cover
Contact Name
Bahtiar Imran
Contact Email
bahtiarimranlombok@gmail.com
Phone
+6285337626083
Journal Mail Official
bahtiarimranlombok@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Green Asia Blok I2-04, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
ISSN : -     EISSN : 30254477     DOI : https://doi.org/10.69916/iuris
Core Subject : Social,
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM or abbreviated IURIS NOTITIA is a national journal published by the Ninety Media Publisher since 2023 with E-ISSN : 3025-4477 . IURIS NOTITIA is a peer-reviewed journal with a focus on the field of Legal Studies covering the scope of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Customary law, Anthropological Law, Sociological Law, and other fields related to Legal Studies. All submissions are Single blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. The aims of this journal is provide a venue for academia, researcher and practitioner to publish original research or review on article. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM is a legal journal that published by the Ninety Media Publisher published two times a year are April and October. This journal available in online and printed version. Scope of published article in this journal related to law and society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
PENGAWASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP ALGORITMA PEMERINTAHAN DALAM ERA DIGITAL GOVERNANCE Abdul Wahab
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i2.463

Abstract

Transformasi digital pemerintahan telah mendorong penggunaan algoritma dalam pelayanan publik, verifikasi data, distribusi bantuan, dan pengambilan keputusan administratif. Meskipun meningkatkan efisiensi dan akurasi, penggunaan algoritma juga menimbulkan risiko konstitusional ketika keputusan pemerintah menjadi opak, bias, sulit diuji, atau tidak menyediakan mekanisme koreksi bagi warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan terhadap algoritma pemerintahan untuk mencegah pelanggaran hak konstitusional serta merumuskan konsep constitutional algorithmic control dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk mengidentifikasi risiko algoritmik dan merumuskan model pengawasan yang berorientasi pada pembatasan kekuasaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma pemerintahan merupakan instrumen kekuasaan publik yang harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, non-diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan algoritma pemerintahan sebagai objek pengawasan konstitusional, bukan sekadar objek pengaturan teknis, administratif, atau etika teknologi. Constitutional algorithmic control mencakup pengawasan sejak tahap desain, pengadaan, penggunaan data, penentuan parameter, implementasi, audit, hingga mekanisme keberatan dan pemulihan hak. Penelitian merekomendasikan penerapan algorithmic impact assessment, audit independen, human oversight yang substantif, dokumentasi sistem, pengujian bias, serta mekanisme koreksi yang mudah diakses warga negara. Kerangka ini diharapkan memperkuat negara hukum digital dengan memastikan efisiensi teknologi tetap berada dalam batas konstitusional dan tidak mengurangi perlindungan hak warga negara serta memastikan setiap keputusan berbasis algoritma dapat dijelaskan, dipertanggungjawabkan, ditinjau oleh manusia, dan diuji melalui mekanisme hukum yang efektif, transparan, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PENGGUNAAN BIG DATA OLEH PEMERINTAH DAERAH Muhammad Suhardi; Abdul Wahab
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i2.464

Abstract

Penggunaan big data oleh pemerintah daerah semakin penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan publik, dan penyusunan kebijakan daerah berbasis bukti. Meskipun demikian, pemanfaatan data dalam skala besar juga menimbulkan risiko terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama, hak atas pelayanan publik yang adil, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penggunaan big data oleh pemerintah daerah serta merumuskan model tata kelola data yang berorientasi pada prinsip non-diskriminasi, privasi, dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan big data oleh pemerintah daerah tidak cukup dinilai dari aspek efisiensi, integrasi sistem, dan ketepatan sasaran kebijakan, tetapi juga harus dilihat dari kemampuannya melindungi warga dari pelanggaran privasi, diskriminasi berbasis data, dan ketidakadilan administratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penghubungan big data governance dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menawarkan model rights-based data governance yang mencakup legalitas pemrosesan data, pembatasan tujuan, kualitas data, perlindungan privasi, penilaian dampak diskriminasi, transparansi administratif, hak atas penjelasan, mekanisme koreksi dan keberatan.
Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk Pencegahan Maladministrasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara Septiara Elvionita; Adila Azani; Ardi Muthahir
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.608

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang merepresentasikan tanggung jawab negara kesejahteraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pangan dan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan Program MBG dalam perspektif hukum administrasi negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi berdasarkan standar pelayanan publik, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola yang berorientasi preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis; bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Program MBG tidak semata bersumber dari penyimpangan prosedur administratif, melainkan juga dari belum terintegrasinya standar pelayanan publik dengan koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi yang dibangun atas lima pilar, yaitu standar pelayanan, koordinasi kelembagaan, pengawasan berlapis, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Model ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang berkarakter kompleks dan lintas kelembagaan.
Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Umum Berdasarkan Teori Keadilan: Studi Kasus di Kabupaten Boyolali Khabib Asnawi; Aris Carmadi; Muhammad Abid; Aris Prio Agus Santoso
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.611

Abstract

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan melindungi hak masyarakat atas lingkungan sehat dan mengendalikan dampak tembakau di ruang publik. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2022 tentang KTR melalui perspektif teori keadilan John Rawls, hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan dokumentasi di fasilitas publik Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut secara normatif telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan konstitusi. Namun, implementasinya belum optimal akibat kesenjangan antara norma dan praktik, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan sanksi, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Model Implementasi Kolaboratif KTR Berbasis Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Efektivitas Hukum. Model ini menekankan penguatan kelembagaan, pengawasan konsisten, penyediaan sarana, partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Diharapkan model ini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat perlindungan hak atas kesehatan dalam kerangka negara hukum demokratis.
The Gray Area of Employment Relationship in The Gig Economy and The Direction of Labor Law Reform Adila Azani; Primananda Teguh Hastuti
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.615

Abstract

This study aims to analyze why the labor regulatory framework in Indonesia has not been able to provide legal certainty and protection for gig workers and formulates directions for labor law reform. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using statutory, conceptual, and comparative legal analyses to assess the compatibility of existing legal norms with digital labor practices. The novelty of this study lies in its substantive interpretation of legal relations in the gig economy, emphasizing the factual fulfillment of employment relationship elements rather than the formal designation of partnership status. The findings show that Indonesia’s labor regulations remain predominantly designed for conventional employment relationships, leaving gig workers without sufficient legal recognition and social protection. Accordingly, labor law reform should encompass the redefinition of employment relationships in the Labor Law, recognition of gig workers as workers based on the substance of their working relationship, expansion of social security through the Wage Earner Scheme, stronger state oversight of algorithmic management, broader occupational safety and health protection covering digital and psychosocial risks, and the establishment of adaptive implementing regulations capable of keeping pace with technological innovation and the digital economy.
The Effectiveness of Highway Code Enforcement in a Resource-Constrained Setting: The Case of Dili City, Timor-Leste Emilio Dos Santos; Luis S Bareto; Francisco A. Da Silva
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.619

Abstract

Effective motor vehicle regulation is critical for public safety, yet it faces severe challenges in resource-constrained settings like Dili, Timor-Leste. This study evaluates the effectiveness of Highway Code (Decreto-Lei n.º 6/2003) enforcement in the city. Employing a qualitative empirical legal research approach, data were collected via nonparticipant observation and semi-structured interviews with Traffic Police, road users, and officials, then analyzed using thematic analysis. Findings reveal a stark systemic imbalance: only 78 Traffic Police personnel are tasked with regulating over 40,000 daily vehicles. This severe human resource deficit, compounded by deteriorating physical infrastructure and manual control systems, forces reactive policing. Consequently, it erodes procedural justice, leading to widespread public non-compliance and a weak road safety culture. The study demonstrates that conventional manpower expansion alone is insufficient to bridge this enforcement gap. Instead, a “technological leapfrogging” strategy—specifically the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)—coupled with data-driven deployment and targeted civic education, is essential. This integrated approach is crucial to bypass resource limitations, restore legal legitimacy, and foster a sustainable culture of road safety in Dili.
Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Skema Ponzi Pengelolaan Keuangan Haji Faqih Zuhdi Rahman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.625

Abstract

Jutaan orang di Indonesia yang mendaftar haji memiliki masa tunggu dengan rata-rata 20 tahun. Dana jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diakumulasikan mencapai Rp170 triliun. BPKH secara konsisten memberikan subsidi yang sangat besar kepada jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Subsidi tersebut bersumber dari pendapatan hasil investasi proses bisnis di BPKH untuk menutup kenaikan biaya haji akibat inflasi. Namun, nilai manfaat tersebut didistribusikan kepada jemaah haji tunggu melalui akun virtual dengan nominal yang sangat kecil, sehingga memicu kesenjangan dan ketidakadilan. Tata kelola keuangan haji menyerupai skema Ponzi, di mana jemaah haji tunggu mensubsidi jemaah haji yang berangkat terlebih dahulu. Hal ini berpotensi menjadi bom waktu akibat efek domino ketidakadilan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Ijtima’ Ulama VIII Tahun 2024 menetapkan fatwa bahwa tata kelola penggunaan nilai manfaat untuk subsidi jemaah lain tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan menganalisis tata kelola keuangan haji serta kontribusi kebijakan pengelolaan dana haji yang mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan syariah.
Pengawasan Legislatif terhadap Pelayanan Publik: Studi Yuridis Empiris Efektivitas DPRD Kota Payakumbuh pada PDAM Tirta Sago Toa Libra; Fery Chofa; Sari
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.631

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengelolaan air minum dengan realitas pelayanan di lapangan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan air bersih yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Namun, masyarakat Kota Payakumbuh masih mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirta Sago, seperti air yang hanya mengalir beberapa jam dalam sehari dan gangguan aktivitas akibat pasokan air yang tidak lancar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptifanalitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap PDAM Tirta Sago belum optimal karena masih bersifat reaktif dan seremonial serta belum dilakukan secara substantif dan preventif. DPRD juga belum memanfaatkan instrumen pengawasan, seperti hak angket dan hak interpelasi, secara maksimal. Efektivitas pengawasan masih terhambat oleh belum optimalnya faktor kelembagaan dan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta belum adanya dukungan regulasi yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan.
Analisis Legitimasi Yudisial terhadap Putusan PTUN Semarang dalam Konflik Agraria Proyek Strategis Nasional Wadas Vera Tio Humica Rajagukguk; Irmanjaya Thaher; Rita Alfiana
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.636

Abstract

Penelitian ini menganalisis benturan antara kewenangan negara dan hak konstitusional warga dalam konflik agraria Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas, melalui kajian kritis terhadap Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Penelitian hukum normatif ini menguji ratio decidendi hakim berdasarkan prinsip rechtsstaat, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh pengujian legalitas formal, sehingga perlindungan hak konstitusional masyarakat belum memperoleh porsi yang seimbang. Penggunaan diskresi pemerintah yang belum mengoptimalisasi Asas Kecermatan dan Keterbukaan berpotensi menggeser prinsip rule of law menjadi rule by law, yang berisiko mengarah pada karakteristik machtsstaat. Sebagai kebaruan, penelitian ini menawarkan model Three-Tier Judicial Review yang mengintegrasikan uji legalitas, uji proporsionalitas, dan uji iktikad baik. Kerangka analisis ini dirancang untuk memperkuat legitimasi yudisial, menjamin keadilan substantif, serta mencegah dominasi kekuasaan eksekutif dalam penyelesaian sengketa PSN, sehingga peradilan tata usaha negara dapat bertransformasi menjadi pengawal hak konstitusional yang responsif.
Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Dodi Irama; Askolani Jasi
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.650

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi terhadap presidential threshold melalui studi komparatif ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 53/PUUXV/2017 menempatkan presidential threshold sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang, sedangkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa keberadaan presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari penekanan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan stabilitas pemerintahan menuju perlindungan hak politik, kedaulatan rakyat, kesetaraan, rasionalitas, dan keterwakilan. Implikasinya, Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperlukan rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menjamin kesetaraan partai politik serta tetap menjaga efektivitas sistem presidensial tanpa menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain.