AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum (Journal of Social Science, Political, and Law) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, socio-economic, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law.
Articles
75 Documents
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian ]]>
<![CDATA[Ikromi, Yusri]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i2.771
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi individu yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum dalam perjanjian merupakan aspek krusial dalam menegakkan keadilan dan stabilitas hukum. Artikel ini menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian, serta kriteria dan faktor penilaian yang digunakan untuk menentukan keabsahan suatu tindakan. Selain itu, artikel ini membahas langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat diterapkan, tantangan dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Jundari, Gea]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.873
<![CDATA[Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, memerlukan tindakan cepat dan efektif dari institusi penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat publik, serta berperan dalam pencegahan dan penanganan korupsi secara menyeluruh. KPK memiliki kewenangan luas dalam penyelidikan dan penuntutan, tetapi tetap menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam sosialisasi dan kerja sama antar lembaga. Pemberantasan korupsi memerlukan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Syah, Robby Salim]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.874
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilihan umum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu berperan penting dalam mencegah pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu telah memenuhi syarat sebagai hakim di sidang ajudikasi berkat proses seleksi yang ketat. Selain itu, keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kewenangan Bawaslu mencakup penerimaan informasi tentang pelanggaran, investigasi, dan penilaian terhadap pelanggaran administrasi pemilu serta politik uang, yang mendukung integritas proses pemilu di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Irpan]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.875
<![CDATA[Artikel ini membahas peran akta otentik sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris, merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan dapat mempercepat penyelesaian sengketa dengan biaya yang efisien. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam penerapan akta otentik sebagai alat bukti, termasuk pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya dokumen tertulis. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis mengeksplorasi keandalan, kegunaan, dan peran akta otentik dalam sistem peradilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akta otentik tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penguatan penggunaan akta otentik dalam praktik hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ]]>
<![CDATA[Ferynaldo, Raymond]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.876
<![CDATA[Artikel ini membahas analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan matang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari pembunuhan berencana, termasuk aspek perencanaan, tujuan dari tindakan tersebut, serta tanggung jawab hukum pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan fokus pada analisis hukum normatif. Temuan menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang serius, dengan sanksi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur hukum dalam penegakan hukum terkait pembunuhan berencana.]]>
<![CDATA[Analisis Tindakan Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan ]]>
<![CDATA[Anggara, Doni]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.877
<![CDATA[Artikel ini menganalisis tindakan pemidanaan percobaan kejahatan dalam konteks delik aduan. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan tanggung jawab pidana dan hukuman terkait dengan percobaan kejahatan. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, artikel ini mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban pidana muncul ketika individu melakukan tindakan kriminal dan masyarakat menolak perbuatan tersebut. Penjelasan tentang kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana menjadi fokus utama, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikannya. Selain itu, artikel ini membahas perbedaan antara delik aduan mutlak dan relatif serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang delik aduan dan tanggung jawab pidana diperlukan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Saputra, Muhammad Rendi Ismail]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.878
<![CDATA[Artikel ini menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggelapan melibatkan dua pendekatan utama: strategi non-penal yang mencakup sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendekatan penal yang melibatkan penegakan hukum formal dan sanksi pidana. Pendekatan non-penal bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui edukasi, sementara pendekatan penal berfokus pada penegakan hukum yang tegas untuk memberikan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas strategi penegakan hukum dalam mengurangi tindak pidana penggelapan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Syafriadi, Fazlul]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.879
<![CDATA[Kemungkinan besar kontrak yang sah pada akhirnya akan digantikan oleh kontrak yang dominan. Pentingnya hukum kontrak telah berkembang secara signifikan untuk mendukung operasi perusahaan yang menjadi lebih canggih dan internasional. Perjanjian ini akan terus berkembang, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi tertentu. Perluasan pasar dan kebebasan berkontrak mempunyai kaitan erat, dimana pihak yang lebih kuat mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah melalui negosiasi yang lebih kuat]]>
<![CDATA[Konsep Keadilan Administratif Dalam Pelayanan Publik Berbasis Perizinan Amdal ]]>
<![CDATA[Rumuat, Michelle]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.1039
<![CDATA[Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution eculted that Indonesia was a rule of law. Thus, there is a correlative relationship between the administration of government that must be based on law and the state based on law. Pancasila as an ideology is binding as the value system of the Indonesian nation. One important thing in the continuity of a human civilization is the environment. His sustainability greatly had a big influence and immediately had an impact on living things in it. Indonesia has adapted the Rio Declaration which talked about the struggle for environmental preservation. In addition, implementing and upholding the law regarding preservation efforts is the joint responsibility of humanity. The right to a good and healthy environment, listed in Article 28 h of the 1945 Constitution (1945 Constitution. The number of human activities in various sectors that are in direct contact and directly impact on the environment is important to continue to think about the issue of environmental preservation. In the licensing process of all human activities, especially in the industrial field, it is mandatory through the process of analysis of the environment (AMDAL). Indonesia? And how are the obstacles for the government as a servant of the public able to realize administrative justice in public service based on AMDAL licensing?]]>
<![CDATA[Dilema Perusahaan kepada Generasi Gen Z dari Dampak Positif dan Negatif Perilaku Cyberloafing ]]>
<![CDATA[Sabrina, Nadia]]>;
<![CDATA[Istiqomah, Nurul]]>;
<![CDATA[Fatmawati]]>;
<![CDATA[Nuraeni]]>;
<![CDATA[Humaya, Siti]]>;
<![CDATA[Burhan, Muhammad Rahmatul]]>
<![CDATA[ AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/aldalil.v2i3.1070
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan teknologi dan pesatnya penggunaan media sosial, generasi Z (Gen Z) menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan dalam proses rekrutmen. Gen Z merupakan generasi yang tumbuh di era digital, dengan kebergantungan tinggi pada media sosial baik untuk komunikasi, pencarian informasi, hingga membangun identitas diri. Fenomena ini menciptakan dilema bagi perusahaan dalam penerimaan karyawan baru. Di satu sisi, media sosial menawarkan akses yang luas terhadap kandidat, memungkinkan perusahaan menjangkau calon karyawan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun di sisi lain, kebergantungan Gen Z terhadap media sosial sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai profesionalisme, produktivitas, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan budaya kerja yang mungkin tidak sepenuhnya digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari kebergantungan Gen Z terhadap media sosial dalam konteks rekrutmen, serta bagaimana perusahaan dapat mengatasi dilema ini untuk menciptakan proses rekrutmen yang seimbang dan efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi perusahaan dalam menyesuaikan strategi rekrutmen agar lebih sesuai dengan karakteristik Gen Z.]]>
