cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 462 Documents
 43   44   45   46   47 
Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Anak Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Anak Eko Saputra S Lumban Gaol; Hafrida; Elly Sudarti
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8726

Abstract

Masalah narkotika yang rumit membuat anak-anak belum dewasa terjebak dalam penyalahgunaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan pelaporan pecandu, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sanksi terhadap orangtua/wali anak pecandu narkotika. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan meliputi kasus, konseptual dan undang-undang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua untuk melaporkan anak sebagai pecandu narkotika bertentangan dengan kewajiban mereka untuk melindungi anak. Orang tua yang mengobati anak secara mandiri seharusnya tidak dihukum karena keadaan darurat. Disarankan agar sanksi pidana dihapuskan, dan orang tua yang lalai melaporkan anak mengikuti program edukasi napza atau konseling parenting.
Implementasi Perjanjian Kerja Narapidana Dalam Program Pembinaan Kemandirian Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi) Muhammad Rafi Alfath; Erlina B; Tami Rusli
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8781

Abstract

Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesiapan mereka dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial narapidana sekaligus memberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan kerja yang bermanfaat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait kepastian hukum dalam hubungan kerja antara narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, narapidana dilibatkan dalam berbagai kegiatan kerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomi, tetapi belum terdapat perjanjian kerja tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi perjanjian kerja narapidana dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperoleh gambaran kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan produktif, seperti budidaya ikan, menjahit, laundry, barber shop, pertanian, dan usaha makanan. Narapidana memperoleh bagian hasil sebesar 10% dari keuntungan kegiatan kerja. Namun, pelaksanaan hubungan kerja tersebut belum dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, sumber daya manusia pembina, partisipasi narapidana, serta pengawasan dan evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan kemandirian telah berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan, tetapi perlindungan hukum dalam hubungan kerja narapidana masih perlu ditingkatkan melalui penyusunan perjanjian kerja tertulis, penguatan regulasi teknis, dan optimalisasi pengawasan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model perlindungan hukum narapidana yang lebih efektif pada berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Page 47 of 47 | Total Record : 462

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024