SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is a media for national (and international) legal scholars, academicians and legal practitioners to voice their legal opinions or publish their research. Articles to be published comprises of legal scientific articles, legal research reports, book reports or analytical essays on legal practice as well as legal thinking written by academicians or legal practitioners. Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of social, politic and law.
Articles
150 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital ]]>
<![CDATA[Widhy Andrian Pratama]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1227
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara singkat dan sederhana mengenai penegakan hukum terhadap korupsi di era modernisasi digital metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa, sangat serius, dan berbahaya sehingga perlu pemberantasan sampai ke akar-akarnya. Tindakan Korupsi telah menjelma secara modern mengikuti perkembangan kemajuan digital secara aktif.]]>
<![CDATA[Kekuatan Udara Sebagai Kunci Kemenangan: Sebuah Analisis dari Operation Desert Storm 1990-1991 ]]>
<![CDATA[Yanto Srikardo Manurung]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1246
<![CDATA[Kekuatan Udara sebagai kunci kemenangan Operation Desert Storm 1990-1991 menunjukkan bahwa operasi udara yang sukses dan memutuskan ini membantu melepaskan Kuwait dan mendapatkan kepatuhan Irak dengan resolusi U.N. Namun, analisis tentang kampanye udara terhadap target strategis menunjukkan beberapa isu kekuatan udara yang memerlukan perhatian sebelum kampanye berikutnya. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas kekuatan udara termasuk batasan sensor pesawat dalam mengidentifikasi dan mengambil target, serta kegagalan Departemen Pertahanan dalam mengumpulkan dan menyebarkan penilaian kerusakan perang yang tepat waktu. Selain itu, taktik serangan medium hingga tinggi yang memaksimalkan keberlanjutan pesawat dan pilot dibandingkan dengan efektivitas sistem senjata juga menjadi pertimbangan utama. Analisis ini mencakup penilaian terhadap efektivitas pesawat dan senjata yang digunakan dalam mencapai tujuan kampanye udara, serta perbandingan antara kekuatan yang digunakan dengan hasil yang dicapai.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran ]]>
<![CDATA[Widhy Andrian Pratama]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1255
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik kedokteran. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa. perlunya perlindungan hukum yang ekstra terhadap pasien selaku pengguna pelayanan medis baik itu dari segi hukum maupun dari morilnya. Serta perlunya langkah kehati-hatian dan ketelitian untuk dokter dan tenaga medis di dalam memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien agar sekiranya tindakan atau kelalaian berupa malpraktik dalam terhindarkan atau diminimalisir agar tidak terjadi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online ]]>
<![CDATA[Widhy Andrian Pratama]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1256
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa prostitusi atau yang biasa kita sebut dengan tindakan pelacuran saat sekarang ini telah menjelma seiring mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dimana prakteknya tidak lagi lakukan dengan menjajakan diri di pinggir-pinggir jalan, akan tetapi telah banyak menggunakan media aplikasi-aplikasi online dalam kegiatan prostitusi seperti, michat, tinder, tantan, whatsapp, dan facebook serta dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dialami oleh Psk tersebut diantara faktor ekonomi dan Pergaulan.]]>
<![CDATA[Studi Perbandingan; Strategi Politik Pendatang Baru Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wasileo Halmahera Timur dan Kabupaten Kedungsari Kulonprogo ]]>
<![CDATA[Kurniawan Prasetyanta]]>;
<![CDATA[Adji Suradji Muhammad]]>;
<![CDATA[Fisal Goraahe]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1268
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik yang dijalankan oleh pendatang baru dalam memenangkan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Wasileo, Kabupaten Halmahera Timur dan di Desa Kedungsari Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih untuk mengemukakan sebuah makna dari suatu persoalan atau permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka dan observasi berdasarkan realita yang terjadi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Wasileo Kabupaten Halmahera Timur, dan di Desa Kedungsari, Kabupaten Kulonprogo, para kandidat disinyalir sama-sama menggunakan politik uang, dan politik identitas. Politik uang dan politik identitas memiliki pengaruh yang besar untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Namun dalam pemilihan kepala desa tersebut, politik uang lebih mendominasi dari pada politik identitas, karena sebagian dari masyarakat Desa Wasileo dan Desa Kedungsari memilih pemimpin berdasarkan kriteria pada kekayaan dan juga dari tingkat pendidikan. Sehingga strategi yang dilakukan oleh pendatang baru tersebut tergolong dalam strategi bujukan atau inducement strategy. Inducement strategy dinilai cocok bagi pendatang baru yang akan bertarung dalam kontestasi politik khususnya di Desa Wasileo Halmahera Timur dan Desa Kedungsari di Kulonprogo.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah ]]>
<![CDATA[Rizaldi Mochammad Alfin]]>;
<![CDATA[Rosalinda Elsina Latumahina]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1270
