cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER" : 5 Documents clear
TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI REMPANG harahap, adit; Fahririn
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.80

Abstract

Dalam mengkaji tantangan dan solusi dalam implementasi Undang-Undang Agraria dan hukum adat melalui studi kasus masyarakat Rempang. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi. Solusi yang diusulkan termasuk pendaftaran resmi tanah ulayat, penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta pemberian kompensasi dan pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran hak ulayat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat Rempang harus diperkuat melalui penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak adat.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN NEGARA HUKUM: Pembahasan azhar, fauzi muhamad; Fahririn
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.83

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi perhatian publik, dan banyak orang di Indonesia telah memberikan tanggapan. Putusan ini berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang prinsip keadilan, diperlukan analisis mendalam dan menyeluruh karena masalah ini sangat kompleks. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis dalam penelitian ini. Hal itu bertujuan untuk menjawab semua latar belakang masalah di atas tentang dampak putusan mahkamah konstitusi dalam perspektif keadilan sebagai prinsip negara hukum. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat. Sebab itu, keputusan seperti itu harus didasarkan pada prinsip filosofi dan kepastian hukum yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan bersandar terhadap keadilan. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai persoalan terkait prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan dalam konteks demokrasi Indonesia, serta berpotensi memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem politik dan hukum di negara ini.
IMPLIKASI OMNIBUS LAW DALAM MENARIK INVESTASI ASING DI INDONESIA (STUDI PENYEDERHANAAN PERIZINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA) Putri, Anindya; Jeremias, Ivan; Hutamadi, Muhammad Harman; Fauzian, Salma; Fadillah, Nurul
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.90

Abstract

Kehadiran Omnibus Law sebagai penyederhanaan regulasi diharapkan dapat memberi kemudahan khususnya dalam hal perizinan berinvestasi di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang bersahabat sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai penataan regulasi investasi di Indonesia melalui Omnibus Law, bentuk penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi asing ke Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta dampak dari penyederhanaan perizinan investasi itu sendiri bagi perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum investasi khususnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa penyederhanaan perizinan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
KAJIAN HUKUM TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYUMAS KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT) Mahya, Husna; Aspan, Henry; br. Sembiring, Tamaulina
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.91

Abstract

Urgensi pembentukan undang-undang desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional. Desa berperan sebagai agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang memerlukan kesejahteraan melalui peraturan desa. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan serta mekanisme penyusunan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan, 2) Memahami prosedur pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan dan penyusunan peraturan desa, serta upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa, seperti di Desa Banyumas, Kabupaten Langkat, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku.
PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE TERHADAP INVESTOR ASING MAUPUN PARTNER LOKAL Akbar, Falvahry; Camalia, Tamarine; Putri, Nur Indah; Ryzkiansyah, Fernanda; Ayu, Risna Ratna; Putra, Aldian Satria
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i5.92

Abstract

Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa menurut kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum demi terjaminnya kelangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah arbitrase, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan iniyang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana upaya penerapan “keuntungan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase terhadap sengketa antara investor asing dan partner lokal”, kemudian efektivitas Peranan BAPMI dalam penyelesaian sengketa pasar modal, dan gagasan keterbukaan untuk umum atau disebut open baar dalam arbitrase. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian normatif, yang menggunakan bahan hukum dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada untuk dijadikan acuan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa memiliki banyak keuntungan dibandingkan kerugiannya, Rendahnya jumlah sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI, dan dibutuhkannya Gagasan keterbukaan untuk umum atau disebut open baar dalam arbitrase.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI More Issue