Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 23 No 2 (2025): Keadilan"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS DOKTRINAL MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Azimattara, Muchammad Daing]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.1910
<![CDATA[Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yang mengatur pelanggaran terhadap norma sosial dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Meskipun hukum pidana adat memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga ketertiban sosial, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hubungan dalam masyarakat adat, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan hukum dari sistem hukum nasional. Hukum pidana adat yang tidak tertulis dan bersifat lokal sering kali sulit diintegrasikan dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan punitif. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang mengurangi penerimaan terhadap hukum adat, khususnya di kalangan generasi muda. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum pidana adat dalam masyarakat adat Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan saran untuk meningkatkan integrasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional. Diperlukan pengakuan yang lebih jelas terhadap hukum pidana adat serta pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Sistem Hukum Nasional, Masyarakat Adat]]>
<![CDATA[KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan No. 51/PDT.G/2020/PN. PLG) ]]>
<![CDATA[Putri, Irenia Priyono]]>;
<![CDATA[Lukman, F.X. Arsin]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2159
<![CDATA[Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik. Akta Autentik dalam Pasal 1868 KUHPer yaitu suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Salah satunya membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Notaris tidak terlepas dari adanya suatu kesalahan, sehingga Notaris dapat dituntut tanggung jawab apabila akta tersebut menimbulkan permasalahan. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/Pn. Plg bahwa Turut Tergugat I mengeluarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.105 antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yaitu apakah kesalahan yang dilakukan Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 105 yang dibuatnya sehingga dibatalkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Putusan No. 51/PDT.G/2020/PN. PLG dan bagaimanakah tanggungjawab Notaris atas pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Pengadilan berdasarkan Putusan No. 51/PDT.G/2020/PN. PLG akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Simpulan dari penelitian ini bahwa terbukti adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan dan akta tersebut menjadi tidak sah. Notarispun dituntut tanggungjawab secara administratif atas kesalahannya. Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tanggungjawab]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS-PPAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG) ]]>
<![CDATA[Lusiana, Siti]]>;
<![CDATA[Tarsono , Edi]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2186
<![CDATA[Seorang Notaris dan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya harus perpedoman dan berpegang teguh pada UUJN, PP Jabatan PPAT, dan Kode Etik. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut belum sepenuhnya diselaraskan dengan praktik kerja di lapangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya seorang Notaris dan PPAT yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan Kode Etik NotarisPPAT seperti contohnya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan Tesis ini adalah bagaimanakah kedudukan Notaris-PPAT yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2023/PT SMG, dan bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap NotarisPPAT yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2023/PT SMG berdasarkan UUJN dan berdasarkan PP Jabatan PPAT. Berdasarkan analisis penulis menggunakan metode penelitian normatif, didapatkan kesimpulan yaitu kedudukan Terdakwa Notaris- PPAT dalam kasus merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Notaris, PPAT]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 ]]>
<![CDATA[Marfuah]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2378
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ICRC yang merupakan sebuah organisasi kemanusian yang kerap mendapatkan praktik kekerasan di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni studi dokumen berdasarkan literatur serta peraturan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, namun juga akan dibandingkan dengan pendapat ahli yang ada. Dari hasil penelitian penulis, bahwa perlindungan terhadap ICRC diatur dalam beberapa Pasal Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mana pada inti dari kesemua pasal adalah memberikan penghormatan dan perlindungan khusus kepada ICRC. Adapun pelanggaran terhadap upaya perlindungan ICRC juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang mana pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ini bersifat tanggung jawab pidana sehingga hukuman pidana merupakan akibat langsung dari pelanggaran tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, ICRC, Konvensi Jenewa]]>
<![CDATA[ANALISIS EKSISTENSI NETIZEN INDONESIA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elfiani, Fitri]]>;
<![CDATA[Amelya, Siska]]>;
<![CDATA[Febiola, Abel]]>;
<![CDATA[Aulia, Shifa]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2387
<![CDATA[Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) semakin melaju sangat pesat. Melalui perkembangan TIK berbagai aplikasi media sosial juga sangat diminati oleh para warganet /netizen. Dengan manfaat media sosial sebagai sarana untuk pencarian informasi, ternyata dapat berdampak pada bentuk respon netizen setelah memperoleh informasiinformasi terbaru serta informasi-informasi viral. Pada informasi-informasi pengaturan dan penegakan hukum tidak sedikit media sosial beserta netizen Indonesia yang ikut serta mempengaruhi hukum tersebut. Tidak dipungkiri cuitan atau pendapat dari netizen berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan hukum Indonesia. penulis tertarik untuk eksistensi netizen Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia dan hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia. Penelitian ini dibatasi untuk tahun 2024. Model pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian hukum normatif (legal research). Menggunakan data sekunder dengan analisis data secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya eksistensi netizen Indonesia cukup berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini, hal tersebut membawa pengaruh positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Maka patut kita apresiasi bersama, namun netizen juga harus diberikan edukasi untuk menyebarkan berita yang benar, menghindari berita-berita viral yang bersifat hoaks, dan lebih bijak dalam memberikan komentar/respon dari sebuah berita atau kasus di media sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Perubahan sosial dan hukum tidak hanya kita perhatikan dari pola masyarakat saja, hukum juga senantiasa berubah meskipun konteks peraturan perundang-undangannya tidak berubah sama sekali. Karena perubahan hukum dapat terjadi dari perubahan sikap/perilaku badan-badan penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan serta advokat. Kata Kunci: Netizen, Penegakan Hukum, Perubahan Sosial]]>
<![CDATA[TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Syahputra, D.Novrian]]>;
<![CDATA[Yunita, Winda]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2405
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru sebaliknya terjadi dimana korbannya terjadi pada anak di bawah umur. penulis melakukan penelitaian ini untuk mengkaji viktimologis perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normative. Hasil penelitian Perlindungan hukum bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hak Untuk dilindungi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa anak sebagai korban kejahatan penyalahgunaan narkotika berasal diri dalam diri anak sendiri yaitu keingintauan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu, ingin lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup dan ajakan teman.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Baswara Dascha, Raka Nur]]>;
<![CDATA[Kamal, Ubaidillah]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2458
<![CDATA[Sampah plastik yang dihasilkan sektor industri, telah menjadi permasalahan serius dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, negara Indonesia sebagai pemasok sampah plastik terbesar nomor 2 (dua) di dunia. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan memicu tren pemasaran hijau (green marketing) oleh perusahaan. Namun, sebagian perusahaan menyalahgunakan tren ini dengan melakukan greenwashing klaim palsu atau menyesatkan terkait ramah lingkungan demi keuntungan. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kebingungan informasi (green consumer confusion), meningkatnya skeptisisme, dan penyesatan dalam pengambilan keputusan pembelian. Penelitian ini menganalisis praktik greenwashing di Indonesia, dampaknya terhadap konsumen, serta perlindungan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus perusahaan yang melakukan greenwashing. Kasus PT X menjadi sorotan utama dengan penggunaan klaim “Pure Life Natural Spring” dan “eco-shaped bottle” yang menyesatkan publik. Penulis menemukan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur perihal Greenwashing, namun kerangka hukum perlindungan konsumen dapat digunakan sebagai dasar penindakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan konsumen dan peningkatan kesadaran hukum dalam menghadapi praktik greenwashing di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA NO.2 TAHUN 2019 TERHADAP PKL SEKITAR PEMERINTAH DAERAH DI KABUBAPTEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[Amelya, Siska]]>;
<![CDATA[Elfiani, Fitri]]>;
<![CDATA[Nora Nst, Elfi]]>;
<![CDATA[Aulia, Sindi]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2465
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Keberadaan PKL sering menimbulkan permasalahan seperti ketidaktertiban, kemacetan, dan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi kepada PKL, keterbatasan sumber daya aparat penegak perda, serta tidak tersedianya alternatif lokasi berjualan yang memadai. Selain itu, aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama para PKL untuk tetap bertahan di lokasi yang dilarang. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah masih bersifat persuasif dan belum berorientasi pada solusi jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan partisipatif antara pemerintah dan PKL, penyediaan lokasi relokasi yang strategis, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penegakan perda. Dengan demikian, ketertiban umum dapat terwujud tanpa mengabaikan hak ekonomi masyarakat kecil. Kata Kunci : Perda, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, Implementasi Kebijakan, Rokan Hulu]]>
<![CDATA[ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Rahman Arif, Andry]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/4vadj998
<![CDATA[Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah (DPRD RI) mempunyai beberapa fungsi yang diamanahkan oleh negara salah satunya adalah fungsi pengawasan. Hukum Pokok tersebut tertuang dalam UUD 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta penjelasan lebih khusus terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut meliputi: pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjuthasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Republik Indonesia]]>