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna biro perjalanan haji dan umrah apabila calon jemaah haji dan umroh tidak berangkat sesuai jadwal, dan untuk mengetahui sejauh mana biro perjalanan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara ibadah haji dan umrah, bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Penelitian ini mengikuti metodologi penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan berbasis kasus. Kajian ini bersumber pada tiga sumber informasi hukum: sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Materi Keagamaan Nomor 8 Tahun 2008 (2018) menguraikan tentang perlindungan hukum bagi pengguna biro jasa, demikian penelitian ini. Untuk memenuhi persyaratan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, biro jasa telah memberikan mekanisme akuntabilitas kepada salah satu konsumennya.]]>
<![CDATA[Penyebab Tingginya Angka Pengangguran di Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Yudho Ar Rihan Adipratomo]]>;
<![CDATA[Manuntun Parulian Hutagaol]]>;
<![CDATA[Dahri Tanjung]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1274
<![CDATA[Pengangguran merupakan salah satu indikator makroekonomi utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam periode 2017 hingga 2021, angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi saat hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia. Namun di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat serta upaya dalam mengatasinya. Data yang digunakan adalah data sekunder 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang kemudian diolah dengan metode analisis berupa analisis kuantitatif data panel dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja, tingkat pendidikan, konsumsi masyarakat, dan tingginya pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Barat. Solusi untuk mengurangi angka pengangguran antara lain peningkatan belanja daerah, eskalasi program wajib belajar menjadi dua belas tahun, serta peningkatan negosiasi dalam upaya penciptaan lapangan pekerjaan.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara ]]>
<![CDATA[Frederikus Naisoko]]>;
<![CDATA[Piere Mario Bait]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1278
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) di desa masih rendah, hal ini disebabkan karena peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan musyawarah lebih banyak para elit desa sedangkan masyarakat sering tidak dilibatkan, Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami dengan baik terkait dampak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangat menentukan kualitas suatu proses perencanaan. Masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes, Pemerintah Desa dan BPD sudah cukup memahami tentang proses perencanaan sedangkan masyarakat pada umumnya hanya sekedar hadir karena diundang sebagai peserta tetapi kurang memahami proses penyusunan rencana pembangunan desa secara menyeluruh, kesibukan masyarakat dengan mata pencahariannya. Partisipasi masyarakat pada saat Musrenbangdes penetapan RPJM-Des di desa masih sangat rendah. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat harus bekerja mencari uang untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi pada pelaksanaan, akibatnya mereka hanya bisa berpartisipasi saat waktu luang.]]>
<![CDATA[Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik ]]>
<![CDATA[Baren Sipayung]]>;
<![CDATA[Mulyati Zamzami]]>;
<![CDATA[Rido Doly Cristian Sigalingging]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1281
<![CDATA[Artikel ini membahas metode penghitungan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Penelitian ini diambil dari suatu studi kasus namun dituangkan dalam pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya bagi auditor untuk memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, seperti KepKa LKPP 122/2022, dan memastikan harga barang/jasa terpantau sesuai dengan persyaratan, termasuk penggunaan metode negosiasi harga yang sesuai dengan regulasi dan pemenuhan persyaratan teknis yang jelas, serta memprioritaskan produk dalam negeri dan dari Penyedia Usaha Kecil dan Koperasi. Lebih lanjut, pembahasan mencakup persiapan referensi harga, pemilihan penyedia dengan harga terbaik, dan penanganan indikasi persekongkolan. Hal ini relevan dengan upaya mencegah kerugian negara dan memastikan transparansi serta efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi dan Distribusi Konten Pornografi ]]>
<![CDATA[Tunjung Muning]]>;
<![CDATA[Abraham Ferry Rosando]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v3i3.1292
<![CDATA[Konsep pertanggungjawaban hukum mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada subjek hukum, seperti pemerintah, untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan hak, kewajiban, dan kekuasaan, berdasarkan undang-undang yang berlaku. "Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana" adalah salah satu hal utama yang selalu terkait dengan pengaturan tindak pidana sebagai norma, prinsip, atau hukum yang menjadi subjek penelitian dalam kebijakan formulasi hukum pidana. Oleh karena itu, baik kriminalisasi maupun dekriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, internet dapat digunakan sebagai sarana media yang dapat digunakan untuk menjalankan tindakan tersebut. Situs web porno yang secara terang-terangan menawarkan, memajang, dan menampilkan foto atau video pornografi tentu dapat meningkatkan hasrat remaja. Oleh karena itu, pasal 533 dapat digunakan secara keseluruhan untuk menghukum individu yang melakukan aktivitas pornografi di internet.]]>
