cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram - NTB
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is a media for national (and international) legal scholars, academicians and legal practitioners to voice their legal opinions or publish their research. Articles to be published comprises of legal scientific articles, legal research reports, book reports or analytical essays on legal practice as well as legal thinking written by academicians or legal practitioners. Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of social, politic and law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 150 Documents
 11   12   13   14   15 
Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Eksibionisme dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kecamatan Tampan) Rahma, Annisa; Latif, Syahrul Akmal
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1389

Abstract

Masalah kejahatan bukanlah sebuah hal yang baru. Naik turunnya kejahatan disebabkan banyak faktor mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, keimanan dan pertahanan sekalipun. Pada umumnya tindakan eksibisionisme berlangsung di tempat publik misal taman kota, commuter line, dan di jalan raya serta di gang-gang, lokasi-lokasi tersebut pun bisa terjadi pada saat ramai ataupun sepi. Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan metode kualitatif. yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan in-depth interview (wawancara mendalam). Untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak meresahkan masyarakat, maka ada beberapa reaksi yang ditimbulkan masyarakat terhadap pelaku eksibionisme menuai reaksi sosial yakni Reaksi formal yang dimunculkan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi dan melakukan upaya pencegahan pada kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Reaksi informal tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dimana aparat penegak hukum memandang yang melakukan perbuatan tersebut hanya penyakit yang bisa sembuh, akan tetapi kenyataannya tidak semudah itu untuk sembuh. Kasus tersebut tetap disampaikan kepada pihak kepolisian akan tetapi setelah itu dilakukan perdamaian terhadap pelaku dan korban.
Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Wicaksono, Herlambang; Setiyono, Setiyono; Suratman, Teguh
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1381

Abstract

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dinilai masih belum efisien dalam penerapannya di masyarakat sehingga lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperkenalkan reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Undang-undang ini juga menekankan pendekatan restorative justice, yang lebih humanis dalam menangani pelanggaran cukai melalui dialog dan pemulihan. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap Penegakan Hukum Dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan menggunakan metode penelitian secara empiris di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana berupa denda Ultimum Remidium dinilai efektif dalam menambahkan penerimaan negara, daripada sanksi pidana penjara yang hanya berfokus pada hukuman dan tentu saja juga memakan biaya, dimana untuk teknis pelaksanaan Restorative Justice nya diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB Andrianto, Sis Nanda Kus; Setiyono, Setiyono; Sabrina, Nahdiya; Listyaningrum, Novita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1387

Abstract

Sistem hukum formil dalam penyidikan perkara narkotika tak jarang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini mendorong munculnya pendekatan restorative justice, sebuah alternatif penyelesaian perkara yang mengedapankan pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan restorative justice dalam menangani perkara narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan, dan dengan tidak dipenjara, mereka terhindar dari kontak dengan bandar atau kurir di Lapas, sehingga peluang mereka untuk sembuh dan berhenti dari narkotika lebih besar. Restorative justice terbukti menjadi alternatif penyelesaian perkara narkotika yang efektif dan efisien di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini mampu memulihkan keadilan bagi masyarakat dan membantu pengguna narkotika untuk lepas dari jeratan penyalahgunaan narkotika.
Tinjauan Yuridis Status Hukum Tenaga Guru Honorer Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Carolina, Citra Yunita; Supriyadi, Supriyadi; Susianto, Susianto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1392

Abstract

Sistem pendidikan bertujuan untuk kemajuan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. Kerjasama antara pemerintah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan formal dan nonformal untuk memperluas wawasan. Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat krusial, tetapi guru honorer sering mengalami ketidakadilan dan kesejahteraan yang kurang dibandingkan dengan guru PNS. Peraturan Permenpan-RB Nomor 27 dan 28 Tahun 2021 tentang pengadaan PNS dan PPPK telah menimbulkan perdebatan di kalangan dunia pendidikan. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini, namun implementasinya sering tidak memenuhi harapan, menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan guru honorer. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada rumusan Bagaimana status hukum guru honorer menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini bersifat normatif dan hasilnya menunjukkan bahwa guru honorer adalah tenaga pendidik tidak tetap yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan regulasi yang berlaku.
Kebijakan Hilirisasi Pertambangan Dalam Hukum Bisnis Nasional Hehamony, Mikhail Dwight
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1394

Abstract

Artikel ini menganalisa tentang kebijakan yang mendukung hilirisasi pertambangan dalam hukum bisnis nasional. Hal ini penting untuk dikaji karena Indonesia sedang dalam masa gencar untuk mendukung hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Melalui hilirisasi, diharapkan komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi. Hasil nilai tambah dari produk mineral mentah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tambah hasil mineral yang sudah melalui proses pengolahan. Bahwa untuk melaksanakan hilirisasi pertambangan ini maka diperlukan payung hukum untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya, bahwa hal tersebut menjadi penting untuk dikaji. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya adalah kebijakan yang menjadi dasar hilirisasi pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya mengatur agar tidak ada lagi ekspor bahan tambang mentah.
Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota) Fitriana, Ananda; Setiyono, Setiyono; Indrayanti, Kadek Wiwik
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1395

Abstract

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 (dua ribu) anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana, Unit PPA memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap ABH, termasuk melalui pencegahan, penanganan kasus ramah anak, dan rehabilitasi. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris yang bertempat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota. Dengan rumusan masalah Bagaimana peranan Unit PPA dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, menangani kasus dengan pendekatan ramah anak, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk melindungi hak-hak anak. Studi ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang operasional Unit PPA dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.
Klasifikasi Usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar) Pramono, Edi; Setiyono, Setiyono; Sabrina, Nahdiya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1415

Abstract

Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan dengan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dewasa karena anak tidak sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memisahkan ruangan antara anak-anak sesuai klasifikasi umur agar mereka tidak menjadi korban bullying, pelecehan, atau kekerasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep usia di LPKA di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan hukum. Selain itu, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep usia anak yang menjadi kebijakan di LPKA di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak pasal 1, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Mechanism of Establishment of Joint Venture between PT. Pelindo With PT. Inalum Lubis, Arif Maulana; Sahputra, Rilawadi; Kusbianto, Kusbianto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1416

Abstract

The purpose of this study was to determine the mechanism of formation of joint venture between PT Pelindo and PT Indonesia Asahan Alumunium (PT. Inalum), as well as the legal position of PT Prima Regional Development according to Presidential Regulation Number 81 of 2018 concerning the acceleration of the development and operation of the Kuala Tanjung Port and Industrial Estate in North Sumatra province. This research is included in descriptive research with normative juridical research using qualitative data analysis methods. Research methods used empirical juridical research methods, the results showed that PT Pelindo (Persero) must acquire shares owned by PT PMT in PT PPK by 10% so that at the time of joining PT Inalum to form a joint venture entity, the position of PT Pelindo (Persero) is a 100% shareholder of PT PPK. Later, if PT Inalum conducts capital participation, PT Inalum can buy part of PT PPK shares from PT Pelindo (Persero) so that the composition of PT PPK shareholders is PT Pelindo (Persero) and PT Inalum.
Legal Protection of Trademarks That Have Similarities In Principle In The Trademark Registration Process Is Associated with The Principle of Good Faith Yuanda, Eryanto Pangaftu; Sahputra, Rilawadi; Sitompul, Ariman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1417

Abstract

How the legal protection of brands that have similarities in essence on the trademark registration process is associated with the principle of good faith, as well as how the implementation of the provisions of equality in essence on trademark disputes and the consideration of judges in deciding the dispute is associated doctrine of Nearly Resembles (case study Supreme Court Decision No. 606.k / pdt.sus-HKI/2018). Research methods, this type of research is normative, descriptive research, taken from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques with library studies / documentation studies. This study uses qualitative analysis.The result of this research is 2. Legal protection is carried out starting from the application, examination, and announcement, in the end the registrant meets the administrative requirements and the examination of the brand substancResearch methods, this type of research is normative, descriptive research, taken from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques with library studies / documentation studies. This study uses qualitative analysis.The result of this research is 2. Legal protection is carried out starting from the application, examination, and announcement, in the end the registrant meets the administrative requirements and the examinatiaw.
Obstacles Faced by The Curator, As Well As The Efforts Made by The Curator In Conducting Actio Pauliana Against Bankruptcy Assets Sianipar, Mangatur Ruhut Banuara; Sahputra, Rilawadi; Sitompul, Ariman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1418

Abstract

The formulation of the problem in this writing is how the rules of law governing the implementation of Actio Pauliana against bankruptcy assets, what factors are obstacles, as well as the efforts made by the curator in conducting Actio Pauliana against bankruptcy assets (based on Case Study decision Number: 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2022 / Fr.Commerce. Mdn Jo. Number 32/Rev.Sus PKPU/2021 / Fr. Commerce.Mdn). In addition, how is the role of the curator in conducting Actio Pauliana against bankruptcy assets (based on a case study of decision Number: 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2022 / Fr. Commerce.Mdn Jo. Number 32/Rev.Sus PKPU/2021 / Fr. Commerce.Mdn). The type of research that will be used in the writing of the thesis is empirical juridical research. The results of the study of factors that become obstacles, in conducting Actio Pauliana against bankruptcy assets based on decision Number: 1 / Pdt.Sus-Actio Pauliana/2022 / Fr. Commerce.Mdn Jo. No. 32 / Pdt.Sus Pkpu/2021 / Fr. Commerce.Mdn: 1. Juridical Aspect, 2. Non-Juridical Aspects: The Role Of The Curator In Conducting Actio Pauliana Against Bankruptcy Assets Based On Decision Number: 1 / Pdt.Sus-Actio Pauliana/ 2022 / Fr.Commerce. Mdn Jo. Number 32/Rev.Sus Pkpu/2021 / Fr.Commerce.Mdn: in doing Actio Pauliana, the curator must be able to prove that the legal action that has been done by the insolvent debtor/party that is closely related to the insolvent debtor is something that comes from the insolvent debtor and can harm or reduce the value of the insolvent boedel.

Page 13 of 15 | Total Record : 150

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue