cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 125 Documents
 9   10   11   12   13 
PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL KE LUAR NEGERI Peter Theola; Sohirin; M. Alvi Syahrin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/e6gxy829

Abstract

Pemulangan 146 WNI overstayer dari Arab Saudi pada awal tahun 2025 sebagian besar adalah pekerja migran non-prosedural. Hal tersebut mencerminkan persoalan sistemik keimigrasian menyangkut keberangkatan subjek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya sinergi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya edukasi hukum masyarakat menjadi faktor pendorong dominan. Dalam konteks preventif, imigrasi berperan melakukan pengawasan penerbitan paspor, pemeriksaan keimigrasian di TPI, serta inisiatif Desa Binaan Imigrasi. Namun, teknologi seperti autogate juga menyisakan celah pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan menjadi solusi strategis. Penelitian ini menyarankan penguatan kelembagaan imigrasi, peningkatan literasi hukum Masyarakat. Kata Kunci: Imigrasi, Pekerja Migran Non-Prosedural, Overstayer, Strategi Preventif Keimigrasian.
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM LELANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFISIENSI PROSES HUKUM Mustopa, Ceng Ato; Asri Resmining Pramesti, Raden; Vania, Ester
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ejqy0a90

Abstract

Lelang sebagai lembaga hukum berfungsi menciptakan nilai dan mencairkan aset melalui mekanisme terbuka bagi berbagai pihak. Indonesia dan Malaysia, meski memiliki kesamaan sejarah dan budaya, mengadopsi sistem hukum berbeda: civil law dan common law. Perbedaan ini memengaruhi pengaturan lelang, termasuk prosedur, transparansi, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum lelang di kedua negara dari perspektif keadilan dan efisiensi proses hukum, untuk menilai efektivitas regulasi dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, dan prosedur lelang yang adil. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menganalisis perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait lelang di Indonesia dan Malaysia. Studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif dan komparatif untuk menilai efektivitas regulasi dalam menjamin keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi proses lelang. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum lelang di Indonesia dan Malaysia menawarkan pendekatan berbeda dalam mewujudkan asas keadilan dan efisiensi. Indonesia unggul dalam transparansi dan kecepatan melalui digitalisasi lelang, namun menghadapi keterbatasan perlindungan hukum substantif. Malaysia menekankan pengawasan yudisial yang ketat, menghasilkan kepastian hukum tinggi meski proses lebih lambat. Temuan ini menyoroti trade-off antara efisiensi dan perlindungan hak, memberikan masukan strategis bagi pengembangan mekanisme lelang yang seimbang dan lebih efektif di kedua negara.  Kata Kunci: Hukum Lelang; Keadilan dan Efisiensi; Indonesia-Malaysia 
DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN:AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA qomah, isti; Wijayati, Mufliha
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/v8x4gx90

Abstract

Modernisasi penyampaian relaas panggilan di Pengadilan Agama menimbulkan tantangan terhadap prinsip akses keadilan karena dapat memperlebar kesenjangan, terutama bagi pihak yang rentan secara sosial dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait disfungsi modernisasi penyampaian relaas panggilan terhadap akses keadilan di lingkungan pengadilan agama. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis teks dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi penyampaian relaas panggilan belum mampu memastikan keadilan di fase hulu bagi sebagian masyarakat yang rentan secara sosial dan administratifnya, disebut disfungsi keadilan substantif. Dalam hal ini keadilan prosedural pemanggilan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, secara keadilan substantif manfaat modernisasi belum dirasakan secara nyata oleh sebagian masyarakat pencari keadilan.  Kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum, serta hambatan teknis, yang membuat sebagian pihak kesulitan memahami relaas panggilan dan konsekuensi ketidakhadiran, mengakibatkan tingginya putusan verstek serta terbatasnya hak pembelaan.  Kata Kunci: Disfungsi; Modernisasi; Relaas Panggilan; Akses Keadilan 
TINJAUAN KRIMANOLOGI KORUPSI PENGADAAN BARANG DANJASA PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Mangunsidi, Mangunsidi; Tian Terina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kwsyda61

Abstract

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak hal yang dirasa perlu diperbaiki agar tercipta sebuah kestabilan nasional yang lebih baik. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang salah satu wujud nyatanya adalah partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan dan menimbulkan dampak negatif bagi negara, seperti menurunnya kepercayaan investor, meningkatnya ketimpangan sosial, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Metode peneletian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu data  dan Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor penyebab tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan karena Lemahnya sistem pengawasan internal di Dinas PUPR, serta budaya administratif yang permisif terhadap penyimpangan teknis, seperti pada dokumen putusan terdapat kegagalan pengawasan teknis serta interaksi sosial di lingkungan kerja yang sudah terbiasa dengan praktik penyimpangan dalam proyek pengadaan dan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 10/K/Pid.Sus/2025 memperhatikan hal yang meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa terbukti tidak menikmati hasil korupsi pengadaan barang dan jasa memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 12/Pid.SUS-TPK/2024/TJk dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT TJK yang semula terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun diperbaiki dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Kata Kunci: korupsi, kriminologi, penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Selvan, Tamil; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce

Page 13 of 13 | Total Record : 125

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue