cover
Contact Name
Bahtiar Imran
Contact Email
bahtiarimranlombok@gmail.com
Phone
+6285337626083
Journal Mail Official
bahtiarimranlombok@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Green Asia Blok I2-04, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
ISSN : -     EISSN : 30254477     DOI : https://doi.org/10.69916/iuris
Core Subject : Social,
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM or abbreviated IURIS NOTITIA is a national journal published by the Ninety Media Publisher since 2023 with E-ISSN : 3025-4477 . IURIS NOTITIA is a peer-reviewed journal with a focus on the field of Legal Studies covering the scope of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Customary law, Anthropological Law, Sociological Law, and other fields related to Legal Studies. All submissions are Single blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. The aims of this journal is provide a venue for academia, researcher and practitioner to publish original research or review on article. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM is a legal journal that published by the Ninety Media Publisher published two times a year are April and October. This journal available in online and printed version. Scope of published article in this journal related to law and society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
Consumer Legal Protection Against the Collection of Land Surplus Fees by Housing Developers in Home Ownership Credit Agreements (KPR) Dwi Ulfiani Saputri; Widiya N Rosari; Emelia Kontesa
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.704

Abstract

Fulfilling housing needs is one of the basic needs of the community whose fulfillment is increasingly difficult as land prices increase, so the government encourages the Home Ownership Credit (KPR) scheme, including subsidized houses for Low-Income People (MBR), as a more affordable financing instrument. In practice, mortgages often cause disputes between consumers and developers due to unagreed fee collection from the beginning. This article examines the case of mortgage consumers who at the survey stage agreed on a building area of 6×6 meters and a land area of 7×12 meters, but at the time of the credit contract it was known that the actual land area was 10×12 meters, so the developer charged consumers IDR 21,000,000.00 as a fee for the excess area. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a case approach to answer two problems: first, what is the form of legal protection for mortgage consumers against the collection of excess land costs by housing developers; and second, what is the dispute resolution mechanism that consumers can take if the billing is considered detrimental. The results of the study show that legal protection for consumers comes from the principle of good faith in Article 1338 of the Civil Code and consumer rights guaranteed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, so that the collection of fees for the difference in size arising purely due to the developer’s mistake, without new consent from the consumer, has the potential to have no legal basis. Consumers have several dispute resolution channels, ranging from negotiations and summonses, mediation through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), complaints to mortgage distribution banks, to civil lawsuits to the court if non-litigation efforts do not yield results.
Recognizing Living Ecological Law: Islamic Environmental Ethics and Eco-Fishing Governance in Giligenting, Indonesia Ahmad Sholikhin Ruslie; Rosalinda Elsina Latumahina; Anggit Wasesa Praja; Hendry Dapot Maringan H.M; Ahmad Firza Al Farizi
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.707

Abstract

This study aims to analyze ecological wisdom and Islamic ethics in the eco-fishing practices of the Giligenting community and their recognition through an environmentally oriented Village Regulation to strengthen the implementation of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 36 of 2023. The study focuses on fishing communities in the Giligenting Islands, Sumenep, where ecological norms are rooted in lived experience, intergenerational knowledge, social agreements, and religious values, yet face destructive fishing practices by some external actors. This study employs a qualitative socio-legal design. Data were collected through in-depth interviews with fishers, religious leaders, community leaders, former village officials, and community members, supplemented by participant observation and legal document analysis. The data were analyzed thematically and integrated with legal analysis and Islamic environmental ethics. The findings reveal that ecological wisdom, social control, and the Islamic values of trust (amanah), benefit and harm (maslahah–mafsadah), and the prohibition of environmental destruction (fasad) constitute a living ecological law that is effective within the community but has limited binding force over external actors. A Village Regulation is therefore needed not to create new ecological norms, but to recognize and connect existing community norms with formal law. This study proposes the concept of a recognition-based regulatory bridge as a framework for strengthening community-based sustainable fisheries governance.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Problematika Dan Penguatan Penegakan Hukum Suryaningsi; Rosmini; Abdul Kadir Sabaruddin; A. Ummu Fauziyyah
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.715

Abstract

Kejahatan di sektor sumber daya alam tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan dampak sosial yang luas. Dalam praktiknya, korporasi dapat terlibat sebagai pelaku sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana perlu menjangkau entitas korporasi, bukan hanya individu pengurus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, problematika penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta strategi penguatan penegakan hukum dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum sepenuhnya diikuti penerapan penegakan hukum yang efektif. Hambatan utama meliputi fragmentasi regulasi sektoral, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan kapasitas dan koordinasi kelembagaan, serta belum optimalnya penerapan sanksi yang mempertimbangkan keuntungan tindak pidana dan pemulihan ekologis. Penelitian ini mengembangkan kerangka enforcement gap yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu normative gap, institutional gap, dan sanction gap. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata bersumber dari kekurangan norma, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas institusi dan efektivitas pemidanaan. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum memerlukan harmonisasi regulasi, optimalisasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016, peningkatan kemampuan aparat dalam menelusuri struktur serta manfaat korporasi, dan penerapan sanksi proporsional yang berorientasi pada pencegahan serta pemulihan lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang terpadu, konsisten, transparan, akuntabel, dan berkeadilan ekologis dalam praktik penegakan hukum nasional.
Tinjauan Hukum terhadap Faktor Pengetahuan, Prosedur, dan Dukungan Pemerintah dalam Keberhasilan Pendaftaran Merek UMKM atas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis M. Octaviano Pratama; Agri Chairunisa Isradjuningtias
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.725

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, pendaftaran merek masih menjadi tantangan sehingga pelaku usaha rentan menghadapi sengketa dan kehilangan identitas merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Pengetahuan Hukum Merek, persepsi terhadap kompleksitas prosedur, persepsi biaya, dan dukungan pemerintah membentuk keputusan UMKM untuk mendaftarkan merek. Penelitian ini juga mengeksplorasi alasan faktor-faktor yang seharusnya mempermudah pendaftaran justru dapat menghambat pelaku usaha dalam menyelesaikan proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen dengan melibatkan pelaku UMKM, pendamping dan konsultan kekayaan intelektual, serta perwakilan pemerintah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh pengalaman dari pelaku usaha yang telah maupun belum mendaftarkan merek. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan pengodean terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Hukum Merek, literasi digital, dan pengalaman usaha merupakan faktor pendorong utama keputusan pendaftaran merek. Namun, pemahaman prosedur yang lebih mendalam justru dapat mengungkap kompleksitas administratif, termasuk klasifikasi barang dan jasa, kelengkapan dokumen, serta tahapan pemeriksaan, sehingga menghambat atau menunda pengajuan. Persepsi biaya bukan pertimbangan utama bagi sebagian besar informan. Dukungan pemerintah telah diatur secara nasional, tetapi akses dalam praktiknya bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah dan belum dirasakan secara merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal lebih menonjol dibandingkan faktor eksternal dalam membentuk keputusan pendaftaran merek. Oleh karena itu, penguatan literasi kekayaan intelektual dan digital, penyediaan panduan prosedural yang jelas, serta perluasan pendampingan menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pendaftaran merek di Indonesia.