cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andriansyah
Contact Email
instituteindra@gmail.com
Phone
+6285376111708
Journal Mail Official
instituteindra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Trimas No. 88, Tembilahan, Inhil-Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Published by Indra Insititute Research & Publication
ISSN : -     EISSN : 29870976     DOI : https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i1
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum (Journal of Social Science, Political, and Law) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, socio-economic, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis Penerapan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Yusnety, Yeni
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.774

Abstract

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada pemerintahan daerah adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Manfaat positif dari pemberian kewenangan ini adalah bahwa tugas-tugas pemerintahan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, karena masyarakat di daerah memahami dengan baik konteks sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka. Pemerintah daerah mengerti kebutuhan masyarakatnya dan tahu bagaimana memobilisasi sumber daya dan dana yang tersedia. Desentralisasi merupakan simbol kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini sejalan dengan misi otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan. Pemerintahan Daerah yang baik berarti pemerintahan yang teratur dan bebas dari cacat. Parameter pemerintahan daerah yang baik meliputi pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warga, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jamilah
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.785

Abstract

Sebuah perjanjian merupakan sebuah kejadian dimana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Fokus utama dalam pelaksanaan kontrak yang bersifat mengikat terletak pada prinsip keseimbangan beban kewajiban masing-masing pihak. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban salah satu pihak, maka terjadilah situasi yang disebut wanprestasi. Konsekuensi dari wanprestasi ini adalah kewajiban bagi pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi, atau pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kerugian yang disebabkan oleh pembatalan perjanjian memerlukan analisis lebih lanjut terkait alasan pembatalan dan dampak hukum dari pembatalan tersebut akibat wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan, di mana buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian menjadi sumber utama. Dalam membahas masalah pertama dan kedua, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur alasan pembatalan perjanjian dan dampak hukumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan perjanjian terkait dengan tidak terpenuhinya unsur objektif dan subjektif. Sementara itu, akibat hukum dari pembatalan perjanjian karena wanprestasi adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus jelas.
Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Agustri, Ragita; Saravistha, Deli Bunga
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.798

Abstract

Sejak 8 Juli 2020, dimulainya pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan sesuai dengan Keputusan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 yang diberlakukannya secara elektronik. Dalam dunia bisnis banyak sekali terdapat penggunaan layanan Hak Tanggungan, yang mana pihak kreditur meminta jaminan agunan yang telah disepakati dengan pihak debitur. dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terdahulu dilakukan dengan menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) kepada kantor Pertanahan secara langsung kini berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 ini pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik saja dengan menerbitkan Aplikasi Mitra Kerja PPAT. Dalam pendaftarannya PPAT memiliki peran penting dalam layanan Mitra Kerja PPAT tersebut dimulai dari pembuatan Akta Perjanjian Kredit, pengecekan sertifikat tanah secara elektronik sebelum membuat APHT, mendaftarkan APHT beserta data pendukung lainnya pada layanan elektronik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab PPAT dalam melakukan pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik apabila terdapat kendala. Apabila terdapat sebuah kesalahan dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan pendekatan fakta (Fact Approach). Dalam pasal 10 Permen tersebut menjelaskan tentang wewenang PPAT dalam permohonan pendaftaran hak tanggungan.
Penegakan Hukum Kasus Tipikor Dalam Dana Bantuan Sosial Politik Trisnayanti, Ni Kadek Jesi; Herawati, Kadek Mery; Sukardi, Ni Made Rai
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.822

Abstract

Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan nilai, afiliasi, dan tujuan yang bekerja sama untuk memenangkan dan mencapai tujuan politik dan sosial mereka. Namanya berasal dari kata Yunani "pars", yang berarti "bagian" atau "bagian dari keseluruhan". Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentigan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari uraian diatas maka dirumuskan dua hal yaitu Pertama, pengaturan penyaluran bantuan sosial dalam hukum positif dan Kedua, pengaturan hukum yang mampu menjerat dalam hal terjadinya korupsi dana bantuan sosial politik yang terbukti bersumber dari APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada penelitian kepustakaan untuk mempelajari aspek ilmiah dan implementasi hukum. Pendekatan yuridis normatif melibatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan tingkat sinkronisasi hukum, atau penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan dan pengumpulan data sekunder seperti bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Juridis kualitatif, yang bersandar pada hukum positif, menggunakan analisis data. Hasil penelitian diolah secara kualitatif untuk menggambarkan kesimpulan dari data dan menjelaskan elemen yang tidak dapat diukur dengan angka. Metode ini menggunakan referensi acuan, dan validitas dan keandalan instrumen ditunjukkan dengan hasil pengujian dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Sosial merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan mempercepat proses mewujudkan kesejahteraan dan Tindak pidana korupsi memerlukan tindakan khusus karena termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia Sariani, Adinda Lola
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.824

