cover
Contact Name
Muhammad Adam HR
Contact Email
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Phone
+6282188889493
Journal Mail Official
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Editorial Address
Jalan Gatot Subroto 61 Manding Polewali Mandar Sulawesi Barat 91311
Location
Kab. polewali mandar,
Sulawesi barat
INDONESIA
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
ISSN : 2541643X     EISSN : 27761762     DOI : -
Core Subject : Social,
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), is a peer-reviewed journal published by the IAI DDI Polman. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum is published twice yearly (Maret and September). JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum journal aims to facilitate and disseminate innovative and creative ideas of researchers, academicians, and practitioners concentrating on Sharia and Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
Dua Dimensi Implikasi Hukum Poligami Tanpa Izin: Analisis UU Perkawinan dan UU KUHP Baru Herman B; Wiwin Wiwin; Muh. Akbar Fhad Syahril; Riska Ramadhani; Phireri Phireri
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v6i2.528

Abstract

Praktik poligami tanpa izin masih menjadi persoalan hukum dalam sistem perkawinan Indonesia karena dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua dimensi implikasi hukum poligami tanpa izin, yaitu dimensi hukum perdata berdasarkan UU Perkawinan dan dimensi hukum pidana berdasarkan KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa izin merupakan perkawinan yang cacat formil karena tidak memenuhi syarat izin pengadilan dan persetujuan istri sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukumnya meliputi pembatalan perkawinan, lemahnya perlindungan hak istri, persoalan nafkah dan harta bersama, serta ketidakpastian status hukum keluarga. Selain itu, KUHP Baru memperluas implikasi hukum poligami tanpa izin ke ranah pidana melalui Pasal 402 tentang perkawinan dengan penghalang hukum, Pasal 411 tentang perzinahan, dan Pasal 412 tentang kohabitasi. Penelitian ini menegaskan bahwa poligami tanpa izin bukan hanya pelanggaran administratif perkawinan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban hukum dan perlindungan keluarga dalam masyarakat.
Perspektif Fiqh Kontemporer dan Relevansinya dengan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Arya Apriansyah Apriansyah
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v6i2.561

Abstract

Kekerasan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perlindungan terhadap korban, pencegahan, serta mekanisme penanganan yang sesuai dengan perkembangan bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks masyarakat Muslim, diperlukan kajian mengenai relevansi perspektif fikih kontemporer dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi perspektif fikih kontemporer dengan UU TPKS dalam perlindungan korban, konstruksi tindak pidana, pembuktian, dan pencegahan kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode library research. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, interpretatif, dan komparatif terhadap sumber hukum, literatur fikih, konsep maqashid al-syari'ah, serta ketentuan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer dan UU TPKS memiliki titik temu dalam perlindungan korban, pencegahan kemudaratan, serta penghormatan terhadap jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Perspektif maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-'ird, memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Konsep ta'zir, maslahah, dan sadd al-dzari'ah juga memberikan ruang untuk merespons bentuk kekerasan seksual yang berkembang, meskipun terdapat perbedaan dalam konstruksi tindak pidana, pembuktian, dan mekanisme penerapan hukum. Perbedaan tersebut lebih menunjukkan perbedaan sumber dan mekanisme hukum daripada pertentangan mendasar antara kedua perspektif. Fikih kontemporer dan UU TPKS dapat ditempatkan dalam hubungan yang dialogis dan komplementer, dengan fikih memberikan landasan etik-filosofis dan UU TPKS menyediakan instrumen hukum untuk perlindungan, penanganan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan seksual
Haji Virtual di Era Metaverse: Validitas Fikih dan Batas Pertanggungjawaban Platform Dalam Hukum Indonesia Pasca UU No. 14 Tahun 2025 Anny Susilowati
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v6i2.565

Abstract

Perkembangan realitas virtual dan metaverse telah memperluas pengalaman keagamaan digital, termasuk pelatihan haji dan representasi situs-situs suci. Studi ini meneliti apakah haji virtual dapat menggantikan ibadah haji yang sebenarnya menurut hukum Islam dan menganalisis posisi hukum serta potensi tanggung jawab operator platform menurut hukum Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 dan KUHP Nasional pada tahun 2026. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan fiqih statutori, konseptual, dan komparatif, studi ini menganalisis legislasi resmi, doktrin hukum Islam, dan kajian terkait tentang agama digital, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Temuan menunjukkan bahwa pengalaman virtual tidak dapat menggantikan haji karena ritual intinya tetap terikat pada tempat, waktu, dan tindakan fisik yang telah ditentukan, meskipun teknologi virtual dapat berfungsi untuk tujuan pendidikan dan pelatihan yang sah. Hukum positif Indonesia mengatur administrasi haji, bukan validitas teologis; oleh karena itu, tanggung jawab platform bergantung pada skenario faktual. Simulasi pendidikan, layanan imersif berbayar yang transparan, dan klaim komersial yang menyesatkan harus dinilai secara berbeda berdasarkan hukum kontrak, perlindungan konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP. Studi ini memberikan klasifikasi platform tiga fungsi dan kerangka tanggung jawab berbasis skenario yang mengintegrasikan yurisprudensi Haji dengan regulasi digital dan ibadah haji terkini di Indonesia.
Relevansi Teori Kebenaran Dalam Falsafah Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Akad Rahn Di PT. Pegadaian Syariah Arfah Arfah; Muhammad Shuhufi; M Thahir Maloko
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v6i2.568

Abstract

The rapid development of Islamic pawn (rahn) practices in Indonesia highlights their strategic role in promoting Sharia-based financial inclusion. Nevertheless, several studies indicate a gap between the ideal conception of justice in Islamic law and its practical implementation at the operational level. This study aims to examine the relevance of truth theories in Islamic legal philosophy namely correspondence, coherence, and pragmatic theories as ethical foundations for realizing substantive justice in rahn contracts. This research employs a qualitative normative approach through library research, analyzing academic literature, books, and secondary empirical studies published between 2020 and 2025 concerning theories of truth, justice in Islamic law, and rahn practices in Indonesia. The findings demonstrate that truth theories provide a robust evaluative framework for assessing the ethical quality of rahn contracts: correspondence theory emphasizes the alignment between contractual terms and actual practice; coherence theory requires consistency of Sharia values across institutional policies and operations; while pragmatic theory assesses justice based on the social and economic benefits delivered to customers. The study further reveals that rahn implementation in Indonesia has not fully achieved substantive justice due to limited customer literacy, insufficient cost transparency, and variations in operational standards among institutions. These findings imply the need to strengthen institutional ethics and Sharia regulations grounded in truth theories as normative instruments for evaluating and improving Islamic pawn practices.

Page 11 of 11 | Total Record : 104