cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2017): Desember" : 10 Documents clear
Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Pespektif Hermeneutika Fazlur Rahman Rohman, Holilur
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.2.251-274

Abstract

Discuss the issue of women is no end. Every angle of women invites a discussion that must be done in depth, including the issue of hadith which describes the necessity of a mahrom for women when they want to travel. On the one side the necessity of mahram has a positive impact for the security and protection of women, but on the other side invites problems because the dynamics of women's lives today that require doing activities outside the home without having to be accompanied by mahrom. Really a dilemma for women. On the one side want to live his life according to the command of religion by following the hadith of the Prophet, but on the other side, when following hadith textualy will make her busy in activity outside the home. Therefore, this paper will discuss more deeply the problem of women's journey by reinterpretation mahram concept of Fazlurrahman hermeneutic perspective, in order to find the best solution for Muslim women in particular, for Muslims in general. [Membahas persoalan perempuan seakan tidak ada habisnya. Setiap sudut perempuan mengundang diskusi yang harus dilakukan secara mendalam, termasuk persoalan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keharusan adanya mahrom bagi perempuan ketika mau mengadakan perjalanan. Di satu sisi keharusan tersebut berdampak positif demi keamanan dan perlindungan perempuan, tapi di sisi lain mengundang problem karena dinamika kehidupan perempuan zaman sekarang yang mengharuskan melakukan aktifitas di luar rumah tanpa harus didampingi mahrom. Sungguh dilematis bagi perempuan. Di satu sisi ingin menjalani hidupnya sesuai perintah agama dengan cara mengikuti hadis Nabi, tapi di sisi lain, ketika mengikuti bunyi tekstual hadis akan menjadikannya semakit repot dalam beraktiftas di luar rumah. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas lebih mendalam persoalan perjalanan perempuan dengan cara reinterpretasi dan reaktualisasi konsep mahram perspektif hermeneutika Fazlurrahman, agar ditemukan solusi terbaik bagi perempuan muslimah pada khususnya, bagi umat Islam pada umumnya.]
Tafsir Maqāṣid Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga Musyafaah, Suqiyah
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.249-279

Abstract

This research focuses on rediscovering the verses about the establishment of the family law and the events or the reason of the revelation of the verses. It is then analyzed within the frame of maqāşid and gender approach. The verses can be classified into 3 areas, among others; (a) family law verses starting from marriage to separation either due to death or divorce, (b) the guardianship law verses of the immature child; (c) verses of family wealth law (amwāl al-usrah) which includes inheritance, wasiyat, endowment and everything related to acceptance and or giving. The usage of maqāşid and gender perspectives are based on chapter al-RÅ«m (30): 21; that marriage rules are aimed to building a harmonious family, which spawns a loving relationship between husband and wife, and compassion among their children. The harmony is awakened through close relationship among husband, wife, and children who are able to fulfill their rights and obligations of each with full of love and affection. Each has the ability to control such rights and obligations freely and proportionately. [Penelitian ini mencoba menemukan kembali ayat-ayat yang membangun Hukum Keluarga dan peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya, lalu memahaminya dalam bingkai maqāșid dengan pendekatan gender. Ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasi dalam 3 bidang antara lain; (a) ayat-ayat hukum keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian, (b) ayat-ayat hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa; (c) ayatayat hukum kekayaan keluarga (amwāl al-usrah) yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menggunakan perspektif maqāșid dengan pendekatan gender berpijak dari QS.al-Rūm (30): 21; bahwa aturan perkawinan bertujuan membangun keluarga yang sakīnah (harmonis), yang melahirkan hubungan saling cinta diantara suami, istri, dan kasih sayang diantara anak-anak mereka. Keharmonisan tersebut terbangun melalui hubungan antara suami, isteri, dan anak yang mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh cinta dan kasih sayang. Masing-masing memiliki kemampuan mengontrol hak dan kewajiban tersebut secara bebas dan proporsional.]
Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra-Nikah Firdaus, Zahrotul; Musarrofa, Ita
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.464-501

Abstract

This article examines the review of Islamic law against regulation of Rokan Hulu District No. 5 of 2016 on pre marriage course. Regent’s regulation No. 5 of 2016 on pre-marriage course is seen under the maslahah mursalah theory. With the course, the prospective husband and wife already have a lot of supplies to deal with various problems that will arise in the future. In addition, the prospective husband and wife are more stable to get marriage because they have already got a lot of knowledge and motivation from pre-marriage courses held by the government of Rokan Hulu Regency. This program also contains elements of avoiding damage, namely divorce which will have a bad consequence for the offspring. Divorce is expected to be avoided by having sufficient knowledge about domestic life, especially the rights and obligations of husband and wife. Besides using maslahah mursalah, this study also uses the theory of saddu al-dzari'ah. The high divorce rate in Rokan Hulu regency is due to several factors, namely the increasingly sophisticated information technology that facilitates infidelity, the unpreparedness of the bride and groom to receive 100 % of their partners post-marriage, economic factors, the lack of knowledge about marriage and the lack of religious education. The various reasons above, especially the problem of the lack of knowledge about marriage can be closed and avoided by the existence of intense marriage supplies. One of the debriefings could be through a pre-marriage course program held by the Regent of Rokan Hulu. [tulisan ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No 5 tahun 2016 tentang kursus pra-nikah. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang kursus pranikah dilihat menggunakan teori maslahah mursalah. Dengan adanya kursus tersebut, para calon suami dan istri sudah memiliki bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, para calon suami dan istri semakin mantap untuk segera menikah karena mendapat banyak ilmu dan motivasi dalam kursus pranikah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Program ini juga mengandung unsur menghindari atau menolak kerusakan, yakni perceraian yang nantinya memiliki akibat buruk bagi keturunan. Perceraian diharapkan bisa dihindari dengan dimilikinya pengetahuan yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya hak dan kewajiban suami istri. Selain menggunakan maslahah mursalah, kajian ini juga menggunakan teori saddu al-dzari’ah. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan karena beberapa hal, dinataranya faktor teknologi informasi yang semakin canggih sehingga memudahkan perselingkuhan, ketidaksiapan calon pengantin untuk menerima 100% pasangannya pascapernikahan, faktor ekonomi, faktor minimnya ilmu tentang berumah tangga, dan kurangnya pendidikan agama. Berbagai sebab di atas, khususnya masalah minimnya ilmu pengetahuan tentang berumah tangga bisa ditutup dan dihindari dengan adanya pembekalan yang cukup intens. Pembekalan itu bisa melalu program kursus pra-nikah yang diadakan oleh Bupati Rokan Hulu.]
Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai Adnya, Salsabeela; Musarrofa, Ita
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.305-332

Abstract

The application of divorce granted by the Religious Court in its verdict will result in legal consequences, ie the ex-wife is entitled to get mut’ah and post-divorce living (except for the ex-wife before conducting sexual intercourse). But, the fact is not always like that. Without legal awareness from the ex-husband, legal certainty for the ex-wife will not be realized and hindered in the effort to get her rights, in the form of mut'ah and post-divorce living. The effectiveness of the execution of the verdict is also influenced by the active role of the judge ordering the ex-husband to provide his ex-wife before the vow of the divorce is read. Although there are not laws governing it, but the Judges of the Religious Court of Sukoharjo conducted legal discovery in accordance with the principles of civil procedure law. The solution to the payment of subsistence payment before being read by the pledge of divorce is a manifestation of legal certainty as stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on judicial power. The judge should maximize the role to advise the ex-husband so that his willingness to carry out the contents of the verdict and postpone the reading of the pledge of divorce before the ex-husband fulfills the decision (paying post-divorce living). [Permohonan cerai talak yang dikabulkan Pengadilan Agama dalam amar putusannya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni mantan isteri berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah pasca cerai (kecuali, bagi mantan isteri yang qabla al dukhul). Namun kenyataannya, tidak selalu akibat hukum tersebut (isi putusan berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya, berupa mut’ah dan nafkah pasca cerai. Efektivitas pelaksanaan putusan juga dipengaruhi oleh peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Meski tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan asas asas hukum acara perdata. Solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim seharusnya memaksimalkan peran untuk menasehati mantan suami agar dengan kerelaan hatinya melaksanakan isi putusan dan menunda pembacaan ikrar talak sebelum mantan suami memenuhi isi putusan (membayarkan mut’ah nafkah pasca cerai).]
Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu Ulya, Zakiyatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.280-304

Abstract

Both of Islam and Hindu have regulated in detail the issues of inheritance. If the two are compared, it can be seen that there is a difference in positioning adopted child, where in Hindu law is used as the cause of inheritance whereas in Islamic law it is not. Thus, it can be seen that the adopted child does not belong to the heirs in Islamic law, so the inheritance rights remain to his biological family, not his adopted family. However, they can get a share of the property of their adopted parents by the way of a testament not more than 1/3 of a part, even in this case, article 209 paragraph 2 of KHI states that against a adopted child who does not receive a will is given a maximum of 1/3 of the inheritance of his adopted parents. Unlike the Islamic law, Hindu law classifies adopted sons including in heirs whose inheritance rights are transferred to their adopted families and are equal to those of legitimated children who inherit in the first place with the possibility to obtain all parts if no children are equal. [Baik hukum Islam maupun Hindu telah mengatur secara rinci berbagai persoalan mengenai kewarisan. Jika keduanya dibandingkan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam memposisikan pengangkatan angkat, yang mana dalam hukum Hindu dijadikan sebagai penyebab mewarisi sedangkan dalam hukum Islam tidak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris dalam Hukum Islam, sehingga hak mewarisinya tetap ke keluarga kandungnya, bukan keluarga angkatnya. Akan tetapi, bisa mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya dengan jalan wasiat yang tidak lebih dari 1/3 bagian, bahkan dalam hal ini, pasal 209 ayat 2 KHI menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda halnya dengan Hukum Islam, Hukum Hindu menggolongkan anak angkat (laki-laki) termasuk ke dalam ahli waris yang hak mewarisinya berpindah ke keluarga angkatnya dan kedudukannya sama dengan anak sah yang mewarisi pada urutan pertama dengan kemungkinan bagiannya adalah seluruh bagian jika tidak ada anak sama sekali atau sama dengan bagian anak sah, dalam arti mewaris bersama.]
Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto Aprilia, Hana Ayu
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.333-358

Abstract

This article examines the implementation of “pre-marriage health test for bride and groom in Religious Affairs Office (KUA) of Jatirejo Sub-district, Mojokerto Regency on the maslahah mursalah perspective”. Pre-marriage health test in Religious Affairs Office (KUA) of Jatirejo Sub-district, Mojokerto Regency is solely done for bride and groom. The Public Health Center (Puskesmas) asks globally about history of disease, height, and weight of the bride and groom. In Islam, it is permissible (mubah) and included in hajiyyah benefit. The pre-marriage health test is one of the efforts to keep the offspring (hifz al-Nasl). Pre-marriage health test that should be done by both bride and groom gives many benefits. One of them is to prevent the transmission of disease like mentioned in the phrase “prevention is better than cure”, the government should also provide convenience to community by reducing the cost of medical examination. [Artikel ini mengkaji pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan analisis maslahah mursalah”. Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Pihak Puskesmas bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin. Tes kesehatan pra-nikah dalam Islam dibolehkan (mubah) dan termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Tes kesehatan pra-nikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan (hifz al-Nasl). Pemeriksaan kesehatan pra-nikah seharusnya dilakukan oleh kedua calon pengantin, mengingat begitu banyak manfaat yang didapat dari pemeriksaan kesehatan tersebut, yang salah satunya adalah mencegah penularan penyakit. Sesuai dengan ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati”, hendaknya pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan jalan meringankan biaya pemeriksaan kesehatan.]
Pernikahan Dengan Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam Izzuddin, Muhammad Fikri
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.359-385

Abstract

This is a field research that highlights the marriage with commercial sex workers in Moroseneng localization of Benowo, Surabaya and its legal status. The study concludes that there are three cases of marriage in the localization. The first, the wife is still active as a commercial sex worker for two months after her marriage took place. The second, the wife had repented before the marriage took place, and the third, the wife had stopped after her marriage. This marriage is held as in general, that are by fulfilling the marriage pillars, namely the prospective husband and wife, marriage guardian, two witnesses and ijab qabul, and reinforced by a certificate of marriage from the local village office (kelurahan). Muslim scholars differ on the law of marrying adulteress women, there is an absolute allowance and there are also some conditionals. The School of Imam Hanafi, Imam Shafi'I’ and Imam Maliki agree that the law of marriage is permissible because there is no prohibition to marry an adulterous woman. While Imam Hanbali requires adulterous women to marry should repent first. Thus, marriage with commercial sex workers in Moroseneng localization of Benowo Sub-District of Surabaya City is valid, let alone the pillars have been fulfilled. In addition, the underlyed reason for the marriage is the desire to help commercial sex workers from her prostitution environment and foster good housekeeping. [Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan pekerja seks komersial di lokalisasi Moroseneng Kecamatan Benowo Kota Surabaya beserta hukumnya. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa terdapat tiga kasus pernikahan di lokalisasi tersebut. Kasus pertama, istri masih aktif sebagai pekerja seks komersial selama dua bulan setelah pernikahanya berlangsung. Kasus kedua, istri telah bertaubat sebelum pernikahanya berlangsung dan kasus ketiga istri telah berhenti setelah pernikahanya. Pernikahan ini dilangsungkan seperti pada umumnya, yakni dengan memenuhi rukun pernikahan, yaitu adanya calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan diperkuat dengan surat keterangan menikah dari kelurahan setempat. Adapun ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita pezina, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang bersyarat. Mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Maliki sepakat bahwa hukum menikahinya diperbolehkan karena tidak adanya larangan menikahi wanita pezina, sedangkan Imam Hanbali mensyaratkan wanita pezina yang akan menikah harus bertaubat terlebih dahulu. Dengan demikian, pernikahan dengan pekerja seks komersial di lokalisasi Moroseneng Kecamatan Benowo Kota Surabaya adalah sah, apalagi rukunnya telah terpenuhi. Selain itu juga, alasan yang mendasari pernikahan tersebut adalah adanya keinginan untuk menolong wanita pekerja seks komersial dari lingkungan prostitusi dan membina rumah tangga yang baik.]
Motif Poligami Dengan Wanita Pekerja Seks Komersial Eks. Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam Aprilia, Mega Dwi
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.386-411

Abstract

This is a field research that focuses on “Polygamy Motive with Commercial Sex Worker Woman in Moroseneng Localization within the Perspective of Islamic Law’. The research aims to find out how Islamic law views polygamy motive with commercial sex worker women in Moroseneng localization, Benowo, Surabaya. If we compare with the polygamy motive under the time of Prophet Muhammad, the polygamy motive with commercial sex worker women in Moroseneng localization is not much different namely to help and elevate women to be more noble. It's just all the motives of polygamy by the Prophet Muhammad’s time are not entirely implemented. The motive of polygamy with commercial sex worker women in Moroseneng localization is more to meet sexual needs and help. However, helping and raising the degree of commercial sex worker women to be a good woman is the main motive. If the polygamy with commercial sex worker women aimed to help, lead, and guide them in goodness and keep them away from evil, give them a lawful living, and can do justice among the wives, then the legal status of polygamy is recommended (sunnah) and allowed. [Tulisan yang berjudul Motif Poligami dengan Wanita Pekerja Seks Komersial atau Purel Eks. Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks. Lokalisasi Moroseneng di Daerah Benowo Kota Surabaya. Jika dibandingkan motif poligami Nabi Muhammad Saw., motif poligami wanita pekerja seks di eks. Lokalisasi Moroseneng sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu bertujuan untuk menolong serta mengangkat derajat wanita agar lebih mulia. Hanya saja motif poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. tidak diterapkan semuanya. Motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks. Lokalisasi Moroseneng adalah motif memenuhi kebutuhan seksual dan menolong. Memenuhi kebutuhan seksual bukan menjadi tujuan utama, menolong serta mengangkat derajat para wanita pekerja seks komersial untuk menjadi wanita baik-baik adalah motif utamanya. Jika poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial bertujuan menolong, memimpin, dan membimbing mereka dalam kebaikan dan menjaga mereka dari keburukan, memberi mereka nafkah yang halal, serta bisa berbuat adil kepada para istri-istri, maka hukum poligami di sini adalah sunnah dan juga diperbolehkan.]
Studi Komparasi Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo Syaifudin, Achmad
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436

Abstract

This paper intends to compare the effectiveness of Supreme Court Regulation no. 1 of 2008 and Supreme Court Regulation no. 1 of 2016 about mediation procedures to mediators’ role in Religious Court of Sidoarjo. By the documentation and interview techniques, this paper found that mediators in the Religious Courts of Sidoarjo became a facilitator in solving problems or disputes to reach favorable agreement for the parties. There is a difference between Perma No. 1 of 2008 with Perma No. 1 of 2016, namely the shorter duration of mediation, the obligation for the parties to attend directly the mediation meeting, and the existence of rules of good faith in the mediation process and its legal consequences. These differences are quite helpful in facilitating the mediation process, but there is no significant change in success rate prevention of divorce due to lack of good faith from the litigants. The Sidoarjo Religious Court should socialize Perma No. 1 of 2016 on mediation procedures to mediators and the parties of the dispute. Mediators in the Religious Courts of Sidoarjo should understand and apply correctly the existing rules in Perma No. 1 of 2016 on Mediation Procedures. [Tulisan ini bermaksud membandingkan Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, tulisan ini menemukan, bahwa mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat perbedaan antara Perma No. 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses mediasi, tetapi tidak ada perubahan tingkat keberhasilan yang siginifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Seyogyanya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo hendaknya memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.]
Kebijakan Polsek Tandes Surabaya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Tahanan Perspektif Maslahah Mursalah Putra, Mirza Aziz Didik
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.437-463

Abstract

This is a field research that aims to find out the policies of the district police of Tandes, Surabaya for the harmony of household prisoners and the analysis of maslahah mursalah on those policies. The result of the research concludes that the policies of the district police of Tandes, Surabaya allow prisoners to meet their families on terms that have been agreed by prisoners and police officers of Tandes, Surabaya. It is an effort to develop cases that are being experienced by prisoners as well as stabilizing emotional condition of the prisoners who have already married. Such policies are in line with maqasid al-shariah and maslahah mursalah concept. All that can be seen from the fulfillment of the five basic guarantees of life (salvation of religion, soul, mind, descendant, and possession) and fulfilled the conditions that exist in maslahah mursalah. It’s just that the government’s attention to the rights and obligations of prisoners who have already married is felt to be lack. Therefore, the government should pay more attention to the rights of the people in making policy. For the people, they should pay attention to the fate of their families who become prisoners, not to be ostracized because it is not impossible they want to be better than ever. [Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga tahanan? dan bagaimana analisis maslahah mursalah atas kebijakan Polsek Tandes Surabaya tersebut? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kebijakan Polsek Tandes Surabaya membolehkan tahanan bertemu dengan keluarganya dengan syarat yang telah disepakati oleh tahanan dan petugas Polsek Tandes Surabaya merupakan upaya pengembangan kasus yang sedang dialami tahanan serta menstabilkan emosional tahanan yang sudah berkeluarga. Adapun bentuk kebijakan Polsek Tandes Surabaya tersebut telah sejalan dengan maqashidus syari’ah dan konsep maslahah mursalah. Semua itu dapat dilihat dari terpenuhinya lima jaminan dasar kehidupan (keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) serta terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam maslahah mursalah. Hanya saja perhatian pemerintah akan hak dan kewajiban tahanan yang sudah berkeluarga dirasakan masih kurang, sebab di satu sisi tahanan yang berkeluarga mempunyai kewajiban yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya lebih memperhatikan hak masyarakat dalam membuat sebuah kebijakan dan bagi masyarakat, hendaknya memperhatikan nasib keluarganya yang menjadi tahanan, jangan sampai dikucilkan karena bukan tidak mungkin mereka ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya.]

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): December (In Progress) Vol. 15 No. 1 (2025): June Vol. 14 No. 2 (2024): December Vol. 14 No. 1 (2024): June Vol. 13 No. 2 (2023): December Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember Vol. 11 No. 1 (2021): Juni Vol. 10 No. 2 (2020): Desember Vol. 10 No. 1 (2020): Juni Vol. 9 No. 2 (2019): Desember Vol. 9 No. 1 (2019): Juni Vol. 8 No. 2 (2018): Desember Vol. 8 No. 1 (2018): Juni Vol. 7 No. 2 (2017): Desember Vol. 7 No. 1 (2017): Juni Vol. 6 No. 2 (2016): Desember Vol. 6 No. 1 (2016): Juni Vol. 5 No. 2 (2015): Desember Vol. 5 No. 1 (2015): Juni Vol. 4 No. 2 (2014): Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Desember Vol. 3 No. 1 (2013): Juni Vol. 2 No. 2 (2012): Desember Vol. 2 No. 1 (2012): Juni Vol. 1 No. 2 (2011): Desember Vol. 1 No. 1 (2011): Juni More Issue