cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 441 Documents
 6   7   8   9   10 
Peran Tradisi Lokal dalam Penguatan Demokrasi Politik di Kabupaten Simalungun Sinaga, Enjellina; Ivanna, Julia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2629

Abstract

Demokrasi adalah kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan yang keputusan berada di tangan rakyat, kemudian keputusan tersebut untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi tidak harus diimplementasikan di tingkat lokal atau daerah. Demokrasi lokal memegang peranan dalam mewujudkan pemerintahan yang sebenar-benarnya demokratis dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dalam demokrasi lokal, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Demokrasi lokal merupakan pilar utama bagi terwujudnya pemerintahan yang sebenar-benarnya demokratis dan pro-rakyat. Demokrasi lokal memiliki sarana untuk menyuarakan aspirasinya, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penguatan demokrasi lokal harus terus dilakukan agar tujuan utama demokrasi benar-benar dapat dicapai. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitan deskriptif kualitatif. Penulis berharap dapat melihat bagimana penyelesaian dari rumusan masalah yang telah ditemukan dari latar belakang yang telah penulis temukan. Demokrasi nilai demokrasi seperti partisipasi, keterwakilan, dan transparansi telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Simalungun dalam mengambil keputusan penting.
Pengaruh Inflasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia Desmawan, Deris; Nisa, Vina Khoirin; Wardani, Dian Kusuma; Hidayat, Irfan Nur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2563

Abstract

Inflasi merupakan kenaikan rata-rata suatu harga secara umum. Inflasi yang tinggi akan menghambat pembangunan ekonomi suatu negara karena tingginya harga. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengubah kehidupan ke tingkat kualitas yang lebih baik. Inflasi yang tinggi tentu akan membuat perekonomian di suatu negara akan memburuk.
Pertangungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri di Bandar Lampung Amalias K, Farhad; Lestari, Mayang Duwi; Clarisa, Jessline; Akbar, Fariq
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2386

Abstract

Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat dan menghawatirkan akan membahayakan nyawa orang “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 “, telah diatur mengenai larangan penggunaan Narkotika yang dilakukan tanpa izin. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika sudah ada hukumnya aparat penegak hukum yang menangani salah satunya yaitu polisi. Polisi sebagai eksekutor dan penegak hukum mempunyai tugas menjaga keamanan dan mencegah serta memberantas tindak pidana sebagaimana dimaksut dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “. Dimana anggota polisi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Apakah mekanisme proses hukumnya? dan apa pertanggungjawaban pidana anggota polisi siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? Penulis menggunakan hukum yuridisnormatif metode dan menggunakan data wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses hukum untuk aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika serupa dengan keadilan bagi masyarakat biasasudah sesuai dengan KUHAP, bedanya kalau ada proses diinternal kepolisian. Polisi harus menimbangkan profesi sebagai penegak hukum dalam memberatkan.
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh Tenaga Pendidik Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan Debora Patricia Sebayang; Berchah Pitoewas; Abdul Halim
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, penerapan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi oleh guru sebelum mereka menagajarkannya kepada peserta didik dan hubungannya dengan keadaban kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan adab warga negara. Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani. Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai antikorupsi saling berkaitan dengan nilai atau adab warga negara yang didalamnya memuat norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum.
Strategi Marketing Public Relations Dalam Implementasi Program dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Selatan) Puspitasari, Mira Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2529

Abstract

Nama dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diIndonesia teridentifikasi memicu terjadinya persepsi yang tumpang tindih atas pemahaman dan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga menghambat upaya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan mengakibatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak melalui program dan manfaat, tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan strategi komunikasi sebagai upaya untuk menyampaikan informasi tersebut. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Objek penelitian adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Selatan, membahas terkait strategi marketing public relations dalam implementasi program dan manfaat pada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Analisis data dilakukan dengan cara observasi, wawancara data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari penelitian tersebut disampaikan bahwa Implementasi program dan manfaat jaminan sosial tenaga kerja pada peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat didukung oleh strategi marketing public relations sehingga dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap kesadaran tentang Jaminan Sosial sebagai kebutuhan dasar untuk menjadi tindakan preventif terhadap resiko sosial bagi Tenaga Kerja, meminimalisir persepsi Masyarakat yang tumpang tindih terkait pemahaman dan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta meningkatkankan brand awerness Masyarakat sehingga dapat menunjang peningkatan universal coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Lunturnya Jiwa Nasionalisme Terhadap NKRI Hasan, Zainudin; Qunaifi, Ahmad; Mindari, Salsabila; Merici L P, Angela; Pratam R G, Yoga
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2346

Abstract

Pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik warga negara Indonesia menjadi manusia yang cerdas, bermartabat, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib untuk para anak bangsa khususnya dalam pemahaman nilai, sistem, peran dalam bermasyarakat dan bernegara. Di dalam mewujudkan jiwa nasionalisme sebagai bangsa terdapat berbagai cara yang ada salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan mulai sejak dini yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa agar mampu melaksanakan roda pemerintahan yang akan datang dan bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa indonesia. Dalam proses pendidikan kewarganegaraan dapat mempengaruhi sikap dan nilai-nilai perilaku dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kurang nya pemahaman dalam penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan, kurangnya etika dan budi pekerti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari merupakan sebuah permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting dalan mencegah lunturnya jiwa nasionalisme terhadap NKRI.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Kenegaraan: Tantangan dan Prospek di Era Globalisasi Alam, Ruben Nicholas; Abbror, Rivat Maliqisyah; Hafizh, Zalfa
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2455

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi tantangan dan prospek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka hukum kenegaraan di era globalisasi. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara dan aktor non-negara telah membawa tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terhadap standar HAM. Tantangan utama termasuk adanya tekanan terhadap kedaulatan negara, penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Namun, terdapat juga prospek yang muncul, seperti peran organisasi internasional dalam mempromosikan standar HAM, kemajuan teknologi yang memfasilitasi koordinasi aktivis HAM, dan munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional yang menekankan tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap HAM. Dengan menganalisis teori-teori yang relevan dan studi kasus nyata, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perlindungan HAM di era globalisasi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk memperkuat independensi sistem peradilan, meningkatkan kerja sama internasional, mendorong partisipasi masyarakat sipil, dan mengembangkan kerangka regulasi yang mengikat perusahaan multinasional dalam menjaga HAM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan prospek dalam perlindungan HAM di era globalisasi.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Danuwangsa, Fabio Arya; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Perlindungan Hukum Terhadap Hardwood Private Limited Dalam Kasus Sengketa Merek Pasta Gigi “Strong” Dengan Unilever Nugroho, Maria Cecilia; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2667

Abstract

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan yang ketat sudah lazim ditemui. Persaingan yang ketat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan hak kekayaan dan intelektual. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan industri yang berupa suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya, yang digunakan oleh perseorangan maupun perusahaan, untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaanya difokuskan pada pengumpulan data sekunder ( bahan Pustaka ) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti buku, artikel, dan sebagainya. Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah kasus merek STRONG antara Hardwood Private Limited dengan PT Unilever Indonesia, yang dimana para pihak terkait, yaitu Hardwood Private Limited memproduksi pasta gigi dengan merek Formula Strong dan Unilever memproduksi pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena adanya kemiripan nama pasta gigi. Hardwood Private Limited menggugat PT Unilever ke PN Jakarta Pusat. Adanya keputusan dari hakim tidak membuat Unilever menyerah. Unilever mengajukan kasasi.
Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/PN.Met) Hakim, Lukmanul; Rahmadani, Hanum Putri
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2150

Abstract

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Salah satunya hal yang wajib diperhatikan yaitu cara penentuan suatu tindakan diartikan atas tindak pidana atau kejahatan, berdasarkan pendapat R. Tresna, pertimbangan ataupun ukuran perbuatan terlarang, yang menentukan mana saja yang tidak boleh, semuanya berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat dan suasana. Dinegara-negara berkembang seperti di Indonesia masih sering ditemui kejahatan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pidana pengancaman dengan pemerasan. Dewasanya saat ini dengan memperhatikan perkembangan, kasus tindak pemerasan dan pengancaman semakin bermunculan dan meningkat di media sosial ataupun media cetak. Walaupun aparat penegak hukum sudah semaksimal mungkin dalam upaya menanggulangi kejahatan ini, namun kejahatan ini masih terus bermunculan dimasyarakat sehingga membuat masyarakat yang hendak keluar untuk mencari rezeki seperti pedagang, merasa tidak aman karena takut menjadi korban dari tindak kejahatan ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang serta faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian seperti wawancara, dokumentasi untuk dapat diterapkan pada permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu dinyatakan kepada Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama”, serta menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Serta faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dan pengancaman adalah sulitnya pencarian terhadap keberadaan pelaku pidana, kurangnya personil aparat hukum dan rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat. Penulis menyarankan beberapa hal yaitu pemberian sanksi oleh hakim harus ditegaskan agar dapat memberikan efek sejera-jeranya sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Selalu meningkatkan kerjasama antara para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperlancar alur penegakan hukum terhadap kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Page 8 of 45 | Total Record : 441

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026 Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024