cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Ghina Aslima Az-zahra
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/rmvhv747

Abstract

Jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud atau tidak serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia ini bersifat sebagai perjanjian accessoir dikarenakan untuk adanya suatu perjanjian jaminan harus ada perjanjian pokoknya terlebih dahulu yaitu umumnya perjanjian kredit. Jamina fidusia ini selain digunakan dalam perjanjian konvensial juga dapat digunakan pada perjanjian syariah seperti akad murabahah. Akad murabahah adalah akad yang berupa jual beli antara penjual dan pembeli yang menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli beserta ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual atau murabahah juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli di mana pihak bank mendapatkan keuntungan. Maka dari penelitian ini dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan antara jaminan fidusia dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah dan bagaimana proses sita jaminan fidusia pada hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan mendapatkan kesimpulan bahwa kedudukan dari jaminan fidusia pada akad murabahah dan perjanjian konvensional itu memiliki kesamaan yaitu sebagai perjanjian tambahan atau accessoir yang mengikuti perjanjian pokok dan proses dari sita jaminan pada akad murabahah dan perjanjian konvensional memiliki beberapa kesamaan yaitu seperti sita jaminan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengajuan kepada pengadilan walaupun untuk akad murabahah sita jaminan dilakukan oleh Pengadilan Agama sedangkan pada perjanjian konvensional dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Kata-kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jaminan Fidusia, Akad Murabahah
PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM SISTEM PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Amaliah, Rizki; Muthahir, Ardi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9vtxyg40

Abstract

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai solusi dari hyper regulations di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, undangundang ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Setelah itu, pemerintah menetapkanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturmengenai pembentukan metode omnibus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Cipta Kerjadan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkanUndang-undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan, yakni asas keterbukaan, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor Nomor91/PUU-XVIII/2020. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur pembentukanmetode omnibus baik dalam rumusan pasal maupun lampiran. Penegakan undang-undang inioleh berbagai macam pihak menjadi sangat penting dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Kata Kunci: Metode Legislasi, Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan. 
TINJAUAN YURIDIS GAGASAN PERLUASAN LEGAL STANDING DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA Putri, Windy Rizky; Amaliah, Rizki
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/m0bakr12

Abstract

Abstrak   Penelitian ini mengkaji perluasan legal standing dalam permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kerangka hukum saat ini yang secara eksklusif memberikan hak kepada pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik menciptakan tantangan konstitusional yang signifikan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis urgensi perluasan subjek dan alasan pembubaran partai politik. Penelitian mengeksplorasi bagaimana mekanisme yang membatasi saat ini menghambat partisipasi warga negara dalam pengawasan demokratis dan berpotensi mengancam prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas hukum. Dengan membandingkan praktik demokrasi internasional dan menganalisis prinsip-prinsip konstitusional Indonesia, penelitian ini mengusulkan model perluasan legal standing yang mencakup warga negara, organisasi masyarakat sipil, badan pengawas pemilu, dan lembaga anti-korupsi. Model yang diusulkan bertujuan memperkuat mekanisme checks and balances demokrasi, meningkatkan akuntabilitas partai politik, dan memastikan partai politik beroperasi dalam batas-batas konstitusi dan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perluasan permohonan pembubaran partai politik merupakan kebutuhan konstitusional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Kata Kunci: Pembubaran Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Legal Standing, Demokrasi,Checks and Balances
PERTENTANGAN NORMA ANTARA HAK KONSTITUSIONAL DAN REGULASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Ernawati Huroiroh; Vera Rimbawani Sushanty
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/g7xprm71

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial akibat adanya pertentangan norma antara hak konstitusional warga negara dan regulasi nasional yang mengaturnya. Di satu sisi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, yang sering kali menghambat pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi bentuk pertentangan normatif yang muncul antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan norma antara jaminan konstitusional dalam Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945 dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi dan penafsiran yudisial yang sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Beda Agama, Perkawinan, Konstitusi, Regulasi.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS CACAT INFORMASI SUATU PRODUK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE  DI INDONESIA Nur Kholifah, Siti; Indra Yuliawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z7emt998

