cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 108 Documents
 2   3   4   5   6 
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PP NOMOR 56 TAHUN 2021 Febri Noor Hediati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 1 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.603

Abstract

Penulisan hukum ini mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/ musik. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (black latter law) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersiil kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui perantara LMKN. Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal HKI wajib melakukan sosialiasi Peraturan ini dan membangun data center sebagai kontrol database lagu/musik dan kepemilikan hak ciptanya. Sehingga diperlukan kerjasama antara Direktorat Jenderal HKI, LMKN, Pencipta/ pemilik hak terkait dan masyarakat umum penikmat lagu / musik secara komersiil. Setelah dilakukan sosialisasi maka dilakukan penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mau membayar pungutan royalti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kata kunci : Hak Cipta, perlindungan hukum, Pengelolaan royalti, musik/ lagu
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XIV/ 2016 TERHADAP PEMBUKTIAN PERDATA DI INDONESIA Fitria Dewi Navisa; Aldi Yudistira
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 1 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i1.708

Abstract

Abstrak Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 menjatuhkan putusannya No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Frasa “Informasi Elekronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dengan diakuinya bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah di persidangan merupakan perluasan makna dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan pemberian interprestasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian dan kejelasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, (conseptual approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diterima sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku. Ketentuan tersebut juga memperkuat pengaturan tentang alat bukti dalam bentuk digital yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa; “Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah” dan memperkuat pengaturan tentang alat bukti dalam bentuk digital. Kata Kunci : Pembuktian, alat bukti, Putusan Mahkamah Konstitusi
ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK Tami Rusli; Yulia Hesti; Heru Andrianto
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.722

Abstract

A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This study discusses the problem of what are the factors causing the perpetrator and how criminal responsibility for the perpetrator of a criminal act transfers the object of the fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. Consumer finance companies should control, supervise and review the object of fiduciary security every month so that it can be seen whether the object of the fiduciary guarantee is in the control of the debtor, is not damaged and is not transferred to a third party, thereby reducing the losses that will be suffered by the creditor and is expected to be necessary. there is awareness of the public who enter into consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breach of contract cannot always be resolved by deliberation. The imposition of imprisonment if it can provide a deterrent effect and become a motivation for good intentions. Keywords : Criminal Liability, Criminal act, Fiduciary Guarantee
IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG) Sultan Ali Sabana; Baharuddin Baharuddin; Anggalana Anggalana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.724

Abstract

Health quarantine is an effort to prevent the impact of infectious disease outbreaks that can attack a place, region, even a country, by closing access in and out and limiting the activities or activities of people in the area that is implementing quarantine. For the sake of implementing a proper health quarantine, it is necessary to pay attention to and consider several factors, such as the economic condition of the community, health services, educational services, and working conditions. The implementation of health quarantine is the responsibility of the Government as a manifestation of the State to be able to fulfill all the factors that can support the implementation of health quarantine in an area without causing new problems in people's lives. The government enforces health quarantine with various patterns, such as the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). As a state of law, Indonesia certainly underlies the implementation of health quarantine by referring to the constitution of the State of Indonesia, namely Law number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 55 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine in Bandar Lampung City and analyze the fulfillment of citizens' rights in the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) in Bandar Lampung City. The method used in this research is normative juridical and empirical juridical. The data that has been systematically arranged were analyzed qualitatively. In this data analysis process, a series of data that has been systematically arranged according to its classification, is then described and analyzed in a normative and empirical juridical manner, namely the approach taken based on the main legal material by examining theories, concepts, principles and laws and regulations related to this research as well as the results of interviewing parties related to the results of this study. Keywords : health quarantine, Covid-19, PPKM, Government, Peopel
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA DALAM SUATU PUTUSAN PERCERAIAN Rai Mantili
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.725

Abstract

Execution as a legal action taken by the court to the losing party in a case is a further rule and procedure of the case examination process. Execution or execution of a decision is an act carried out by force against the losing party in a case. Not all court decisions have executive power, not all court decisions can be executed. In a divorce case in the Religious Courts, if the judge has given a decision that one of the parties has been won as the holder of custody, then the party who must voluntarily hand over his custody rights to the winning party voluntarily. This is a lot in practice, often parties who do not want to give up custody of their children to the winning party. The results of this study indicate that the execution of child custody has two kinds of obstacles. The first obstacle is the "psychological obstacle of the child", because the child is not an object that can be executed and the second obstacle is a matter of cost, if the child is on the losing side but the losing party does not want to give up custody of the child to the winning party, who will will pay a fee if requesting the services of the police to force the child, because there is no state budget for the execution of child custody. Keywords: Divorce, religious courts, execution of children.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK BARANG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Winda Yunita; Riza Yudha Patria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.727

Abstract

Article 62 of the Criminal Code states that trading in illegal goods is a crime, and this is enforced in conjunction with other laws that protect consumers. How is law enforcement against trade in illegal goods products based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. What are the disincentives for law enforcement efforts against the crime of counterfeiting illegal products? This study uses a legal-regulatory approach. Based on the results of the study and discussion, it shows that law enforcement in relation to trade in illegal commercial products based on Law Number 8 of 1999 "Consumer Protection" is carried out through the application of criminal law (criminal law enforcement) and peer review by the National Police and the Food and Drug Supervisory Agency ( BPOM). The perpetrators of trafficking in illegal goods are handled legally at the judicial level based on legal provisions and one of its enforcement is carried out by a decision with a permanent res judicata (inkracht van gewijsde) in order to obtain criminal sanctions and guarantees of legal certainty. others: The criminal sanctions of Article 62(1) in conjunction with Article 8 and Article 9(2) of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 do not have a deterrent effect. Keywords: Trade, Illegal Goods Products, Consumer Protection.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk) Erniyati Erniyati; D. Novrian Syahputra; Riko Herdiansah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.728

Abstract

Social phenomenon is still going on cases of criminal gratification that need to be optimized law enforcement in the field of the field. One of them is gratification crime of making land sale and purchase documents in Case Number: 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk. The results of the study and discussion show that the factors causing the perpetrators of gratification crime on Decision Case Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk include: intrinsic and extrinsic factors, lack of supervision of the use of funds, the gap to mark up all costs projects, lack of accountability and transparency of budget usage, lack of community control, nepotism-influenced governance structures. Criminal liability of perpetrators of gratification crime based on Case Decision Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk implemented by punishment against Defendant. The judges shall impose a 1 (one) year imprisonment and a fine of Rp 50,000,000.00 (five million rupiahs) on the condition that the unpaid penalty may be replaced by a one-month imprisonment. Legal status of evidence against gratification crime pursuant to Decision Case Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk that is in accordance with the court decision that the evidence in the form of document of evidence proof letter remain attached in file case, to the Defendant while goods butki Cash Rp. 25.000.000, - shall be returned to the eligible as stated in Court Decision. Keywords: Criminal Responsibility, Crime, Gratification
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MELALUI PENDEKATAN PENCUCIAN UANG Fitri Setiyani Dwiarti; Bainal Huri
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 1 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i1.749

Abstract

Illegal logging kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan menyebabkan pencemaran hutan sehingga ekosistem dan keragaman hayati didalamnya dapat punah, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana di bidang kehutanan. Beberapa pranata hukum di Indonesia selama ini seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya mampu menjerat pelaku lapangan dan belum mampu menjerat aktor intelektual praktik illegal logging. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi momentum bagi penegak hukum untuk menjerat aktor intelektual praktik illegal logging. Diharapkan melalui UU TPPU penegak hukum dapat menjerat aktor intelektual praktik illegal logging. Melalui pendekatan ini pemberantasan tindak pidana illegal logging tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan semata, namun juga potensial dalam mengembalikan kerugian negara akibat praktik illegal logging. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja modus operandi pencucian uang pada tindak pidana illegal logging dan bagaimanakah model pemberantasan tindak pidana illegal logging melalui pendekatan anti pencucian uang. Illegal logging kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan menyebabkan pencemaran hutan sehingga ekosistem dan keragaman hayati didalamnya dapat punah, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana di bidang kehutanan. Beberapa pranata hukum di Indonesia selama ini seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya mampu menjerat pelaku lapangan dan belum mampu menjerat aktor intelektual praktik illegal logging. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi momentum bagi penegak hukum untuk menjerat aktor intelektual praktik illegal logging. Diharapkan melalui UU TPPU penegak hukum dapat menjerat aktor intelektual praktik illegal logging. Melalui pendekatan ini pemberantasan tindak pidana illegal logging tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan semata, namun juga potensial dalam mengembalikan kerugian negara akibat praktik illegal logging. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja modus operandi pencucian uang pada tindak pidana illegal logging dan bagaimanakah model pemberantasan tindak pidana illegal logging melalui pendekatan anti pencucian uang.
TANGGUNG GUGAT BALAI LELANG TERHADAP PENJUALAN OBJEK LELANG SECARA ONLINE susilawati, susilawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 1 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i1.803

Abstract

Keberadaan Balai Lelang yang melakukan penjualan objek lelang melalui online merupakan sesuatu yang sangat diminati masyarakat, terlebih dengan usaha lelang, maka perlu adanya kepastian hukum dalam suatu kontrak elektronik, hal tersebut menyangkut tanggung gugat Balai Lelang dikarenakan pelaksanaan objek lelang secara online tentu tidak dapat terhindarkan seperti wansprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pemenang lelang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat diketahui bahwa proses lelang secara online yang dilakukan oleh Balai Lelang dimulai dari pemohon lelang mengajukan permohonan penjualan, pengumuman lelang, pendafatar calon pembeli lelang, penyetoran jaminan/uang deposito, penawaran objek lelang, mengumumkan pemenang lelang, pembayaran lelang dan menginginkan barang hasil lelang. Balai Lelang bertanggung gugat atas penjualan objek lelang secara online jika Balai Lelang tidak melaksanakan prestasinya dengan baik dimana Balai Lelang tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai kualitas dan spesifikasi objek lelang di website Balai Lelang sehingga apabila terdapat kecacatan terhadap barang yang dikirim ke pemenang lelang, keterlambatan pengiriman barang hasil lelang, adanya iktikad kurang baik dari Balai Lelang serta adanya ketidaksesuain barang dengan dokumen objek lelang maka pemenang lelang berhak untuk mengajukan gugatan kepada Balai Lelang untuk meminta ganti rugi ataupun pembatalan pembelian. Kata Kunci: Tanggung Gugat, Objek Lelang, Online
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ASPEK TINDAK PIDANA EKONOMI Sapidin Sapidin; Sintong Arion Hutapea
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.831

Abstract

Pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk aset fisik berupa harta kekayaan atau aset non fisik dengan memanfaatkan jasa perbankan atau jasa keuangan lainnya baik perseorangan maupun korporasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 beberapa tindak pidana dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang agar diketahui unsur pencucian uang dalam tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan terhadap perekonomian bangsa dan negara. Melalui kajian ini terdapat dua rumusan permasalahan yaitu keberadaan Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 terkait tindak pidana pencucian uang pada saat ini dan relevansinya sebagai landasan yuridis. Dalam melakukan kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tinjauan yuridis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana ekonomi dan diharapkan adanya penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ekonomi dalam menjamin keadilan, kepastian dan  kemanfaatan hukum dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.   Kata Kunci : Pencucian Uang, Pidana Ekonomi, Perbankan, Penegakan Hukum

Page 4 of 11 | Total Record : 108

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue