YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proyek Konstruksi Yang Beretika ]]>
<![CDATA[Anugrah Haryata Pratama]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1582
<![CDATA[Pancasila is a reflection of the habits and customs that have been alive in society even before the establishment of the Indonesian nation de jure and de facto, Pancasila has been alive from habits and grown in customs that are still believed by society until now. i. Type of research The type of research in this study is normative juridical. ii. Research specifications The research specifications used in this study are analytical descriptive research. Ethics is a subfield of philosophy related to the systematic study, defense, and support of normative behavioral theory. The negative impact of globalization has shifted the cultural customs of society so that they are far from empathy, ethics, and the basic values ​​contained in Pancasila. The obstacle is the politics of gratitude, in political contestation is still very close.]]>
<![CDATA[Peran Yurisprudensi dalam Pengembangan Hukum Pidana di Era Digital ]]>
<![CDATA[Haryadi, Iis]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1668
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana yurisprudensi berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum pidana di tengah tantangan dan dinamika era digital. Di tengah keterbatasan undang-undang dalam menyikapi pesatnya perkembangan Teknologi Informasi, peran hakim dan putusan pengadilan menjadi semakin krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka, yang dianalisis secara kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan yang merupakan yurisprudensi penting dalam bidang hukum pidana digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi tidak hanya memberikan solusi terhadap kekosongan hukum, tetapi juga panduan praktis dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya.]]>
<![CDATA[Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan sebagai Preseden: Antara Teori dan Praktik ]]>
<![CDATA[Mursidah, Ida]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1669
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya ikat putusan pengadilan sebagai preseden dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan Mahkamah Agung dan kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori, putusan mahkamah, khususnya Mahkamah Agung, tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal bagi hakim dalam perkara serupa di kemudian hari. Namun, dalam praktik peradilan, preseden sering dijadikan acuan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tidak mengikat secara normatif, preseden yurisprudensi memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan hukum dan arah putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Himliah]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1670
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana inkonsistensi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdampak pada kepastian hukum dalam putusan hakim. Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan yang ideal. Namun, dalam praktiknya, ditemukan sejumlah putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penafsiran dan penerapan hukum pada perkara yang memiliki karakter serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung yang dianggap mencerminkan inkonsistensi yurisprudensi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi dan perbandingan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi yurisprudensi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, tetapi juga berimplikasi terhadap integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam membangun konsistensi putusan melalui pembaruan hukum dan penguatan peran lembaga pengkajian yurisprudensi di Mahkamah Agung]]>
<![CDATA[Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Nurlaela Arifin, Ida]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1674
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yurisprudensi dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia melalui studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum nasional yang sering kali menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma, yurisprudensi diharapkan dapat memberikan pedoman yang konsisten bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, khususnya putusan Mahkamah Agung yang telah dianggap sebagai yurisprudensi tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki fungsi penting dalam memberikan interpretasi hukum yang seragam, mengurangi disparitas putusan, serta memperkuat asas kepastian hukum. Namun, posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum masih menghadapi tantangan, terutama karena belum diakui secara tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan melalui reformasi sistem peradilan dan peningkatan aksesibilitas terhadap basis data yurisprudensi.]]>
<![CDATA[Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Solehah, Idamatus]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1675
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi yurisprudensi sebagai instrumen reformasi hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan yang dianggap berperan penting dalam mengubah atau memperbaharui norma hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen yang berfokus pada yurisprudensi Mahkamah Agung, serta dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran yang signifikan dalam mengisi kesenjangan hukum dan menyelaraskan praktik peradilan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kesimpulannya, yurisprudensi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam reformasi hukum di Indonesia dengan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Dinamika Peran Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Putusan Pengadilan Tingkat Bawah ]]>
<![CDATA[Husmita Okteriana]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1692
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika peran Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan pengadilan yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap metode studi pustaka, dimana data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga konsistensi dan kepastian hukum dengan menetapkan yurisprudensi yang menjadi acuan pengadilan tingkat bawah. Selain itu, Mahkamah Agung juga berperan dalam memberikan arahan penafsiran hukum dalam situasi yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menyelaraskan putusan pengadilan tingkat bawah untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan merata.]]>
<![CDATA[Keadilan Restoratif dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Inovasi Putusan Hakim ]]>
<![CDATA[Humairah]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1698
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata melalui inovasi putusan hakim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa putusan perdata di pengadilan negeri yang mencerminkan pendekatan restoratif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim serta praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan baru di kalangan hakim untuk menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif seperti rekonsiliasi, pemulihan hubungan, dan kesepakatan sukarela antara para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Kesimpulannya, inovasi dalam putusan hakim yang mengakomodasi prinsip keadilan restoratif berpotensi memperkuat fungsi peradilan sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih humanis dan efektif.]]>
<![CDATA[Kontestasi Antara Hukum Tertulis dan Praktik Yurisprudensi dalam Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Farida, Ida]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1699
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontestasi antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi dalam kasus pidana, serta mengeksplorasi dampak penerapan yurisprudensi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang meliputi analisis dokumen, wawancara dengan praktisi hukum, dan observasi terhadap beberapa putusan pengadilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis menjadi landasan normatif dalam penyelesaian perkara pidana, namun praktik yurisprudensi seringkali memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel bagi hakim dalam memutuskan perkara. Kesimpulannya, meskipun yurisprudensi berkontribusi untuk mengisi kekosongan hukum, perlu adanya penyesuaian lebih lanjut antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Iin Pahliani]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1700
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas non-retroaktif dalam putusan pengadilan serta dampaknya terhadap keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-retroaktif memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapannya terkait dengan kebijakan hukum yang berlawanan dengan prinsip keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya konsistensi dalam penerapan asas non-retroaktif untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia serta menjaga integritas sistem hukum pidana Indonesia.]]>
