cover
Contact Name
Andriansyah
Contact Email
instituteindra@gmail.com
Phone
+6285376111708
Journal Mail Official
instituteindra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Trimas No. 88, Tembilahan, Inhil-Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
ISSN : -     EISSN : 29870976     DOI : https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i1
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum (Journal of Social Science, Political, and Law) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, socio-economic, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Azizah, Safriyunisa
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.1103

Abstract

Hukum jaminan di Indonesia, khususnya fidusia, mengalami perkembangan signifikan seiring kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Sebagai instrumen jaminan atas benda bergerak dan benda tertentu lainnya, fidusia memberikan keunggulan dengan tetap memungkinkan pemberi fidusia menguasai benda jaminan. Namun, pelaksanaan fidusia kerap menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi objek jaminan yang sering menimbulkan ketidakadilan bagi debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi tonggak perubahan penting dengan menegaskan bahwa eksekusi harus melibatkan pengadilan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Hal ini memperkuat prinsip keadilan dan melindungi hak kedua belah pihak. Dengan regulasi yang lebih ketat dan transparan, jaminan fidusia kini berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung keseimbangan antara kepastian hukum kreditur dan perlindungan hak-hak debitur.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Praktik Prostitusi di Pekanbaru Rifqah, Alya; Rahmadan, Davit; Ferawati
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.1167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap warga negara asing yang terlibat dalam praktik prostitusi di Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus dan menggunakan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian sosilogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi, Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana prostitusi di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan aturan yang ada masih belum spesifik mengatur mengenai sanksi yang dapat di berikan terhadap Warga Negara Asing, hal ini juga diperkuat dengan kurangnya peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana kejahatan prostitusi dilingkungan Kota Pekanbaru kemudian terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum terhadap warga negara asing.
Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia Pratama, I Putu Angga Krisna
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.1174

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak korupsi pada stabilitas ekonomi, ketimpangan sosial, dan kualitas layanan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data ini diambil dari dokumen lembaga anti korupsi yang dilengkapi dengan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi merusak efesiensi alokasi sumber daya, memperlambat investasi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Korelasi statistik dan kesalahan standar yang tinggi juga dihasilkan dari dampak ketimpangan sosial korupsi, karena distribusi adil dari program kesejahteraan hancur. Lebih lanjut, kualitas layanan dasar lain yang terdampak adalah kesehatan dan uan eduasi. Dengan beroar pada temuan ini, reformasi struktural harus diwajibkan dan berfokus pada transparansi dan akuntabilitas serta peran penting masyarakat untuk meminimalkan konsekuensi negatif korupsi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Pandangan Syekh Mutawalli Sya’rawi Tentang Nikah Mut’ah Perspektif Tafsir Kontemporer Irmayanti
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.1269

Abstract

Artikel ini membahas tentang hukum nikah mut'ah menurut pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam konteks tafsir kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pendapat Syekh Mutawalli Sya'rawi mengenai nikah mut'ah, serta menganalisis dampaknya dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis teks terhadap karya-karya Syekh Mutawalli Sya'rawi, khususnya melalui pendekatan tafsirnya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Mutawalli Sya'rawi memiliki pandangan yang tegas dan argumentatif dalam menolak praktik nikah mut'ah, yang menurutnya tidak sesuai dengan maqashid syariah serta dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan stabilitas keluarga sebagai fondasi masyarakat Islam yang sehat. Studi ini diharapkan mampu menawarkan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman masyarakat Muslim mengenai hukum nikah mut'ah dalam perspektif tafsir kontemporer. Oleh karena itu, studi ini bisa menjadi acuan penting bagi akademisi, ulama, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami lebih jauh tentang nikah mut'ah dan dampaknya dalam kehidupan sosial keagamaan saat ini. Studi ini juga memperkaya khazanah keilmuan Islam kontemporer.
Status dan Kedudukan Anak Hasil Zina dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi‘i Rizani, Muhammad Rifky
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.1271

Abstract

Artikel ini membahas tentang anak yang lahir dari hubungan zina dalam pandangan fiqih Syafi’i. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum Islam memperlakukan anak tersebut, khususnya terkait dengan hak-hak sosial dan hukumnya, seperti nasab, warisan, dan wali nikah. Dalam mazhab Syafi’i, anak hasil zina memang memiliki aturan tersendiri, tetapi penting untuk dipahami bahwa anak tidak bisa disalahkan atas dosa orang tuanya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama fiqih dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Tujuannya adalah mencari solusi fiqih yang lebih adil, bijaksana, dan tidak menyakiti anak yang tidak bersalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa jika fiqih Syafi’i dilihat dengan pendekatan yang lebih luas dan kontekstual, serta mengedepankan prinsip maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan utama syariat), maka hukum Islam bisa menjadi pelindung anak dari perlakuan tidak adil dan stigma negatif. Artikel ini menekankan pentingnya pembaruan pemahaman fiqih agar anak-anak hasil zina tetap bisa hidup dengan layak, dihormati, dan tidak dijauhkan dari hak-haknya sebagai manusia.