Al-Mudharabah
Mudharabah: Journal of Sharia Economics and Finance is professionally managed and published by the Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry in helping academics, researchers and practitioners to disseminate their research results. Al-Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance is a blind peer-reviewed journal dedicated to the publication of quality research results related to the field of Islamic Economics and Finance. All publications in Al-Mudharabah journal are open access allowing articles to be freely available without any subscription. THE SCOPE OF AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah includes all the areas of research activities in all fields of Economics as theoritical and practical, Islamic Business Economics, Business Law, Economic Management, Microeconomics, Macroeconomics, International economics, International Trade, Experimental economics, Fiscal policy, Health Economics, Economics of Innovation and Entrepreneurship, Industrial Economics, Labour Economics, Inflation and monetary policy, Information economics, Environmental economics, and Agricultural economics etc and Finance as Public Finance, Personal finance, Securities and Investment Analysis, Institutional Finance, International Finance, Financial Management, Managerial finance, Corporate finance, Financial planner, Behavioral finance, Financial mathematics, Financial economics, Monetory, etc.
Articles
227 Documents
<![CDATA[TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ENDORSEMENT SKINCARE DI BANDA ACEH: Kajian terhadap Keberadaan Unsur Gharar ]]>
<![CDATA[Riadhus Sholihin]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2023
<![CDATA[Banyaknya sekarang selebgram di Banda Aceh yang sudah menjadi endorsement terhadap berbagai produk skincare. Pada praktiknya, masing-masing selebgram memiliki prinsipnya sendiri dalam menjalankan endorsement skincare. Disamping kepatuhan dan ketelitian mereka dalam memilih dan menerima endorse, ternyata terdapat selebgram yang mengandung unsur gharar dalam menjalankan endorsement produk skincare. Seharusnya bagi para pihak yang akan melakukan endorsement dan menjadi endorser hendaknya berlaku jujur dalam menyampaikan informasi. Pihak yang melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. Selebgram endorser dalam menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak boleh ada unsur penipuan, karena akan menjadi gharar jika hal tersebut dilakukan. Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada uang, namun juga pada keberkahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik endorsement skincare di Banda Aceh serta untuk meneliti tentang perlindungan hukum para pihak pada praktik endorsement skincare di Banda Aceh dan untuk menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik endorsment skincare di Banda Aceh kajian terhadap keberadaan unsur gharar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil riset membuktikan bahwa setiap selebgram memiliki prinsipnya sendiri dalam menerima endorse produk skincare. Disamping itu masih terdapat selebgram endorse yang hanya mementingkan keuntungannya saja. Prinsip endorsement selebgram ini jelas mengandung unsur gharar yang dapat merugikan konsumen. Pada dasarnya, Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, namun ada ketegasan dalam batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Pihak yang melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. Hal ini dapat dicapai bila antara para pihak menunjukkan kebaikan diantara mereka.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI PASCA HADIRNYA QANUN NO 11 TAHUN 2018 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH ]]>
<![CDATA[Fajri, IKhsan]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2117
<![CDATA[Perselisihan Sengketa Ekonomi Syariah di Aceh Pasca diberlakukan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah semakin meningkat, Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan dalam bentuk kontrak perjanjian murabahah antara lembaga keuangan syariah dan nasabah juga acap diwarnai perselisihan di Aceh, meningkatnya jumlah sengketa dalam bentuk jaminan fidusia semakin membuat Makamah Syar’iyah secara kompetensi Absolut memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam mengadili sengketa ekonomi syariah di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Makamah Syar’iyah di Aceh dalam mengadili dan memutuskan berbagai permasalahan sengketa Ekonomi Syariah di Aceh serta faktor-faktor yang menyebabkan nasabah bersengketa dan lembaga keuangan syariah menyita jaminan baik melalui jalur litigasi dan non litigasi. Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan teknik penelitian studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah untuk melakukan mitigasi lebih cepat terkait dengan potensi sengketa ekonomi syariah dan cara penyelesaiannya di lembaga Peradilan Makamah Syar’iah di Aceh.]]>
<![CDATA[SIAPKAH LEMBAGA KEUANGAN DI PROVINSI ACEH MENYONGSONG PERMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH? : (Catatan Tahun 2020) ]]>
<![CDATA[Jihad, Azka Amalia]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh, peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, dan kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah. hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun LKS. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).]]>
<![CDATA[PERAN KPH WILAYAH V ACEH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH: (Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues) ]]>
<![CDATA[Umur, Azmil]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.2818
<![CDATA[Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun ekosistem alam. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dengan peraturan yang telah diterapkan dimana terjadinya kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi, banyak nya penebangan liar (illegal loging) dan perambahan lahan yang menjadi penyebab utama kerusakan. Salah satu faktor utama adalah karena masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pereduksian dan penebangan liar di Kec. Pentan Cuaca Kab. Gayo Lues terhadap ekonomi masyarakat serta hambatan-hambatannya, bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh menurut konsep milk aldaulah, serta bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh (KPH) Wilayah V Aceh terhadap konservasi kawasan hutan lindung dan penindakan illegal loging. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pereduksian yaitu pengurangan terhadap penebangan hutan memiliki dampak yang baik, akibat kerusakan yang dialami seperti perubahan iklim, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi. Pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan konsep milk al-daulah yaitu milik negara terhadap sesuatu yang terdapat di dalam wilayah yang tidak dapat dimiliki secara personal tanpa izin dari negara atau instansi tertentu. untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perlunya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, agar mampu mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanam kopi di kawasan hutan lindung, KPH berkerjasama untuk memberikan izin pengelolaan kepada masyarakat di Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues, dengan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta melakukan penghijauan kembali terhadap hutan.]]>
<![CDATA[JAMINAN KUALITAS PRODUK PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ SALAM ]]>
<![CDATA[Umur, Azmil]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan kualitas produk sangat diperlukan dalam transaksi jual beli karena hal tersebut merupakan salah satu syarat sah nya jual beli, jika tidak terpenuhinya syarat sah jual beli maka jual beli tersebut menjadi fasid, maka dari itu shopee menghadirkan spesifikasi dari sebuah produk dan review dari pembeli sebelumnya, namun demikian masih ada pejual yang berbuat curang dengan menampilkan spesifikasi produk yang bagus tapi ketika sampai di tangan pembeli produk tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, pembeli akan merasa dirugikan dan akan meminta pertanggung jawaban dari penjual, dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang jaminan kualitas produk yang dijual pada marketplace shopee, adapun masalah yang dikaji adalah ; (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual terhadap kualitas produk yang dijual pada marketplace shopee ? (2) Bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh manajemen marketplace shopee dengan pihak penjual dalam perjaminan kualitas produk yang akan dijual pada konsumen ? (3) Bagaimana perspektif mabi’ pada akad bai’ terhadap jaminan kualitas produk pada transaksi jual beli di marketplace shopee. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Penulis menyimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap kualitas produk pada situs Shopee ialah ada yang mau bertanggung jawab dan ada pula yang tidak mau bertanggung jawab, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai garansi produk yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi.Transaksi jual beli di marketplace shopee dalam perspektif mabi’ pada akad bai salam ini tidak sah, dikarenakan terdapat unsur gharar (penipuan), produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dideskripsi.]]>
<![CDATA[PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK UMUM SYARI’AH DI ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN QANUN NO. 3 TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Nadia Ulfa Sh]]>;
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>;
<![CDATA[Yuhasnibar]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.3011
<![CDATA[The aim of this research is to find out the concept and mechanism for distributing corporate zakat to Sharia Commercial Banks, and to find out what the challenges and obstacles are in disbursing corporate zakat at Sharia Commercial Banks in Aceh. This study uses a normative sociological approach and a qualitative type of research using secondary data in the form of BUS annual reports for the period 2020 to 2021. The sample selection that researchers used in this research were 4 samples from Sharia Commercial Banks which published complete financial reports during the 2020-2021 period. Data collection techniques through interviews and documentation data. The research results obtained show that of the 4 Sharia Commercial Banks, only Bank Muamalat Indonesia pays company zakat and the other 3 banks only pay employee zakat. However, in 2020 these three banks did not pay zakat to Baitul Mal. One of the obstacles or causes of some Sharia Commercial Banks not issuing zakat to Baitul Mal was that at that time Covid-19 was rife, this resulted/had the impact of these banks experiencing a decrease in income or it could be said that their economy was paralyzed due to the impact of Covid-19. In the end, the zakat management organization's income fell. So the zakat that should have been issued by the company to Baitul Mal has been distributed to the handling of the coronavirus public health center for needs during the pandemic, the aim is so that the community can avoid the Covid outbreak that is currently hitting.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF MELALUI MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM (MIGP) PADA YAYASAN BAITUL MAL (YBM) BRILiaN BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Munawarah]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.3016
<![CDATA[Productive zakat is believed to be able to improve the standard of living of mustahik to be more economically empowered in accordance with the objectives of productive zakat distribution in the law. In this case, the Baitul Mal Foundation (YBM) BRILiaN Banda Aceh applies it through the Mustahik Income Generating Program (MIGP) in agriculture. The problem in this study is the standard of YBM BRILiaN's assessment of the level of success and independence of mustahik in the implementation of the MIGP program, the level of transparency and accountability of YBM BRILiaN in the distribution of productive zakat through the MIGP program, and the review of Law Number 23 of 2011 on the effectiveness of productive zakat distribution at YBM BRILiaN. The research method uses a qualitative method in the form of descriptive analysis with an empirical normative approach. Data collection through interviews and documentation. The results showed that the research standards for assessing the level of success and independence of Mustahik were, namely: first, Mustahik can eliminate harm to himself and his responsibility; second, Mustahik is able to empower himself without help from others; and third, Mustahik gets a change in status from Mustahik to Muzakki. The distribution of zakat funds has been carried out very transparently, starting from the determination of mustahik to the method of distribution, and in terms of responsibility, YBM BRILiaN ensures that there is assistance for mustahik and there are reports on the development of mustahik businesses. As for the perspective of Law No. 23 of 2011 on the MIGP program, the results show that this program is effective in improving the quality of the mustahik economy in accordance with the objectives of productive distribution of zakat funds, and its realization has been carried out by considering the provisions in the Zakat Management Law.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAḤAH BI AL-WAKĀLAH PADA BANK ACEH SYARIAH ]]>
<![CDATA[Rosa Amelya]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.3017
<![CDATA[Pembiayaan murābaḥah bi al-wakālah merupakan salah satu produk yang cukup sering digunakan dalam praktik pembiayaan kontemporer. Hanya saja, disinyalir bahwa impelemnetasinya cenderung tidak efisien dari aspek cost karena nasabah mengeluarkan biaya berlebih (double cost). Untuk itu masalah yang dianalisis di dalam kajian ini ialah bagaimana mekanisme akad murābaḥah bi al-wakālah pada PT Bank Aceh Syariah, dan bagaimana efisiensi cost atau biaya nasabah dalam implementasi akad murābaḥah bi al-wakālah pada PT Bank Aceh Syariah? Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual approach, adapun penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad murābaḥah bi al-wakālah di PT. Bank Aceh Syariah adalah pertama bank memberikan surat kontrak perjanjian kepada nasabah untuk ditandatangani bersama. Kontrak yang ditandatangani terdiri dari akad wakālah dan murābaḥah. PT. Bank Aceh Syariah beserta nasabah menandatangani kedua berkas akad secara bersamaan kemudian nasabah dapat mengambil produk yang sudah dibiayai tanpa ada kewajiban untuk mengkonfirmasi kepada bank terkait pembelian barang tersebut. Biaya atau cost yang dikeluarkan nasabah di dalam implementasi akad murābaḥah bi al-wakālah pada PT Bank Aceh Syariah kurang efisien karena munculnya biaya berlebih (double cost) yang dikeluarkan nasabah dalam proses pembiayaan. Bank mewakilkan pembelian kepada nasabah tanpa memberikan upah (ujrah/fee). Efisiensi cost seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pengajuan hak bagi nasabah terhadap upah pembelian barang, sehingga double cost yang sebelumnya ditetapkan bank dapat dikurangi dengan pegajuan hak upah tersebut.]]>
<![CDATA[SISTEM PENJAMINAN KUALITAS MUTU OBJEK TITIP JUAL PRODUK ELEKTRONIK SECOND PADA USER PLATFORM INSTAGRAM @CONSIGNGAMING DAN @TITIPJUAL_OKE DALAM PERSPEKTIF MABI’ PADA AKAD JUAL BELI ]]>
<![CDATA[M. Lukman Hakim T]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.3018
<![CDATA[Social media is now used as a platform for a number of business endeavors, including conducting sales-related tasks. The selling of secondhand electronics is the main topic of this research. As a result, guaranteeing the quality of the products that are sold (mabi') is important for both the seller and the owner of the transaction. In addition to describing restricted time and the third Mabi's viewpoint on the sale of commodities and the quality assurance of secondary products, this study additionally describes purchasing and sales procedures. This study's research methodology uses conceptual and case methods with an empirical research methodology in which data was acquired through interviews and qualitative analysis. The study's findings indicated that, first, the practice of selling and buying secondhand products on the Instagram platforms @consigngaming and @titipjual_oke defines certain terms and conditions of sale, including the requirement that the products be original, in good condition, and worth selling; second, there is a time limit for quality assurance, with the buyer having three days to inspect the items being purchased; and third, there is a review of akad mabi’ on the sale of purchase against the guarantee of quality in purchase a secondhand item product.]]>
