cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 441 Documents
Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi Mulia, Ariel Yuansa
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2400

Abstract

Amicus curiae, atau "teman pengadilan," adalah pihak atau individu yang memberikan pandangan hukum kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara. Mereka memberikan informasi atau argumen untuk mendukung pengadilan dalam pengambilan keputusan. Peran mereka adalah memberikan pandangan tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir perkara.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 308/PID.B/2023/PN.Tjk) Ramadhan, Liuzpili Fhilo; Seregig, I Ketut
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2145

Abstract

Tindak pidana pengedaran uang palsu adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 15 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan ancaman pidananya maka putusan hakim dalam perkara ini terlalu ringan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedaran uang palsu, apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor. 308/Pid.B/2023/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedaran uang palsu sebagaimana putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk didasarkan pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara ini, Pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa, selain itu hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori pendekatan pengalaman sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara pengedaran uang palsu ini menurut penulis kurang memenuhi keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu ancaman pidana penjara makmimum 15 Tahun sehingga dikhawatirkan kurang memberikan efek jera terhadap terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran adalah hendaknya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijatuhkan sebagai hukuman dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, mengingat tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu adalah tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat terutama para korban yang kebanyakan merupakan pedagang kecil.
Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Non-Performing Loan Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2022 Gultom, Rona Hinirim; Angkat, Febryanti; Sinurat, Nurlia Aprianti; Hasyim, Hasyim
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suku bunga kredit dan Non-Performing Loan (NPL) terhadap tingkat penyaluran kredit di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2013-2022. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dan portal OJK. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, ketika suku bunga kredit naik, tingkat penyaluran kredit cenderung menurun. Namun, Non-Performing Loan (NPL) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit di wilayah tersebut, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara NPL dan tingkat penyaluran kredit.
Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Alam, Iskandar Ali; Appriansyah, Wahyu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2357

Abstract

Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik perusahaan yang berpengaruh pada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kehidupan manusia tidak lepas dari berbagai kondisi lingkungan, terdapat hubungan yang erat antara lingkungan dan manusia. Dalam hal ini manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan di sekitarnya. Demikian halnya saat sedang melaksanakan pekerjaan, pegawai sebagai insan tak akan terlepas dari berbagai situasi yang ada di sekitar tempat kerja, yaitu lingkungan kerja. Saat berkerja pegawai dihadapkan dengan berbagai keadaan yang terdapat dalam lingkungan kerja yang beragam, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji t didapatkan hasil bahwa T hitung T tabel, nilai signifikan 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel Lingkungan Kerja (x1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji t didapatkan hasil bahwa T hitung T tabel, nilai signifikan 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel disiplin kerja (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai.
Analisis Yuridis Penggunaan Animasi Kartun DC Comics Sebagai Merk di Indonesia Khasana, Andi Khuswatun; Lie, Gunardi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2496

Abstract

Permasalahan merek di Indonesia terutama disebabkan oleh pelanggaran terhadap merek terkenal. Salah satunya adalah gugatan sengketa merek antara DC Comics dan PT. Markus femme makmour. DC Comics,  penerbit buku komik  Amerika , menggugat PT. Marxing Fam Makmur adalah produsen wafer coklat lokal  bernama  Superman Wafers, yang berbasis di Surabaya selama perselisihan mengenai merek Superman. DC Comics mengajukan gugatan terhadap PT. Markus Femme Makmur mengklaim kepemilikan Superman, Logo S, merek Superman, dan lukisan. Penggugat meminta pengadilan  menyatakan merek Superman dengan nomor registrasi IDM000374438 dan IDM000374439 didaftarkan dengan itikad buruk atas nama PT Marxing Fam Makmur. Penggugat meminta  pembatalan merek dagang Superman. Yang menjadi pertanyaan dalam kajian  ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik pada unsur passing off  merek lain (membonceng ketenaran), meskipun tidak berada pada kelas produk yang sama. Bagaimana doktrin pengenceran merek dagang berlaku pada sengketa hak  merek terkenal yang melibatkan pembatasan merek dagang terkenal dan kesetaraan secara substansi dan/atau keseluruhannya, dan pemilik  kartun terkenal Superman Apa itu Bench of Justice's analisis terkait penerapan doktrin teritorial Pasal dalam kasus DC Comics yaitu Pendaftaran  Ikon Superman oleh PT. Putusan MA Markus Fam Makmur  Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018?Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sebanyak. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelusuran literatur diperoleh buku, jurnal, peraturan, dokumen dari beberapa publikasi yang relevan dan akan relevan dengan permasalahan yang diteliti, arsip, peraturan  yang berlaku, dan penelitian terdahulu. Hasil telah dibaca. Penerapan aturan itikad baik  terhadap penyajian yang keliru dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang yang mereka beli berasal dari perusahaan pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek dari penyalahgunaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia  tidak diatur secara khusus dalam undang-undang merek Indonesia atau merek terkenal. Karena penyalahgunaan merek biasanya hanya diketahui dalam sistem hukum umum perusahaan ternama. Merek dagang terkenal yang sudah memiliki reputasi baik. Terkait pasal tersebut, Pasal 21, Pasal  100, pencantuman dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Nomor 20 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal. Merek dagang dan indikasi geografis yang disebutkan secara langsung. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 21 ayat (1 huruf b,c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pencairan yang terdapat dalam  putusan  Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.SusHKI/. Tahun 2018 tidak diatur secara tegas dalam pertimbangan hukum karena tidak beralasan, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sehingga pada prinsipnya tidak disidangkan. Tanggal 27 Mei 2020, Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  memulai upaya hukum kembali  oleh DC Comics, pemberian lisensi DC Comics pada tahun  Selesai. Gugatan terhadap PT. Firma Marxim  Makmur menyatakan, Merek milik terdakwa didaftarkan dengan itikad buruk sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 UU Merek.
Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Peralihan Nama Atas Hak Milik Tanah Keuskupan Sufragan Tanjung Karang Yang Diatas Namakan Milik Pribadi (Studi Putusan Nomor: 54/pdt.g/2023/pn.tjk) Adillah, Muhammad Iqbal; Hakim, Lukmanul
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2228

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Peralihan Nama Atas Hak Milik Tanah Keuskupan Sufragan Tanjung Karang yang Diatas Namakan Milik Pribadi Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum Yang Timbul Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Milik Atas Nama Kelompok Keuskupan Sufragan Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun sertifikat hak atas tanah yang diperoleh melalui proses peradilan dianggap sah, keberadaan bukti yang lebih kuat terhadap unsur kepemilikan tanah yang diajukan di kemudian hari dapat membuka kemungkinan pembatalan atau peninjauan kembali atas keabsahan atau kekuatan pembuktian kepemilikan tersebut.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Putusan Nomor:108/PID.B/2023/PN LIW) Hakim, Lukmanul; Manullang, Salomo
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2161

Abstract

a
Strategi Komunikasi Pemasaran Abidari Islamic Creative School Dalam Membangun Brand Awareness Sebagai Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru Sandy, Athifah Faradilla; Rumyeni, Rumyeni
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2662

Abstract

Tercatat di tahun 2021 ada sebanyak 222 sekolah taman kanak-kanak (TK) yang ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru. Sekolah Ramah Anak merupakan  program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Dengan banyaknya Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru tentunya ikut meningkatkan persaingan, sehingga setiap sekolah TK harus bisa menunjukkan keunggulan dan kelebihan dibandingkan sekolah lainnya. Salah satu Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru, yakni Abidari Islamic Creative School.   Abidari Islamic Creative School berdiri sejak 18 September 2014. Tentunya telah banyak kegiatan pemasaran terutama strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Abidari Islamic Creative School dalam melakukan promosi sebagai Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi komunikasi  pemasaran yang digunakan oleh Abidari Islamic Creative School. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deksriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Abidari Islamic Creative School tepatnya di Jalan Lumba-Lumba no. 22, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru. Konsep yang digunakan pada penelitian ini menggunakan komunikasi pemasaran, bentuk komunikasi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran serta brand awareness dan Sekolah Ramah Anak. Subjek penelitian berupa pihak internal dan eksternal Abidari Islamic Creative School yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni dengan menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Abidari  Islamic Creative School sangat beragam, yaitu advertising, sales promotion, social media marketing, event marketing, personal selling dan word of mouth. Dari 6 bentuk strategi komunikasi pemasaran yang terdapat 2 bentuk komunikasi pemasaran yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemasaran  brand awareness Abidari Islamic Creative School.
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia Siburian, Eka Saripa; Syafitri, Meilany Dwi; Muliana, Rizki Samora; Maipita, Indra; Rinaldy, Muammar
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2586

Abstract

Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pada penelitian ini menggunakan populasi dan sambel sebanyak 34 provinsi dengan kurun waktu 5 tahun terakhir atau dari tahun 2019-2023.Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data panel dengan dibantu dengan eviews 12. Data panel adalah kombinasi dari data time series (runtut waktu) dan cross-section (individual).Nilai F hitung sebesar 8.709 lebih besar dari F tabel yaitu 3,30 dan nilai sig yaitu 0,436 lebih besar dari 0,05 ,maka Ha diterima dan Ho ditolak ,artinya variabel tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran. Pendidikan mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Pendidikan juga meningkatkan keterampilan pekerja dalam memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menurunkan tingkat pengangguran.
Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK Rasji, Rasji; Juwita, Dhiny Ellen; Apriza, Nathania; Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2423

Abstract

Dalam Putusan MK  Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Dan adanya pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan karena sifatnya final.

Page 7 of 45 | Total Record : 441