Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Focus and Scope Focus of Jurnal Hukum Mimbar Justitia has a main focus on the publication of scientific articles related to various aspects of law, both in national and international contexts. The journal aims to be a platform for academics, legal practitioners, and researchers to share knowledge, research results, and current thinking in various fields of law. Scope of Jurnal Hukum Mimbar JustitiaJournal: The scope of Mimbar Justitia Law Journal includes, but is not limited to, the following areas: Constitutional Law: Articles that discuss legal aspects of constitutions, systems of government, division of powers, human rights, as well as other related topics in the context of specific countries and legal systems. Criminal Law: Topics related to criminal law, including but not limited to criminal theory, crime, criminal procedure, criminal justice, and current crime issues. Civil Law: Articles that discuss civil law in various contexts, such as family law, inheritance law, contract law, property law, and other civil disputes. Business and Economic Law: This scope includes articles that discuss legal aspects related to the world of business and economics, including competition law, business contract law, corporate law, and economic regulation. International Law: Articles that discuss international law, including public international law, private international law, international organisations, international trade, and other global issues. Environmental Law: This covers articles that address legal issues relating to environmental conservation, natural resource protection, environmental law, and corporate social responsibility in an environmental context. Islamic Law: Articles that discuss aspects of Islamic law in various contexts, including Islamic family law, sharia, Islamic economic law, and Islamic legal thought. Customary Law: Articles that discuss customary law in the context of specific cultures and societies, including traditional legal systems, customs, and the protection of customary rights. Health Law: This scope includes articles that address legal aspects related to the field of health, including medical law, medical ethics, pharmaceutical regulation, and patient rights and obligations. Law of the Sea: Articles that discuss the law of the sea, including fisheries law, marine transport law, international conventions on the law of the sea, and other maritime law issues. Space Law: This scope includes articles that discuss legal aspects relating to space exploration, space exploration, regulation of space activities, and the rights and obligations of states in space. The journal also welcomes articles that discuss other topics related to legal science at large. The approach used in analysing the articles is Juridical Normative and Juridical Sociology, to provide comprehensive and in-depth insight into the topics discussed.
Articles
160 Documents
<![CDATA[Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik ]]>
<![CDATA[Baidi, Ribut]]>;
<![CDATA[Mulyana, Aji]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4171
<![CDATA[AbstrakPeran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi elemen dari sistem Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menuntut hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui perannya, hakim dapat meningkatkan integritas pengadilan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, integritas peradilan seringkali terganggu oleh kasus-kasus korupsi, seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan mengembalikan citra lembaga kehakiman. AbstractThe role of judges in strengthening judicial integrity as a bastion of law enforcement and public civility in Indonesia. The Indonesian legal system, which adopts elements from the Continental European and Anglo-Saxon systems, requires judges to not only enforce the written law but also adjust to the dynamics of society and the growing sense of justice. This research uses a qualitative approach with a case study analysis of the role of judges in the Indonesian judicial system. The results show that judges have the responsibility to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. Through their role, judges can improve the integrity of the court and gain public trust. However, judicial integrity is often compromised by corruption cases, as revealed by the Corruption Eradication Commission (KPK). Therefore, extraordinary efforts are needed to clean up corrupt practices in the judicial sector and restore the image of the judiciary.]]>
<![CDATA[Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013. ]]>
<![CDATA[M. Rendi Aridhayandi]]>;
<![CDATA[Aji Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 1 (2018): Published 30 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v4i1.370
<![CDATA[Koerniatmanto Soetoprawiro merupakan Dosen sejak tahun 1981, dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 2007. Lahir di Bandung 25 Februari 1953. Pada tahun 1981 lulus dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Pada tahun 1989 lulus dari Fakultas Pascasarjana Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 1998 lulus Program Pascasarjana program studi Doktor Ilmu Hukum Bidang Studi Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya.Buku ini dimulai dari suatu ironi manakala ternyata sektor pertanian dan perikanan bukanlah primadona dalam sistem perekonomian nasional. Petani dan nelayan bukan pelaku utama, bahkan tersisih dari kancah sistem perekonomian nasional, kemiskinan struktural justru menimpa para petani dan nelayan yang merupakan penghuni kawasan pedesaan dan pesisir. Masalahnya, kawasan pedesaan dan pesisir ditempatkan sebagai periferi semata dalam sistem sosial itu sendiri.Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang menjadi kontribusi hukum dan pemerintah atas fenomena tersebut diatas? ada yang salah dalam sistem hukum dan pemerintah rupanya, hukum dan pemerintah rupanya tidak risau dan tidak mengutamakan sektor yang menjadi sumber kehidupan warga masyarakat yang miskin, tersisih, dan terlantar ini, dengan demikian sistem hukum dan pemerintahan perlu mengubah struktur dan fokus pelayanannya.Selain itu merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum nasional Indonesia itu adalah warisan hukum (kolonial), yang di kembangkan atas dasar falsafah individualistik. Berbagai hak dan kewajiban yang di atur dan dilindungi oleh sistem hukum adalah hak dan kewajiban individual. Berbagai konflik kepentingan yang di selesaikan oleh hukum adalah berbagai konflik individual. Keadilan yang hendak di tegakan adalah keadilan individual. Keadilan sosial peraktis di abaikan, karena masyarakat hanyalah kumpulan individu. Manusia sebagai mahluk sosial bukanlah kodrat. Manusia sebagai pribadi sejarah yang kodrati. Manusia berkumpul dan berorganisasi itu semata mata karena adanya kontrak sosial, yang nota bene fiktif itu. Akhirnya manusia berjuang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sejauh mungkin, setingi mungkin, dan sekuat mungkin, demi kesempurnaan diri pribadinya sendiri. Perjuangan pribadi tersebut seringkali abai dengan nasib sesamanya, bahkan tidak jarang mengorbankan pihak lain.Manusia secara kodrati adalah makhluk pribadi yang bermartabat, sekaligus makhluk sosial yang hanya dapat maju dan berkembang bersama dengan sesamanya itu. Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jatidiri Bangsa Indonesia itu.Disamping kultur hukum yang cenderung eksploitatif terhadap sesama manusia, kultur hukum yang ada ternyata juga eksploitatif terhadap alam ciptaan Tuhan. Hukum disusun guna mendukung dan melindungi sistem bisnis dan perekonomian yang tidak ramah terhadap alam karya Tuhan itu. Hukum direksa atas dasar asumsi bahwa manusia berhak atas alam. Manusia lalu serakah menghancurkan kekayaan alam demi kesejahteraan pribadi, tanpa peduli dengan kerusakan alam yang diakibatkannya, dan tanpa peduli akan masa depan anak cucunya sendiri. Celakanya, hukum modern dibangun untuk mendukung dan mereksa keserakahan manusia tersebut. Sekali lagi, pola pikir ataupun mindset hukum ini perlu diubah menjadi hukum yang mereksa dan yang mendorong agar manusia bekerjasama dengan alam karya ciptaan Tuhan itu sendiri.Hal tersebut di atas yang mendasari dan menjadi inspirasi dibangunnya cabang hukum yang disebut Hukum Pertanian. Oleh karena itu sifat dasar Hukum Pertanian ini adalah perjuangan demi tereksanya kehidupan, martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan Tuhan Alam Semesta. Artinya, Hukum Pertanian senantiasa berjuang untuk mengeliminasi keserakahan manusia terhadap sesama manusia dan terhadap alam. Sementara itu tujuan pokok Hukum Pertanian tereksanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi para petani (kecil) dan nelayan (kecil) yang miskin, tersisih, dan menderita. Pada gilirannya, Hukum Pertanian bertugas untuk mendorong sistem bisnis dan perekonomian yang bermartabat dan beradab. Hukum Pertanian mendukung sistem bisnis dan perekonomian yang respek terhadap kehidupan, martabat manusia, dan keutuhan alam. Hukum hendaknya merupakan ungkapan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Law is Love for Life.]]>
<![CDATA[DINAMIKA KONSEP OMNIBUS LAW: MENEGASKAN TUJUAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI LEGISLASI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7, No 1 (2021): Published 30 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v7i1.1176
<![CDATA[AbstrakIndonesia sebagai negara hukum terus melakukan penyempurnaan dalam sistem hukum yang telah ada. Dalam sistem hukum yang berlaku, aspek substansi hukum yang sering dilakukan pembaharuan. Pembaharuan ini dapat berupa penambahan, pengurangan, maupun penggabungan aturan hukum yang berlaku. Salah satu hal yang dilakukan adalah menerapkan konsep Omnibus Law dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejatinya konsep ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia namun saat ini konsep Omnibus Law telah digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Terdapat dua kubu yang mengutarakan pro-kontra terhadap penerapannya. Pemerintah menganggap konsep ini akan merampingkan aturan hukum yang ada. Disisi lain masyarakat menganggap konsep ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan tetapi menimbulkan permasalahan-permasalahan baru kedepannya. Pembuat kebijakan harus segera mengkaji dampak ataupun hasil dari Undang-Undang yang telah disahkan menggunakan konsep ini. Selain itu, permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan meminimalisir permasalahan baru yang mungkin akan terjadi. Pembentukan aturan hukum juga harus mengakomodir setiap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat agar nantinya aturan yang dibuat dapat memberikan keadilan dan kemanfaat yang luas bagi masyarakat. Kata Kunci: Hukum, Pembentukan Hukum, Omnibus LawAbstractIndonesia as a state of law continues to make improvements in the existing legal system. In the legal system, the aspect of renewing the substance of the law is carried out continuously. The renewal can be in the form of adding, subtracting, or merging applicable legal rules. One thing that is done is to apply the concept of Omnibus Law in the formation of the aplicable Laws. In fact, this concept does not exist in the Indonesian legal system. However the Omnibus Law has been used in the Job Creation Law. This research uses a normative legal method with secondary data obtained through literature study. There are pros and cons to its application. The government considers this concept to streamline existing legal regulations. on the other hand, people think this concept does not solve the problem as a whole but creates new problems in the future. Policy makers must immediately assess the impact or outcome of laws that have been passed using this concept. existing problems must be resolved by minimizing new problems that may occur. The formation of the rule of law must also accommodate every aspiration given by the community so that later the rules made can provide justice and broad benefits for the community.Key Words: Law, Legal Formation, Omnibus Law]]>
