cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Adam HR
Contact Email
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Phone
+6282188889493
Journal Mail Official
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Editorial Address
Jalan Gatot Subroto 61 Manding Polewali Mandar Sulawesi Barat 91311
Location
Kab. polewali mandar,
Sulawesi barat
INDONESIA
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Published by IAI DDI Polewali Mandar
ISSN : 2541643X     EISSN : 27761762     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), is a peer-reviewed journal published by the IAI DDI Polman. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum is published twice yearly (Maret and September). JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum journal aims to facilitate and disseminate innovative and creative ideas of researchers, academicians, and practitioners concentrating on Sharia and Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 5   6   7   8   9 
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana zakat di Badan amil zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Ibnu Khasman Khurniawan Hamzah; Salmah Salmah; Bulkis Bulkis
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.338

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Polewali Mandar, (2) bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Polewali Mandar Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan yang salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penlitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan secara langsung dari objek penelitian serta dilaukan setting lokasi tertentu yaitu BAZNAZ Polewali Mandar dalam Pengelolaan Dana Zakat. Alhamdulilah, kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk kepentingan terbaik mustahik), keadilan (penataan zakat dalam pendistribusian zakat secara adil), kepastian hukum (penataan zakat termasuk jaminan hukum Mustahik dan Muzaki), konsolidasi (administrasi zakat bersifat hierarkis dan distribusi, pers dan administrasi terbuka untuk umum). Selain zakat fitrah dan zakat mar, zakat profesi menjadi topik perbincangan dan dipraktikkan oleh berbagai kalangan seiring perkembangan zaman. Ini bisa dikatakan sebagai hasil dari revolusi yang mendekati kebaikan, seperti. Revolusi spiritual mengubah kepribadian, cara pandang, pikiran, pekerjaan, dan keyakinan seseorang melalui perbuatan dan tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari. Zakat Profesi merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji atau penghasilannya. Peraturan Bupati Polewari Mandar Sulawesi Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019, Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesional Bagi Penyelenggara Negara Kabupaten Polewari Mandar. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengkaji tentang sistem pengelolaan dana zakat yang profesional di Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Polewari Mandar.
Tinjauan hukum Islam tentang Nafkah iddah yang tidak diberikan oleh Suami kepada mantan Istrinya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Risal Risal; Kahar Kahar; Hasnawati Hasnawati
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.339

Abstract

Abstrak Di dalam menjalani suatu ikatan perkawinan sering kali terjadi komflik yang biasanya berujung pada perceraian. Suatu perceraian antara suami istri masih mengikat hak dan kewajiban yaitu pemberian nafkah iddah. Adapun salah satu kewajibannya yaitu pemberian nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada istri selama masa iddah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah iddah apakah sudah terlaksana menurut hukum islam atau tidak. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui akibat yuridis yang ditimbulkan, jika nafkah iddah tidak diberikan oleh mantan suami, serta alasan mengapa suami tidak memenuhi kewajibannya. Penulis telah melakukan penelitian ditemukan bahwa penerapan konsep nafkah iddah di Tinambung telah terlaksana menurut Hukum Islam walaupun belum secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan hakim yang dimana menjadikan Hukum Islam lebih dinamis serta memposisikan Hukum Islam bukan hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan. Adapaun akibat hukum bilamana suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana yang diterapkan oleh majelis hakim maka tetap dianggap sebagai hutang. Dimana suami tidak di izinkan untuk mengucapkan ikrar talak apabila kewajiban tersebut belum terselesaikan. Adapun dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah 6 (enam) bulan. Namun, bilamana setelah 6 bulan suami tetap tidak memenuhi kewajibannya maka permohonan perceraian tersebut dianggap gugur dengan kata lain pernikahan tersebut tetap utuh.
Tinjauan yuridis bimbingan keluarga sakinah kantor urusan Agama Kecamatan Arallle Kabupaten Mamasa Muh. Rijal; M. Najib Idrus; Salma Salma
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dan (2) Bagaimana tinjauan yuridis bimbingan keluarga sakinah kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris, bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecematan Aralle Kabupaten Mamasa. Pengumpulan data penelitian berdasarkan wawancara dengan narasumber yang dipilih karena terkait langsung dengan kegiatan yang diteliti yaitu Kepala KUA, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa telah terlaksana dengan baik dan menjadikan bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran pernikahan namun belum optimal, dari segi sarana prasarana, materi khusus belum diisi oleh pemateri yang ahli.
Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Di Indonesia Muh. Sadli Sabir; Muh. Hamka Mauladi
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.341

Abstract

Executive review dan Judicial review saling memilki kelebihan dan kelemahan masing-masing pada pengujian/pembatalan peraturan daerah di Indonesia. Kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah kini telah dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki peran eksklusif sebagai lembaga yang berwenang untuk membatalkan peraturan daerah. Namun, situasi ini justru menimbulkan beban yang signifikan ketika Mahkamah Agung masih menghadapi kelemahan dalam melakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan tersebut. Executive review justru diharapkan hadir kembali untuk bekerja sama dengan Judicial review untuk mempercepat pembangunan hukum di daerah. Indikator perbandingan penelitian ini adalah yuridis/kesesuaian dengan hukum, upaya banding, status lembaga negara, kebutuhan masyarakat, waktu proses pengujian/pembatalan dan kemandirian lembaga negara. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi. Kemudian data dikelola dengan cara deskriptif dan disajikan pula dalam bentuk tabel.
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 15 Tisong Tisong; Kahar Kahar; Jamaluddin Jamaluddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.344

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 tentang pedagang kaki lima dan kendala kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dimana jenis penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai unsur sosial tetentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana permsalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataanndi Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah masalahnya terjadi saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tindakan Preventif, Tindakan Represif, dan Tindakan Setelah Pedagang Kaki Lima Direlokasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.
Peranan Visum ET Repertum pada tahap penyidikan perkara pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar Muhammad Ainul Haqqy; Abdul Latif
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.345

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah peranan Visum Et Repertum pada tahap Penyidikan terhadap kasus pernganiayaan.adapun rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Perkara Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar. (2) Apa manfaatnya Visum Et Repertum dalam menanganai kasus penganiayaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, dimana digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah mengenai masalah yang terjadi, (sebagai lawannya ialah kita bisa bereksperimen) untuk peneliti bisa sebagai kunci, teknik pengumpulan dengan trianggulasi analisis data bersifat induk atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menghasilkan data yang berbentuk kata-kata maupun lisan dari objek yang telah diamati dan lebih menekankan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sebelum kita memasuki lapangan. Setelah selesai dilapangan kita bisa merumuskan maupun bisa menjelaskan masalah hasil penelitian yang didapatkan selama dilapangan dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ialah: Adanya pengaruh peranan Visum Et Repertum pada tahap Penyidikan Perkara Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali mandar
Tinjauan Yuridis terhadap peran Kejaksaan Tinggi dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana Korupsi Nurhalis Fatwa; Muhammad Adam Hr; Bulkis Bulkis
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran dan proses pelaksanaan jaksa dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Norrmatif dengan pendekatan Normatif empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden Jaksa di Kantor Kejaksaan Tinggi Mamuju. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, angket, dan telaah dokumen. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisa secara analisis yuridis normatif. Yang di analisiis secra deskiriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Peran Kejaksaan dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prosedur dalam SOP Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat dari aspek tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sudah dilaksankan dengan baik, Hanya dari aspek transparansi dalam penerapan Tindakan terhadap pelaku belum nampak terhadap masyarakat umum. (2) Proses Jaksa dalam melakukan penuntutan sudah dilaksankan dengan mengacu pada aturan dan SOP Kejaksaan, ini dapat dilihat berdasarkan pada tahap-tahap pelaksanaanya yakni tahap Pra penuntutan, penuntutan, persidangan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan sudah dilaksanakan dengan baik.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Hidayanti Hidayanti; Thahir Thahir; salma S
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.353

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/pid.Sus/2018, (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pid.Sus/2018.Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pid.Sus/2018, (2) Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pi.Sus/2018.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian adalah pendekatan kasus (case Approach). Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Terjadinya tindak pidana di sebabkan dari faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan tempat tinggal anak, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua anak karena anak hanya tinggal bersama sang ibu sedangkan ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia. Dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berhak untuk melakukan upaya diversi dan yang bertugas untuk mengupayakan diversi yaitu PK dari BAPAS.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Di Kecamatan Messawa Kabupaten. Mamasa Kasim Kasim; Anwar Sewang; Jamaluddin Jamaluddin; Hasnawati Hasnawati
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.354

Abstract

Dalam Islam, poligami dikenal sebagai poligini dan diatur oleh prinsip-prinsip yang ketat. Meskipun Islam memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariah menekankan kewajiban kesetaraan perlakuan terhadap semua istri. Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normative (Syar’i), dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan social culture yang ada di kecamatan tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat muslim di kecamatan Messawa dan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan dibahas dan tokoh agama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami adalah: 1) Faktor anak, 2) Faktor menaikan derajat seorang janda. Dampak positif dari poligami yang diungkapkan oleh masyarakat yaitu terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, melindungi para janda, terbutuhi kebutuhan sex suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1) mendapat tekanan masyarakat, 2) Anak-anak merasa tersisih, 3) terbaginya kasih sayang suami. Pandangan hukum Islam tentang keadilan poligami yaitu mewajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang lain, membagi nafkah dengan seimbang dan membagi kasih sayangnya kepada istriistrinya tanpa membedakan. Bentuk keadilan yang terjadi pada masyarakat muslim ialah seorang suami membagi waktu untuk istri-istrinya. Sebagian pembagian nafkah, waktu dan kasih sayang sudah adil , tapi banyak juga seorang suami belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya mulai dari nafkah materi, kasih sayang dan waktu , karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil.
Pernikahan sebagai Passambo Siri’ Dalam Budaya Mandar Aco Muhrisal; Abdul Latif; Qadriani Arifuddin; Hasnawati Hasnawati
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.355

Abstract

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Passambo Siri’ Dalam Budaya Mandar (Studi Kasus Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar)Penelitian ini bertujuan buat mengenali tata metode penerapan perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, buat mengenali pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, serta buat mengenali pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Hasil riset menampilkan kalau:( 1) Tata metode penerapan perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan:( a) Keluarga dari pria ataupun wanita melapor ke pak Imam buat menikahkan anaknya,( b) Pengecekan ketentuan,( c) Persetujuan dari pihak pria buat jadi Passambo, serta( d) Wajib terdapat persetujuan dari keluarga pihak pria yang hendak jadi Passambo Siri’.( 2) Pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan Passambo Siri’ dicoba sebab warga setempat banyak memikirkan hal- hal yang hendak terjalin oleh sang wanita ataupun memandang pada kemaslahatan daripada kemudaratan yang hendak terjalin.( 3) Pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru, para ahli hukum Islam/ pakar hukum fikih berbeda komentar. Imam Syafi’ i, Hanafi, Maliki serta Imam Hambali membolehkan, asalkan yang menikahinya itu merupakan pria yang menghamilinya.

Page 7 of 10 | Total Record : 97

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 1 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH) More Issue