cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 431 Documents
Penerapan Fungsi Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk) W A, Ahmad Fauzan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2142

Abstract

Artikel ini adalah studi kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri tanjung karang. Pembahasannya adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terhusus kasus Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk Apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah library research dan field research. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah membawa dampak negatif terhadap anak, tetapi penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, karena itu didalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap anak tidak terlepas dari perlindungan anak dan dan apa yang menjadi hakhak anak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam putusan pengadilan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk hakim menjatuhkan putusan pasal 362 Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi disaat persidangan hakim menjatuhkan putusan pasal 362 tentang pencurian, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan sudah memenuhi tujuan hukum. Baik dari bentuk-bentuk pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktian tindak pidana pencurian dan hal-hal yang menggugurkan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian telah dijelaskan secara jelas
Pengaruh Konsumsi dan Pengangguran Terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2010 Hingga Tahun 2022 Siregar, Rahel Veronika; Suharianto, Joko
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2550

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga dan pengangguran terhadap upah minimum regional di Sumatera Utara periode 2010-2022. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan uji statistic regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil uji determinasi, dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.978220 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 (konsumsi rumah tangga dan pengangguran) memberikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan) sebesar 97,8%. Sedangkan sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.
Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sarana Mengikat Bangsa pada Zaman Generasi Milenial Hasan, Zainudin; Labibah, Auliya Dhiya; Kelana, Nurico Mareza; Putri, Chantika Kurnia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2356

Abstract

Penelitian ini mengulas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai instrumen kohesif untuk menyatukan bangsa Indonesia di era Generasi Milenial. Dengan mengadopsi metode analisis literatur, studi kasus, dan penelitian lapangan, penelitian ini mengeksplorasi relevansi dan esensialnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi filosofis yang mendorong keberagaman budaya, agama, dan suku menjadi kekuatan bangsa, bukan kelemahan. Hasil penelitian menyoroti peran sentral nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa, dalam menggalang solidaritas nasional dan membangun identitas yang kuat di tengah arus globalisasi dan tantangan era digital. Analisis mendalam juga mengungkap perlunya pendekatan inklusif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, yang tidak hanya berfungsi sebagai semangat dan moto belaka, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Implikasi penelitian ini mencakup pentingnya peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama dalam menjaga harmoni, keadilan, dan persatuan di tengah masyarakat yang multikultural. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi sarana formal, tetapi juga sebuah komitmen filosofis yang terus diperkuat dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga integritas bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan dinamis.
Analisis Aplikasi RAGEM dalam Melaksanakan Program Smart City di Kota Serang Karenina, Karenina; Dewi, Ratna Sari; Juwandi, Ronni
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2480

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang sebuah aplikasi bernama RAGEM yang menjadi salah satu aplikasi pelayanan publik di Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana aplikasi RAGEM sebagai aplikasi pelayanan publik bekerja serta bagaimana aplikasi tersebut berjalan sebagai implementasi dari berjalannya kebijakan Serang Smart City. Penulis melihat bahwa dengan adanya kebijakan Serang Smart City yang melahirkan aplikasi RAGEM dapat membuka jalan antara Pemerintah Kota Serang dengan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan dianalisa menggunakan kerangka teoritis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah aplikasi RAGEM dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan proses pelayanan publik di Kota Serang melalui berbagai macam fitur aplikasinya. Namun dalam implementasinya, masih banyak masyarakat Kota Serang yang belum mengetahui tentang aplikasi RAGEM sehingga pengguna aplikasi tersebut masih terbilang sedikit. Adapun kurangnya anggaran dari pemerintah dan kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang IT menjadi tantangan utama bagi Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan Serang Smart City.
Tinjauan Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Pasaribu, Adhisti Syifani; Anggalana, Anggalana
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2219

Abstract

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya sebuah era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja, tetapi di negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya, Selain itu juga permasalahan hukum yang sering kali dihadapi yaitu ketika terkait dengan komunikasi, penyampaian informasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta dalam hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Unsur melanggar kesusilaan ini yang kemudian digunakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang ITE. Akan tetapi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan, undang-undang baik KUHP maupun Undang-Undang ITE ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data melalui editing, klasifikasi data, dan sistemasi data. Faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dimana terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah mengirimkan foto alat kelamin terdakwa melalui Whatsapp terhadap korban yang bertujuan untuk mengajak korban untuk melakukan tindak asusila serta korban diancam dapat dibunuh jika tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Terdakwa, Maka karna tindakan itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan- keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Saran Bahwa perlu adanya perlindungan yang dilakukan secara fisik, psikis, hukum social, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap pelaku.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk) Putri, Mega Nisa; Rusli, Tami; Satria, Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2159

Abstract

Perkembangan arus globalisasi ekonomi di bidang jasa pada saat ini sangat berkembang pesat sehingga masyarakat semakin banyak mengikatkan diri kepada masyarakat lain yang akan menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan “persetujuan” tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu tindakan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur (Berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN.Tjk). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Misalnya, ketidaksepakatan atau ketidakcakapan para pihak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Demikian pula, jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada Hakim. Namun apabila syarat syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi dan salah satu pihak sudah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan namun pihak lain membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak maka pihak yang membatalkan perjanjian tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun proses hukum dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk yang melibatkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembatalan perjanjian jual-beli batu bara secara sepihak mengalami kendala, terutama karena tidak hadirnya Penggugat, dalam persidangan, bahkan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Akibatnya, hakim menyatakan gugatan gugur berdasarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Keputusan hakim tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif para pihak dalam proses peradilan sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Saran ditujukan penulis kepada Para pihak yang akan membuat perjanjian sebaiknya memahami dengan jelas syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini akan membantu menghindari potensi pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Serta jika terjadi suatu sengketa dalam perjanjian sebiaknya pihak-pihak dapat mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebelum mencapai tahap pengadilan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual-beli dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis.
Pembetukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Perusahaan Perbankan pada Indeks IDX30 di BEI Periode 2020 Suryani, Suryani; Pratiwi, Aguspita; Hendra K, Joni
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2661

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui Perusahaan perbankan yang termasuk dalam pembentukan portofolio optimal serta proporsi/pemodalan dari dana perusahaan masing-masing pembentuk portofolio optimal dengan digunakannya model indeks tunggal. adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis dari penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dari penelitian yang dilakukkan yaitu perusahaan yang termasuk di indeks IDX-30 serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode Januari – Desember 2020 dan kriteria yang memnuhi untuk dijadikan sampel sebanyak 5 perusahaan. teknik dalam melakukan analisis data dengan Menghitung return dan juga expected return pada saham itu masing-masing, Dalam Penghitungan return pasar (RM) dan expected return pasar (E(RM), perhitungan koefisien beta serta alpha pada setiap saham, dan Menentukan return bebas risiko (RBR). dari hasil penelitian yang telah dilakukkan Terdapat 2 perusahaan memiliki nilai yang negatif yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak masuk pada kriteria sampel. dan ada 3 perusahaan Tidak optima dalam membentuk portofolio yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Central Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pengaruh Kasus Sengketa Merek Terhadap Industri Sepeda dan Otomotif: Studi Kasus Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor Thie, Naysa Andrea; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2585

Abstract

Sengketa merek dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri, terutama dalam industri sepeda dan otomotif yang sangat kompetitif. Studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor menunjukkan bagaimana kasus sengketa merek dapat mempengaruhi kedua perusahaan dan industri secara luas. Dalam kasus ini, Trek Bicycle Corporation, produsen sepeda terkemuka, menuduh PT Astra Honda Motor, produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, telah menjiplak merek dagang mereka. Sengketa ini menciptakan ketegangan antara kedua perusahaan dan dapat memengaruhi citra dan reputasi mereka di mata konsumen. Selain itu, kasus ini juga bisa memicu persaingan tidak sehat dan merugikan industri secara umum. Dampak dari kasus sengketa merek antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor terhadap industri sepeda dan otomotif dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti penurunan kepercayaan konsumen, penurunan penjualan, dan kerugian finansial yang dapat memengaruhi pertumbuhan industri secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa merek dalam industri sepeda dan otomotif sangat penting untuk memastikan berlangsungnya persaingan yang sehat dan berkelanjutan. Kontribusi dari regulator dan lembaga hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa merek secara adil dan transparan juga sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan industri. Dengan demikian, studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh kasus sengketa merek terhadap industri sepeda dan otomotif. Pentingnya memahami hukum merek dagang dan menyelesaikan sengketa dengan bijaksana adalah kunci untuk memastikan kelangsungan bisnis dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Rasji, Rasji; Wonohadidjojo, Christopher Howard; Serena, Michelle Audrey
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2404

Abstract

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Judicial Review, yang merupakan proses pengujian keabsahan peraturan atau keputusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif terhadap konstitusi. Konsep ini adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan Judicial Review, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah amandemen terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk dalam menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut kewenangan Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum Indonesia mengatur pengujian Judicial Review terhadap Perppu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi Judicial Review dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih jauh tentang implikasi praktis dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegakan keadilan di negara demokratis Indonesia.
Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh DLHK di Kota Pekanbaru Fikri, Haris Kharisma; Rusli, Zaili
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2628

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat di suatu kota. Di Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah oleh DLHK di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas DLHK dan masyarakat terkait, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terkait kebijakan dan program pengelolaan sampah. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLHK telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah baik dari segi penanganan maupun pengurangan di Kota Pekanbaru, seperti pengangkutan sampah, pengelolaan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pengelolaan sampah non organik menjadi kerajinan barang bernilai ekonois. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah dengan benar, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Kesimpulannya, meskipun DLHK telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta perbaikan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang harus tersedia untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Pekanbaru.

Page 5 of 44 | Total Record : 431