cover
Contact Name
Megandaru W. Kawuryan
Contact Email
megandaru@yahoo.com
Phone
+6281368672842
Journal Mail Official
jtkp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
ISSN : 27221717     EISSN : 30324785     DOI : https://doi.org/10.33701/jtkp
Core Subject : Social,
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan merupakan upaya Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Teknologi dan Komunikasi Pemeirntahan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1717 (media cetak) Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Teknologi dan Komunikasi Pemeirntahan. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan Teknologi dan Komunikasi Pemeirntahan. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Sosial dan Politik Administrasi Publik Kebijakan Publik Teknologi Komunikasi
Articles 144 Documents
Analisis Kematangan Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Menggunakan Digital Maturity Model 5.0 Muhammad Husein Syuhada; Rindu Basnella; Wenty Zahraty
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i1.4475

Abstract

Dalam usaha mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Kominfo Kabupaten Agam menghadapi berbagai tantangan selama proses transformasi digital yang terus berkembang dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dengan menggunakan model penilaian Digital Maturity Model 5.0. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam telah mencapai tingkat kematangan digital level 3, atau "Collaborators", dengan Digital Maturity Model 5.0. Pencapaian Diskominfo Kabupaten Agam berada pada level Collaborators menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Agam telah mampu berkolaborasi secara internal dan eksternal untuk mengadopsi teknologi digital. Hasil ini berimplikasi terhadap memudahkan penentuan langkah dan strategi rencana peningkatan digitalisasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika.Kata Kunci: SPBE, Digital Maturity Model 5.0, Dimensi.
Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa Muhamad Dimas; Mohammad Rezza Fahlevvi
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4504

Abstract

Pemerintahan mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital. Teknologi digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui implementasi E-Government. Namun, adanya digitalisasi yang digunakan pemerintah menemui hambatan dimana dalam masyarakat masih banyak yang mengalami digital divide terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar persebaran informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis tipe digital divide yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan dimensi digital divide dari Szilard Molnar yang terdiri dari kesenjangan akses, kesenjangan penggunaan, serta kualitas dari penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasikan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi dan hambatan apa yang dialami masyarakat selama menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat ditelusuri lebih dalam. Informan berasal dari beberapa bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dan masyarakat desa yang terdampak digital divide. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi digital divide yang digagas oleh Molnar diperoleh data bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengalami access divide yang disebabkan oleh persebaran jaringan yang tidak merata, masyarakat mengalami masalah pada usage divide dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memiliki perangkat elektronik, masyarakat juga terkendala keterbatasan skill atau kemampuan dalam menggunakan perangkat elektronik sehingga tidak dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat dari penggunaan perangkat elektronik. Dari beberapa kendala diatas, pemerintah memiliki peran dalam mengentaskan digital divide agar E-Government dapat berjalan dengan baik. Kata kunci: Digital Divide, E-Government, Masyarakat Desa.
Evaluasi Implementasi Government Chief Information Officer (GCIO) dalam Transformasi Digital Pemerintah Kota: Studi Kasus di Kota Batam Frezy Albertus Silaban; Mohammad Rezza Fahlevvi
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v7i1.4506

Abstract

Penelitian ini menganalisis peningkatan peran Government Chief Information Officer (GCIO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan kerangka teori enam dimensi GCIO menurut Supangkat (2008), penelitian ini mengevaluasi implementasi peran GCIO melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian mengungkap variasi pencapaian yang signifikan antar dimensi, dengan tingkat pencapaian tertinggi pada dimensi mengorganisasi (90%) dan terendah pada dimensi penyediaan (70%). Analisis mendalam mengidentifikasi tantangan kritis dalam koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana 65% OPD merespons permintaan informasi dalam waktu lebih dari tiga hari. Penelitian ini juga mengungkap disparitas antara keberhasilan pembangunan infrastruktur digital dengan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur e-government dengan memberikan bukti empiris tentang implementasi GCIO di tingkat pemerintah kota. Secara praktis, temuan penelitian merekomendasikan penguatan model koordinasi GCIO-OPD, capacity building yang transformasional, dan pengembangan arsitektur governance yang adaptif untuk meningkatkan efektivitas transformasi digital pemerintah daerah. Kata Kunci: Government Chief Information Officer, Transformasi Digital, Tata Kelola Informasi, Pemerintah Daerah, E-Government  
Inovasi Layanan Digital Melalui Website Portal Merauke.Go.Id: Studi Implementasi E-Government di Wilayah 3T Yohanis Imanuel Rahangmetan; Nida Nurul Fajri
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v7i1.4509

Abstract

Kajian ini menganalisis peran website pemerintah daerah sebagai media pelayanan informasi publik di Kabupaten Merauke dengan menggunakan teori kualitas website Alvaro Rocha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara terhadap enam informan kunci dan observasi langsung terhadap website portal.merauke.go.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website telah berfungsi optimal sebagai media informasi satu arah dengan kualitas konten yang akurat dan lengkap, namun belum efektif sebagai media interaktif. Temuan utama mengungkap tiga tantangan kritis: (1) ketidakkonsistenan dalam pemutakhiran data dasar, (2) belum berkembangnya mekanisme umpan balik yang efektif, dan (3) kualitas teknis yang rendah khususnya pada akses mobile dengan skor PageSpeed Insight hanya 42%. Kajian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi spesifik untuk peningkatan kualitas teknis, penguatan sistem manajemen konten, dan pengembangan mekanisme partisipasi publik. Secara teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi relevansi model tiga dimensi Alvaro Rocha dalam konteks e-government daerah dan menyoroti aspek teknis-performa sebagai faktor kritis penentu keberhasilan di daerah dengan karakteristik geografis khusus. Kata Kunci: Website Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, E-Government, Kualitas Website, Kabupaten Merauke.
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada: (Studi Di Desa Lengkosambi Utara) Diana Romauli Tanggo Ledeng Mandala; Mohammad Rezza Fahlevvi
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i1.4514

Abstract

Penelitian ini berfokus pada permasalahan pemanfaatan teknologi informasi terutama media sosial dalam hal peningkatan promosi pariwisata di Kabupaten Ngada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi era zaman sekarang dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu mempromosikan potensi daerah khususnya bidang pariwisata yang menjadi unggulan dari Kabupaten Ngada. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menggunakan teori e-government Indrajit yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, teori tersebut mencakup 3 Dimensi yaitu support, capacity, dan value. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu masih ditemukan beberapa kendala seperti masih kurangnya infrastruktur jaringan yang mencukupi untuk daerah yang memiliki tempat wisata, masih kurangnya sumber daya manusia yang mengoperasikannya, dan yang ketiga adalah anggaran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini menunjukan adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terlebih lagi dari Dinas Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata namun dalam sejalannya waktu pemanfaatan teknologi informasi tersebut belum terlihat maksimal, sehingga tetap perlu adanya peningkatan baik itu dari SDM, infrstruktur, dan juga anggaran.
Kinerja Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penerapan Aplikasi Jakarta Evolution (Jakevo) di Kota Administrasi Jakarta Utara Lina Marlina; Nisrina Dhiya Ambaroh
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i1.4530

Abstract

Unit Pengelola Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan pelayanan perizinan melalui aplikasi JakEVO. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan aplikasi Jakarta Evolution (JakEVO) di Kota Administrasi Jakarta Utara, dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat pada penerapan Aplikasi Jakarta Evolution (JakEVO) di Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan aplikasi JakEVO telah berjalan baik pada dimensi proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Namun, terdapat indikator yang masih belum maksimal, yaitu indikator dana pada dimensi masukkan (input). Kesimpulannya, bahwa kinerja serta pelayanan publik oleh UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara telah terlaksana dengan baik. Walaupun telah terlaksana dengan baik tetapi masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan adalah berupa pemberian edukasi bagi masyarakat yang masih memiliki kekhawatiran melakukan kesalahan jika melakukan perlayanan perijinan secara online dan memperkuat server. Kata Kunci: JakEVO, Kinerja, Pelayanan Publik, Pelayanan Perizinan.
Optimalisasi Penggunaan Website Newsroom dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik Tumija Tumija; Fadhilah Kafi
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4636

Abstract

Tujuan penelitian ini mendapatkan gambaran optimalisasi penggunaan website newsroom, hambatan dan upayanya untuk meningkatkan pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Bekasi. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website newsroom dalam meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi sudah optimal. Hal tersebut sesui tiga dimensi optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 128 Tahun 2020. Namun dalam kualitas layanan dimensi efisiensi pada indikator pengunjung website newsroom hanya 50,6% dari pelayanan masyarakat. Kemudian dimensi system availability pada indikator kondisi jaringan internet masih terbatas. Adapun beberapa faktor penghambat dalam penggunaan website newsroom yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan jaringan internet di dua Kecamatan, dan keterbatasan media elektronik. Hal ini di sebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan sosialisasi dan meningkatkan jaringan internet. Adapun sarannya yaitu sebaiknya meningkatkan sosialisasi pelayanan informasi berbasis elektronik. Kata kunci: Optimalisasi, Newsroom, Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik.
Decoding Support for Pitha Limcharoenrat: A Quantitative Study on the Role of Political Challenges, Media Influence, and Public Perception Among Thai Voters in the USA Narupollawat Hastindra Na Ayudhaya; Waiphot Kulachai; Phakawanaporn Phisuthisuwan
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4657

Abstract

The variables affecting Thai voters living in the United States in their support for Pitha Limcharoenrat are investigated in this paper. Using data from 396 respondents gathered via an online poll, it emphasizes the roles of political problems, media impact, and public opinion, therefore reaching a distributed demographic efficiently. Multiple regression was used in the analysis, and the JAMOVI program was used to achieve a robust model fit (R2 = 0.583). This model fit accounts for 58.3% of the variance in voter support. It was found that public opinion was the most influential predictor among the factors (normalized value = 0.457), followed by the influence of the media (0.297) and political problems (0.117s). These results highlight the need of public opinion and media coverage in forming political support among the Thai diaspora in the United States, therefore providing insightful information for policies meant to involve expatriate populations. Keywords: Diaspora, Media Influence, Public Perception, Voter Support.
Analisis Perbaikan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Belitung Saluran Aspirasi Dan Pengaduan (Besadu) di Kabupaten Belitung (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika) Erlang Qomara; Muhammad S. Endro Lareken
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4663

Abstract

Pelayanan pengaduan yang sudah dilakukan secara online seharusnya dapat direspons dengan cepat oleh Perangkat Daerah, namun sebaliknya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan masih ada yang lambat. Salah satunya yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Website BESADU yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Belitung memiliki beberapa kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab lambatnya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan dari masyarakat Belitung serta saluran aspirasi dan untuk meningkatkan tampilan website BESADU yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (user). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih ada pengaduan dari masyarakat yang lambat direspons oleh Perangkat Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal, serta website BESADU belum mempunyai fitur penggolongan pengaduan berdasarkan kategori tertentu dan belum mempunyai fitur kolom bantuan serta kemampuan respons dari website masih kurang. Penyebab dari lambatnya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan disebabkan karena isi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu tidak jelas maksud pengaduannya, adanya kesalahan teknis dari operator admin BESADU dan Perangkat Daerah yang terkait, pengaduan tersebut ada yang mengandung unsur SARA, pengaduan tersebut diluar dari kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, proses penyelesaian pengaduan tersebut membutuhkan anggaran keuangan. Website BESADU secara keseluruhan belum menampilkan website yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (user), karena belum memenuhi kriteria clarity, concision, familiarity, responsiveness, concistency, aesthetics, efficiency, dan forgiveness.
Analisis Smart Governance di Kota Bengkulu M. Rezza Mauludi; Agung Nurrahman
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4693

Abstract

Pemerintah Kota Bengkulu telah mengadopsi smart city khususnya dimensi smart governance dalam penyelenggaraan digitalisasi pelayanan publik. Namun, masih terdapat permasalahan diantaranya berkaitan dengan adanya laman website yang tidak dapat diakses. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menjelaskan smart governance di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan ialah Quasi Qualitative. Alasan digunakan metode tersebut ialah karena hasil penelitian yang diperoleh menggunakan teori sebagai dasar pemikiran dari awal penelitian atau alat analisis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerapan smart governance melibatkan berbagai elemen, diantaranya elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, aspek partisipasi menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat yang masih terbatas dan pada aspek strategi politik menunjukkan bahwa belum adanya dukungan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penerapan tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan komitmen positif melalui penyediaan layanan publik berbasis online, adanya pengembangan infrastruktur dan transparansi pemerintahan. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kota Bengkulu terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan. Rekomendasi penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu sebaiknya dapat menyusun kebijakan daerah yang dapat mendukung penerapan smart governance, menyusun prioritas kebutuhan infrastruktur, meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi layanan publik berbasis online, dan mengembangkan mekanisme kolaborasi tidak hanya dengan pihak swasta, tetapi juga dengan pihak akademisi dan dari unsur media. Kata kunci: Digitalisasi Pelayanan Publik, Smart City, Smart Governance, Transformasi Digital.