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan bentuk perlindungan hukum konsumen di bidang cacat informasi dalam transaksi perdagangan elektronik, serta menilai efektivitas penerapan UUPK, UU ITE, dan PP PMSE dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen di era digital. Kemajuan E-commerce  mendorong transaksi daring berbasis informasi digital. Namun, minimnya keakuratan informasi produk sering merugikan konsumen. Ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen diperparah lemahnya pengawasan hukum. Perlindungan hukum belum efektif meskipun diatur dalam UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, karena sanksi dan pengawasan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah ketentuan dan doktrin hukum yang relevan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam transaksi E-commerce  telah diatur dalam UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, yang mewajibkan penyedia informasi benar dan jaminan perlindungan konsumen. Namun, efektivitasnya belum optimal karena praktik yang merugikan konsumen masih terjadi, seperti informasi menyesatkan, prosedur pengembalian rumit, dan klausula baku yang merugikan. Ketimpangan posisi hukum dan rendahnya literasi hukum memperlemah perlindungan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil dan edukasi konsumen yang berkelanjutan.  Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Informasi, E-commerce .
EVALUASI REGULASI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN KESEHATAN DIGITAL LANSIA DI PANGKALPINANG Septia, Rani Bela; Eizeluna Farnesty; Syifa Maura Adinda; Siti Balqis Alayya
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i3.3000

Abstract

Pertumbuhan jumlah lansia di Kota Pangkalpinang yang mencapai 23.943 jiwa menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak, khususnya di era digital, di mana sistem pendaftaran dan pelayanan berbasis aplikasi seperti Mobile JKN belum sepenuhnya ramah bagi lansia, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama sejauh mana efektivitas penerapan regulasi dalam mendorong penyediaan fasilitas serta aksesibilitas layanan kesehatan digital yang layak bagi lansia dan langkah konkret yang diperlukan agar regulasi dapat diimplementasikan secara optimal, urgensi penelitian ini terletak pada jaminan hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2016 yang mengamanatkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan bermartabat, metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan observasi dan wawancara terhadap 12 lansia dan pihak terkait, temuan menunjukkan rendahnya literasi digital, minimnya pendampingan, dan desain aplikasi yang belum inklusif menjadi hambatan utama, novelty penelitian ini adalah rekomendasi strategi inklusif meliputi penyediaan loket khusus, pendamping layanan digital, opsi pendaftaran manual, pengembangan aplikasi ramah lansia, serta pelatihan literasi digital berkelanjutan bagi lansia dan keluarganya, dampak yang diharapkan adalah perbaikan mutu layanan kesehatan digital yang inklusif dan berkeadilan sosial sehingga lansia dapat mengakses layanan secara setara tanpa terpinggirkan oleh transformasi teknologi. Kata Kunci: Lansia, Digital, Layanan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI MELALUI PENGIRIMAN UNDANGAN PALSU DI MEDIA SOSIAL Elen Josefina; Henny Yuningsih
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/rvaem667

Abstract

Abstrak  Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi melalui modus undangan palsu di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan alat bukti digital, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, penyedia platform digital, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan terhadap korban. Korban juga memiliki jalur hukum administratif, pidana, maupun perdata untuk memperoleh pemulihan hak dan kompensasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Undangan Palsu, Media Sosial, Kejahatan Siber.        
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Rahman Arif, Andry
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/4vadj998

Abstract

Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah (DPRD RI) mempunyai beberapa fungsi yang diamanahkan oleh negara salah satunya adalah fungsi pengawasan. Hukum Pokok tersebut tertuang dalam UUD 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta penjelasan lebih khusus terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut meliputi: pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjuthasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Republik Indonesia

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue