cover
Contact Name
Bahtiar Imran
Contact Email
bahtiarimranlombok@gmail.com
Phone
+6285337626083
Journal Mail Official
bahtiarimranlombok@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Green Asia Blok I2-04, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
ISSN : -     EISSN : 30254477     DOI : https://doi.org/10.69916/iuris
Core Subject : Social,
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM or abbreviated IURIS NOTITIA is a national journal published by the Ninety Media Publisher since 2023 with E-ISSN : 3025-4477 . IURIS NOTITIA is a peer-reviewed journal with a focus on the field of Legal Studies covering the scope of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Customary law, Anthropological Law, Sociological Law, and other fields related to Legal Studies. All submissions are Single blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. The aims of this journal is provide a venue for academia, researcher and practitioner to publish original research or review on article. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM is a legal journal that published by the Ninety Media Publisher published two times a year are April and October. This journal available in online and printed version. Scope of published article in this journal related to law and society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
Implementasi Kolaborasi Multisektor Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Eks-Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar) Rivi Antoni; Yenny Fitri; Raju Moh Hazmi
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.642

Abstract

Penanggulangan jaringan narkotika yang melibatkan mantan anggota kepolisian menghadirkan tantangan khusus karena karakteristik pelaku dapat memengaruhi pola deteksi, pertukaran informasi, dan koordinasi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam mekanisme pencegahan dan deteksi dini, serta didukung oleh bahan hukum dan dokumen yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, pembagian fungsi, mekanisme penyampaian informasi, dan keterbatasan kewenangan masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian melalui deteksi dini, komunikasi masyarakat, dan penyampaian informasi awal, sedangkan Pemerintah Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan memperkuat pengawasan sosial dan ketahanan masyarakat. Namun, kolaborasi belum sepenuhnya adaptif karena terdapat batas kewenangan yustisial Bhabinkamtibmas, asimetri informasi, kerentanan keamanan informasi dan personel, kekhawatiran masyarakat dalam melaporkan informasi, serta belum optimalnya mekanisme eskalasi dan integrasi informasi. Penelitian ini menawarkan Asymmetric Hybrid-Policing Model yang menekankan pembagian fungsi berdasarkan kapasitas, kewenangan, dan tingkat risiko untuk menghubungkan deteksi berbasis komunitas dengan fungsi investigasi dan penindakan kepolisian secara lebih adaptif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kepastian hukum.
Uji Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan Asas Keseimbangan Achamd Ronaldi; Erniwati
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.652

Abstract

Perkembangan transaksi digital mendorong penggunaan perjanjian elektronik yang pada umumnya berbentuk perjan-jian baku dan memuat klausula pembatasan tanggung jawab yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik serta penerapan asas keseimbangan sebagai dasar pengujian keabsahannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab dalam transaksi digital tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan mengenai transaksi elektronik. Namun, pengaturannya belum memberikan batasan yang secara khusus dan komprehensif mengatur klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik. Berdasarkan asas keseimbangan, klausula pembatasan tanggung jawab dapatdibenarkan sepanjang tidak menghilangkan hak konsumen, tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya, tidak mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen, serta tidak menempatkan konsumen pada posisi yang secara tidak wajar dirugikan. Sebaliknya, klausula yang mengecualikan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan, menghilangkan hak konsumen atas ganti rugi, atau membebankan seluruh risiko transaksi kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan ketentuan perlindungan konsumen. Dengan demikian, asas keseimbangan dapat digunakan sebagai parameter untuk menguji kewajaran dan keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen yang proporsional
Status Keperdataan dan Kepastian Pemenuhan Insentif Pengemudi Ojek Online sebagai Mitra Platform Digital Siti Umi Haniah; Maddenleo T Siagian; Fenny Wulandari; Muh. Andrai Mamas Mamas
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.655

Abstract

Perkembangan platform digital telah mengubah hubungan bisnis, termasuk dalam layanan ojek online, yang umumnya menempatkan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital serta kepastian hukum pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi dalam perspektif hukum bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra secara formal bersumber dari perjanjian kemitraan elektronik yang sah dan mengikat berdasarkan hukum perjanjian. Namun, penggunaan kontrak baku dan dominasi perusahaan platform digital menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Pemenuhan insentif secara formal juga bersumber dari perjanjian kemitraan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara substantif karena terdapat ketidakjelasan mekanisme, perubahan kebijakan secara sepihak, keterbatasan transparansi, dan rendahnya prediktabilitas hak ekonomi pengemudi. Penelitian ini menawarkan penguatan transparansi, keseimbangan kontraktual, pemberitahuan atas perubahan insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil tanpa menghilangkan fleksibilitas bisnis platform digital.
Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir Satriono; Selvi Harvia Santri
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.657

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun di Kecamatan Rumbai Pesisir serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian dengan hak dan kewajiban para pihak serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap pihak PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian meliputi tahap pra-perjanjian dan kesepakatan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyelesaian pembayaran. Pelaksanaannya belum optimal karena sebagian masyarakat kurang memahami isi perjanjian, tidak dilibatkan dalam penentuan isi perjanjian baku, terbatasnya komunikasi, kurangnya transparansi mengenai potongan biaya operasional, serta adanya perbedaan penilaian terhadap kualitas buah kelapa sawit. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan transparansi, penerapan itikad baik, keterlibatan yang seimbang, serta kejelasan mengenai harga, kualitas, penimbangan, dan pembayaran untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.
The Restitution in Juvenile Criminal Justice: Functionalization of Criminal Law, Challenges, and Prospects Antonius PS Wibowo
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.658

Abstract

The functionalization of criminal law in providing restitution to female victims of sexual violence is critical to strengthening a victim-oriented criminal justice system, following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code, and Law Number 20 of 2025 on the Indonesian Criminal Procedure Code. Although the legal framework recognizes restitution, its implementation remains inconsistent. This study aims to analyze the challenges and prospects of functionalizing criminal law in providing restitution to female victims of sexual violence through court decisions. Employing a normative juridical approach, this research examines three final court decisions, complemented by institutional annual reports and media sources. Data are analyzed descriptively and comparatively. The findings reveal variations in the imposition of substitute imprisonment, the absence of explicit asset confiscation and auction orders, and reliance on voluntary compliance by offenders or their families. This issue is particularly significant in the Juvenile Criminal Justice System when the offender is a child lacking independent economic capacity, causing restitution to depend on parents or other third parties. The study concludes that the new regulatory framework under the new Criminal Code and Criminal Procedure Code provides prospects for improving restitution enforcement. However, effective functionalization requires implementing guidelines, consistent substitute sanctions, systematic asset enforcement, clear standards for third-party payment, and stronger institutional coordination to ensure that restitution becomes an enforceable and substantive form of victim recovery. This requires clear standards.
Rekonstruksi Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Akibat Perubahan Fisik Objek Hak Dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia Rusmini; Erniwati
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.662

Abstract

Kepastian hukum hak atas tanah sangat berkaitan dengan kejelasan mengenai subjek, objek, dan data pertanahan yang menjadi dasar hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah. Perubahan fisik objek hak, seperti perubahan batas, luas, bentuk, atau posisi tanah, dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi tanah secara nyata dengan data yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum hak atas tanah akibat perubahan fisik objek hak serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fisik objek hak tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan hilangnya atau hapusnya hak atas tanah. Sepanjang objek tanah masih dapat diidentifikasi dan hubungan hukum dengan pemegang hak masih dapat dipertahankan, perubahan tersebut pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui pemeliharaan data, pengukuran kembali, atau rekonstruksi batas. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya konstruksi hukum yang membedakan perubahan fisik objek hak dengan hilangnya objek hak agar administrasi pertanahan tetap sesuai dengan kondisi aktual serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.
Urgensi Pelindungan Hukum Kopi Jolong Sebagai Komoditas Ekonomi Unggulan Kabupaten Pati Deny Puspitasari; Rohmad Pujiyanto; Nila Arzaqi
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.666

Abstract

Kopi Jolong merupakan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Pati dengan karakteristik cita rasa unik, namun rentan terhadap eksploitasi pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, mengkaji urgensi perlindungan hukum, dan merumuskan strategi hukum ideal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Kabupaten Pati masih bersifat makro-administratif dan belum terdaftar dalam skema Indikasi Geografis (IG). Kekosongan hukum ini membuat komoditas sangat rentan terhadap eksploitasi pasar hulu-hilir, sehingga tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi tingkat kesejahteraan masyarakat petani. Keberadaan instrumen hukum memiliki urgensi krusial untuk melindungi hak ekonomi komunal, menjamin kepastian investasi, dan menegakkan kedaulatan aset daerah. Penelitian ini merekomendasikan model strategi hukum integratif berbasis enam pilar: pendaftaran sertifikasi IG melalui MPIG, penyusunan Perda komoditas unggulan, penguatan koperasi produsen, insentif fiskal hilirisasi, pembentukan Komite Tata Kelola lintas sektor, dan penerapan sistem ketertelusuran digital berbasis kode QR. Implikasi penelitian menuntut Pemerintah Kabupaten Pati segera mengesahkan regulasi protektif demi menjamin keadilan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat petani maupun daerah secara umum.
Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral Eko Raharjo; Irmanjaya Thaher; Helvis; Malemna Sura Anabertha Br Sembiring
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.669

