cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2025)" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Satwa di Kebun Binatang yang Terancam oleh Konflik Perang Palestina-Israel menurut Hukum Internasional Naufal, Muhammad; Jayakusuma, Zulfikar; Diana, Ledy
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16105

Abstract

Secara internasional, belum adanya perjanjian internasional yang berbentuk perlindungan hukum secara khusus terhadap kesejahteraan satwa, sehingga perlindungan kesejahteraan satwa tersebut hanya mengandalkan kajian pedoman internasional yang terkait. Oleh karena itu, tidak ada standar internasional yang dapat memastikan adanya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa. Dalam penulisan ini penulis berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap para satwa yang berada di dalam tempat wisata yang nasibnya terancam oleh adanya konflik perperangan antara Palestina dan Israel.Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Munculnya pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) yang digagasi oleh asosiasi Global Animal Law (GAL) dapat menjadi solusi atas perlindungan kesejahteraan satwa. Secara konsep, baik atau tidaknya pengaruh dari asosiasi Global Animal Law dengan relevansinya terhadap pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) dan juga berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 mempunyai keterkaitan dengan pencapaian indikator dalam teori kesejahteraan satwa. Bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa di tempat wisata akibat konflik perang Palestina dan Israel adalah dibentuknya berbagai konvensi dan juga organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perlidungan kesejahteraan satwa. Diharapkan agar asosiasi Global Animal Law dapat mengupayakan semaksimal mungkin untuk merampungkan pembentukkan The United Nations Convention on Animal Health and Proctection (UNCAHP) sehingga menjadi sebuah produk hukum yang sah. Kata Kunci: Kesejahteraan Satwa; Global Animal Law (GAL); The United Nations Convention on Animal.
Perlindungan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Asuransi dalam Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Pt. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Mdn) Rahma, Anisa Khusnul; Basworo, Handityo; Wulandari, Maria Mu'ti; Suyadi, Suyadi
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16102

Abstract

Industri perasuransian memainkan peran yang penting dalam strategi manajemen risiko yang mungkin terjadi terhadap individu, kelompok sosial dan bisnis. Pemberian jasa asuransi senantiasa menanggung risiko bagi pemegang polis dalam bentuk kerugian yang timbul akibat hukum perbuatan melawan hukum penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas perbuatan melawan hukum perusahaan asuransi dalam penolakan klaim asuransi jiwa PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pada Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif yang disusun secara logis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan memberikan sepenuhnya perlindungan hukum bersifat represif terhadap penggugat. Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat terkait adanya perbuatann melawan hukum penolakan klaim asuransi jiwa dan menolak keberatan Tergugat, akibat hukum dari putusan tersebut berupa sanksi ganti kerugian perusahaan asuransi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Asuransi; Perlindungan Hukum; Perbuatan Melawan Hukum.
Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Dayati, Eva Dwi
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16115

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan konsep yang berbeda yaitu dengan hadirnya konsep diversi dan restorative justice dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam rangka perlindungan anak khususnya dalam pelaksanaan diversi, kelemahan dan perbaikan untuk dimasa yang akan datang, mengingat pentingnya diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan hambatan terkait dengan pelaksanaan diversi di dalam UU SPPA, yakni terkait dengan syarat yuridis persetujuan antara korban, pelaku (anak), dan keluarga korban mengingat tanpa adanya kesepakatan dari para pihak maka tentunya diversi tidak akan bisa dilaksanakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perlu adanya tambahan formulasi dalam UU SPPA terkait dengan kewenangan hakim menilai proses diversi di dalam UU SPPA demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Diversi; Persetujuan para Pihak; Restoratif Justice.
Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Perdata Restianingsih, Rizky Dwi; Sulistyandari, Sulistyandari; Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16114

Abstract

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi seringkali mengalami hambatan ketika pelaku telah meninggal dunia. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh upaya pemulihan melalui gugatan ganti rugi terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab serta tanggung jawab ahli waris setelah dikabulkannya gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis dari sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Tanggung jawab perdata dibebankan kepada enam anak dan seorang istri sebagai para ahli waris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran uang pengganti korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban pewaris termasuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.153.796.475,- akibat korupsi yang dilakukan pewaris. Kata Kunci: Kewajiban Ahli Waris; Pemulihan Kerugian Negara; Tanggung Jawab Perdata.
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer Muharram, Muhammad Dhafin
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16116

Abstract

Hukum pidana mengenal beberapa jenis saksi yang membantu jalannya proses persidangan. Salah satu dari beberapa jenis saksi adalah justice collaborator. Justice collaborator ini tentu memiliki peran dan dampak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari justice collaborator dalam sistem peradilan pidana sehingga akan berdampak dalam penjatuhan pidana terdakwa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran justice collaborator dalam sistem peradilan pidana berdasarkan putusan nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel adalah untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir. Dampak dari peran justice collaborator ini salah satunya adalah berdampak pada perlindungan hak-hak berupa pemberian keringanan pidana yang diberikan kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel akan tetapi Tommy Sumardi juga sebagai justice collabolrtor berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tidak ada pemberian keringanan pidana. Kata Kunci: Dampak; Justice Collaborator; Peradilan Pidana.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue