cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 108 Documents
 3   4   5   6   7 
KONTRIBUSI HUKUM PROGRESIF DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Mulya Nopriansyah; Derita Prapti Rahayu
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 1 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimana Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tersebut telah mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap pelanggar hukum. Adanya perubahan mendasar dalam Undang undang pemasyarakatan ini, akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan sehingga menyiratkan adanya pengaturan fungsi Pemasyarakatan yang progresif sebagaimana hukum progresif merupakan gagasan atau pemikiran hokum yang diperkenalkan Prof. Satjipto Rahardjo yang bermula dari keprihatinan terhadap kehidupan berhukum teutama Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah kurang pas terutama setelah berlakunya PP Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wargabinaan pemasyarakatan yang dirubah dengan PP Nomor 32 tahun 1999. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana kontribusi hukum progresif terhadap fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hukum progresif. Hasil Penelitian pertama, mengetahui fungsi Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan apakah sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang  Pemasyarakatan tidak lagi mempertahankan status quo sebatas pembinaan saja tapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Ketiga, Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan apakah telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, menilai apakah Undang- undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia. Kata Kunci : Hukum Progresif, Pemasyarakatan, Undang-Undang, Wargabinaan dan                                Petugas
KONVERGENSI HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP KOMUNIKASI BISNIS DI SEKTOR EKONOMI DIGITAL Topan Indra Karsa; Suhaimi Suhaimi; Rohani Rohani
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 1 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i1.889

Abstract

Persaingan usaha dalam era ekonomi digital seperti saat ini, telah menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya secara daring. Dalam hal ini komunikasi bisnis diperlukan dalam suatu persaingan usaha yang sehat dan hukum persaingan usaha menjadi salah satu yang memungkina Akibat dari itu, para pembeli juga akan melakukan pembelian secara daring. Hal ini, implikasinya akan berdampak pada persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dalam hal ini belum mengakomodasi terkait dampak komunikasi bisnis dalam persaingan usaha ekonomi digital Maka dengan itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum persaingan usaha terhadap komunikasi bisnis di sektor ekonomi digital. Penelitian ini mengunakan yuridis normatif. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis dan usaha, dibutuhkan yang namanya aspek penunjang komunikasi yang baik dan belum adanya regulasi yang mengatur tentang pasar digital sangat disayangkan mengingat hal ini sangat urgent untuk diperhatikan oleh pemerintah sebab struktur pasar ini sangat berbeda dalam segala aspeknya dengan pasar konvensional yang telah dikenal, dan sangat berpotensi untuk dikembangkan karena hukum persaingan usaha dalam komunikasi bisnis merupakan cara dimana bagaimana menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan dengan melihat keadaan situasional usaha yang semakin berkompetisi satu dan lainnya melalui upaya yang strategis.
EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT PADA SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustina Dua Osa; Gisela Nuwa; Abdulah Muis Kasim
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 1 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i1.905

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimanakah implementasi hukum waris adat serta proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan alat ukur pengambilan data menggunakan wawancara terstuktur, semi terstruktur, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dengan 10 informan yang merupakan para tetua dan pengurus lembaga adat desa dibeberapa desa yang berada di kabupaten Sikka.Adapun hasil penelitian ini bahwa gambaran atau situasi kondisi mengenai implementasi hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal di Kabupaten Sikka dalam pembagian warisan tanah diberikan kuasa penuh kepada anak laki-laki sehingga besaran pembagiannya berbeda dengan anak perampuan sedangkan proses penyelesaian sengketa berdasarkan negosiasi setelah tidak ada penyelesaian maka dengan cara musyawarah untuk mendamaikan pihak berselisih oleh pihak Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa. Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Sistem Kekerabatan Patrilineal.
ANALISIS HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Andry Rahman Arif
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.941

Abstract

ABSTRAK  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibekali dengan beberapa hak yang diberikan oleh negara salah satunya adalah hak kekebalan. Hukum Pokok tersebut tertuang dalam UUD 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Tata Cara DPR No.1 Tahun 2014. Pelaksanaan hak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada hakekatnya seorang anggota DPR tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam rapat atau di luar rapat, dan juga termasuk karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.  Kata Kunci: Hak Imunitas, DPR Perwakilan Republik Indonesia.
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA PADA FILM MRS CHATTERJEE VS NORWAY Melinda Putri; Andy Cory Wardhani
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi aspek hukum internasional dan hak asasi manusia yang terkait dengan film "Mrs Chatterjee vs Norway". Film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu tunggal, Nyonya Chatterjee, yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anaknya dari pemerintah Norwegia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi untuk menganalisis berbagai elemen dalam film yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa film "Mrs Chatterjee vs Norway" secara efektif mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Film ini menyoroti pentingnya perlindungan hak asuh anak, peran lembaga internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta perlunya memperjuangkan keadilan dalam sistem hukum yang kompleks. Melalui analisis ini, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana isu-isu hukum internasional dan hak asasi manusia dapat disampaikan melalui medium film. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia dalam konteks dunia yang semakin terhubung secara global. Kata kunci: hukum internasional, hak asasi manusia, Film
URGENSI PERAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Novelin, Tania
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1041

Abstract

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pengaruh ketidakhadiran orang tua bagi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi anak. Kata kunci: Peran Orang Tua, Tindak Pidana, Anak
REKONSTRUKSI AMBANG BATAS DALAM PILPRES DAN PILEG PEMILIHAN UMUM SERENTAK ardiansyah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1043

Abstract

Abstrak. Pemilihan presiden yang akan di lakukan pada tahun 2024 calon Presiden dan Wakil Presiden harus menyiapkan diri untuk berkualisi sehingga tercapainya presidential threshold, dengan adanya presidential threshold 20% ini akan menghambat hak bagi setiap orang dalam hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, aturan Presidential Threshold (PT 20%) inilah yang harus di rekontruksi sehingga tidak membatasi hak bagi setiap orang, maupun tidak melanggar dari UUD 1945 Pasal 6A. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, dan penelitian yang di gunakan yaitu penelitian pustakaan (ribrary research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan, hasil penelitian ini adalah Presidential threshold memang memerlukan perubahan dalam aturannya sehingga tidak membatasi hak dari setiap orang maupun setiap parpol baik parpol yang baru maupun parpol yang lama dan tidak melanggar aturan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4), dan lebih memfokuskan kinerja dari presiden terpilih dan bukan malah focus pada kinerja hasil dari perjanjian tawar menawar pada saat pencalonan. dua aturan yang sangat di anjurkan yaitu: pertama PT harus di turunkan dan yang kedua PT harus 0% Kata Kunci: Rekonstruksi, Ambang Batas, Pilpres Serentak
PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 18/PUUXVII/2019: KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA Dwi Pamungkas, Dedi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1044

Abstract

Objek jaminan fidusia yang dilelangkan acapkali tidak sepenuhnya memiliki catatan hukum yang bersih, utamanya dikemudian hari justru objek jaminan fidusia tersebut harus disita negara sebagai barang bukti disebabkan debt collector memenuhi unsur tindak pidana perampasan dalam melakukan parate eksekusi, padahal setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, tidak membolehkan lagi parate eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di indonesia dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik membeli hasil parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum terhadap barang bukti tindak pidana serta kepastian hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, pada prinsipnya masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu debitur dan debitur telah ada kesepakatan sebelumnya serta adanya kesukarelaan dari debitur. Perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik membeli hasil parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum sebagai barang bukti tindak pidana ialah dengan memperhaikan ikatan jaminan fidusia terebut, juga pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminkan tersebut. Kata kunci: Jaminan Fidusia, Penyitaan, Perampasa, Parate Eksekusi.
PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA Ahmad Arif Zulfikar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1045

Abstract

Salah satu contoh sumber daya tidak dapat diperbarui yang memiliki peranan vital dalam aspek ekonomi di Indonesia ialah sektor pertambangan. Cadangan sumber daya batu bara yang mencapai 147,6 miliar ton tersebar di 21 provinsi di indonesia. pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan awal untuk diolah lebih lanjut dan sebagai sumber daya energi memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian, namun di sisi lain berdampak negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum yang dapat mengelola dan memanfaatkan potensi mineral dan batubara secara efisien, serta berwawasan lingkungan, untuk menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan dalam UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara yaitu produk hukum yang akan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Meski demikian, fakta di kondisi lapangan menjelaskan bahwa masih terdapat tindak pidana di sektor pertambangan yang belum terselesaikan dengan beberapa kasus diantaranya penambangan emas dan batuan secara ilegal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk membahas permasalahan pengaruh penegakan hukum di bidang pertambangan serta dampak kegiatan pertambangan terhadap wilayah di Indonesia melalui studi literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan topik yang akan dibahas, jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif sosiologis yaitu melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan referensi lain seperti jurnal penelitian. Hasil setudi literatur dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan selain dapat mengangkat status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha pertambangan, nyatanya tidak selalu memenuhi persyaratan administrasi pertambangan dan masih memiliki sistematika kerja yang belum peduli lingkungan. Kata Kunci: Hukum pidana, UU Minerba, Dampak
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Chendy A. Tode; Dwityas W. Rabawati; Yohanes Umbu Sogara; Stefanus Don Rade
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1069

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat  asas lex superoir derogat legi inferiori maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit. Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.

Page 5 of 11 | Total Record : 108

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue