad syariah karena masih bersifat konvensional. Dari segi maslahah mursalah, sistem ini memenuhi kriteria maslahah untuk keperluan produktif, tetapi belum memenuhi prinsip maslahah untuk kebutuhan konsumtif karena menggunakan sistem bunga, bukan bagi hasil syariah.
Rekonstruksi Strategi Preventif Pencegahan Fraud Koperasi Berbasis Efektivitas Hukum dan Sadd adz-Dzarī‘ah Faradillah Rahman Septiani; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v11i02.26388

Abstract

Penyimpangan dan potensi fraud dalam pengelolaan koperasi masih menjadi permasalahan di Kota Malang meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tata kelola koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga diperlukan strategi preventif yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum pengelola koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi serta mengkaji strategi tersebut dalam perspektif Sadd adz-Dzarī‘ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif dilakukan melalui aspek regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi, serta lemahnya transparansi pengelolaan koperasi. Dalam perspektif Sadd adz-Dzarī‘ah, strategi tersebut telah mencerminkan upaya menutup celah terjadinya fraud, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan, edukasi hukum, dan konsistensi penerapan regulasi.

Page 34 of 35 | Total Record : 343

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue