cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Adam HR
Contact Email
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Phone
+6282188889493
Journal Mail Official
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Editorial Address
Jalan Gatot Subroto 61 Manding Polewali Mandar Sulawesi Barat 91311
Location
Kab. polewali mandar,
Sulawesi barat
INDONESIA
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Published by IAI DDI Polewali Mandar
ISSN : 2541643X     EISSN : 27761762     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), is a peer-reviewed journal published by the IAI DDI Polman. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum is published twice yearly (Maret and September). JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum journal aims to facilitate and disseminate innovative and creative ideas of researchers, academicians, and practitioners concentrating on Sharia and Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 6   7   8   9   10 
Benarkah Polisi Pamong Praja Bisa Memberi Kemanan dari Gangguan Begal? Muslim Saputra; Muhammad Adam Hr Adam Hr; Qadriani Arifuddin; Bulkis Bulkis
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.356

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga Keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar, (2) Bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal, (2) Untuk mengetahui perspektif siyasah syaar’iyah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan kenyamana masyarakat dari gangguan begal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung atau lapangan empiris, yaitu obyek penelitian langsung pada masyarakat dan korban pembegalan yang ada di Kecamatan Mapilli Kebupaten Polewali Mandar. Peran Satpol PP Dalam menjaga Keamanan dan kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal di Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat efektif. Program dari Bupati tersebut Selain memiliki anggaran tersendiri untuk honor petugas Pol PP, pendirian Pos Jaga Pol PP disetiap Kecamatan. Khusunya Kecamatan Mapilli dilakukan secara mandiri dan swadaya masyarakat. Hal ini berimplikasi dengan angka kejahatan kriminal di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang didata oleh Polres Polewali Mandar mengalami pe/nurunan. Meskipun secara akumulatif masih ada kejahatan di Polewali Mandar Kecamatan Mapilli , akan tetapi kejahatan yang berdampak secara langsung keresahan masyarakat banyak seperti begal, pencurian kekerasan mengalami penurunan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pwl) Puput Zamzam; Thahir Thahir; Qadriani Arifuddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.358

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama, (2) Bagaimana pertimbangan hukum yang dilaksanakan mejelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak di sahkan di Pengadilan Agama, (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilaksanakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkn, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan adalah: (1) Pelaksanaan hukum islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama (Isbat Nikah) telah sesuai dalam Pasal 4 Ayat (1) Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga memperhatikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat (1) dan (3) bahwa perkawinan dengan istri kedua tanpa izin poligami dari pengadilan adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan istri pertama merupkan ahli waris yang sah, (2) Pertimbangan Hukum yang dilaksanakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Pwl, hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala aspek yaitu Agama Pewaris dan Ahli Waris, hubungan nasab pewaris dan ahli waris, penyebab kematian pewaris.
Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Bullying terhadap Korban di Lingkungan Pendidikan Jazilatul Kholidah, Neneng Rika; Ismaya, Heru; Anggraini, Safira
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v5i2.388

Abstract

Lingkungan pendidikan semestinya menjadi wadah yang aman,nyaman, serta mampu memberikan memotivasi peserta didik baik dalam akademis ataupun secara psikologis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru saja merilis data yang cukup mencegangkan terkait kasus perundungan atau bullying. Tercatat, terdapat 1.052 kasus pelanggaran hak anak yang diterima sepanjang tahun 2025 berlangsung. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bullying yang masih terjadi di lingkungan pendidikan yaitu sekolah, ini telah menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak serta belum pahamnnya anak terhadap konsekuensi akibat dari melawan hukum sedangkan para korban bullying sering kali tidak mendapat ganti rugi atau pemulihan secara perdata dari pelaku, padahal secara yuridis korban berhak menggunggat ganti rugi atas sebuah kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan yang kedua bentuk  Pertanggungjawaban perdata pelaku bullying terhadap korban yaitu orang tua pelaku yang dapat  dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH)  berdasarkan pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata. Selanjutnya, Pemberian sanksi skorsing hingga mengeluarkan siswa dari sekolah menjadi bentuk dukungan penolakan bullying dilingkungan pendidikan.
Implementasi Hukum Terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Long Melaham Provinsi Kalimantan Timur Henita; Muhammad Adam HR
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i2.392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Hukum terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Long Melaham, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk memberikan akses Kesehatan yang lebih merata kepada Masyarakat, Penelitian ini fokus pada penerapan kebijakan BPJS Kesehatan di tingkat Fasilitas Kesehatan di Daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait kebijakan serta regulasi BPJS Kesehatan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak Implementasi Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Long Melaham, Kalimantan Timur. Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional yang berfungsi sebagai alat Pemerintah untuk memberikan akses Pelayanan Kesehatan yang lebih merata kepada Masyarakat, Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan BPJS Kesehatan di Daerah. Metode metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan Pengumpulan data menggunakan digunakan dalam, observasi, dan analisis dokumen mengenai kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan analisis dokumen mengenai kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan. Studi menemukan bahwa, meskipun BPJS Kesehatan perlu memberikan layanan yang optimal, namun terdapat banyak tantangan dalam penerapannya di Long Melaham, seperti kurangnya Fasilitas dan tenaga medis, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan program.
Wakaf Uang Calon Pengantin: (Urgensi Dan Implementasi) Imam Sujono
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i2.413

Abstract

Wakaf uang calon pengantin sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam praktik nya wakaf uang calon pengantin menyisihkan sebagian harta berupa uang oleh calon pengantin sebelum pernikahan, yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umum atau amal. Program ini merupakan program kampanye kolaborasi antara BSI, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama.Wakaf uang calon pengantin ini memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Menjadi menarik ialah bagaimana urgensi dan implementasi wakaf uang calon pengantin tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan didukung dengen penelitian pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan wakaf uang calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi wakaf uang calon pengantin terletak pada kontribusi sosial dan ibadah yang dilakukan oleh calon pengantin, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa kendala dilapangan terkait pelaksanaan wakaf uang calon pengantin menjadi sesuatu hal yang masih dimaklumi dikarenakan program wakaf uang calon pengantin masih benar-benar baru dan perlu penyesuaian dari KUA maupun masyarakat. Tentu program ini masih akan terus berkembang dengan evaluasi atas kendala yang ada dilapangan. Semua pihak merasa optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik serta mendatangkan banyak manfaat.
Gugat Cerai (Khulu’) Dalam Perspektif Syariat Islam: (Pengertian, Legalitas, Syarat, Rukun, dan Hukumnya) Safaruddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i2.414

Abstract

Khulu’ atau gugat cerai merupakan upaya seorang isteri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya bila sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena hilangnya sakinah dan cinta kasih di atara keduanya, yang mana upaya tersebut dilegalkan dalam syariat Islam dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran syariat di antara keduanya. Untuk menyelidiki, menggambarkan serta menjelaskan secara seksama tentang obyek penelitian ini. agar dapat sampai pada hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini, penulis memakai metode kualitatif. Dengan metode kualitatif ini, penulis dapat menganalis setiap data yang terkait dengan obyek penelitian dan menyajikannya dalam bentuk hasil penelitian. Khulu’ atau gugat cerai yang dilakukan oleh seorang isteri dalam upaya melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya termasuk dalam kategorikan thalak bain dan tidak ada rujuk, dan bukan fasakh. Sebab jika khulu’ dikatergorikan sebagai fasakh maka suami memungkinkan rujuk kembali dan jika itu terjadi maka kemungkinan besar kezaliman dalam rumah tangga dan segala sesuatu yang menyertainya akan terulang kembali dan itu sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya sakinah mawaddah warahmah.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Dan Dampak Yang Ditimbulkan : (Studi Kasus Di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan) Musdalifah; Muhammad Adam HR; Bulkis
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i2.415

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan? (2) Apa dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian hokum empiris ini, menghasilkan data deskriptif partisipan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Menurut hokum islam tentang kawin paksa adalah bahwa kawin paksa tidak dianjurkan dalam islam. Seorang wali tidak menikahkan dengan paksa pada wanita yang adaa dibawah perwaliannya kecuali meminta izin terlebih dahulu kepada wanita yang akan dinikahkannya tersebut, (2) Dampak yang di timbulkan dari adanya praktik kawin paksa adalah tidak adanya rasa cinta dalam ikatan perkawinan, hilangnya gairah hidup, kurang peduli pada keluarganya, memicu perselingkuhan dan dapat menimbulkan konflikdan juga berujung pada perceraian. Meskipun kita tidak bias memungkiri bahwa sangat banyak pasangan kawin paksa yang kemudian pasangan tersebut bias bahagia dengan perkawinannya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar Muhammad Arham; Abdul Latif; Riswan
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i2.416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar, dengan merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penertiban pengemis di Polewali Mandar, dan 2) Apa kendala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pengemis di Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, atau juga disebut sebagai penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diperoleh dari perilaku masyarakat, baik itu perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penertiban pengemis di Polewali Mandar dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan dan penangkapan, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang konsisten, Satpol PP dapat memetakan wilayah yang rawan menjadi tempat berkumpulnya pengemis, dan dengan penangkapan, mereka dapat menindaklanjuti dengan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. 2) Penertiban pengemis di Polewali Mandar menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, yaitu kurangnya armada operasional, keterbatasan sumber daya dan personel, serta minimnya dukungan dari masyarakat. Kurangnya armada, seperti kendaraan operasional, menghambat mobilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjangkau wilayah-wilayah yang luas dan melakukan penertiban secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan personel juga menambah beban kerja, membuat operasi penertiban kurang optimal, dan menyulitkan pelaksanaan tugas yang lebih menyeluruh.
Ushul Fiqh Sebagai Kunci Memahami Syariat Islam Al Mirza, Ahmad habibie; Sukron Siregar, Abdan; Al Mirza , Ahmad Habibie; Hidayat, Fatmah Taufik
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v5i2.417

Abstract

This study aims to examine the role of Ushul Fiqh as the key to comprehensively understanding Islamic Sharia. The primary focus of this research is to demonstrate how Ushul Fiqh provides a systematic methodology that enables Muslims to extract legal rulings from authentic sources and apply them to various aspects of daily life. The study also investigates how Ushul Fiqh bridges the gap between religious texts and the evolving social realities, and how these principles can help resolve contemporary legal issues that are not explicitly addressed in the Qur'an or Hadith. This research adopts a descriptive-analytical approach, reviewing a wide range of classical and modern literature in Ushul Fiqh. It also includes an analysis of how the principles of Ushul Fiqh are applied in addressing contemporary legal issues, such as family law, Islamic economics, and social laws related to the progress of time and technology. The findings of this study suggest that Ushul Fiqh not only provides a means for understanding Islamic law but also functions as a foundational framework for thinking critically and systematically in addressing more complex legal matters. Furthermore, this study emphasizes the role of Ushul Fiqh in assisting Muslims to develop dynamic legal knowledge that is relevant to the changing times and responsive to ongoing social transformations. By understanding Ushul Fiqh, Muslims can apply Islamic law more accurately and maintain its authenticity in a broader context, where the challenges of the modern world continue to unfold
Nalar Fatwa-Fatwa ‘Umar Ibn al-Khattab: Menemukan Fleksibilitas Hukum Berbasis Tekstualisme Tarmizi
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v5i1.437

Abstract

This study examines the fatwas of 'Umar ibn Khattab and argues that they are firmly rooted in a deep textual-based understanding of the Qur'anic text. This study uses the library research method, analyzing 'Umar's fatwas and relevant literature to see the reasoning of his fatwas. A narrative-philosophical analysis is used to discuss how 'Umar's fatwas are firmly rooted in Islamic legal theories (ushul al-fiqh) This study concludes that 'Umar's fatwas are in line with the vision of the Qur'an and hadith. At first glance, 'Umar's fatwas do not seem to be in accordance with the text, but if traced further using the Ushul al-Fiqh approach, all the fatwas issued by 'Umar are in line with the agreed rules, namely using tahqiq al-manat in the fatwa on the elimination of the muallaf zakat portion, 'am and khas in the fatwa on the elimination of the law of hand cutting for thieves in times of famine, and dalalah al-nash and sad al-zari'ah in the fatwa on the law of qisas for people who conspire to commit murder. The results of 'Umar's fatwa are not only in line with the orientation of maslahah, but his vision is affirmed by the text of the Qur'an and hadith using textual reasoning Ushul al-Fiqh

Page 8 of 10 | Total Record : 97

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 1 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH) More Issue