Abstract

Penelitian ini menyelidiki efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan siber di Indonesia selama era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dan analisis deskriptif terhadap regulasi saat ini dan praktik penegakan hukum. Temuan-temuan menyoroti tantangan signifikan, seperti kurangnya harmonisasi regulasi dan keterbatasan keterampilan teknis di kalangan aparat penegak hukum. Meskipun pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan kemajuan konkret, penelitian ini menekankan perlunya pembangunan kapasitas dan regulasi yang lebih fleksibel untuk menghadapi lanskap kejahatan siber yang terus berkembang. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, bersama dengan pendidikan dan pelatihan keamanan siber yang ekstensif, untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi ancaman siber.
Perlindungan Konsumen Atas Obat Sirup Pemicu Gagal Ginjal Akut Azzahra, Natasya Fhadyah; Yusuf, Hasan; Awalia, Diandra Ahsani; Sabilla, Indana Zulfah; Sitorus, Christofel Adam; Sakti, Muthia
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.854

Abstract

Peran krusial perlindungan konsumen dalam konsumsi farmasi, dengan menekankan kerangka hukum di Indonesia. Konsumen memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga perlu perlindungan dari produk berbahaya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan hak-hak konsumen dan kewajiban bisnis, termasuk perusahaan farmasi. Meskipun ada regulasi yang berlaku, insiden seperti kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tahun 2022 akibat obat sirup yang terkontaminasi menunjukkan tantangan yang masih ada. Kasus-kasus ini, yang disebabkan oleh obat dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang berlebihan, menekankan tanggung jawab perusahaan farmasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan produk. Makalah ini mengkaji lingkungan regulasi, akuntabilitas perusahaan farmasi dan BPOM, serta mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan konsumen dan penegakan hukum untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
Analisis Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Melaksanakan Suatu Transaksi Yusuf, Muhammad
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.944

Abstract

Fungsi utama suatu perjanjian adalah memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum kepada para pihak serta menjadi landasan penyelesaian sengketa di kemudian hari. Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan syarat-syarat perjanjian, maka para pihak dapat melanjutkan transmisi berdasarkan perjanjian tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang menitikberatkan pada asas-asas hukum serta mengkaji dan menyelidiki peraturan-peraturan tertulis. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian tertulis mempunyai kewenangan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Sekalipun perjanjian tertulis itu memuat keterangan palsu atau tidak didukung oleh pihak yang dituduh wanprestasi, namun tetap mempunyai kemampuan untuk menyatakan seseorang wanprestasi dengan kepastian hukum. Namun, Anda dapat mengajukan tindakan hukum ke pengadilan. pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau kontrak, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang harus diikuti.
Motivasi Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangun Menjadi Hak Milik di Masyarakat Bangkalan Monicha, Nia; Wulandary, Sari; Murni
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.1091

Abstract

Tanah merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan setiap masyarakat. Selain sandang pangan, manusia juga membutuhkan adanya tanah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal mereka maupun sebagai tempat usaha bagi keberlangsungan kehidupan mereka. Untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemilik tanah harus memiliki sertifikat tanah untuk menjamin kepemilikan tanah. Tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal atau usaha baiknya yang mulanya bersertifikat Hak Guna Bangunan dilakukan peningkatan menjadi Hak Milik. Hal ini diperuntukkan agar para pemilik tanah  yang statusnya masih Hak Guna Bangunan dapat memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dilindungi oleh hukum jika ke depannya terjadi hal yang tidak di inginkan. Dalam prosedur Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sudah di atur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UU PA). PP RI Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Status Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, telah mencabut ketentuan yang sudah tidak berhubungan dengan lagi dan tidak sesuai berdasarkan UU, di antaranya PP RI Nomor 40 tahun 1996 Tentang HGU ,HGB, Hak Pakai atas Tanah.
Upaya Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Keluarga Berbasis Sila Pertama Pancasila Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan) Kurniawati, Alif; Toha, Mohammad Mardiyan; Harimurti, Yudi Widagdo
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.1094

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya pembentukan karakter bangsa melalui peran keluarga yang dilandasi nilai-nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dari perspektif hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran keluarga sebagai lembaga utama dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan keluarga di Desa Dasok memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, bermoral, dan berintegritas. Selain itu, dari perspektif hukum ditemukan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab hukum dan sosial untuk memberikan pendidikan moral berbasis agama yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter bangsa berdasarkan sila pertama Pancasila.
Menghindari Korupsi Dan Menjaga Integritas Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik Insani, Salsabilla Amalia; Ilahi, Mella Rahmi; Ayuningtyas, Ratih; Ayu, Putri Rafa; Mursadi, Habib Khairi; Risky, Muhammad
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i2.1102

Abstract

Korupsi di lingkungan pendidikan, khususnya di kampus, menjadi salah satu masalah besar yang mengancam kualitas pendidikan dan integritas akademik. Praktik-praktik korupsi seperti plagiarisme, manipulasi nilai, nepotisme, titip absen, penyalahgunaan dana penelitian, dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa merusak sistem pendidikan tinggi, mengurangi kualitas lulusan, dan menciptakan ketidakadilan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain lemahnya pendidikan etika, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, serta sistem yang tidak transparan. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, korupsi tetap berkembang karena kurangnya kesadaran dan komitmen dari individu serta lembaga. Solusi untuk mengatasi masalah ini meliputi penguatan budaya anti-korupsi melalui pendidikan, penegakan sanksi yang tegas, transparansi dalam sistem administrasi pendidikan, serta peningkatan kesadaran moral sejak dini. Institusi pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki integritas tinggi, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya langkah-langkah strategis yang menyeluruh, diharapkan korupsi dapat ditekan dan integritas pendidikan dapat terjaga.

Page 7 of 8 | Total Record : 75

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum