cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram - NTB
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is a media for national (and international) legal scholars, academicians and legal practitioners to voice their legal opinions or publish their research. Articles to be published comprises of legal scientific articles, legal research reports, book reports or analytical essays on legal practice as well as legal thinking written by academicians or legal practitioners. Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of social, politic and law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 150 Documents
 11   12   13   14   15 
Pengembangan Ekowisata Mangrove Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal di Desa Sungai Kupah Holik, Mat; Sikwan, Agus; Listyaningrum, Indah; Arkanudin, Arkanudin; Rahmaniah, Syarifah Ema
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1503

Abstract

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan Ekowisata Mangrove Telok Berdiri di Desa Sungai kupah, strategi pengelola dalam memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah maupun pihak swasta, dan perubahan sosial yang terjadi akibat interaksi antara masyarakat lokal dengan pengunjung serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial akibat interaksi yang terjadi di Desa Sungai Kupah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Setelah melakukan penelitian lapangan dan analisa, hasil penulisan ini mengungkapkan bahwa pengembangan Ekowisata Telok Berdiri diakibatkan oleh penambahan pembangunan dan kunjungan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kratif Republik Indonesia, Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.B.A.,M.A. dalam rangka penganugerahan desa wisata dan penghargaan KALPATARU untuk penggagas Ekowisata Telok Berdiri dan perubahan sosial masyarakat lokal dari gaya bicara mengikuti gaya modern yang di bawah oleh pengunjung serta budaya berpakaian lebih mengikuti budaya berpakaian pengunjung Seperti dahulunya masyarakat tidak terlalu mementingkan urusan penampilan dan gaya hidup, mereka lebih mementingkan masalah kebutuhan pokok dari pada masalah penampilan, tetapi sekarang berbeda keadaannya, karena kini urusan penampilan dan gaya hidup mulai menjadi perhatian serius.
Kajian Sistem Kontrak Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Serta Perlindungan Hukum Rini, Indrati; Suwardi, Suwardi; Boediningsih, Widyawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1518

Abstract

Negara Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar dengan meningkatnya pembangunan suatu hal yang penting sekali bagi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pekerja memiliki peranan yang begitu penting oleh karena itu pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan berpartisipasi di dalam pembangunan tanpa adanya pekerja. terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja, yaitu faktor Pendidikan buruh, faktor ekonomi buruh, tidak tergabung dalam serikat pekerja, faktor pengusaha yang belum maksimal dalam penerapan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta faktor pemerintah yang kurang memberi sosialisasi perihal hak-hak pekerja dan pentingnya perjanjian kerja bagi perlindungan hukum terhadap pekerja. Setiap perusahaan memiliki hubungan kerja dengan pekerja dan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangat diperlukan komponen perjanjian kerja di dalamnya, berdasarkan “Pasal 1 angka 14 UUK memberikan pengertian yakni Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak”. Berangkat pada isu Perlindungan tenaga kerja sangat dibutuhkan serta peran serta tenaga kerja sangat penting, sehingga kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan hak-hak dasar pekerja/buruh harus dijamin.
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Waralaba Terkait Rahasia Dagang pada Perjanjian dibuat Sesuai UU No. 30 Tahun 2000 Suwardi, Suwardi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan usaha franchise di Indonesia memiliki esensi yang penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Keberadaan usaha franchise juga dinilai cocok dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Waralaba (yang selanjutnya disebut franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian franchise. Perkembangan usaha franchise di Indonesia juga memiliki esensi yang penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. PP Waralaba sendiri mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (pada tahun 2008 di amandemen dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Mengingat usaha franchise di Indonesia beberapanya tergolong sebagai Usaha Kecil. Melalui Perjanjian franchise merupakan salah satu bentuk perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama, perjanjian ini perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dalam perjanjian prakteknya asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Pola franchise hubungan kemitraan di dalam memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya pada franchisee.
Kajian Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Suwardi, Suwardi; Boediningsih, Widyawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana ketentuan yang ada penjelasan tentang hak atas tanah ialah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan dengan tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas menurut UU dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hukum agraria Indonesia menganut asas kebangsaan dimana hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja dan badan hukum negara yang telah ditetapkan khusus oleh pemerintah. Bagaimana guna mendapatkan hak milik tanah ? Metode menggunakan normative mengacu pada Pasal 20 UUPA tahun 1960 tentang hak milik. Hak milik atas tanah adalah hak kebendaan atas tanah yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak lainnya, yang dapat dimiliki oleh warga Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah, dengan mengingat fungsi sosial terhadap hak atas tanah, termasuk terhadap hak milik atas tanah. Tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka hukum tentang tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Deteksi Pengetahuan Politik Pemilih Pemula Mahasiswa Dalam Pemilihan Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2024-2029 Darmansyah, Ramlan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Detection of political knowledge of novice student voters in the regional head election process for candidates for Mayor and Deputy Mayor of Pekanbaru in 2024-2029, intend to describe research findings related to the political knowledge of novice voters in the context of regional head elections which are one of the phenomena of local politics and local democracy. The research method used in this research study process is qualitative description, namely research that describes research data through interviews using Google form media. The informants in this research are students who are beginner voters aged 17 to 22 years. The detection results found in this research are, on average students who are categorized as beginner voters are students who are in their first semester of college who have never used their voting rights. Students' knowledge as novice voters in the election of candidates for Mayor and Deputy Mayor of Pekanbaru can be said to be good, by obtaining information from promotional media for regional head candidates, namely billboards and social media. Students' political interest in the contestation for the election of candidates for Mayor and Deputy Mayor of Pekanbaru can also be considered very good.
Aspek Hukum Dalam Penggunaan Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan: Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien Wardhana, Nabilah; Budiarsih, Budiarsih
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan ramuan herbal di Indonesia, sebagai bagian integral dari praktik kesehatan tradisional, semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Namun, tantangan terkait keamanan, kualitas, dan efektivitas ramuan herbal juga muncul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal serta mekanisme pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis dokumen hukum dan regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan landasan yang kuat untuk pengaturan obat herbal, tantangan implementasi dan pemahaman oleh tenaga kesehatan masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan kesehatan serta penguatan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
Eksploitasi Karya Musik oleh Platform Digital di Media Sosial (Studi Kasus Nomor 84/PUU-XXI/2023) Ramadhan, Fuad; Rosando, Abraham Ferry
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada eksploitasi karya musik di media sosial oleh platform digital, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Dalam perkembangan teknologi digital, musik menjadi salah satu konten yang sering digunakan pada berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, baik sebagai latar video maupun sebagai konten utama yang menarik pengguna. Namun, sering kali pemanfaatan ini tidak disertai dengan perizinan atau kompensasi yang memadai kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak terkait. Fenomena ini memunculkan perdebatan hukum mengenai perlindungan hak cipta di era digital, terutama terkait apakah hukum yang ada cukup melindungi kepentingan pencipta terhadap eksploitasi yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta di media sosial, serta melakukan telaah kasus terhadap putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan hak cipta pada platform digital, yang menyebabkan sulitnya pencipta untuk memperoleh keadilan atas eksploitasi karyanya. Tantangan utama dalam penerapan hak cipta di media sosial meliputi kurangnya pengawasan dan kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas negara, mengingat platform digital sering beroperasi secara global. Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait pemanfaatan karya di media sosial, yang menimbulkan celah bagi platform digital untuk memanfaatkan karya tanpa izin.
Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Lalu, Aswad; Beddu, Sumiyati; Djafar, Marwan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum terkait perlindungan hukum atas penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali kondisi riil di lapangan mengenai penerapan perlindungan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun terdapat peraturan yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan utama. Alih fungsi lahan untuk pemukiman dan infrastruktur yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan masih terjadi di beberapa kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lahan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian.
Analisis Yuridis Hak Numpang Garap Lahan Pertanian Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Mokodongan, Muchlis Jusnardi; Lahaling, Hijrah; Insani, Nur
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adalah sokoguru kehidupan yang merupakan tulang punggung kehidupan dimana seluruh makhluk hidup di bumi sangat bergantung pada eksistensi dan manfaat tanah. Bentuk penerapan hak apabila terjadi kesepakatan diantara pemilik lahan sebagai pemberi hak dan penggarap sebagai penerima hak dan bentuk penyelesaian sengketa lahan jika terjadi perselisihan atau permasalahan. Metode yang digunakan dalam adalah metode normatif menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pendekatan dalam proses hipotesis, turun lapangan, analisis data dan kesimpulan dengan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, serta kepastian data numerik. Hasil penelitian ini didapatkan permasalahan yang timbul dalam praktek yang sebenarnya adalah pertama pemilik lahan pertanian desa yang memberikan hak numpang garap lahan pertanian kepada penggarap untuk menanam tanaman palawija untuk jangka pendek akan tetapi pada akhirnya pemilik lahan pertanian desa menjual lahan pertanian desa tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa konfirmasi dan pemberitahuan kepada penggarap di lahan pertanian tersebut. Kedua Ahli Waris dari pemilik lahan tidak mengetahui bentuk pemberian hak numpang garap lahan pertanian kepada penggarap. (Bukti hak formil dan materiil ahli waris). Ketiga Penggarap yang diberikan hak numpang garap oleh pemilik lahan mengalami kerugian karena selain dari pada kategori objek yang diperjanjikan secara real akan tetapi secara moral sudah seharusnya sebagai pemilik lahan pertanian juga ikut menjaga gangguan moral dilingkungan lahan pertanian tersebut.
Melihat Kembali Sejarah Kekalahan Jerman di Perang Dunia II: Konsep Kerjasama Sipil-Militer dalam Menghadapi Ancaman Perang Siber Manurung, Yanto; Prabaswari, Prabaswari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengulas sejarah penyebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia II salah satunya dikarenakan berhasil diretasnya Mesin sandi mereka yang bernama Enigma oleh Alan Turing dari Inggris. Alan Turing (1938) sendiri merupakan seorang ilmuwan sipil yang bekerja di Government Code and Cypher School" (GC&CS), suatu badan yang dibentuk Pemerintah Inggris yang merupakan gabungan antara para ilmuwan sipil, agen intelijen Angkatan Darat dan Angkatan Laut Inggris (A.M. Turing, 2004). Keberhasilan peretasan Enigma menggambarkan bahwa sinergi antara sipil (ilmuwan yang meretas algoritma) dan militer yang beroperasi di Lapangan bisa membawa kemenangan dalam perang. Dalam tulisan ini akan ditelaah bagaimana konsepsi hubungan sipil-militer yang bisa diadopsi dari peristiwa kemenangan Inggris dan sekutu pada masa Perang Dunia II sampai dengan era modern saat ini, dimana perang informasi sudah bertransformasi dalam ruang siber. Sejarah ini menjadi pembelajaran penting bagi dunia khususnya Indonesia dalam membangun konsep sinergi sipil dan militer yang handal guna menghadapi ancaman kontestasi perang siber saat ini. Paper ini mengadaptasi teori Huntington tentang Hubungan Sipil Militer. Menggunakan metode kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan wawancara pada perwakilan dari institusi militer dan sipil. Sehingga konsep model “pasukan siber” yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah sejalan dengan Teori Huntington yaitu kontrol sipil subyektif dengan dua alternatif pilihan yaitu pembentukan lembaga baru atau satuan tugas permanen dengan pelibatan empat fungsi yaitu sipil, militer, intelijen dan riset.

Page 15 of 15 | Total Record : 150

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue