cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnain
Contact Email
karnaenzul1990@gmail.com
Phone
+6281907322456
Journal Mail Official
karnaenzul1990@gmail.com
Editorial Address
Jl. Banda Seraya No. 47 Pagutan Mataram NTB
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan
ISSN : 25283162     EISSN : 25804839     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah is published by the Center for Research, and Community Service (P3M) of Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram NTB (STIS DAFA). This journal features studies on Sharia economic law and Islamic family law. It is published biannually, in June and December. The editorial board invites academics, lecturers, and researchers to contribute their original scholarly articles that have not been previously published in other journals. Manuscripts should be typed with 1.5 cm spacing on A4 paper, 10-15 pages, or 3500-5500 words, using Mendeley or Zotero reference management. This e-journal is the online version of the printed edition of TAFAQQUH, published by P3M of Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram NTB (STIS DAFA).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 107 Documents
 4   5   6   7   8 
Perencanaan Keuangan Islam Secara Sederhana Oleh Ibu Rumah Tangga Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Muhammad Suhri
TAFAQQUH Vol. 4 No. 1 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/1vghs566

Abstract

Perkembangan teknologi dan digitalisasi disemua sektor memaksa semua pelaku industri untuk mengikutinya jika ingin tetap bertahan. Dibalik digitalisasi yang menyasar semua aspek transaksi, sebagai seorang muslim ada aturan dasar yang tetap harus dijadikanpedoman, di antaranya tidak melupakan aspek syariah dalam bermuamalah apalagi diera globalisasi saat ini. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana bisnis e-commerce sebagai bagian dari revolusi industri bersinergi dengan Islamyang diimplementasikan dalam bentuk perencanaan keuangan Islamsecara sederhana. Menggunakan studietnograpi dan metode studi kasus yang berdampingan penelitian ini mengobsevasi dua partisipan sebagai pelaku usaha mikro yang menerapkan e-commerce. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaku usaha mikro dalam bisnis e-commerce telah menerapkan perencanaan keuangan Islamsecara sederhana melaluipengalokasian anggaran khusus untuk kebutuhan ibadah, seperti zakat, infak dan sedekah dalam perencanaan keuangannya.
Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off Arian Taga; Kholil Lil Nawawi; Ahmad Mulyadi Kosim
TAFAQQUH Vol. 4 No. 1 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/xxbazn50

Abstract

Di dalam Pasal 68 UUPS, Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: (a) Nilat aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya, (a) Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peta turan Bank Indonesia. Pemisahan (Spin-Off) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroam terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah. Secara umum, Spin-Off menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah Spin-Off sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan syariah melalui kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off. Dalam hal ini objek penelitian yang digunakan penulis adalah Bank BNI Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu laporan yang telah dipublikasi oleh bank tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BNI Syariah menunjukkan  perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah Spin-Off terjadi pada aset, keuntungan bank, dan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya setelah melakukan Spin-Off.
Wakaf Uang dan Implikasi Sosial Perspektif Ushul Fiqh Muzakkir S.
TAFAQQUH Vol. 4 No. 2 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/weq3qb81

Abstract

Wakaf merupakan salah satu dari bagian philanthropy Islam yang berpotensi mensejahterakan manusia. Kesejahteraan itu bukan hanya dirasakan oleh penerima wakaf, namun akan berimplikasi pada kondisi sosial kemasyarakatan. Pemahaman tentang wakaf masih didominasi pada literasi obyek wakaf tertentu seperti tanah, bangunan, dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Namun perkembangan dinamika sosial serta intensitas hajat manusia dalam mengaktualisasikan kepedulian dan kepekaan sosial pada sesama menjadikan pola literasi kajian wakaf semakin berkembang, baik pada tataran pengelolaan, kelembagaan, mekanisme dan obyek wakaf seperti wakaf uang serta wakaf surat-surat berharga lainnya. Perkembangan tersebut mengharuskan kajian dari berbagai sisi termasuk di dalamnya kajian sosial dan kajian ushul fiqh. Dalam kajian ushul fiqh dikenal satu konsep yang disebut dengan maqhasid syariah yang titik temunya adalah kemaslahatan. Sebagai sebuah wasÄil (perantara), wakaf uang memiliki tujuan yang sama dengan wakaf lain pada umumnya, yaitu maqÄsid (tujuan) mensejahterakan masyarakat.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Perspektif Ekonomi Islam(Studi Pada Pengrajin Gerabah di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat NTB) Muh Zidni syukran
TAFAQQUH Vol. 4 No. 2 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/qbjwww07

Abstract

This study aimed (1) to describe the existing economic empowerment for a tourism-based community from the perspective of Islamic economy and the community’s efforts to develop entrepreneurship in Banyumulek Village, a tourist destination for pottery handicrafts, from the perspective of Islamic economy, by establishing a CBT (community-based tourism) in Banyumulek Village, Kediri District, Lombok Barat Regency, NTB, (2) to identify the tourism potential to be developed into a CBT in Banyumulek Village, (3) to describe the forms of economic empowerment suitable for tourism-based community in Banyumulek Village, and (4) to formulate a model of CBT development as a strategy for community’s economic empowerment in Banyumulek Village. This research used the descriptive-qualitative design. The researcher became the active instrument in the efforts to collect data from the field. Data was obtained from the Office of Cooperatives and Trade, the local administrators of Banyumulek Village, Women’s Cooperative of Pottery Craftsmen (KOPWAN), and the craftsmen in Banyumulek Village. The techniques for data gathering included interview, observation, and documentation. Data analysis was conducted using the analytical-interactive model. The results showed that (1) the effort of the local administrators of Banyumulek Village was done through the Women’s Cooperative of Pottery Craftsmen (KOPWAN) with their various working programs, and the forms and strategies of economic empowerment for the tourism-based community in Banyumulek Village included (a) socialization and counseling, (b) training/workshop, (c) cooperation with tourism entrepreneurs, (d) accommodating pottery craftsmen and vendors, and (e) empowerment for pottery craftswomen, (2) some of the achievements or impacts of tourism-based community empowerment conducted by KOPWAN were (a) employment opportunities, (b) improvement in community’s skills, (c) progress in community’s attitude and courtesy, and (d) use of local customs as a tourism attraction.
Analisis Trend Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2015 Sampai Dengan 2017 Romi Putra Saroji
TAFAQQUH Vol. 4 No. 2 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/9gr0y123

Abstract

Trend analisis adalah metode analisis statistik yang dimaksudkan untuk membuat pekiraan atau pekiraan masa depan. Untuk melakukan peramalan yang dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga analisis dapat menenukan sebarapa besar flukutasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebt. Rasio profitabilitas akan memberikan gambaran tentang keefektifan manajemen perusahaan. Semakin besar profitabilitas berati semakin baik,karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan profitabilitas yang lebih besar, Rasio Profitabilitas terdiri dari Profit Margin, Basic Earning Power, Return on Assets dan Return on Equity
Konstitusionalitas Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam Undang-Undang Humam Balya; Umar Mubdi
TAFAQQUH Vol. 4 No. 2 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/xakny462

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan parameter konstitusional politik kriminal dalam pengaturan tindak pidana administrasi berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian ketentuan pidana dalam undang-undang. Pasalnya, diperlukan ukuran tertentu agar sanksi pidana dapat digunakan secara selektif dan terukur. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan data sekunder berupa sumber hukum primer yakni putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Kemudian data yang didapat dianalisis secara deskriptif (analitik)-kualitatif.  Dari penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan bahwa, politik kriminal dalam pengaturan tindak pidana administrasi menurut Mahkamah meliputi aspek penentuan perbuatan pidana (kriminalisasi) dan ancaman pidana (penalisasi). Adapun argumentasi-argumentasi Mahkamah sebagai parameter yang berkaitan antara lain mengenai (i) kepastian hukum dan perlindungan hukum, (ii) perlindungan masyarakat, (iii) overcriminalization, (iv) hukum pidana sebagai ultimum remedium dan memperhatikan eksistensi hukum lainnya, (v) ketentuan konstitusional adresat, (vi) teknis perumusan norma, dan (vii) disparitas sanksi pidana dalam tindak pidana administrasi
Konstitusionalitas Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam Undang-Undang Ahmad Furqan Darajat; Humam Balya
TAFAQQUH Vol. 4 No. 2 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/ky2s4f54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010.?; Bagaimana Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam ? Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola fikir deduktif yakni menjelaskan secara umum selanjutnya penulis menganalisis tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama. Majelis hakim Mahkamah Agung menggunakan pendapat seorang ulama’ Yusuf al-Qarad}awi sebagai dasar dalam memutus perkara ini, dalam pendapatnya Yusul al-Qarad{awi memperbolehkan seorang muslim mendapatkan harta waris dari non muslim, serta majelis hakim menimbang lamanya masa perkawinan antara pewaris dan tergugat selama 18 tahun. Hasil analisis menyebutkan bahwa majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat Yusuf al-Qarad}awi yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majlis hakim mahkamah agung sebaliknya, memberi waris kepada non muslim dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, sangatlahtidaktepatjikamajelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan agar pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang hukum kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam menetapkan hukum, dan diharapkan kepada para penegak hukum lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia
Perbandingan Pajak dan Retribusi Dengan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Kajian Perbandingan Pajak dan Retribusi Dengan Zakat Di Indonesia) Uly Mabruroh Halida
TAFAQQUH Vol. 5 No. 1 (2020): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/g6gb7242

Abstract

This study aims to determine the difference between tax and zakat in the perspective of maqashid shariah and know the study of potential taxes and levies with zakat in solving development problems. Conducted with descriptive quantitative approach with Documentation and Library Review method. The result of the research is the difference between zakat and tax in the perception of maqashid syariah are: 1) Zakat is a manifestation of the obedience of the Ummah against the commands of Allah SWT and Rasulullah SAW while the tax is the obedience of a citizen to the leader (ruler). 2) Zakat has been determined in the Koran and al-Hadith, while the tax is formed by the law of the state. 3) Zakat is only issued by the Muslims while taxes are issued by every citizen regardless of religion and belief. 4) Zakat applies to every Muslim who has attained nishab regardless of where he / she lives, while taxes apply only within the territorial borders of a country. 5) Zakat is a worship that must be preceded by intention while the tax does not use the intention. Study the potential of taxes and levies with zakat in solving development problems. 1) That which affects poverty are taxes, DAU and retribution. 2) the effect on unemployment are taxes, DAU and retribution 3) While affecting the Human Development Index (IPM) is the tax and DAU.  
Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Noor Fanika; Ashif Az Zafi
TAFAQQUH Vol. 5 No. 1 (2020): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/5xydhb74

Abstract

Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai praktik kebiasaan hutang piutang oleh sebagian warga desa Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Dampak yang di timbulkan dari kebiasaan hutang piutang dengan tambahan sebagai syarat pengembalian hutang merupakan tindakan yang merugikan bagi masyarakat lain diantaranya menimbulkan kerusakan bagi kehidupan sosial ekonomi pihak lain. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Daren Kecamatan Nalumsaru Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh temuan yang menunjukkan kebiasaan pada masyarakat dalam melakukan hutang piuang telah menjadi adat secara turun-menurun. Hasil  wawancara dengan dua informan dari warga setempat menyatakan adanya kelebihan pelunasan hutang tersebut merupakan syarat kesepakatan ketika berhutang. Adanya tambahan saat pembayaran hutang dalam konsep fiqih muamalah termasuk riba. 
Fiqih Perempuan Kontemporer (Wanita Karier) Zidniy Alfi Zakiyyatin Nabila; Ashif Az Zafi
TAFAQQUH Vol. 5 No. 1 (2020): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/nj31bp39

Abstract

Sebenarnya yang dinamakan gender ialah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bukan biologis maupun kodrat Tuhan. Gender adalah suatu anggapan yang disematkan oleh masyarakat kepada seseorang yang dianggap sebagai suatu kebiasaan pada umumnya. Gender itu selalu berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, hingga kelas ke kelas. Adapaun jenis kelamin (seks) tidak akan pernah mengalami perubahan. Selama ini, perempuan dipahami sebagai makhluk lemah yang hanya tinggal di rumah, mengurus semua pekerjaan yang berehubungan dengan sektor domestik, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan kaum laki-laki. Telah lama sekali tatanan ini dianggap cukup mapan sebagai sesuatu yang alamiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Padahal dalam Islam sendiri tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam sebagai rahmat seluruh alam (rahmatan lil alamin) mengangkat derajat dan posisi perempuan. Perempuan pada masa jahiliah tidak dihargai, namun dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat.

Page 6 of 11 | Total Record : 107

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 9 No. 2 (2024): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 9 No. 1 (2024): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 8 No. 02 (2023): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah Vol. 7 No. 2 (2022): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 7 No. 1 (2022): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 6 No. 2 (2021): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 6 No. 1 (2021): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2 (2020): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 1 (2020): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 4 No. 2 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 4 No. 1 (2019): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 3 No. 2 (2018): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 3 No. 1 (2018): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 2 No. 2 (2017): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 2 No. 1 (2017): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 1 No. 2 (2016): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 1 No. 1 (2016): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah More Issue