Al-Mudharabah
Mudharabah: Journal of Sharia Economics and Finance is professionally managed and published by the Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry in helping academics, researchers and practitioners to disseminate their research results. Al-Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance is a blind peer-reviewed journal dedicated to the publication of quality research results related to the field of Islamic Economics and Finance. All publications in Al-Mudharabah journal are open access allowing articles to be freely available without any subscription. THE SCOPE OF AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah includes all the areas of research activities in all fields of Economics as theoritical and practical, Islamic Business Economics, Business Law, Economic Management, Microeconomics, Macroeconomics, International economics, International Trade, Experimental economics, Fiscal policy, Health Economics, Economics of Innovation and Entrepreneurship, Industrial Economics, Labour Economics, Inflation and monetary policy, Information economics, Environmental economics, and Agricultural economics etc and Finance as Public Finance, Personal finance, Securities and Investment Analysis, Institutional Finance, International Finance, Financial Management, Managerial finance, Corporate finance, Financial planner, Behavioral finance, Financial mathematics, Financial economics, Monetory, etc.
Articles
227 Documents
<![CDATA[ANALISIS RATE MARGIN MURABAHAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH SUBSIDI KPR BTN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Suatu Penelitian Pada BTN Syariah KC Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Nurdin, Ridwan]]>;
<![CDATA[Jariah, Sri Ainun]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1301
<![CDATA[Pembiayaan murabahah pada perhitungan marginnya menggunakan sistem perhitungan anuitas untuk memudahkan akumulasi cicilan nasabah. Perhitungan anuitas itu sendiri merupakan hasil adopsi dari perhitungan bunga kredit pada bank konvensional. Sehingga perhitungan anuitas ini sangat memaksimalkan keuntungan dengan penentuan yang mengedepankan analisis risiko, jangka waktu dan BI rate untuk menentukan rate marginnya. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana tingkat margin yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dalam pembiayaan murabahah terhadap transaksi jual beli rumah subsidi KPR BTN syariah KC Banda Aceh, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli rumah subsidi KPR BTN Syariah KC Banda Aceh dalam penerapan rate margin murabahah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsung ke tempat instansi terkait (field research) menggunakan teknik wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rate margin murabahah pada transaksi rumah subsidi KPR BTN syariah bersifat fixed (tetap) dan KPR ini dihitung menggunakan kalkulasi anuitas. Pada pembiaayan murabahah ini dari praktik pendapatan margin pada perumahan KPR bersubsidi pihak bank hanya mendapatkan 5% keuntungan, 5% lagi menjadi tanggulangan pemerintah. Rate margin murabahah pada transaksi jual beli rumah subsidi KPR BTN syariah tidak ada unsur riba, karena padaa skema pembiayaan murabahah perurumah KPR ini sudah jelas berapa harga pokok rumah ditambah margin keuntungan bank serta disepakati antara kedua belah pihak serta margin dalam pembiayaan muirabahah ini tetap tidak naik turun seperti bank konvensional]]>
<![CDATA[SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH: Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro ]]>
<![CDATA[Sholihin, Riadhus]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1303
<![CDATA[Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah bentuk perencanaan keuangan dana gampong yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya, untuk pembangunan dan sosial kemasyarakatn gampong secara otonom. Pada penelitian ini, mengkaji bagaimana sistem penganggaran ADG dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif maslahah di Kecamatan Peukan Baro. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu; Pertama, bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro. Kedua, bagaimana sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Peukan Baro. Ketiga, bagaimana perspektif konsep maslahah terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya. Adapun program pemenuhan prioritas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengalokasian dana tersebut diawasi oleh Tuha Peut Gampong (TPG) dan unsur masyarakat yang disepakati dalam musyawarah umum gampong, tim pengawas tingkat kecamatan yang menindaklanjuti laporan-laporan, bupati juga melakukan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Perspektif konsep maslahah terhadap sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap sebagian gampong telah sesuai dengan konsep maslahah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta.Di lain sisi, dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih belum merata sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah gampong sendiri terhadap upaya pengembangannya.]]>
<![CDATA[JUAL BELI TANAH MELALUI PERANTARA (SAMSARAH) : Analisis terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah dan Ijārah ]]>
<![CDATA[Yuhasnibar]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1304
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN IJĀRAH BIL MANFA’AH PADA SISTEM PANJAR DALAM SEWA MENYEWA RUMAH: Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Afrian Mustaqim, Riza]]>;
<![CDATA[Batavia, Nada]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1305
<![CDATA[Sekalipun sewa menyewa rumah dengan sistem panjar sudah menjadi praktik umum dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, namun jika dirujuk dari Literatur Fiqh Islam, sesungguhnya masih terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehannya. Sebagian ulama berpendapat jual beli dengan menggunakan uang panjar tidak sah, sedangkan dari kalangan ulama lainnya menyatakan bahwa jual beli dengan meggunakan uang panjar sah dan boleh dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan bagaimanakah tinjauan konsep ijārah bil manfa’ah terhadap sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, penyewa harus membayar uang panjar minimal 20 % dari harga total. Apabila calon penyewa membatalkan sewa rumah maka uang panjar tersebut tidak dikembalikan atau hangus. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik urbun pada penyewaan rumah belum sepenuhnya sesuai, berdasarkan jumhur ulama bahwasanya, urbun mengandung unsur gharar dikarenakan ketidakjelasan terhadap batas maksimal pembayaran, sehingga penyewa dan pihak pemilik rumah sewa sama-sama mengalami kerugian.]]>
<![CDATA[BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN DI INDONESIA: Kajian Hadits Tematik ]]>
<![CDATA[Nasrun, Mahdalena]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1308
<![CDATA[Bagi hasil di bidang pertanian telah dipraktikkan di sebagian besar daerah Indonesia dengan berbagai macam corak; musaqah, al-muzara’ah, al mukhabarah. Hanya saja, khususnya hasil pertanian belum mampu bersaing dengan produk pertanian negara lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan produk-produk pertanian lokal dan luar di pasar modern maupun tradisional. Selain pada produk, permasalahan utama juga pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode tematik pada hadis al-muzara’ah dan al-mukhabarah. Hasil penelitian dengan menggunakan metode hadis tematik menunjukkan ada perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Bagi hasil di bidang pertanian ini memiliki dua pemahaman, yaitu membolehkan dan melarang. Praktiknya di Indonesia mengikuti aliran atau paham dari Ibnu Abbas, imam Nawawi dkk yang membolehkan adanya bagi hasil dalam bidang pertanian dengan bagian tertentu]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI ]]>
<![CDATA[Nahara Eriyanti]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2008
<![CDATA[Aceh Singkil memiliki sumber daya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih di sektor pertanian dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani dari kalangan menengah ke bawah. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan tingkatan harga yang berbeda menjadi hal yang lumrah terjadi. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi dan sistem pengalokasiannya untuk petani di Aceh Singkil, tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil pada penjualan pupuk subsidi di kios-kios resmi pengecer, dan kebijakan pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi dalam perspektif tas’ir al-jabari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani (hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja) disebabkan oleh faktor, yaitu: jumlah alokasi yang terbatas, kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDKK, penjualan pupuk subsidi kepada pihak lain, dan ketidaksesuaian antara alokasi dengan jumlah RDKK. Tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Sistem pengalokasiannya juga masih kondisional.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi juga belum sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari karena bertolak belakang dengan tujuan awalnya, yaitu menetapkan harga yang adil serta mengurangi tingkat kelangkaan demi kemaslahatan bersama.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ AL-DAIN: Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Sukma Klara Prihatini]]>;
<![CDATA[Bismi Khalidin]]>;
<![CDATA[Faisal Fauzan]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2009
<![CDATA[Petani tambak di Kecamatan Nurussalam tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha pertambakan sehingga mereka terpaksa berhutang kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan meskipun mereka harus menerima persyaratan tertentu yang ditetapkan pedagang seperti tidak boleh menjual hasil panen kepada pihak lain dan harga penjualan yang mereka tetapkan lebih rendah daripada harga pasar. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai mekanisme transaksi jual beli non tunai antara pedagang dan petani tambak, penetapan harga yang dilakukan pihak pedagang terhadap hasil tambak, serta tinjauan akad ba’i al-dayn terhadap transaksi non tunai antara petani tambak dan pedagang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli non tunai ini dilaksanakan dengan cara petani tambak yang kekurangan modal berhutang kepada pedagang berupa kebutuhan yang diperlukan dengan syarat mereka harus menjual seluruh hasil panen kepada pedagang sebagai salah satu langkah pengembalian utang dan kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan jumlah utang yang ada dan sisanya diserahkan kembali dengan jangka tempo tertentu. Seluruh perjanjian yang dilaksanakan tidak ada bukti tertulis serta tidak menghadirkan para saksi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Terkait harga penjualan hasil panen ditetapkan langsung oleh pedagang dimana harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga di pasaran. Perbedaan harga tersebut mencapai Rp.1000-2000/Kg dan ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD KAFALAH: Studi Kasus pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Asna]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2010
<![CDATA[Dalam aspek kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti memiliki kemungkinan akan terjadinya risiko. Setiap muslim diharuskan agar mencari jalan keluar untuk mengantisipasi apabila suatu hari mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu musibah baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan asuransi baik itu menyangkut jiwa, harta ataupun pekerjaan. Salah satu lembaga yang bergerak dalam asuransi umum yaitu PT. Takaful Syariah, yang telah lama beroperasi dengan berlandaskan hukum-hukum sesuai syara’. Produk yang ditawarkan oleh PT. Takaful Syariah salah satunya adalah asuransi kecelakaan, dimana perusahaan menjamin kerugian yang dialami peserta dalam risik kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Pada saat melakukan pengajuan klaim banyak, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris sehingga banyaknya persyaratan tersebut membuat para ahli waris kewalahan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh perusahaan. Menurut skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana pembuktian peristiwa yang dipertanggungkan pada klaim asuransi kecelakaan, bagaimana realisasi pembayaran nilai pertanggungan asuransi kecelakaan, serta bagaimana tinjauan konsep Akad kafalah pada sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan. Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dari pengumpulan data disebutkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak ahli waris peserta sebelum pihak takaful syariah mengeluarkan dana klaim.]]>