<![CDATA[SINERGITAS APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM MEWUJUDKAN MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Anang Riyan Ramadianto]]>;
<![CDATA[Bayu Akbar Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v8i2.2533
<![CDATA[Anak yang Berhadapan dengan hukum yang lebih lanjut disebut sebagai “anak†adalah setiap orang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunaan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang dapat menjelaskan aparat penegak hukum sejatinya dapat berkolaborasi untuk mewujudkan suatu koordinasi yang efisien dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai metode dan prosedur dalam penerapan model restorative justice. Konstruksi sistem penegakan hukum pidana dengan adanya model restorative justice yang telah diimplementasikan saat ini. Sinergitas diantara tiga unsur utama dalam system penegakan hukum pidana baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam hal ini polisi jaksa dan hakim telah memiliki landasan hukum atau legal standing masing-masing dalam implementasinya dilapangan. Walaupun dalam hal mekanisme, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara yang bisa berbeda. Akan tetapi, spirit dan fokus pada perubahan pidana menjadi suatu diskusi dan/atau mediasi yang melibatkan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait dalam perkara anak berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat di dalamnya.]]>
<![CDATA[Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) ]]>
<![CDATA[Ahmad Hunaeni Zulkarnaen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3, No 1 (2017): Published 27 Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v3i1.11
<![CDATA[ABSTRACTThe participation of the society, business community and the Government of Cianjurregency in creating the expansion of employment by the slogan "Cianjur Jago" in linewith the Vision of Cianjur Regency 2016-2021 "Cianjur Lebih Maju dan Agamis" (moreadvance and religious) and Medium Term Development Mission 2016-2021 for the nextfive years is a commitment to achieve the Vision of Cianjur, which is to increasedevelopment in all sectors without any boundaries. It should be recognize that human resources development in the economic field, is a very responsible prominent factor forthe Government of Cianjur in realizing the greatest prosperity for people by equity in afair and equitable target of growth and it can be enjoyed by all citizens for theachievement of Cianjur economical stability. Prospective workers, workers andlaborers are very vital role as actors and gaining economic development goals inCianjur where success is determined by the development of employment, equity andexpansion of employment opportunities as well as the provision of skillful workers andlaborers whose appropriate with the regional development Cianjur needs are thehuman resources manifestation.Keywords: The slogan "Cianjur Jago"; Vision-Mission, Business Participation, LocalGovernment Community of Cianjur Regency; Employment.]]>
<![CDATA[PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERADILAN ]]>
<![CDATA[Tanti Kirana Utami]]>;
<![CDATA[M. Rendi Aridhayandi]]>;
<![CDATA[Henny Nuraeny]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3992
<![CDATA[In the Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number: 047/KMA/SKB/IV/2009 and 02/SKB/P.KY/IV/2009 Concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. Furthermore, in the Guidelines for Enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges, especially Chapter II Article 4 regulates the obligations and prohibitions for Judges which are elaborated into 10 (ten) principles of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges Judges, namely: Behave fairly; Behave honestly; Be wise and prudent; Be independent, not dependent on others; Have high integrity; Be responsible; Uphold self-esteem (not despicable, not disgraceful, not corrupt); Uphold the rights of others; Uphold the rights of others. high self-esteem (not disgraceful, not violating the law, social norms, and/or religious norms); Highly disciplined; Behave humbly; Be professional. humble; Be professional. In this case in support the realization of Judges who meet the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, one of which needs to be supported with facilities and infrastructure as supporting court activities can affect the performance of the Judges. The availability of facilities and infrastructure with good quality, is needed by every organization everywhere in carrying out its activities to achieve the expected goals. In organizing its activities to achieve the expected goals, including in the courts. Including in the courts.Keywords: Judges; Integrity; Facilities and Infrastructure.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LEGALISTIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS ]]>
<![CDATA[Cecep Wiharma]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3, No 2 (2017): Published 30 Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v3i2.258
<![CDATA[The law society's awareness of the factors that strongly holds an important role in the efforts of the law enforcement itself, because it is this persfektif that need to be arranged so that the rule of law in this country can run. The relevance of the rule of law in the perspective of the rule of Justice as part of the legal consciousness of the public, is an alternative effort over mistrust against law enforcement officials of the ruling is positive and which is the mainstream of the view legalistic. When talking about the law in persfektif justice in the area of ethics or morality and does not discuss the legal issues in a sense narrow. How positive law is made, and whether it has made positive law represents the community's sense of fairness, as well as the legal apparatus that this mentality of enforcing the law? The culture of the law society legal culture depends on its members which is influenced by the background of his education, the environment, culture, position, even the interests. Keywords: Law enforcement, Legal Awareness, and Justice]]>
<![CDATA[KAJIAN KONSTITUSI SEBAGAI LANDASAN DASAR TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anwar Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 5, No 2 (2019): Published 30 Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v5i2.1106
<![CDATA[Regarding the electoral system explained that the recruitment of a candidate by a political party depends on the electoral system that develops in a country. An open list allows a candidate to get For political parties, the popularity of a candidate makes voter choices focused on his party rather than on other political parties. In Indonesia too, the latest election law requires each political party to include a minimum of 30% female candidates. This opens up greater possibilities for women to become legislators. However, on the other hand political parties are very selective towards women candidates: Only women candidates who meet certain criteria (beautiful, popular, academic) actually make up 30% of their party candidates. In scientific writing, the writer uses the method of normative juridical approach, with research specifications namely descriptive analysis. Research locations on the Buana Perjuangan University campus Karawang The results of the study discussed the 1955 Election System to the 2019 Election System and the great ideals of the intention to hold simultaneous elections in 2019 one of which was to strengthen the Presidential System. Concurrent elections can be one of the efforts to reform the Presidential system implemented in Indonesia after the reform. Keywords: Constitution; Elections; Political System.]]>
<![CDATA[PENANGANAN TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Abdul Kholiq]]>;
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v8i2.2735
<![CDATA[Beggars and homeless people are classified as a social disease which is a social problem that must be addressed immediately, this is a violation of the law as stipulated in Article 504 of the Criminal Code and Article 505 of the Criminal Code. Efforts to deal with it are usually only like controlling and social rehabilitation who are returned to their place of origin or their family, after being equipped with skills, while the imposition of criminal sanctions by the article mentioned above has not been implemented, because this is also related to Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution which reads: "Fakir the poor and neglected children are cared for by the Stateâ€, so the handling is to tend to let beggars and homeless people. Based on the description above, the problem arises of how to deal with beggars and homeless people related to Article 34 (1) of the 1945 Constitution. The method used in writing this paper is normative juridical, that is, an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and literature as well as applicable laws and regulations, especially the Book of Laws. the Criminal Law (KUHP), Article 504 and Article 505, and the 1945 Constitution, Article 34 paragraph (1), as well as other laws and regulations related to this research. Therefore the handling of beggars and homeless people is only controlling and social rehabilitation which is controlling and social rehabilitation of those who are returned to their place of origin or their families after being equipped with skills, while the prosecution of beggars and homeless people as stipulated in Article 504 of the Criminal Code and Article 505 of the KHUP has not been implemented.Keywords: Beggars, homeless people, Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution.]]>
<![CDATA[KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) ]]>
<![CDATA[Hesti Dwi Astuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 1, No 2 (2015): Published 30 Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v1i2.41
<![CDATA[Empowering costumers is a form of awareness on the specific characteristics in the world of costumers, the different interest among different parties which have various bargaining positions, has been given space in the field of costumer dispute settlement which is a good policy in empowering costumers. A special institution which has been appointed to resolve costumer disputes is the Costumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Costumer Dispute Settlement Agency is an independent agency or institute, a public agency which has the duty and authority such as implementing the handling and settlement of disputes between costumers and businessmen. Based on the duties and authorities of BPSK, the costumer dispute settlement mechanisms should be registered to the nearest BPSK. The examination based on the request of the costumer is done just like proceedings in the General Court and the decision made by BPSK is final. However, during the implementation of their duties in settling costumer disputes, BPSK is facing some obstacles such as lack of technical guidance in regulating aspects related to procedural law, constrained by the human resources of BPSK members, the lack of understanding and awareness of costumers and also constrained by operating costs. Therefore, the improvement of the structure and legal culture needs to be done by socializing the costumer protection law to the public.Keywords : Costumer Dispute, Costumer Dispute Settlement Agency, Costumer Protection.]]>