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional sejak 2 Januari 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membentuk arsitektur baru kebijakan pemidanaan restoratif. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji keadilan restoratif secara sektoral berdasarkan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keterkaitan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, penyesuaian pidana sektoral, dan regulasi kelembagaan belum dikaji secara integratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pemidanaan restoratif, mengidentifikasi disharmonisasi regulasi, dan merumuskan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sinkronisasi hukum, perbandingan regulasi, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP memberikan fondasi substantif melalui tujuan dan pedoman pemidanaan serta pemaafan hakim, sedangkan KUHAP membangun mekanisme restoratif pada seluruh tahapan proses pidana. Disharmonisasi ditemukan pada kriteria perkara, batas ancaman pidana, kedudukan perdamaian, kewenangan, prosedur, dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan model integratif yang menghubungkan harmonisasi norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan melalui regulasi pelaksanaan, penyesuaian aturan sektoral, koordinasi antarlembaga, prosedur operasional standar, serta sistem pencatatan dan evaluasi terpadu.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Illicit Enrichment di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia dan Guatemala Amerika Tengah Mutiara Devi Zumrotussaadah; Cevira Derista Nabila Sukma Zahira; Samuel Andersen Baladika Nababan; Amirah Qatrunnada; Khoirur Roziqi
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.671

Abstract

Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama karena mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menelusuri dan memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Salah satu kesenjangan hukum yang signifikan adalah belum adanya pengaturan khusus dan komprehensif mengenai illicit enrichment, meskipun Indonesia memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan illicit enrichment di Indonesia serta merumuskan model hukum yang tepat untuk penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum illicit enrichment dan unexplained wealth di Australia dan Guatemala sebagai referensi pengembangan model di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan illicit enrichment diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset, menangani peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara sah, serta memperluas jangkauan penegakan hukum korupsi terhadap pejabat publik, pelaku sektor swasta, dan pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana. Indonesia dapat mengadopsi unsur relevan dari mekanisme unexplained wealth Australia dan kerangka illicit enrichment Guatemala dengan menyesuaikannya terhadap sistem hukum Indonesia. Model yang ditawarkan menggunakan pendekatan hukum pidana berdasarkan prinsip ultimum remedium dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis.
Penegakan Kejahatan Lingkungan Melalui Fungsi PerangkatPeradilan Pidana dan Lembaga Adat (Studi Pada Majelis KramaDesa Kabupaten Lombok Utara) Taufan; Aryadi Almau Dudy; Ahwan; Ruli Ardiansyah
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.673

Abstract

Kejahatan lingkungan hidup di daerah menghadapi keterbatasan pendekatan peradilan pidana formal yang cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kerusakan ekologis. Di Kabupaten Lombok Utara, Majelis Krama Desa (MKD) merupakan lembaga kemasyarakatan berbasis adat yang memiliki legitimasi sosial dalam menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dan lingkungan melalui norma awig-awig. Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis eksistensi MKD dalam penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Lombok Utara; dan kedua, menganalisis bentuk serta potensi penegakan kejahatan lingkungan melalui fungsi MKD dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta studi terhadap peraturan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKD memiliki kedudukan kelembagaan yang nyata dan telah terbentuk di 34 dari 43 desa di Kabupaten Lombok Utara sampai dengan tahun 2025. Ruang penyelesaian MKD meliputi tindak pidana ringan dan delik aduan, perkara perdata, serta sengketa adat yang difasilitasi melalui perundingan, mediasi, dan mekanisme penyelesaian berbasis adat. Dalam konteks lingkungan, MKD berpotensi memperkuat pencegahan dan pemulihan ekologis melalui awig-awig, musyawarah adat, dan sanksi yang berorientasi pada pemulihan. Namun, belum terdapat mekanisme integrasi yang jelas antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diperlukan model integrasi komplementer berbasis restorative justice yang mempertahankan kewenangan formal negara sekaligus memperkuat peran MKD dalam pemulihan ekologis dan ketertiban sosial di tingkat lokal.