cover
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 10 No. 1 (2020): Juni" : 8 Documents clear
Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al-Syari'ah Rohman, Holilur
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.20-41

Abstract

This study discusses the application of maqasid al-shar'ah principles in the gender-responsive marriage Jurisprudence. The focus of this research is: how the principles of maqasid al-shar'ah could be used as a foundation and approach of Ijtihad? How is the application of maqasid al-shar'ah principles in the issue of gender-responsive marriage Jurisprudence? This research is a qualitative research, which is in the form of descriptive-analytical library research. The approach used is the philosophical approach. In this study it was found that there are four rules of maqasid al-shar'ah which are used as the basis for jihad. These norms was then applied in a gender-responsive divorce Jurisprudence. This research concludes, that the holder of divorce rights is male, but the divorce can be pronounced based on the court's decision so that the results are more objective. In addition, divorce must be done for certain reasons, such as the cause of a constant dispute that cannot be resolved. Therefore, divorce without cause and without dialogue with his wife, is prohibited because it gives the effect of harm especially to his wife and children. [Penelitian ini membahas tentang penerapan kaidah maqāṣid al-sharīah dalam fikih pernikahan responsif gender. Fokus penelitian ini adalah: bagaimana kaidah-kaidah maqāṣid al-sharīah yang bisa dijadikan landasan dan pendekatan Ijtihad? Bagaimana penerapan kaidah-kaidah maqāṣid al-sharīah dalam persoalan fikih pernikahan responsive gender? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berupa penelitian pustaka yang bersifat deskriptifanalitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ada empat kaidah maqāṣid alsharīah yang dijadikan landasan untuk berijtihad. Kaidah-kaidah inilah yang selanjutnya diterapkan dalam fikih perceraian responsive gender. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemilik hak talak adalah laki-laki, akan tetapi talak tersebut bisa diucapkan berdasar putusan pengadil agar hasilnya lebih objektif. Selain itu, talak haruslah dilakukan karena sebab-sebab tertentu, seperti sebab perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, perceraian tanpa sebab dan tanpa ada dialog dengan istri, hukumnya haram karena memberi dampak kemudaratan khususnya kepada istri dan anak. ]
Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad Ghufron, M.; Ali, Moh.
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98

Abstract

One of the causes of divorce which was decided by a Religious Court judge was because of the apostasy of one of the spouses. Divorce due to apostasy leaves problems in parenting. To whom the child custody will be given must be considered by the judge. This research is empirical research (field study) with fiqh and family psychology approach to get an understanding of the basic considerations of judges in establishing child custody in the case of an apostate partner. Through interviews and documentation, the study found, that the consideration of judges based on three things: first, normative basis, which is based on the consideration of Constitution No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Constitution No. 7 of 1989 Jo. Constitution Number 30 of 2006 concerning Childcare, and Number 23 of 2002, Supreme Court jurisprudence Number 210 / K / AG / 1990. Second, fiqh basis, which refers to the requirements of the Hadhanah which are in line with fiqh and the provisions of the Hadhanah based on Syafii's Madzab. Third, the psychological basis, which considers all psychological problems related to children. By using this integrative analysis the judge considers that the requirements for Muslims to care for children are in line with psychological values, that the family must provide Islamic education to shape the child's mental spirit. [Salah satu penyebab perceraian yang diputus hakim Pengadilan Agama adalah karena murtadnya salah satu pasangan. Perceraian karena sebab murtad menyisakan problem pada pengasuhan anak. Kepada siapa hak asuh anak akan diberikan harus dipertimbangkan oleh hakim. Penelitian ini termasuk penelitian empiris (studi lapangan) dengan pendekatan fiqh dan psikologi keluarga untuk mendapatkan pemahaman tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus pasangan murtad. Melalui metode wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan, bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada tiga hal: pertama, dasar normatif, yaitu pertimbangan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2006 Tentang Pengasuhan Anak, dan Nomor 23 tahun 2002, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210 / K / AG / 1990. Kedua, dasar fiqh, yaitu mengacu pada persyaratan ḥaḍānah yang sejalan dengan fiqh dan ketentuan ḥaḍānah berdasarkan Madzab Syafiii. Ketiga, dasar psikologis, yaitu mempertimbangkan semua masalah terkait psikologis anak. Dengan menggunakan analisis integratif tersebut hakim mempertimbangkan, bahwa persyaratan harus muslim untuk mengasuh anak, sudah sejalan dengan nilai-nilai psikologis, bahwa keluarga harus memberikan pendidikan Islam untuk membentuk mental spiritual anak.]
Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Ulya, Zakiyatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.42-72

Abstract

The research entitled: "Maqasid al-Shari'ah Analysis of the Role of the Surabaya City Government in Realizing Child Friendly Cities" is a field research that aims to answer the question how the role of the Surabaya City Government in realizing Child Friendly Cities through established public policies from the perspective of the maq??id al-shar?'ah. Research data were collected using interview and documentation techniques and then analyzed using descriptive analysis techniques with a deductive mindset. The results of the study concluded that the Surabaya City Government was very active in realizing Child Friendly Cities through the protection and fulfillment of children's rights, which was clearly seen from the existence of various public policies that were established to support institutional strengthening and fulfillment of the five Child Friendly Cities clusters.The role of the Surabaya City Government is in accordance with the concept of maqasid al-shari'ah because the determination of public policy is based on the welfare of children. This is proven by the elements of hifz al-din and hifz al-nasl in the public policy regarding civil rights and freedom, family environment, and alternative protection. In addition, there are elements of hifz al-nafs and hifz al-aql in public policies regarding institutional strengthening and the five Child Friendly Cities clusters, although they are actually less than perfect due to the absence of the hifz al-mal elements in them. [Penelitian yang berjudul: “Analisis Maqāṣid al-sharī’ah terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak” ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui kebijakan publik yang ditetapkan dari perspektif maqāṣid al-sharī’ah. Data penelitian dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sangat berperan aktif dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang terlihat jelas dari adanya berbagai kebijakan publik yang ditetapkan guna mendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan kelima kluster Kota Layak Anak. Peran Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan konsep maqāṣid al-sharī’ah karena penetapan kebijakan publik dilakukan berdasarkan pada kemaslahatan anak. Hal ini terbukti dengan terkandungnya unsur hifẓ al-din serta hifẓ al-nasl pada kebijakan publik mengenai hak sipil dan kebebasan serta lingkungan keluarga dan perlindungan alternatif. Selain itu, terdapat unsur hifẓ al-nafs serta hifẓ al-‘aql pada kebijakan publik mengenai penguatan kelembagaan dan kelima kluster Kota Layak Anak, meskipun sebenarnya kurang sempurna karena ketiadaan unsur hifẓ al-māl di dalamnya.]
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang di Aceh Usman, Munadi
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.1-19

Abstract

In Acehnese society, there is a tradition called hareuta peunulang, which is the practice of giving a number of assets to married girls in preparation for starting a new life with her husband. This practice is still often carried out until now, especially by people in the Pidie Regency, Aceh Besar District and parts of the West Aceh region. This practice seems to be gender-biased, which is more privileging girls and discriminating boys. This article wants to criticize the practice of hareuta peunulang grants using the theory of grants in Islamic law, with the aim of finding a contradiction between the two and offering several legal formulas to reconstruct these traditional institutions so that they are in line with the ideals of Islamic law. [Dalam masyarakat Aceh dikenal suatu institusi adat yang disebut hareuta peunulang, yaitu praktik penghibahan sejumlah harta untuk anak perempuan yang telah menikah sebagai bekal memulai kehidupan baru bersama suaminya. Praktik ini masih kerap dilakukan sampai sekarang, khususnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie, Aceh Besar dan sebagian wilayah Aceh Barat. Praktik ini terkesan bias gender, di mana lebih mengistimewakan anak perempuan dan mendiskriminasikan anak laki-laki. Artikel ini ingin mengkritisi praktik hibah hareuta peunulang menggunakan teori hibah dalam hukum Islam, dengan tujuan menemukan kontradiksi antara keduanya dan menawarkan beberapa formula hukum untuk merekonstruksi institusi adat tersebut supaya sejalan dengan cita hukum Islam.
Akibat Hukum Sumpah Li’an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Kusmayanti, Hazar
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149

Abstract

The journey of living in a household does not always go as it should. If the household has a condition that is no longer aligned, then there is most likely a dispute that leads to divorce. Often divorce occurs because the father doubts his son,or because his wife commits adultery. When this happens, the husband can swear li'an which results in breaking the marriage and the relationship with his son. This study intends to examine the legal consequences of a child in the event of divorce due to li'an oath when the allegations of adultery are not proven to be true. This Research method uses normative juridical. The results showed that if it turns out that the swearing statement uttered by the husband is not proven to be true, then the divorce becomes void. Li'an's divorce was decent by his father's son as a result of li'an's divorce. The son is returned to his father, so that he again raises the rights and obligations between the child and the father. [Perjalanan hidup berumah tangga tidak selalu mulus, terkadang badai menerpa. Jika rumah tangga memiliki kondisi yang tidak selaras lagi, maka kemungkinan besar terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian. Seringkali perceraian terjadi karena ayah meragukan nasab anaknya, atau karena istrinya berzina. Ketika hal ini terjadi, maka suami dapat melakukan sumpah li’an yang berakibat memutus hubungan perkawinan dan hubungan nasab dengan anaknya. Penelitian ini bermaksud mengkaji akibat hukum anak jika terjadi perceraian karena sumpah li’an padahal tuduhan perzinahan itu tidak terbukti kebenarannya. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa apabila ternyata pernyataan sumpah yang diucapkan oleh suami itu tidak terbukti kebenarannya, maka perceraian menjadi batal. Batalnya perceraian karena li’an membatalkan pula pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya sebagai akibat hukum dari perceraian li’an. Anak menjadi dinasabkan kembali kepada ayahnya, sehingga kembali menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah.]
Peran Single Mother Terhadap Penanganan Kebohongan Anak Melalui Komunikasi Interpersonal Perspektif Hukum Islam Batunnikmah, Khasib
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.99-122

Abstract

The role of parents is very important in building a child's personality. It becomes not easy when the role is only carried out by a single mother. This article aims to examine how the effects of interpersonal communication is done by singgle mother to change the attitudes of children. The importance of doing interpersonal communication is then seen also using nass. The study was conducted on two single mother informants and their children using interview and observation methods. One of the single mother informants became the single mother because of a divorce and the other because her husband passed away. They both chose to raise their children themselves so they had to play a dual role in the family. They become mothers as well as the breadwinners of the family. This fact raises deception, which is the act of avoiding hurting others by lying, between mother and child. The existence of interpersonal communication can then minimize the existence of deceptions in the communication process which can affect the relationship between parents and children. [Peran orang tua sangatlah penting dalam membangun kepribadian anak. Menjadi tidak mudah ketika peran itu hanya dijalankan oleh singgle mother. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana efek komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh singgle mother terhadap perubahan sikap anak. Pentingnya melakukan komunikasi interpersonal ini kemudian dilihat juga menggunakan nass. Penelitian dilakukan terhadap dua informan singgle mother dan anak-anaknya dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Satu dari informan singgle mother ini menjadi singgle mother karena cerai mati dan yang lain karena cerai hidup. Mereka berdua memilih mengasuh sendiri anak-anak mereka sehingga harus menjalankan peran ganda dalam keluarga. Mereka menjadi ibu sekaligus pencari nafkah keluarga. Kenyataan ini memunculkan deception, yaitu tindakan menghindari menyakiti orang lain dengan cara berbohong, antara ibu dan anak. Adanya komunikasi interpersonal kemudian dapat meminimalisir adanya deception-deception dalam proses komunikasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak.]
Khul' Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya di Indonesia Kurniawan, Edi; Fadhlan , Ulul Albab; Yanti, Illy
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.150-170

Abstract

Khul' or divorce requested by a wife is one of the causes marital termination. According to Imam Syafi'i, khul' is a divorce (talak) with an  'iddah of three menstruat cycles. In contrast, for Imam Hanbali, khul' is fasakh in which its 'iddah is one menstrual cycle and its legality does not require a judge's decision. This difference has dissimilar legal implications when it is applied in Indonesia. Therefore, this article aims to seek the both relevancies in the context of Indonesian law, especially under the Compilation of Islamic Law and the nature of the religious practice of Indonesian Muslims. After examining the relevant literature sources, this article shows that, both Imam Syafi'i and Imam Hanbali agree that khul' is like a buy-sell contract, and hence a judge's decision is not required. However these both agremeents are not relevance under the Compilation of Islamic Laws, but the Imam Hanbali's fiqh in which khul' as fasakh would be difficult to seek its relevance. Thus, the fiqh of Imam Syafi'i is more appropriate, since beside it is used as a basis for the Compilation of Islamic Laws the majority of Indonesian Muslims embrace the Syafi’i mazhab. [Khulʻ atau tebus talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Menurut Imam Syafi’i, khulʻ adalah talak dengan ʻiddah tiga kali haid. Sebaliknya, menurut Imam Hanbali, kedudukan khulʻ adalah fasakh dengan ʻiddah satu kali haid serta ketetapannya tidak memerlukan keputusan hakim. Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda jika diterapkan di Indonesia. Karena itu, tulisan ini mencoba mencari relevansi keduanya dalam konteks hukum di Indonesia khususnya di bawah Kompilasi Hukum Islam dan watak pengamalan beragama umat Islam Indonesia. Setelah menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan, tulisan ini menunjukkan bahwa, baik Imam Syafiʻi maupun Imam Hanbali bersepakat bahwa khulʻ layaknya seperti (akad) jual beli sehingga tidak membutuhkan hakim di pengadilan. Walaupun kedua kesepakatan ini tidak relevan ditinjau dari sisi kompilasi hukum Islam, fiqih Imam Hanbali yang menyatakan khulʻ sebagai fasakh sulit untuk menemukan keselarasannya. Karena itu, pendapat Imam Syafi’i lebih tepat, selain ia dijadikan sebagai dasar penyusunan Kompilasi Hukum Islam, juga karena umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafiʻi.]
The Problematics of Simple Lawsuit Implementation To Reduce Civil Cases In Supreme Court Sugeng, Bambang; Vandawati Ch., Zahry
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.171-194

Abstract

This research has purpose to analyze the implementation of a simple lawsuit settlement to reduce the accumulation of civil cases in the Supreme Court. Also to aanalyze the constraints and obstacles in the application of simple claim resolution to reduce the buildup of civil cases and investigate the constraints and obstacles in the application of simple claim resolution to reduce the buildup of civil cases. This research is normative legal research that used the approach of statute approach and conceptual approach. The result of this research indicated that the implementation of simple lawsuit mechanismin court process could be quite helpful for citizen to settle the civil cases on state court with a quick process, simple system and low cost. In the context of implementing a simple lawsuit mechanism in court proceedings, there are several obstacles and have not maximally utilized in society, such as the minimum limit for the value of material claims is at most Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs). [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana yang dapat digunakan untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Mahkamah Agung, serta menganalisis kendala dan kendala dalam penerapan penyelesaian gugatan sederhana guna mengurangi penumpukan perkara perdata. kasus perdata dan menganalisis kendala dan hambatan dalam penerapan penyelesaian gugatan sederhana untuk mengurangi penumpukan kasus perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam proses peradilan dapat sangat membantu warga negara untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan negara dengan proses yang cepat, sistem yang sederhana dan biaya yang murah. Dalam rangka penerapan mekanisme gugatan sederhana di pengadilan. Dalam proses persidangan terdapat beberapa kendala dan belum dimanfaatkan secara maksimal di masyarakat, antara lain, batas minimal nilai klaim materiil paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).]  

Page 1 of 1 | Total Record : 8